Pengawasan. Pengendalian, dan Audit Barang Milik Negara pada Perguruan Tinggi Negeri.

1. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
PERGURUAN TINGGI NEGERI
Sujatmiko Wibowo
Auditor Madya – Itjen Kemendikbudristek

2. UU 17/2003
1. PP 27 Tahun 2014,
2. PP 28 Tahun 2014
PMK 96/2007
UU 1/2004
2.Perbendaharaan
Negara
4.Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, &
Pemindahtanganan BMN
1.Keuangan Negara
3.Pengelolaan
BMN/D
5. Wasdal BMN
PMK 207/2021
Dasar Hukum

3. Barang Milik Negara (BMN)
PP 27 Tahun 2014, PP 28 Tahun 2014
BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Meliputi:
1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D;
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:
 hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Pengelolaan BMN

5. Ruang Lingkup Pengelolaan BMN
PP 27 Tahun 2014, PP 28 Tahun 2014

6. • Penghapusan adalah proses menghapuskan (write 0ff) BMN dari catatan (daftar
barang). Kegiatan ini merupakan akhir (ending point) dari siklus pengelolaan BMN.
• Pemusnahan & pemindahtanganan merupakan kegiatan sebelum proses Penghapusan.
INSIDENTIL:
o PENJUALAN
o HIBAH
o TUKAR MENUKAR
o PMN
REGULER:
o Perencanaan Kebutuhan
o Penganggaran
o Penjualan
o Hibah
o Tukar Menukar
o Penyertaan Modal
Pendaftaran
PEMUSNAHAN PEMINDAHTANGANAN
– Sewa
– Pinjam Pakai
– Kerja Sama Pemanfaatan
– Bangun Guna Serah/ Bangun
Serah Guna
– Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur
PEMANFAATAN
PENILAIAN
PENGAMANAN & PEMELIHARAAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN &
PENGENDALIAN
PENATAUSAHAAN
PENGHAPUSAN
Siklus Pengelolaan BMN

7. Pengembangan manajemen aset negara
o Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN.
o Perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme
pembelian, Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (leasing), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien
sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah
o Perencanaan pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN dapat dilakukan
untuk periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.
Harmonisasi/Sinkronisasi Pengaturan
o Perencanaan Kebutuhan BMN merupakan salah satu dasar bagi K/L dalam pengusulan penyediaan
anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana
kerja dan anggaran.
RKBMN
 Kebutuhan BMN
 Review Exist. BMN
 Analisa Kesesuaian
PENGADAAN
PENGHAPUSAN
PENGGUNAAN
PEMELIHARAAN
PEMANFAATAN
PEMINDAHTANGANAN
Solusi Aset
Belanja Modal
Solusi Non Aset
(Hibah, Sewa, Pemanfaatan BMN Idle)
Standar Barang
Standar Kebutuhan
Standar Biaya
Kebutuhan Baru
BASELINE
RKA
Perencanaan & Penganggaran BMN

8. Pengawasan & Pengendalian BMN

9. Wasdal
Pengguna Barang
Pemantauan
Penertiban
Wasdal Pengelola
Barang
Pemantauan
Investigasi
Ruang Lingkup & Objek Wasdal BMN
Pengguna Barang
• Penggunaan
• Pemanfaatan
• Pemindahtanganan
• Penatausahaan
• Pemeliharaan &
Pengamanan
Pengelola Barang
• Penggunaan
• Pemanfaatan
• Pemindahtanganan
Ruang Lingkup Objek

10. Wewenang/tanggung jawab
Pengguna Barang
Membuat prosedur kerja wasdal di lingkungannya.
Memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang;
Menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan
perundang-undangan;
Dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah
untuk melakukan audit;
Melakukan pemantauan dan penertiban;

11. Menyampaikan hasil audit kepada Pengguna Barang/KPB
untuk ditindaklanjuti.
Dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah
untuk melakukan audit;
Meminta penjelasan tertulis berkenaan dengan hasil pemantauan
dan investigasi kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
Melakukan pemantauan dan investigasi;
Wewenang/tanggung jawab
Pengelola Barang

12. Alur Wasdal oleh PB/KPB
Apa pelaksanaannya sesuai
ketentuan?
Pemantauan :
1. Periodik (tahunan)
2. Insidentil (sewaktu-waktu)
Tidak
Ya
Penertiban
Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola
Barang
Pengguna Barang/KPB
menyelesaikan sesuai ketentuan
Tidak
Ya
selesai
Kewenangan Pengguna
Barang/KPB
KUASA PENGGUNA BARANG
Pemantauan tahunan (paling
lambat akhir Februari)
Pemantauan insidentil
PENGGUNA BARANG
Monitoring pemantauan KPB Pemantauan insidentil
 Pemantauan atas kesesuaian antara
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Penatausahaan,
Pemeliharaan & Pengamanan

