Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang Kode Etik BPJS Kesehatan yang menjadi pedoman bagi para karyawan dalam berinteraksi dengan berbagai pihak. 2. Kode Etik mencakup nilai-nilai organisasi seperti integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima. 3. Dokumen juga membahas tujuan dan ruang lingkup penerapan Kode Etik serta sanksi bagi pelanggaran.

1. 1
BUSSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
NILAI-NILAI PERUSAHAAN di BPJS KESEHATAN
Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Mata Kuliah Bussiness Ethick and Good Governance
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Disusun Oleh :
Monica Rizki Lestari
55116120113
MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2017

2. 2
ABSTRAK
Kode Etik BPJS Kesehatan membingkai hubungan setiap Duta BPJS
Kesehatan dengan sesama rekan kerja, peserta, mitra kerja organisasi,
pemerintah dan masyarakat umum dalam interaksi yang berlandaskan nilai-nilai
kejujuran, keadilan dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan. Kode
Etik ini bersifat dinamis, yang dapat senantiasa diperbaharui sesuai dengan
perkembangan kebutuhan dan lingkungan organisasi. Setiap sikap, perkataan
dan perilaku duta BPJS Kesehatan mencerminkan prinsip, nilai dan etika
organisasi, Duta BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk menunjukkan sikap
dan perilaku sesuai dengan Kode Etik dalam berinteraksi dengan pihak lain.
Duta BPJS Kesehatan yang mengetahui dugaan terjadinya suatu
pelanggaran Kode Etik segera menyampaikan laporan secara lisan atau tertulis
kepada atasan langsung dan atau Komite Etika BPJS Kesehatan. Laporan
pelanggaran memuat kronologis dugaan pelanggaran, pihak yang diduga terlibat
dengan dilengkapi bukti awal pelanggaran. Pelaporan pelanggaran sedapat
mungkin dilengkapi dengan identitas pelapor untuk memudahkan komunikasi
dan tindak lanjut.

3. 3
DAFTAR ISI
Abstrak
Daftar Isi
Kata Pengantar
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang................................................................................ 5
B. Visi dan Misi BPJS Kesehatan....................................................... 5
C. Tata Nilai Organisasi ...................................................................... 6
D. Tujuan .............................................................................................. 7
E. Ruang Lingkup................................................................................. 7
BAB II PEMBAHASAN
A. Definisi Etika Bisnis.......................................................................... 9
B. Pedoman Perilaku............................................................................. 10
C. Pelaksanaan Dan Penegakan Kode Etik........................................ 10
D. Komite Etik........................................................................................ 12
E. Sosialisasi........................................................................................... 12
F. Pelanggaran...................................................................................... 12
BAB IV Kesimpulan & Saran
A. Kesimpulan.......................................................................................... 15
B. Saran.................................................................................................... 15
Lampiran 1............................................................................................... 14

4. 4
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat karunianya
makalah ini dapat saya selesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam makalah ini saya akan
membahas tentang Nilai-nilai Etika dalam BPJS Kesehatan.
Penulisan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk
menyelesaikan tugas mata kuliah bussiness etnic and good corporate governance sebelum
melaksanakan ujian tengah semester (UTS).
Dalam penulisan makalah ini saya merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis
penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang saya miliki. Untuk itu kritik dan
saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Suatu tantangan bagi saya untuk menyelesaikan makalah ini. Dengan kerja keras dalam proses
pembuatan makalah. Terima kasih saya sampaikan kepada :
- Dosen mata kuliah “ bussiness etnic and good corporate governance”
Bapak Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
- Rekan-rekan mahasiwa yang telah memberikan masukan dan informasi terkait tugas
UTS.
Demikian makalah ini saya buat dengan berbagai sumber yang saya himpun dalam waktu
dekat. Kami harap makalah ini bermanfaat bagi anda yang telah membacanya.

