SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK
T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
1
 Menghargai nilai-nilai
terkait fungsi dan
kewenangan
Lembaga Lembaga
negara menurut
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai
bentuk sikap beriman
dan bertaqwa
KD 1.3.
 Bersikap peduli
terhadap Lembaga
lembaga di sekolah
sebagai cerminan dari
lembaga-lembaga
negara
K.D. 2.3.
 Menganalisis
fungsi dan
kewenangan
lembaga-lembaga
Negara menurut
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945
KD. 3.3.
 Mendemonstrasikan
hasil analisis tentang
fungsi dan
kewenangan
lembaga-lembaga
Negara menurut
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945
KD. 4.3.
T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
KOMPETENSI DASAR
2
 Berpikir positif dalam
memaknai pemerintahan
yang baik di Indonesia
sebagai bentuk sikap
beriman dan bertakwa.
 Bersyukur dan
menghargai atas kinerja
lembaga suprastruktur
dan infrastruktur politik
Indonesia yang telah
melakukan tata kelola
pemerintahan yang baik
Sikap Spiritual
 Berperilaku disiplin,
tanggung jawab,
peduli serta menaati
terhadap berbagai
peraturan yang
berlaku di sekolah
sebagai cerminan dari
lembaga- lembaga
negara.
Sikap Sosial
 Menjelaskan
pengertian tata kelola
pemerintah yang baik
 Menguraikan unsur-
unsur pemerintahan
yang baik
 Menguraikan ciri dan
karakteristik
pemerintahan yang
baik.
 Menganalisis asas-
asas umum
pemerintahan yang
baik
 Menganalisis tata
kelola Pemerintahan
yang baik
Pengetahuan
Menyaji serta
Mengkomunikasik
an hasil telaah
analisis tentang
tata kelola
pemerintahan
yang baik
Keterampilan
T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
TUJUAN PEMBELAJARAN
3
4
PETA KONSEP
T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
5
T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
Unsur pemerintah yang dipercaya
menangani administrasi negara pada
suatu periode tertentu.
Unsur warga masyarakat
(stakeholders)
Unsur swasta/wirausaha
yang bergerak dalam
pelayanan publik.
6
T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
UNSUR POKOK YANG BERSIFAT SINERGIS DALAM GOOD
GOVERNANCE
Tuntutan Eksternal
7
Tuntutan Internal
T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
LATARBELAKANG PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
Proses
penguatan diri
sendiri (self
enforcing
process)
Komunikasi,
adanya jaringan
multisistem
(pemerintah,
swasta, dan
masyarakat)
yang melakukan
sinergi untuk
menghasilkan
output yang
berkualitas.
Terwujudnya
interaksi yang
baik antara
pemerintah,
swasta, dan
masyarakat
Ciri dan Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
8
Keseimbang
an kekuatan
(balance of
force),
Keseimbang
an kekuatan
(balance of
force),
T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
Persyaratan Tata
Kelola Pemerintahan
yang Baik
Mewujudkan
efisiensi dalam
menajemen pada
sektor publik.
Terwujudnya
akuntabilitas
publik.
9
Tersedianya
perangkat hukum
yang memadai
berupa peraturan
perundan-
gundangan
Adanya sistem
informasi yang
menjamin akses
masyarakat
terhadap berbagai
kebijakan
Adanya transparansi
dalam perbuatan
kebijakan dan
implementasinya
T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
11
Partisipasi
(participation)
Penegakan
hukum (rule of
law)
Transparansi
(transparency)
Konsesus
(consesus)
prinsip-prinsip good governance Lembaga Administrasi
Negara (LAN) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
merumuskan sembilan aspek fundamental (Asas) dalam good
governance yang harus diperhatikan
Kesetaraan
(equity)
Efektivitas
(Effectifeness) dan
Efisiensi (Efficiency)
Akuntabilitas
(Accountability)
Visi
Strategis
T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
12
T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
13
Sebuah pemerintahan yang bijaksana dan cermat, yang
akan mencegah orang-orang melukai satu sama lain,
akan membebaskan mereka untuk menjalankan tujuan
dari industri dan kebangkitan mereka sendiri, dan tidak
akan menyia-nyiakan tenaga orang lain yang
membantunya.
Presiden (ke-3), Amerika Serikat
1743-1826
Thomas Jefferson
14

