Dokumen tersebut membahas tentang kebebasan beragama di Indonesia. Terdapat jaminan konstitusi tentang kebebasan beragama sesuai Undang-Undang Dasar 1945 seperti Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 1, Pasal 29 ayat 2, serta Pasal 28J ayat 1 dan 2. Dokumen juga menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama di antaranya pengabaian penyelesaian pembangunan sarana ibadah dan pengaba

1. HAK ASASI MANUSIA
“KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA”
NAMA KELOMPOK :
INTAN FAJARSARI (1115500041)
IQBAL FATKHURRAZAQ (1115500042)
LOGMAL ALLYANDRA (1115500045)
MALIKHATUN KHASANAH (1115500048)
MARISKA SEPTIANI WULANDARI (1115500049)
KELAS : 2B

2. 1. Pengertian Hak kebebasan beragama
 Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung
kebebasan individu atau masyarakat untuk memilih
agama atau kepercayaan untuk pribadi.
 Pasal 18 dalam Kovenan Internasional PBB tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik menyatakan kebijakan yang
menafikan kebebasan seseorang untuk mengamalkan
agamanya adalah satu kezaliman spiritual.
 Kebebasan beragama merupakan satu konsep hukum
yang terkait, tetapi tidak serupa dengan, toleransi
agama, pemisahan antara agama dan negara.

3. 2. Jaminan Konstitusi Tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada
pada konstitusi kita, yaitu :
 Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD
1945”)
 Pasal 28E ayat (2) UUD 1945
 Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
 Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
 Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
 . Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

4. 3. UUD yang mengatur /menegaskan kebebasan beragama.
Landasan hukum tentang
kebebasan beragama
tercantum dalam Undang-
Undang Dasar 1945 yaitu:
Norma-Norma Kebebasan Beragama antara lain :
1. Internal freedom (Kebebasan internal).
2. External freedom (Kebebasan eksternal).
3. Noncoercion (Tanpa paksaan).
4. Nondiscrimination (Tanpa diskriminasi)
5. Rights of parent and guardian (Hak orang tua dan wali).
6. Corporate freedom and legal status (Kebebasan berkumpul dan
memperoleh status hukum).
7. Limits of permissible restrictions on external freedom (Pembatasan
yang diperkenankan terhadap kebebasan eksternal).
8. Nonderogability.
o Pasal 28 E
o Pasal 28 I
o Pasal 29
o Pasal 22
o Pasal 4

5. 4. Bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama.
Beberapa kasus pengabaian pemerintah dalam menyelesaikan kasus-
kasus lama pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, di
antaranya:
a. pengabaian penyelesaian pembangunan Masjid Nur Musafir di
Batuplat, Kupang, Nusa Tenggara Timur,
b. pengabaian penyelesaian pembangunan gereja HKBP Filadelfia,
Bekasi, Jawa Barat, serta
c. pengabaian penyelesaian pemulangan warga Ahmadiyah Lombok
dari tempat pengungsian Mataram, Nusa Tenggara Barat.
d. pengabaian penyelesaian pembangunan musala Asyafiiyyah,
Denpasar, Bali,
e. GKI Taman Yasmin Bogor, dan
f. pengabaian penyelesaian pemulangan pengungsi warga Syiah
Sampang dari tempat pengungsian di Surabaya, Jawa Timur.
g. Keberadaan kebijakan diskriminatif juga dinilai menjadi penyebab
tingginya tindak pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan,
yaitu Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNSP/1965 tentang
Pencegahan Penyalahdayagunaan dan/atau Penodaan Agama.

6. ANYQUESTI ONS??????