PERJANJIAN LISENSI MEREK “______”
Antara
PT. __________
dan
PT. ___________________
Tanggal: __________2023

PERJANJIAN LISENSI MEREK
PERJANJIAN LISENSI MEREK INI (“selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini
ditandatangani pada hari ______, tanggal _______, bulan _____, tahun _______
(_______), oleh dan antara:
1) PT. _____________________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk
berdasarkan hukum Republik Indonesia yang beralamat dan berdomisili di
_________________, yang dalam hal ini diwakili oleh
_____________________sebagai Direktur (“Pemberi Lisensi”), dan;
2) PT. _____________________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk
berdasarkan hukum Republik Indonesia yang beralamat dan berdomisili di
__________________, yang dalam hal ini diwakili oleh
_____________________sebagai Presiden Direktur (“Penerima Lisensi”)
(secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara terpisah sebagai
“Pihak”).
PARA PIHAK sebelumnya menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemberi Lisensi pemilik sah dan terdaftar dari Merek Dagang “_________”
("Merek Dagang"), yang terdaftar pada sistem informasi Pangkalan Data Kekayaan
Intelektual (PDKI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. _________, berdasarkan
sertifikat pengalihan hak atas merek terdaftar No.HKI._________.
2. Bahwa Penerima Lisensi memerlukan ijin penggunaan merek dagang “_________”
untuk pengurusan Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk kategori Produk
KELAS 19.
3. Bahwa sebagai persetujuan awal, Pemberi Lisensi telah melimpahkan dan

memberikan ijin penggunaan merek _________ untuk pengurusan Sertifikasi SNI
(Standar Nasional Indonesia) untuk kategori Produk KELAS 19 sesuai dengan Surat
Pelimpahan/Penggunaan Merek tertanggal 13 Oktober 2022.
4. Bahwa Pemberi Lisensi telah menyetujui untuk melisensikan Merek Dagang miliknya
“_________” kepada Penerima Lisensi dan Penerima Lisensi melalui perjanjian ini
telah menyetujui untuk menerima hak untuk menggunakan Merek untuk kepentingan
dan sehubungan dengan kepentingannya.
Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam
Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
DEFINISI
Sebagaimana yang digunakan di dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut akan memiliki
arti sebagai berikut, kecuali konteksnya menentukan sebaliknya:
1. “Bisnis” adalah kegiatan usaha Penerima Lisensi di Indonesia yang di mana Penerima
Lisensi terlibat atau bermaksud untuk terlibat di dalamnya;
2. “Indonesia” adalah Negara Republik Indonesia;
3. “Kantor Merek Indonesia” adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
4. “Kepentingan Penerima Lisensi” adalah kepentingan dimana Penerima Lisensi
memerlukan ijin penggunaan merek dagang “_________” untuk pengurusan
Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk kategori Produk KELAS 19.
5. “Rupiah Indonesia” dan singkatannya “IDR” adalah mata uang resmi Republik
Indonesia.
6. “Merek” adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,
nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3
(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut

untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan
hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh Pemberi
Lisensi, khususnya yang diatur dalam Lampiran dalam Perjanjian ini dan formula
lainnya yang akan dimiliki oleh Pemberi Lisensi dan yang telah dikembangkan atau
digunakan dari waktu ke waktu oleh Pemberi Lisensi;
7. “Merek Dagang” adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untul
membedakan dengan barang sejenis lainnya.
8. “Hak atas Merek” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik
Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri -
Meiek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
9. “Berita Resmi Merek” adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh
Menteri Hukum dan HAM melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan
memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis.
10.“Lisensi” adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perrrndang-undangan untuk
menggunakan Merek terdaftar.
11."Sublisensi" adalah Lisensi yang diberikan oleh penerima Lisensi kepada pihak lain
untuk melaksanakan sebagian atau seluruh Lisensi yang dimiliki dengan persetujuan
pemberi Lisensi.
12."Wilayah Berlakunya Lisensi" adalah seluruh wilayah dalam kekuasaan yuridiksi
Negara Republik Indonesia .
PASAL 2
PEMBERIAN LISENSI MEREK
1. Tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Pemberi Lisensi dengan ini
memberikan kepada Penerima Lisensi dan Penerima Lisensi dengan ini menerima
lisensi mereka secara non-ekslusif (tidak ekslusif) untuk menggunakan Merek
Dagang “_________” di seluruh wilayah Indonesia (wilayah berlakunya lisensi) yang

berlaku sejak tanggal Perjanjian ini.
2. Penerima Lisensi tidak akan memberikan sub-lisensi apapun dan kepada pihak
mana pun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Lisensi sebagai
Pemilik/Pemegang sah atas Merek.
3. Pemberi lisensi memberikan lisensi atau izin untuk menggunakan Merek berikut
segala goodwill yang melekat pada Merek kepada Penerima Lisensi.
4. Penerima lisensi wajib tunduk pada dan memenuhi standar kualitas jenis barang
dari pemberi lisensi dan pemberi lisensi mempunyai hak untuk memeriksa jenis
barang yang ada pada penerima lisensi pada waktu yang wajar.
5. Penerima lisensi tidak akan melakukan atau memberi izin untuk melakukan perbuatan
atau tindakan yang akan mungkin dapat dengan cara apapun merusak reputasi,
goodwill, daya pembeda atau validitas dari Merek atau hak-hak pemberi lisensi atas
Merek.
6. Pemberi lisensi dengan ini menjamin bahwa Merek yang dilisensikan kepada
penerima lisensi tidak pernah dijaminkan dan/atau digadaikan pada pihak lain dan
tidak menjadi obyek sengketa baik secara perdata maupun pidana dengan pihak lain.
7. Tunduk pada Klausul 2.2, lisensi yang diberikan sehubungan dengan Klausul 2.1 tidak
dapat dialihkan oleh Penerima Lisensi kepada pihak lain manapun dan Penerima
Lisensi tidak berwenang untuk menggunakan Merek di luar wilayah Indonesia atau
sehubungan dengan bisnis selain dari Bisnis yang diperjanjikan/disepakati para pihak
atau diluar kepentingan Penerima Lisensi untuk mengurus Sertifikasi SNI (Standar
Nasional Indonesia) atas produk usahanya.
PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. Perjanjian Lisensi ini berlaku untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan Jangka
Waktu Perlindungan Merek (selanjutnya disebut “Jangka Waktu Perjanjian”).
2. Lisensi Merek hanya diberikan oleh Pemberi Lisensi yakni PT.
_____________________. Dan Izin penggunaan merek ini berlaku hingga pemilik

merek mencabut/ membatalkan Surat Pelimpahan Merek serta perjanjian ini sesuai
dengan Pasal 10.
3. Dalam hal jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
berakhir dan Penerima Lisensi ingin memperpanjang jangka waktu perjanjian
tersebut, maka Pemberi Lisensi dapat (namun tidak wajib) melakukan perpanjangan
Perjanjian dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Para Pihak dengan juga
memperhatikan perpanjangan masa perlindungan Merek.
4. Dalam hal perjanjian diakhiri lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka Perjanjian ini putus demi hukum
pada saat diakhiri dengan tetap mematuhi ketentuan Pasal 10 perjanjian ini.
PASAL 4
PENGAKUAN ATAS HAK KEPEMILIKAN MEREK
1. Penerima Lisensi dengan ini mengakui kepemilikan atas dan hak Merek “_________”
merupakan sepenuhnya milik Pemberi Lisensi untuk menggunakan, mengeksploitasi
dan melisensikan Merek.
2. Penerima Lisensi menyanggupi bahwa tidak akan, secara langsung maupun tidak
langsung, pada setiap saat selama jangka waktu perjanjian atau setelah periode
Perjanjian ini, melakukan atau membiarkan perbuatan atau hal apapun yang akan
mengganggu kepemilikan, hak-hak dan hak kepemilikan Pemberi Lisensi apapun
dalam Merek, termasuk namun tidak terbatas pada hak Pemberi Lisensi untuk
mendaftarkan Merek di Indonesia atau negara lain.
3. Pemberi Lisensi sebagai Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi
kepada Penerima Lisensi, tetap dapat menggunakan sendiri Merek tersebut.
PASAL 5
SYARAT PENGGUNAAN LISENSI MEREK
1. Penerima Lisensi akan menggunakan Merek, selama jangka waktu Perjanjian ini dan
hanya sebatas keperluan wajar untuk melaksanakan Bisnis atau kepentingan

Penerima Lisensi untuk pengurusan Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) di
Indonesia.
2. Penggunaan Merek oleh Penerima Lisensi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan
Perjanjian ini dan persyaratan yang ditentukan oleh Pemberi Lisensi dari waktu ke
waktu.
3. Penerima Lisensi wajib, dari waktu ke waktu sebagaimana yang diminta oleh Pemberi
Lisensi, mengizinkan perwakilan Pemberi Lisensi untuk menginvestigasi atau
melakukan pemeriksaan kepatuhan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini oleh
Penerima Lisensi.
PASAL 6
PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK
1. Penerima Lisensi wajib melaksanakan seluruh dokumen dan tindakan dan hal-hal
sebagaimana yang akan diperlukan untuk melindungi Merek milik Pemberi Lisensi,
dan tidak akan melakukan atau melalaikan apapun jika tindakan atau kelalaian
tersebut merugikan Pemberi Lisensi.
2. Penerima Lisensi wajib sepenuhnya mematuhi seluruh peraturan perundang-
undangan Indonesia dan menyetujui untuk memberikan pemberitahuan tertulis
segera kepada Pemberi Lisensi atas terjadinya pelanggaran atau kemungkinan
pelanggaran Merek milik Pemberi Lisensi, yang dapat diketahuinya.
3. Pemberi Lisensi dapat, berdasarkan keputusannya sendiri, mengambil tindakan
sebagaimana dianggap perlu atau diinginkan, secara hukum atau dengan cara lain,
di Indonesia atau dimanapun, untuk menghentikan pelanggaran apapun atas Merek
dan, dalam hal jumlah berapapun dikembalikan sehubungan dengan tindakan
tersebut baik sebagai ganti rugi atau lainnya.

PASAL 7
PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI
1. Dalam hal Merek didaftarkan berdasarkan Hukum Merek Indonesia (Undang-Undang
No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), maka Penerima Lisensi
wajib melaksanakan dan menyampaikan seluruh dokumen yang diperlukan dan
mengambil tindakan yang dibutuhkan sebagaimana yang diminta oleh Pemberi
Lisensi, termasuk namun tidak terbatas pada pencatatan Perjanjian Lisensi ini atau
Perubahannya (jika ada) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian
Hukum dan HAM dan diumumkan pada Berita Resmi Merek, sehingga dengan
demikian Perjanjian ini sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan
Intelektual.
2. Perjanjian Lisensi yang dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM dikenai biaya dan harus
ditanggung Para Pihak sesuai kesepakatan.
3. Perjanjian Lisensi beserta perubahannya wajib dicatat oleh Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita
Resmi Merek.
4. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM tidak akan berakibat hukum pada pihak
ketiga.
5. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak
langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau
memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam
menguasai dan mengembangkan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang No. 20 Tahun 2016 dan PP No.36 Tahun 2018.

PASAL 8
BIAYA LISENSI DAN PEMBAYARAN
1. Sehubungan dengan Pemberian Lisensi atas Merek “_________”, Penerima Lisensi
dan Pemberi Lisensi dengan ini sepakat tidak ada biaya atas pemberian lisensi ini.
Ketentuan ini berlaku dihitung sejak penandatanganan perjanjian ini dan selama
jangka waktu perjanjian.
2. Perubahan mengenai pemberlakuan Biaya Lisensi Merek dapat berubah sesuai
dengan kesepakatan Para Pihak dengan memberitahukan secara tertulis terlebih
dahulu.
3. Dalam hal Penerima Lisensi diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau suatu instansi
yang berwenang untuk membayar kewajiban finansial sehubungan dengan
penggunaan merek tersebut atau adanya pemberian lisensi merek ini, maka
Penerima Lisensi wajib membayar dan membebaskan Pemberi Lisensi atas biaya-
biaya yang timbul tersebut.
PASAL 9
LARANGAN, KEBERATAN DAN GANTI KERUGIAN
1. Selama jangka waktu perjanjian, Penerima Lisensi tidak akan, secara langsung atau
tidak langsung, terlibat atau berpartisipasi/bekerja dalam aktivitas bisnis atau
menggunakan merek milik Pemberi Lisensi di luar kegunaan sesuai dengan
perjanjian ini dan apapun yang menurut pertimbangannya yang wajar, namun
dianggap bertentangan dengan kepentingan terbaik Pemberi Lisensi dan tanpa
persetujuan tertulis dari Pemberi Lisensi.
2. Dalam hal selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian, Penerima Lisensi
berdasarkan Perjanjian ini tidak dan/atau belum memenuhi kebutuhan dan/atau
standar dari Pemberi Lisensi sehubungan dengan Penggunaan Merek dan/atau
dalam hal terjadinya suatu permasalahan yang melibatkan Merek yang menimbulkan
ketidaknyamanan dan/atau kerugian bagi Pemberi Lisensi, maka Pemberi Lisensi
berhak untuk menyampaikan keberatan,peringatan dan/atau keluhan-nya kepada
Penerima Lisensi dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis maksimal 3