5. 5
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Setiap perusahaan atau pelaku bisnis pada saat ini, diberi kebebasan
dalam perekonomian pasar bebas untuk dapat melakukan kegiatan dan
mengembangkan diri dalam pembangunan ekonomi. Sehingga, pelaku bisnis
dapat bersaing untuk dapat berkembang dalam mekanisme pasar.
Didalam kebebasan dalam perekonomian pasar tersebut, pelaku bisnis
atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mengharapkan
keuntungan yang maksimal dan produk yang mereka tawarkan diterima oleh
masyarakat. Untuk itu, kerap dari pelaku bisnis atau perusahaan menghalalkan
segala cara agar tidak kalah saing.
Dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat
Indonesia dibidang kesehatan, dilakukan transformasi dari PT Askes (Persero)
menjadi BPJS Kesehatan. Sebagai satu-satunya Badan Publik yang mengelola
dana masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial di bidang
kesehatan dituntut pengelolaan organisasi yang profesional dan akuntabel. BPJS
Kesehatan menyadari arti pentingnya implementasi Good Governance dalam
meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana jaminan dan layanan
kesehatan sekaligus menjaga pertumbuhan serta menjamin kesinambungan
penyediaan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu
BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola yang Baik (Good
Governance)secara konsisten, termasuk diantaranya adalah dengan menyusun
Kode Etik BPJS Kesehatan
Kode Etik BPJS Kesehatan membingkai hubungan setiap Duta BPJS
Kesehatan dengan sesama rekan kerja, peserta, mitra kerja organisasi,
pemerintah dan masyarakat umum dalam interaksi yang berlandaskan nilai-nilai
kejujuran, keadilan dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan. Kode
Etik ini bersifat dinamis, yang dapat senantiasa diperbaharui sesuai dengan
perkembangan kebutuhan dan lingkungan organisasi.
B. VISI, MISI DAN TATA NILAI ORGANISASI
1. VISI
Visi BPJS Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis
BPJS Kesehatan adalah :
“C a k u p a n S e m e s t a 2 0 1 9” Dengan penjelasan : paling lambat tanggal
01 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan
Nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh
BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.

6. 6
Secara spesifik tujuan BPJS Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Visi
adalah mewujudkan BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) bagi 121,6juta jiwa penduduk Indonesia di wilayah
Indonesia mulai 1 Januari 2014, dan secara bertahap mampu mencakup seluruh
penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 257juta jiwa.
2. MISI
a. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai
b. Lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan
kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
c. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan
yang efektif, efisien, dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang
optimal dengan fasilitas kesehatan.
d. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana
BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk
mendukung kesinambungan program.
e. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip - prinsip
tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai
untuk mencapai kinerja unggul.
f. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan
evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh
operasionalisasi BPJS Kesehatan.
g. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk mendukung keseluruhan operasionalisasi BPJS Kesehatan
Untuk mewujudkan Visi dan Misi BPJS Kesehatan, maka sasaran strategi utama yang
ditetapkan adalah :
1. Tercapainya kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju Jaminan
Kesehatan Nasional tahun 2019.
2. Tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatan yang optimal dan
berkesinambungan.
3. Terciptanya kelembagaan BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan
terpercaya.
C. Tata Nilai Organisasi
BPJS Kesehatan menetapkan dan mengembangkan nilai-nilai organisasi
yang diharuskan menjadi Tata Nilai bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan, yaitu
cerminan sikap seluruh Duta BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya di organisasi. Tata nilai yang harus dijadikan Tata Nilai
Kerja oleh Duta BPJS Kesehatan terdiri dari :
1. Integritas (Integrity)
Integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan
tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku
sesuai dengan keadaan sebenarnya.

7. 7
2. Profesional (Professional)Profesional merupakan karakter dalam
melaksanakan tugas dengan kesungguhan,sesuai kompetensi dan
tanggung jawab yang diberikan.
3. Pelayanan Prima (Service Excellent) Pelayanan Prima merupakan tekad
dalam memberikan pelayanan terbaik dengan ikhlas kepada seluruh
peserta.
4. Efisiensi Operasional (Operational Efficiency)Efisiensi Operasional
merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui perencanaan
yang tepat dan penggunaan anggaran yang rasional sesuaidengan
kebutuhan
D. TUJUAN
Kode Etik menjabarkan komitmen etika BPJS Kesehatan dalam
menjalankan kegiatan operasional dan pedoman bagi para Duta BPJS untuk
membentuk, mengatur dan mengarahkan pada keselarasan tingkah laku yang
konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan budaya BPJS Kesehatan dalam mencapai
visi dan misinya.Secara khusus Kode Etik ini Merupakan pedoman sikap dan
perilaku bagi para Duta BPJS Kesehatan dalam berinteraksi dengan semua pihak
serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.
Menjadi sarana untuk mewujudkan dan memelihara lingkungan kerja
yang harmonis dan kondusif bagi pelaksanaan kegiatan secara profesional.
Kode Etik ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Memberikan pedoman bagi para Duta BPJS
Kesehatantentangperilaku yang diharapkan organisasi yang pada
akhirnya akan meningkatkan kinerja dan produktivitas.
2. Panduan bagi BPJS Kesehatan untuk mendorong kegiatan
operasional yang lebih efisien dan profesional dalam membangun
reputasi yang baik untuk menjaga kelangsungan usaha jangka
panjang.
3. Memberikan kejelasan bagi Mitra dalam menciptakan hubungan
kerja yang harmonis dan saling menguntungkan.
4. Menambah keyakinan Pemerintah,Masyarakat dan para
Pemangku Kepentingan lainnya bahwa operasional layanan
kesehatan dan dana jaminan dikelola secara prudent, efisien,
akuntabel dan transparansehingga meningkatkan kepercayaan
pada organisasi dan sistem jaminan sosial nasional bidang
kesehatan.
E. Ruang Lingkup
Kode Etik BPJS Kesehatan merupakan aturan tertulis tentang perilaku
yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip moral dan tata nilai
organisasi dan segenap jajaran dalam menjalankan kewenangan dan tanggung
jawabnya secara pribadi maupun secara organisasi. BPJS Kesehatan harus
ditaati oleh