13. Penelitian
administrasi
dilakukan dengan tahapan:
• Menghimpun informasi
dari berbagai sumber;
• Mengumpulkan
dokumen; dan
• Meneliti dokumen
Penelitian Lapangan
Dalam hal hasil penelitian
administrasi belum mencukupi,
dapat dilakukan penelitian
lapangan dengan cara meliputi
tetapi tidak terbatas pada:
• meninjau objek BMN secara
langsung;
• meminta konfirmasi dengan
pihak terkait; dan
• mengumpulkan data
tambahan.
Pemantauan dilakukan
Dengan cara:
Pemantauan BMN

14.  Pengguna /Kuasa Pengguna brg dpt meminta Aparat
Pengawas Intern Pemerinta (APIP) melakukan audit.
 Hal ini dilakukan bila ada indikasi penyimpangan penggunaan,
pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pemeliharaan, pengamanan.
 Pengguna /Kuasa Pengguna brg menindaklanjuti hasil audit
termasuk upaya hk bila penyimpangan melibatkan pihak
ketiga
Tindak Lanjut atas Pemantauan &
Penertiban BMN

15. Perlu keterangan tambahan
Pemantauan :
1.Periodik (tahunan)
2.Insidentil (sewaktu-waktu)
Tidak
Ya
Pengelola meminta
keterangan tambahan dari
Pengguna Barang/KPB
Apakah ada indikasi kerugian
negara?
Investigasi
Tidak
Ya
Selesai
Surat permintaan
penertiban ke
Pengguna
Barang/KPB
Ada indikasi
penyimpangan
Tidak
Ya
Pengelola Barang meminta
aparat pengawasan intern
pemerintah untuk melakukan
audit
Pengelola Barang meminta
Pengguna Barang/KPB
menindaklanjuti hasil audit
Alur Wasdal oleh Pengelola Barang

16. Audit BMN

17. Peta Risiko
PTN
Pelaksanaan
Audit BMN
Kesimpulan &
Laporan Audit
Follow-up
Perencanaan
Audit BMN
Analisis Risiko
*Compliance Congress and Best Practices Forum (2003)
Tahapan Audit BMN
 Bisa dipahami dan ditindaklanjuti
 Obyektif, didasarkan pada fakta dan kondisi.
 Relevan, memberi nilai tambah bagi organisasi.
Temuan audit yang baik ?
1. Kelayakan & arti penting temuan audit + rekomendasi
2. Respon & kerjasama dari auditee.
3. Profesionalisme auditor.
4. Peringatan dini.
5. Efisiensi biaya audit.
6. Pengembangan personil auditor.
7. Umpan balik dari manajemen audit.
8. Meningkatnya jumlah & ruang lingkup audit.
9. Tercapainya PKA.
Efektivitas audit ?

18. Identifikasi Risiko Pengelolaan dan Audit BMN
Risiko Internal
• Keterbatasan jumlah auditor
• Keterbatasan waktu Pelaksanaan audit
• Keterbatasan pemahaman auditor atas BMN
Risiko Eksternal
• Keterbatasan data sumber terkait BMN
• Jumlah BMN banyak dan distribusi tersebar
• SDM pelaksana SIMAK-BMN kurang paham SAP
• BMN tidak tercatat dan tidak dilaporkan
• Penyajian BMN dalam Neraca tidak sesuai SAP
• BMN dikuasai pihak lain/ketiga
• BMN hilang/rusak
• BMN tidak didukung bukti kepemilikan
• Berindikasi Korupsi (Pengadaan, pemanfaatan,
penghapusan)
Risiko Pengelolaan BMN Risiko Audit BMN

19. Permasalahan Pengelolaan BMN (temuan BPK)
1. Rekonsiliasi data Keuangan dan BMN dalam
proses pelaporan keuangan belum Optimal.
2. Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA
belum dapat mendukung akurasi penyajian
akun – akun terkait siklus belanja barang
persediaan pada laporan keuangan
3. Persetujuan lzin Pemanfaatan BMN Tidak
Sesuai Ketentuan
4. Penetapan Tarif Sewa BMN Tidak Sesuai
Ketentuan
5. Konsolidasi Laporan Barang Milik Negara
(LBMN) Tidak Menggunakan Data Hasil
Rekonsiliasi/ Konfirmasi LBMN Secara
Berjenjang dari Tingkat Bawah
6. Pengendalian dan Penatausaahan Barang
Persediaan Melalui Aplikasi Persediaan Belum
Memadai
Temuan BPK 2016 - 2018 Temuan BPK 2021
Sumber : BPK RI, 2022

20. TERIMA KASIH
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENDIKBUDRISTEK