1. KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NO. 80 TAHUN 2003
(DAN PERUBAHANNYA)
tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
1
2. 1. BENTUK PRODUK HUKUM
b. Terdiri dari:
• Batang Tubuh (54 pasal) dan Penjelasan
• Lampiran I (5 Bab) dan Lampiran II (Formulir 1
& Formulir 2)
• Tidak ada Juknis, Menteri/Kepala Daerah dapat
menindaklanjuti membuat aturan pelaksanaan (Psl.7
ayat 2 & 3)
• Sudah dilakukan 7 (tujuh) kali perubahan
• PRINSIP DASAR PENGADAAN
• Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
dilaksanakan dengan efisien, efektif, terbuka dan
bersaing, transparan dan adil 2
• Hasilnya akuntabel (Psl.2 & Psl.3)
3. • KEBIJAKAN UMUM (Psl.4)
a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
b. Meningkatkan peran serta usaha kecil
c. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara pengadaan
d. Meningkatkan profesionalisme pengguna, panitia, dan
penyedia barang/jasa
e. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor
perpajakan
f. Menumbuh kembangkan peran serta usaha Nasional
g. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa dilakukan di dalam wilayah NKRI
h. Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana
pengadaan
i. Mengumumkan kegiatan pengadaan secara terbuka
3
4. • ETIKA PENGADAAN (Psl.5)
b. Tertib dan tanggung jawab
c. Profesional dan Mandiri atas dasar kejujuran
d. Tidak saling mempengaruhi
e. Menerima dan bertanggung jawab atas keputusan
sesuai kesepakatan
f. Menghindari dan mencegah conflict of interest
g. Menghindari dan mencegah pemborosan dan
kebocoran uang negara
h. Menghindari dan mencegah KKN
4
5. • PELAKSANAAN PENGADAAN (Psl.1 ayat 1)
• Oleh Penyedia Barang/Jasa
• Secara Swakelola
• PENGELOLA PENGADAAN (Psl.1 ayat 1a & 8,9)
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
b. Panitia/Pejabat Pengadaan
c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)
• PPK WAJIB MENYEDIAKAN BIAYA PENGADAAN
(Lamp.I Bab I.A.1.c)
• PELAKSANA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
• S/d Rp. 50 Juta >> Pejabat Pengadaan (1 Orang)
• Di atas 50 Juta >> Panitia Pengadaan (Min 3 orang)
• Unit Layanan Pengadaan
• Tanda tangan pakta integritas (Lamp.I Bab I.A.1.d) 5
6. 1. PERSYARATAN BAGI PPK, PANITIA/ PEJABAT
PENGADAAN /ANGGOTA ULP
• Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan yang akan
dibakukan secara nasional (Psl. 9 & 10)
• Surat Edaran LKPP No.03/SE/KA/2009 tgl 30 Desember
2009 Perihal Pemberlakuan Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. PERSYARATAN BAGI PENYEDIA BARANG/JASA
• Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
untuk Menjalankan Usaha
• Selama 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan
menyediakan barang/jasa, kecuali perusahaan baru
berdiri < 3 tahun (< 2 tahun untuk jasa konsultansi)
• Memiliki alamat tetap terjangkau pos
6
• Dll. (Psl. 11)
7. 1. SEGMENTASI PASAR
• Pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya: s/
d Rp 1 milyar untuk usaha kecil (kecuali untuk
paket pekerjaan yang menuntut kompetensi
teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha
kecil); di atas Rp. 1 milyar untuk bukan usaha
kecil. (Psl. 46)
• Tidak ada segmentasi untuk pengadaan jasa
konsultansi
7
8. 1. PENETAPAN SISTEM PENGADAAN
• Sistem Pengadaan mencakup metoda pemilihan penyedia
barang/jasa, metoda penyampaian penawaran, metoda
evaluasi penawaran, dan jenis kontrak (Lamp.I Bab I C)
• PPK bersama panitia pengadaan menetapkan terlebih
dulu Sistem Pengadaan yg akan digunakan untuk setiap
paket pekerjaan
• PPK wajib mengumumkan secara luas paket2 pekerjaan
sebelum proses pemilihan penyedia barang/ jasa dimulai
• METODA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (lamp
I Bab I C.1)
a. Pelelangan Umum/Seleksi Umum
b. Pelelangan Terbatas/Seleksi Terbatas
c. Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung
d. Penunjukan Langsung 8
9. • PELELANGAN UMUM/SELEKSI UMUM (Lamp I