(tiga) kali berturut-turut, yang setidak-tidaknya menjelaskan mengenai duduk
permasalahan, penyebab permasalahan dan solusi yang diminta oleh Pemberi
Lisensi.
3. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung
sejak dibuatnya surat pemberitahuan/peringatan ketiga oleh Pemberi Lisensi,
Penerima Lisensi tidak memberikan tanggapan dan/atau menyelesaikan
permasalahan dan/atau melaksanakan solusi yang diinginkan oleh Pemberi Lisensi
sebagaimana diminta oleh Pemberi Lisensi dalam surat pemberitahuannya, maka
Pemberi Lisensi berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan
melakukan suatu pemberitahuan pengakhiran Perjanjian secara tertulis kepada
Penerima Lisensi.
4. Tanpa mengurangi hak-hak dan upaya lain yang tersedia secara hukum bagi Pemberi
Lisensi, atau berdasarkan ketentuan manapun dalam Perjanjian ini atau perjanjian
lainnya manapun di antara Para Pihak, Penerima Lisensi dengan ini menyetujui untuk
mengganti rugi kepada Pemberi Lisensi secara penuh terhadap setiap tuntutan,
klaim, tindakan, kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya dan pengeluaran (termasuk
biaya jasa hukum untuk mengurus ganti rugi tersebut) yang diderita atau dialami oleh
Pemberi Lisensi secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari
pelanggaran Penerima Lisensi atas Perjanjian ini.
PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Lisensi merek yang diberikan kepada Penerima Lisensi sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 2 Perjanjian ini wajib dilaksanakan oleh Para Pihak selama jangka waktu
Perjanjian dan akan berlanjut sampai dengan diakhiri dan berdasar kesepakatan Para
Pihak atau berakhirnya secara otomatis karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian
ini dan tidak diperpanjang kembali.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan
tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya kepada Pihak lain.

3. Perjanjian lisensi merke yang diberikan kepada Penerima Lisensi ini dapat diakhiri
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dalam hal:
a) Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian
telah berakhir dan Pemberi Lisensi tidak melakukan perpanjangan atas Jangka
Waktu Perjanjian;
b) Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila perpanjangan Jangka Waktu
Perjanjian telah berakhir (jika diperpanjang);
c) Penerima Lisensi tidak melakukan atau tidak melaksanakan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya antara Para Pihak, di mana
kegagalan dalam pemenuhan kewajibannya tersebut tidak diperbaiki sesuai
dengan instruksi Pemberi Lisensi dalam 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan
tertulis yang menentukan pelanggaran tersebut dan mengharuskan untuk
diperbaiki kewajibannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9
Perjanjian ini.
d) Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena keadaan Force Majeure berdasarkan
ketentuan Pasal 13 Perjanjian, dalam hal terjadinya keadaan Force Majeure;
e) Diakhiri secara sepihak oleh Pemberi Lisensi berdasarkan ketentuan Pasal 12
Perjanjian sehubungan dengan Kerahasiaan;
f) Terdapat suatu permohonan untuk mempailitikan, pembubaran atau likuidasi
perusahaan Penerima Lisensi;
g) Penerima Lisensi menjadi pailit atau tidak mampu membayar utangnya pada saat
jatuh tempo, berhenti, menunda atau terancam untuk berhenti atau tertunda
pembayaran seluruh atau sebagian materi utang-utangnya, atau
mengusulkanatau untuk kepentingan kreditornya; atau penerima atau manajer
atau petugas lain yang sejenis ditunjuk sehubungan sengan seluruh atau bagian
manapun dari aset atau properti Penerima Lisensi.
h) Bisnis atau Perusahaan Pemberi Lisensi berhenti atau ditangguhkan untuk alasan
alasan apapun melebihi 90 (sembilan puluh) hari.
i) Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