8. 8
1. Duta BPJS Kesehatan pada semua tingkat jabatan, termasuk pihak
lain yang bertindak atas nama BPJS Kesehatan.
2. Fasilitas Kesehatan yang tindakannya terkait langsung dengan
layanan BPJS Kesehatan dan dapat mempengaruhi citra
organisasi.
3. Mitra Kerja seperti konsultan, pemasok penyedia barang/jasa,
rekanan dan lainnya.

9. 9
BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi Etika Bisnis
Etika, pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang
benar dan menghindari apa yang tidak benar. Oleh karena itu, perilaku etika
berperan melakukan ‘apa yang benar’ dan ‘baik’ untuk menentang apa yang
‘salah’ dan ‘buruk’. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas
pemilik kepentingan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan
perusahaan. Mengapa demikian? Karena semua keputusan perusahaan sangat
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemilik kepentingan. Pemilik kepentingan
adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh
terhadap keputusan perusahaan.
Ada dua jenis pemilik kepentingan yang berpengaruh terhadap perusahaan,
yaitu pemilik kepentingan internal dan eksternal. Investor, karyawan,
manajemen, dan pimpinan perusahaan merupakan pemilik kepentingan internal,
sedangkan pelanggan, asosiasi dagang, kreditor, pemasok, pemerintah,
masyarakat umum, kelompok khusus yang berkepentingan terhadap perusahaan
merupakan pemilik kepentingan eksternal. Pihak-pihak ini sangat menentukan
keputusan dan keberhasilan perusahaan. Yang termasuk kelompok pemilik
kepentingan yang memengaruhi keputusan bisnis adalah:
1. Para pengusaha/mitra usaha
2. Petani dan pemasok bahan baku
3. Organisasi pekerja
4. Pemerintah
5. Bank
6. Investor
7. Masyarakat umum, serta
8. Pelanggan dan konsumen.
Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” berarti adat istiadat atau
kebiasaan.hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang
baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan
dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya.
Menurut Magnis Suseno (1987) etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran,
yang menurutnya adalah etika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang
terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam kedua ini
mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan
dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang.
Dalam bahasa Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk
bertindak secara otonomdan bukan secara heteronom. Etika bermaksud
membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat

10. 10
dipertanggungjawabkan. Bebas dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari
otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas.
Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang
mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga
masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma
dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil
dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.
Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni
bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan
mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan
termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk
melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur,
transparan dan sikap yang profesional.
B. Pedoman Perilaku
Setiap sikap, perkataan dan perilaku Duta BPJS Kesehatan mencerminkan
prinsip, nilai dan etika organisasi, oleh karena itu setiap Duta BPJS Kesehatan
bertanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan Kode
Etik dalam berinteraksi dengan pihak lain. Hal tersebut tercermin dari sepuluh
perilaku utama Duta BPJS Kesehatan.
Perilaku Utama Duta BPJS Kesehatan
1. Mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan
individu/kelompok.
2. Selaras antara pikiran, ucapan dan tindakan
3. Berani mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahan
4. Meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan
5. Mengutamakan kualitas proses dan hasil kerja
6. Berpikir positif dan mau menyesuaikan diri terhadap perubahan
7. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan peserta
8. Berempati dan sabar dalam melayani peserta
9. Merencanakan anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan
10. Hemat dan rasional dalam penggunaan anggaran
C. Pelaksanaan Dan Penegakan Kode Etik
1. Tanggung Jawab Duta Bpjs Kesehatan
Setiap Duta BPJS Kesehatan bertanggungjawab untuk :
a. Memahami Kode Etik ini dan berupaya mempelajari secara rinci
bagaimana penerapan Kode Etik dalam hal yang terkait dengan
pekerjaannya.
b. Secara proaktif menghubungi atasan langsung, Sekretaris Badan, Grup
MSDM atau pihak yang ditetapkanoleh Direksi, untuk
mengkonsultasikan segala hal yang terkait dengan implementasi Kode
Etik.