More Related Content

What's hot

Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanDefinisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanNina Muhaemin
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ikabulan purnama
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaPancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
 
Hak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia
Hak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara IndonesiaHak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia
Hak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara IndonesiaVindry Meradi
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Makalah sistem pemerintahan di indonesia
Makalah sistem pemerintahan di indonesiaMakalah sistem pemerintahan di indonesia
Makalah sistem pemerintahan di indonesiaMohammad Nawawi
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiArya D Ningrat
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikDian Herdiana
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHarles Janang
 
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )Dheea Resta
 
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan IlmuPancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmudayurikaperdana19
 

What's hot (20)

Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanDefinisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
 
Hakikat PKn
Hakikat PKnHakikat PKn
Hakikat PKn
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaPancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
 
Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 
Hak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia
Hak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara IndonesiaHak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia
Hak, Kewajiban dan Perilaku Konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Makalah sistem pemerintahan di indonesia
Makalah sistem pemerintahan di indonesiaMakalah sistem pemerintahan di indonesia
Makalah sistem pemerintahan di indonesia
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomi
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
Etika politik
Etika politikEtika politik
Etika politik
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
 
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan IlmuPancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
 

Similar to Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan AkuntabelMewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan AkuntabelDadang Solihin
 
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptxsaptofs2
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikpateh
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptDedenSuhendar5
 
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...Eka Yulianto
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiaNILAMSARI269850
 
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdfLestariSS
 
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdfLestariSS
 
11Tata_Kelola_Pemerintahan_Yang_Baik_Dan_Bersih_Lusia_Herni_P.MTK_1 (1).pptx
11Tata_Kelola_Pemerintahan_Yang_Baik_Dan_Bersih_Lusia_Herni_P.MTK_1 (1).pptx11Tata_Kelola_Pemerintahan_Yang_Baik_Dan_Bersih_Lusia_Herni_P.MTK_1 (1).pptx
11Tata_Kelola_Pemerintahan_Yang_Baik_Dan_Bersih_Lusia_Herni_P.MTK_1 (1).pptxUmmuFaizah7
 
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatikSri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatikSri Suwanti
 
KONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfKONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfulfabinada
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara BerkembangPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara BerkembangDadang Solihin
 
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopangRancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopangtemanna #LABEDDU
 
B g 4 dvd Isanti Chandra
B g 4 dvd Isanti ChandraB g 4 dvd Isanti Chandra
B g 4 dvd Isanti ChandraIsantiMM90
 

Similar to Tata Kelola Pemerintah yang Baik (20)

Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan AkuntabelMewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
 
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
 
Ppt good government
Ppt good governmentPpt good government
Ppt good government
 
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
 
124856874 membangun-budaya-birokrasi
124856874 membangun-budaya-birokrasi124856874 membangun-budaya-birokrasi
124856874 membangun-budaya-birokrasi
 
124856874 membangun-budaya-birokrasi
124856874 membangun-budaya-birokrasi124856874 membangun-budaya-birokrasi
124856874 membangun-budaya-birokrasi
 
124856874 membangun-budaya-birokrasi
124856874 membangun-budaya-birokrasi124856874 membangun-budaya-birokrasi
124856874 membangun-budaya-birokrasi
 
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdf
 
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf3. Penerapan TUSI ASN  OK.pdf
3. Penerapan TUSI ASN OK.pdf
 
11Tata_Kelola_Pemerintahan_Yang_Baik_Dan_Bersih_Lusia_Herni_P.MTK_1 (1).pptx
11Tata_Kelola_Pemerintahan_Yang_Baik_Dan_Bersih_Lusia_Herni_P.MTK_1 (1).pptx11Tata_Kelola_Pemerintahan_Yang_Baik_Dan_Bersih_Lusia_Herni_P.MTK_1 (1).pptx
11Tata_Kelola_Pemerintahan_Yang_Baik_Dan_Bersih_Lusia_Herni_P.MTK_1 (1).pptx
 
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatikSri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
 
KONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfKONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdf
 
BAB 12 Good Governance.pptx
BAB 12 Good Governance.pptxBAB 12 Good Governance.pptx
BAB 12 Good Governance.pptx
 
Good government (kel 10)
Good government (kel 10)Good government (kel 10)
Good government (kel 10)
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara BerkembangPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
 