4. Atas pengakhiran perjanjian lisensi ini, Penerima Lisensi wajib, tanpa pemberitahuan
atau permintaan lebih lanjut dari Pemberi Lisensi:
a) dengan segera berhenti menggunakan mereka, sehubungan dengan Bisnis atau
kepentingan lainnya;
b) tidak mengklaim bahwa setiap penggunaan oleh Penerima Lisensi atas Merek
yang telah diciptakan dalam hak berlanjut, kepemilikan atau kepentingan
Penerima Lisensi dalam bentuk apapun juga dalam dan ke Merek.
5. Terhadap pengakhiran Perjanjian ini untuk segala alasan, Penerima Lisensi tidak
akan menggugat Pemberi Lisensi dengan alasan pengakhiran Perjanjian ini atau hak
apapun berdasarkan Perjanjian ini. Penerima Lisensi dengan ini secara tegas dan
tidak dapat ditarik kembali melepaskan seluruh kompensasi, klaim kerusakan,
pembayaran itikad baik, pembarayan pesangon, ganti rugi, atau jumlah berapapun
untuk alasan lainnya karena adanya pengakhiran tersebut.
6. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Pasal 10 ayat (3) huruf c atau f di atas, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban Penerima Lisensi yang masih terhutang kepada
Pemberi Lisensi sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh risiko
serta kewajiban yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh
masing-masing PIHAK.
7. Dalam hal pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal ini, PARA PIHAK
dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya keputusan
pengadilan atau hakim untuk pengakhiran Perjanjian ini.
PASAL 11
PEMBERITAHUAN
1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua pemberitahuan, tuntutan,
permintaan atau komunikasi lainnya untuk atau atas salah satu Pihak Perjanjian ini
wajib disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui kurir dan dianggap
sampai dalam dua (2) hari setelah pengiriman kepadanya atau dikirimkan sendiri (dan
dianggap sampai pada saat penerimaan dan atau melalui faksimili (dan dianggap

sampain pada saat pengiriman).
2. Seluruh pemberitahuan, tuntutan, permintaan atau komunikasi lainnya tersebut wajib
dialamatkan sesuai dengan informasi di bawah ini:
Pemberi Lisensi:
Nama PIC :_______________
Alamat :_______________
Telepon : ____________
No. Faks:-
Penerima Lisensi:
Nama PIC : ________________________
Alamat : _______________________
Telepon : ______________
No. Faks: -
PASAL 12
KERAHASIAAN
1. Penerima Lisensi setuju atas nama dirinya sendiri dan karyawan, pegawai, agen,
afiliasi, anak perusahaan, pihak yang ditunjuk dan penerusnya, bahwa Penerima
Lisensi akan menjaga informasi rahasia yang diterima dari Pemberi Lisensi termasuk
seluruh informasi dan dokumen sehubungan dengan merek yang berkaitan atau
sehubungan dengan pokok Perjanjian ini.
2. Adapun Istilah "Informasi" adalah segala informasi yang belum diketahui umum. Atas
permintaan dari salah satu Pihak, beberapa atau seluruh karyawan Pihak lainnya
dapat diminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan dalam bentuk dan isi
yang memuaskan Pihak yang memintanya.
3. Kewajiban kerahasiaan terhadap Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak berlaku untuk
informasi yang:
a) pada saat pengungkapan telah menjadi ranah umum;
b) sebelum pengungkapan tersebut, menjadi tersedia untuk pihak ketiga secara
umum melalui publikasi atau lainnya yang bukan karena kesalahan atau

pelanggaran Pihak lain;
c) telah menjadi milik Pihak lain secara sah sebelum pengungkapan tersebut dan
tidak dikenakan kewajiban kerahasiaan;
d) diwajibkan untuk diungkapkan dengan alasan hukum atau persyaratan peraturan
yang berlaku; atau
e) yang perlu diungkapkan kepada petugas, karyawan atau penasehat Pihak lain
sepanjang diperlukan untuk memungkinkan Pihak tersebut melakukan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
3. Tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Penerima Lisensi dilarang baik
secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan, mempublikasikan,
menyebarluaskan atau mengungkapkan Informasi yang diperoleh sehubungan
dengan Perjanjian ini atau Bisnis tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak
lain.
4. Penerima Lisensi berdasarkan Perjanjian ini dilarang untuk memberikan dokumen,
keterangan, pemberitahuan dan informasi dalam bentuk apapun dan dengan alasan
apapun yang berkaitan dengan informasi rahasia milik Pemberi Lisensi kepada pihak
ketiga manapun, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi
Lisensi.
5. Apabila ternyata terbukti Penerima Lisensi melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 12 ini, maka Pemberi Lisensi dapat mengakhiri Perjanjian ini secara
sepihak.
6. Dengan tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh Pemberi Lisensi berdasarkan
Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menuntut
dan/atau meminta ganti kerugian dan/atau memulihkan kerugian dalam bentuk
apapun yang diderita Pemberi Lisensi yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 12 ini yang dilakukan oleh Penerima Lisensi, maka
Pemberi Lisensi berhak untuk menuntut, mengklaim dan/atau meminta ganti
kerugian kepada Penerima Lisensi dan Penerima Lisensi berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan, klaim dan/atau permintaan ganti kerugian dari Pemberi Lisensi
sebagaimana tersebut.

7. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku sampai
dengan 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan/atau
diakhirinya Perjanjian oleh salah satu PIHAK atau sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian
ini sehubungan dengan Pengakhiran Perjanjian.
PASAL 13
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)
1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari Pemberi Lisensi maupun
Penerima Lisensi dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai
pelanggaran atau kegagalan terhadap ketentuan Perjanjian apabila pelanggaran
atau kegagalan tersebut disebabkan oleh Force Majeure (sebagaimana didefinisikan
di bawah).
2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap
kejadian yang timbul diluar kekuatan dan kekuasaan dari PIHAK yang terkena untuk
mengatasinya sehingga menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau
terhalangnya PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure untuk melaksanakan
kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yaitu termasuk namun terbatas
kepada banjir, gempa bumi, tsunami, longsor, perang (baik yang diumumkan
maupun tidak diumumkan), krisis ekonomi secara nasional, peraturan perundang-
undangan, kebijakan pemerintah.
3. Terhadap keadaan Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure
wajib untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai sebab-sebab
terjadinya Force Majeure disertai dengan keterangan tertulis dari pihak yang
berwenang untuk itu dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah
terjadinya keadaan Force Majeure.
4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-
turut, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk dapat
mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan
penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan

tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
PASAL 14
PERNYATAAN & JAMINAN
1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya
bahwa Pihaknya memiliki kecakapan kekuatan hukum dan kewenangan yang
diperlukan dan telah memperoleh seluruh izin dan persetujuan untuk mengadakan
dan melaksanakan Perjanjian ini dan Perjanjian ini merupakan Perjanjian yang sah
secara hukum dan mengikat kewajiban Pihak-Pihak tersebut yang berlaku sesuai
dengan ketentuan- ketentuannya.
2. Pemberi Lisensi tidak membuat pernyataan atau jaminan untuk Penerima Lisensi
berkenaan dengan tidak adanya pembatasan pada penggunaan Merek atau apakah
penggunaan Merek milik Pemberi Lisensi akan melanggar hak-hak pihak ketiga.
3. Penerima Lisensi menjamin kepada Pemberi Lisensi bahwa Merek tidak digunakan
diluar kegunaan yang ditentukan dalam perjanjian ini.
PASAL 15
PEMBEBASAN DARI TANGGUNG JAWAB
1. Pemberi Lisensi tidak harus menanggung kewajiban apapun kepada Penerima
Lisensi atas kehilangan, kerugian, atau biaya (termasuk biaya hukum; secara kolektif
dalam Pasal 15 ini yang selanjutnya disebut dengan, "Kerugian Dan Lain-Lain")
yang diderita oleh Penerima Lisensi atau pihak ketiga yang dikarenakan atau
sehubungan dengan penggunaan Merek.
2. Jika ada Kerugian Dan Lain-lain timbul, maka Penerima Lisensi harus menanggung
semua Kerugian dan Lain-Lain tersebut dan akan mengganti kerugian yang didetita
Pemberi Lisensi maupun Pihak Ketiga yang disebabkan penggunaan merek oleh
Penerima Lisensi.

3. Penerima Lisensi bertanggung jawab untuk merespon dengan biaya sendiri dan
bertanggung jawab untuk setiap tindakan atau proses hukum lainnya yang diajukan
atau kepada Pemberi Lisensi oleh Pihak Ketiga sehubungan dengan Kerugian Dan
Lain-Lain yang timbul akibat atau sehubungan dengan penggunaan Merek.
4. Jika Pihak Ketiga tersebut mengajukan atau menjalankan suatu tindakan atau
proses hukum lainnya terhadap Pemberi Lisensi, maka Penerima Lisensi harus
bekerja sama sepenuhnya dengan Pemberi Lisensi dan menanggung semua
Kerugian Dan Lain-Lain yang dikeluarkan oleh Pemberi Lisensi.
PASAL 16
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi sengketa dan/atau perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan
dengan dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK
sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal pertemuan musyawarah pertama kali dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sengketa dan/atau perselisihan
melalui Pengadilan Negeri Surabaya.
PASAL 17
KETENTUAN UMUM
1. Perjanjian ini dapat ditandatangani dan dibuat dalam sejumlah salinan yang masing-
masing saat ditandatangani dan disampaikan merupakan aslinya tetapi semua
salinan tersebut merupakan satu dan instrumen yang sama serta memiliki kekuatan
hukum yang sama.