11. 11
c. Memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang Kode Etik BPJS
Kesehatan kepada semua pemangku kepentingan dalam setiap
kesempatan yang memungkinkan.
d. Saling mengingatkan diantara rekan kerja untuk selalu mematuhi Kode
Etik.
e. Segera melaporkan kepada pihak yang ditetapkan oleh Direksi, jika
menemukan permasalahan yang melanggar atau berpotensi pada
pelanggaran terhadap Kode Etik.
f. Bersedia bekerjasama dan memberikan keterangan secara jujur kepada
tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran
Kode Etik.
2. Kepada setiap Pimpinan pada BPJS Kesehatan dibebankan tanggung jawab
untuk:
a. Memberikan contoh dan teladan penerapan Kode Etik dalam sikap,
perilaku dan tindakan sehari-hari.
b. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif untuk penerapan
Kode Etik.
c. Memberikan sosialisasi dan menjadi fasilitator dalam kegiatan coaching,
mentoring dan counseling terhadap bawahan atas segala aspek dan
permasalahan terkait penerapan Kode Etik.
d. Meyakinkan bahwa risiko terjadinya pelanggaran atas Kode Etik yang
berhubungan dengan kegiatan operasional yang menjadi
tanggungjawabnya dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis.
e. Menciptakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya untuk
meminimalisir risiko pelanggaran Kode Etik.
f. Memberikan teguran, sanksi dan tindakan indisipliner lain sesuai
Peraturan Kepegawaian terhadap pelanggaran Kode Etik oleh
bawahannya.
g. Segera melaksanakan setiap rekomendasi dalam rangka peningkatan
pengendalian dan kepatuhan terhadap Kode Etik.
h. Berkoordinasi dengan Komite Etika dan Grup Hukum dan Regulasi
terhadap pelanggaran Kode Etik yang berpotensi berdampak pada proses
hukum.
D. Komite Etik
Dalam rangka membantu Direksi untuk peningkatan efektivitas
internalisasi nilai organisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi
dari Kode Etik dibentuk Komite Etik. Komite Etika terdiri dari 7 (tujuh) orang
anggota yang ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa jabatan selama 1 tahun.
Keanggotaan Komite Etika melekat kepada pribadi dan tidak bisa diwakilkan.
Dalam Komite Etika ditunjuk satu orang menjadi ketua,satu orang sebagai
sekretaris.
Pemilihan anggota Komite Etika dilakukan berdasarkan pertimbangan
integritas, pemahaman tentang Kode Etik, pengalaman yang memadai dalam

12. 12
bidang usaha organisasi serta menempati posisi jabatan yang menjamin
independensi dan kebebasan. Komite Etika melakukan pertemuan setidaknya satu
kali dalam sebulan untuk membahas permasalahan etika, memutuskan tindak
lanjut kasus etika, evaluasi Kode Etik serta merumuskan strategi internal isasi
nilai BPJS Kesehatan dan Kode Etik.
Komite Etika menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur
Utama secara berkala setiap triwulan atau jika terdapat permasalahan khusus
yang memerlukan tindak lanjut segera dari Pimpinan.
E. Sosialisasi
Sosialisasi Kode Etik merupakan proses penting dalam rangka
internalisasi nilai-nilai organisasi dan Kode Etik kepada seluruh Duta BPJS
Kesehatan serta membangun pemahaman bagi para mitra kerja dan pemangku
kepentingan. Komitmen untuk melaksanakan sosialisasi Kode Etik dilaksanakan
dengan memperhatikan :
a. Membangun pemahaman dan komitmen seluruh mitra kerja, vendor dan
para pemangku kepentingan lainnya.
b. Integrasi sosialisasi Kode Etik dalam kegiatan orientasi Duta BPJS
Kesehatan yang baru dan program penyegaran secara berkala kepada
seluruh Duta BPJS Kesehatan Bahwa penerapan Kode Etik merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses bisnis dan penilaian
kinerja seluruh Duta BPJS Kesehatan.
c. Mengembangkan Kode Etik dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih
lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan BPJS Kesehatan.
d. Mengembangkan sistem untuk memantau dan mengevaluasi kinarja
penerapan Kode Etik.
e. Pengukuran atas pemahaman Kode Etik, dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana Duta BPJS Kesehatan telah menyadari dan memahami
mengenai implementasi Kode Etik di area kerja masing-masing.
Pengukuran pemahaman dan kinerja penerapan Kode Etik dilakukan
dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
F. Pelanggaran
1. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perkataan dan perbuatan yang
menyimpang dari standar etika BPJS Kesehatan. Pelanggaran meliputi namun
tidak terbatas pada:
a. Ketidakdisiplinan
b. Pencurian dan penggelapan
c. Penyampaian informasi rahasia milik BPJS Kesehatan kepada pihak yang
tidak berhak.
d. Penyalahgunaan aset dan sumberdaya BPJS Kesehatan untuk kepentingan
pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan organisasi.
e. Perbuatan melawan hukum seperti penyalahgunaan narkotika, mabuk di
lingkungan kerja, serta perbuatan asusila yang melanggar norma agama,
adat dan

13. 13
kemasyarakatan.
1. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tingkat pelanggaran dan pengenaan
sanksi diatur secara rinci dalam Peraturan Kepegawaian dan Perjanjian Kerja
Pelaporan Pelanggaran.
a. Duta BPJS Kesehatan yang mengetahui dugaan terjadinya suatu
pelanggaran Kode Etik segera menyampaikan laporan secara lisan atau
tertulis kepada atasan langsung dan atau Komite Etika BPJS Kesehatan.
b. Laporan pelanggaran memuat kronologis dugaan pelanggaran, pihak yang
diduga terlibat dengan dilengkapi bukti awal pelanggaran.
c. Pelaporan pelanggaran sedapat mungkin dilengkapi dengan identitas
pelapor untuk memudahkan komunikasi dan tindak lanjut.

14. 14
Lampiran 1
PERNYATAAN KOMITMEN DUTA BPJS KESEHATAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami isi
Kode Etik BPJS Kesehatan.
Saya memahami bahwa setiap Duta BPJS Kesehatan harus mematuhi dan
melaksanakan Kode Etik BPJS Kesehatan dalam upaya meningkatkan dan
memaksimalkan hasil pekerjaan untuk kemajuan BPJS Kesehatan.
Apabila saya mempunyai permasalahan mengenai kemungkinan pelanggaran
terhadap standar etika yang tercantum dalam Kode Etik BPJS Kesehatan, saya
akan memberitahukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
...................., ...............20
Yang Membuat Pernyataan Menyaksikan
(....................................) (....................................)
Nama & Tanda Tangan
Nama & Tanda Tangan Atasan

15. 15
BAB IV
KESIMPULAN & SARAN
1. Kesimpulan
BPJS Kesehatan sebagai lembaga badan hukum publik yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden (vide Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),
berkewajiban memastikan seluruh warga negara memperoleh hak perlindungan
dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan. BPJS Kesehatan
menyadari arti pentingnya implementasi Good Governance dalam
meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana jaminan dan layanan
kesehatan sekaligus menjaga pertumbuhan serta menjamin kesinambungan
penyediaan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu
BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola yang Baik (Good
Governance)secara konsisten, termasuk diantaranya adalah dengan menyusun
Kode Etik BPJS Kesehatan.
Setiap sikap, perkataan dan perilaku Duta BPJS Kesehatan
mencerminkan prinsip, nilai dan etika organisasi, oleh karena itu setiap Duta
BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan perilaku
sesuai dengan Kode Etik dalam berinteraksi dengan pihak lain. Kode Etik
menjabarkan komitmen etika BPJS Kesehatan dalam menjalankan kegiatan
operasional dan pedoman bagi para Duta BPJS untuk membentuk, mengatur dan
mengarahkan pada keselarasan tingkah laku yang konsisten sesuai dengan nilai-
nilai dan budaya BPJS Kesehatan dalam mencapai visi dan misinya.
2. Saran
Bpjs Kesehatan harus lebih menindak tegas perilaku pelanggaran, baik dari
pihak internal maupun eksternal. Karena BPJS Kesehatan merupakan badan
hukum publik yang diatur oleh undang-undang sehingga setiap sikap, perkataan
dan perilaku duta BPJS Kesehatan selalu menjadi sorotan, maka dari itu BPJS
Kesehatan harus dapat menjaga prinsip, nilai dan etika organisasi.

16. 16
DAFTAR PUSTAKA
1. Mita (2015) ”Etika Bisnis Bagi Perusahaan”
http://mitawulandari.blogspot.co.id/2015/02/jurnal-etika-bisnis.html,
diakses 12 Maret 2017
2. BPJS Kesehatan,”Kode Etik BPJS Kesehatan” https://www.bpjs-
kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/a5aa2414827b8f62878c495a0a1c34a3.
pdf, diakses 30 Maret 2017