Bab II A.1. / Lamp I Bab II B.1)
b. Pada prinsipnya semua pengadaan barang/jasa
pemborongan/jasa lainnya melalui Pelelangan
Umum dengan pasca-kualifikasi, kecuali untuk
pekerjaan kompleks dapat dengan prakualifikasi
e. Pada prinsipnya semua pengadaan jasa konsultansi
dilakukan melalui Seleksi Umum harus dengan
prakualifikasi
g. Pengumuman dilakukan secara terbuka
9
10. • PELELANGAN TERBATAS/SELEKSI TERBATAS (Lamp I
Bab II A.2. / Lamp I Bab II B.2)
a. Dilakukan untuk pekerjaan kompleks dan jumlah penyedia
barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas
c. Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan proses
prakualifikasi
e. Diumumkan secara terbuka dengan menyebutkan nama
penyedia barang/jasa yang diyakini mampu
g. Tetap memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa
yang memenuhi kualifikasi (di luar penyedia barang/jasa
yang namanya tercantum dalam pengumuman)
10
11. • PEMILIHAN/SELEKSI LANGSUNG ( Lamp I Bab II
A.3 / Lamp I Bab II B.3)
• Dilakukan dalam hal metoda pelelangan/seleksi umum
atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi
biaya pelelangan
• Pemilihan/Seleksi Langsung dapat dilaksanakan untuk
pengadaan yang bernilai s/d Rp 100 juta
• Panitia pengadaan wajib melakukan prakualifikasi dan
mengumumkan minimal melalui papan pengumuman
resmi dan internet
h. Membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran,
sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran yang lulus
prakualifikasi
11
j. Dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi
12. • PENUNJUKAN LANGSUNG (PL) (Lamp I Bab II A.4 /
Lamp I Bab II B.4)
a. Dilakukan apabila memenuhi kriteria
• Keadaan tertentu: penanganan darurat, pekerjaan
yang perlu dirahasiakan, dan pekerjaan berskala kecil
s.d. Rp. 50 Juta
• Pengadaan jasa khusus: pekerjaan berdasar tarif
resmi pemerintah, pekerjaan spesifik, merupakan
hasil produksi usaha kecil, dan pekerjaan kompleks
yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia
jasa
• Kriteria PL lainnya sebagaimana tercantum dalam
perubahan Keppres 80/2003 (Penjelasan Psl 17 ayat
5 & Psl 25 ayat 5)
b. Panitia melakukan prakulaifikasi terhadap penyedia
barang/jasa yang akan ditunjuk
c. Panitia melakukan klarifikasi dan negosiasi
12
d. Diumumkan setelah penetapan penyedia barang/jasa
13. • PEKERJAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM,
BENCANA SOSIAL DAN BENCANA PERANG (Lamp I
Bab II A.5)
• PPK dapat menerbitkan SPMK setelah mendapat
persetujuan dari Menteri/Kepala Daerah dan ada
pernyataan bencana alam dari Presiden/Gubernur/
Bupati/Walikota
• Bila lokasi tercakup dalam suatu kontrak yang
sedang berjalan, diatur Contract Change Order dan
dapat melebihi 10 % dari kontrak awal
• Bila tidak masuk dalam cakupan areal suatu
kontrak, pengadaan dapat dilakukan dengan PL
kepada penyedia barang/jasa yg sedang
melaksanakan pekerjaan sejenis atau yg dinilai
13
mampu
14. • JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN/SELEKSI
(Lamp I Bab I A. 1.b.)
a. Batas keseluruhan proses pelelangan tidak dibatasi
b. PPK harus menetapkan jadwal pelelangan untuk
masing-masing paket, sehingga untuk pekerjaan
sederhana dimungkinkan jadwal yang lebih singkat
dibandingkan dengan pekerjaan yang lebih rumit
2. BIAYA PENGADAAN
• Instansi/PPK, wajib menyediakan biaya pengadaan
(Psl.8 / Lamp I Bab I.A.1.c)
• Pungutan kepada penyedia jasa tidak dibolehkan
kecuali untuk biaya penggandaan dokumen lelang
dan disetor ke Kas Negara (Psl.14(12))
14
15. • KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA (Lamp I Bab
II.A.1.b. & Lamp I Bab II.B.1.d.)
a. Kemampuan Dasar (KD) pada NPt 7 tahun terakhir
• Jasa Pemborongan : 2 NPt
• Jasa Konsultansi : 3 NPt
• Barang dan jasa lain : 5 Npt
c. Tidak diperlukan lagi rekening koran, cukup dukungan
bank, kecuali usaha kecil.
d. Panitia tidak meminta seluruh dokumen yang
dipersyaratkan, cukup dengan formulir isian kualifikasi.