2. Perjanjian ini merupakan pemahaman yang menyeluruh dan lengkap antara Para
Pihak sehubungan dengan pokok Perjanjian ini, dan tidak ada korespondensi
ataupun dokumen lain yang ditukar sebelum atau sehubungan dengan
penandatanganan Perjanjian ini sehubungan dengan pokok Perjanjian ini, maupun
penyataan, jaminan, representasi, atau perjanjian baik lisan maupun tertulis, dibuat
sehubungan dengan pokok Perjanjian ini, selama negosiasi atau lainnya, akan
mengikat Pihak manapun kecuali dimasukkan atau dirujuk dalam Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak dapat diperbarui secara lisan dan hanya dapat diperbauri, diubah,
ditambah, atau diganti oleh instrumen tertulis yang ditandatangani dan disepakati
oleh Para Pihak.
PASAL 18
LAIN-LAIN
1. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur
kemudian dalam suatu addendum atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK
yang akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK. Setiap
perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis oleh PARA
PIHAK dalam suatu amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh PIHAK
lainnya, Perjanjian ini akan beralih dan mengikat pengganti haknya yang ditunjuk.
4. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan
suatu penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase
dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau
berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan dan
berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau
menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku
tersebut.
5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan
kesepakatan dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang
dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
6. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan-
ketentuan yang diatur di dalam Pasal 12 (Kerahasiaan) dan Pasal 15 (Pembebasan
Tanggung Jawab) Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun Jangka Waktu
Perjanjian telah berakhir dan/atau Perjanjian telah diakhiri oleh salah satu PIHAK.
7. Pada saat perjanjian ini mulai berlaku dengan ditandatangani oleh Para Pihak, maka
semua perjanjian hubungan kerja yang telah dibuat sebelum-sebelumnya baik yang
dapat ditunjukan fisiknya ataupun tidak, tidak berlaku lagi dan PARA PIHAK
dianggap sudah menerima seluruh ketentuan baru dalam perjanjian ini tanpa lagi
mengacu pada perjanjian-perjanjian kerja antara PARA PIHAK yang dibuat
sebelumnya terkait hubungan kerja ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi
materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PEMBERI LISENSI MEREK PENERIMA LISENSI MEREK
PT. _____________________ PT. _____________________
_____________________________ __________________________
Nama: Nama: ..................
Jabatan: Jabatan :
SAKSI-SAKSI:
1. _______________________ ( )
2. _______________________ ( )

LAMPIRAN
DETIL MEREK
Merek Dagang “_________” yang terdaftar pada sistem informasi Pangkalan Data
Kekayaan Intelektual (PDKI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. _________ dan sesuai
dengan sertifikat pengalihan hak atas merek terdaftar No.HKI._________. Dengan
rincian sebagai berikut:
Nama Merek : _________
Kelas Nice : 19
Jenis Barang : atap (bukan logam), Bahan-bahan bangunan (bukan logam), batu-batu
alam dan buatan, pasir, semen, kapur, batu kerikil, cor beton, adukan
untuk bangunan (mortar), bahan-bahan untuk membuat jalan, aspal, ter,
bitumen, bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindahkan (bukan dari
logam), genteng, jendela bangunan (bukan logam), kaca bangunan, kayu
bangunan, kayu lapis, monumen-monumen (bukan dari logam), cerobong,
paving blok, semen perekat ubin, pipa-pipa beton untuk bangunan, ubin,
keramik, granit, marmer untuk dinding dan lantai bangunan, papan lantai
bangunan (parket), bahan pelapis lantai (tile coating), panel kayu untuk
bangunan.
Pemilik : PT. _____________________
Alamat : _______________________
Tanggal Berakhir Perlindungan : __________
Tanggal Berakhir Perlindungan : ___________