Bukti kebenaran data baru diminta apabila penyedia
barang/jasa akan diusulkan menjadi pemenang atau
pemenang cadangan
e. Panitia tidak boleh melarang, menghambat, dan
membatasi calon peserta pengadaan dari luar
provinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan 15
16. • PEMASUKAN/ EVALUASI PENAWARAN (Lamp I Bab II
A.1.e.sd.i. & Lamp I Bab II B.1.i sd f.)
• Nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan
• Tidak menggugurkan pada pembukaan penawaran
• Pada tahap awal dapat dilakukan koreksi aritmatik
terhadap semua penawaran yang masuk dan evaluasi
terhadap minimal 3 penawar terendah terkoreksi
• Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan analisa
harga satuan
• Harga satuan timpang > 110 % HPS
• Pemenang: terendah dari yg memenuhi syarat
• TIDAK SEPENDAPAT (Lamp I Bab II.A.1.i.4))
a. Bila PPK tdk sependapat dg panitia, maka keputusan
Menteri/Kepala Daerah bersifat final
b. Bila PPK dan panitia tidak sependapat dengan Menteri,
maka Keputusan Menteri bersifat final dan Pp/PPK tidak
perlu mengubah BA Evaluasi 16
17. 1. MASA PEMELIHARAAN
• Masa Pemeliharaan : (Psl 36 (5))
1) Untuk pekerjaan Permanen minimal 6 bulan
2) Untuk pekerjaan Semi permanen minimal 3 bln
• Uang retensi dpt diganti dengan jaminan pemeliharaan
• Masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran
• BENTUK PERIKATAN (Psl 31)
b. Kontrak : > Rp. 50 juta, dg jaminan pelaksanaan,
kecuali untuk pekerjaan jasa konsultansi
c. SPK: > Rp. 5 juta s/d Rp. 50 juta, tanpa jaminan
pelaksanaan
d. Kwitansi s/d Rp. 5 juta 17
18. Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003
Perubahan Ke I : Keppres 61 Tahun 2004 (05/08/04)
Penambahan kriteria PL untk Pekerjaan yang memerlukan
penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian
kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara
khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan
Perubahan Ke II: Perpres 32 Tahun 2005 (20/04/05)
penambahan kriteria PL untuk pekerjaan dalam rangka
Pilkada yang diselenggarakan sampai Juli 2005
Perubahan Ke III: Perpres 70 Tahun 2005 (15/11/05)
penambahan/pengaturan khusus dalam rangka percepatan
pembangunan kembali NAD & Nias yang dilakukan oleh
BRR NAD & Nias
18
19. Perubahan ke IV: Perpres 08 Tahun 2006 (20/03/06)
• Perubahan/tambahan pada Pasal 1 (Pengertian Istilah):
Pengguna Barang/Jasa disamakan Pejabat Pembuat
Komitmen
• Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat
Pengadaan diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur BI/ Pemimpin
BHMN/Direksi BUMN/BUMD
• Penundaan keharusan bersertifikat PBJ bagi Pejabat
Komitment, panitia/pejabat pengadaan/unit pelayanan
pengadaan
• Batasan surat kabar nasional, propinsi dan website
• Penetapan dan pemilihan surat kabar nasional/ propinsi
• Pejabat Pembuat Komitmen dapat memproses pengadaan
s.d. sebelum penerbitan SPPBJ, sebelum dokumen
anggarannya disahkan/diterbitkan
19
20. Perubahan ke V: Perpres No. 79 Tahun 2006 (08/09/06)
Penambahan kriteria PL untuk mempercepat pengadaan
perumahan bagi masyarakat Provinsi NAD dan masyarakat
Kepulauan Nias Provinsi Sumut yang terkena bencana alam
gempa bumi dan gelombang tsunami oleh BRR Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias
Provinsi Sumut.
Perubahan ke VI: Perpres No. 85 Tahun 2006 (06/10/06)
Penambahan kriteria PL untuk mempercepat pengadaan
dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di provinsi NAD
Perubahan ke VII: Perpres No. 95 Tahun 2007 (23/10/07)
Penambahan kriteria PL untuk bahan obat, obat, dan alat
kesehatan
20