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopangRancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
 
B g 4 dvd Isanti Chandra
B g 4 dvd Isanti ChandraB g 4 dvd Isanti Chandra
B g 4 dvd Isanti Chandra
 

More from Muhamad Yogi

Aksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptx
Aksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptxAksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptx
Aksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptxMuhamad Yogi
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka BelajarAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka BelajarMuhamad Yogi
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdfMuhamad Yogi
 
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptMuhamad Yogi
 
Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018Muhamad Yogi
 
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018Muhamad Yogi
 
Jurnal Guru Mengajar
Jurnal Guru MengajarJurnal Guru Mengajar
Jurnal Guru MengajarMuhamad Yogi
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPG
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPGRencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPG
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPGMuhamad Yogi
 
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPK
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPKRPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPK
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPKMuhamad Yogi
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIISILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIIMuhamad Yogi
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XISILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XIMuhamad Yogi
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS X
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XSILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS X
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XMuhamad Yogi
 
Format Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan Presentasi
Format Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan PresentasiFormat Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan Presentasi
Format Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan PresentasiMuhamad Yogi
 
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019Muhamad Yogi
 
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019Muhamad Yogi
 
KISI-KISI DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI-KISI  DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019KISI-KISI  DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI-KISI DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019Muhamad Yogi
 
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019Muhamad Yogi
 
SURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNG
SURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNGSURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNG
SURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNGMuhamad Yogi
 
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIKRPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIKMuhamad Yogi
 
RPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
RPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIARPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
RPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIAMuhamad Yogi
 

More from Muhamad Yogi (20)

Aksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptx
Aksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptxAksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptx
Aksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptx
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka BelajarAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdf
 
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
 
Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
 
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
 
Jurnal Guru Mengajar
Jurnal Guru MengajarJurnal Guru Mengajar
Jurnal Guru Mengajar
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPG
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPGRencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPG
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPG
 
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPK
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPKRPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPK
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPK
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIISILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XISILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS X
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XSILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS X
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS X
 
Format Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan Presentasi
Format Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan PresentasiFormat Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan Presentasi
Format Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan Presentasi
 
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
 
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
 
KISI-KISI DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI-KISI  DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019KISI-KISI  DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI-KISI DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
 
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019
 
SURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNG
SURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNGSURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNG
SURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNG
 
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIKRPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
 
RPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
RPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIARPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
RPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
 

Recently uploaded

Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptxSirlyPutri1
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajarHafidRanggasi
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...Kanaidi ken
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfsdn3jatiblora
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)PUNGKYBUDIPANGESTU1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasarrenihartanti
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSdheaprs
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 

Tata Kelola Pemerintah yang Baik

  • 1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k 1
  • 2.  Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan Lembaga Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa KD 1.3.  Bersikap peduli terhadap Lembaga lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara K.D. 2.3.  Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KD. 3.3.  Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KD. 4.3. T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k KOMPETENSI DASAR 2
  • 3.  Berpikir positif dalam memaknai pemerintahan yang baik di Indonesia sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.  Bersyukur dan menghargai atas kinerja lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia yang telah melakukan tata kelola pemerintahan yang baik Sikap Spiritual  Berperilaku disiplin, tanggung jawab, peduli serta menaati terhadap berbagai peraturan yang berlaku di sekolah sebagai cerminan dari lembaga- lembaga negara. Sikap Sosial  Menjelaskan pengertian tata kelola pemerintah yang baik  Menguraikan unsur- unsur pemerintahan yang baik  Menguraikan ciri dan karakteristik pemerintahan yang baik.  Menganalisis asas- asas umum pemerintahan yang baik  Menganalisis tata kelola Pemerintahan yang baik Pengetahuan Menyaji serta Mengkomunikasik an hasil telaah analisis tentang tata kelola pemerintahan yang baik Keterampilan T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k TUJUAN PEMBELAJARAN 3
  • 4. 4 PETA KONSEP T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
  • 5. 5 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
  • 6. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Unsur warga masyarakat (stakeholders) Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 6 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k UNSUR POKOK YANG BERSIFAT SINERGIS DALAM GOOD GOVERNANCE
  • 7. Tuntutan Eksternal 7 Tuntutan Internal T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k LATARBELAKANG PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
  • 8. Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process) Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat Ciri dan Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 8 Keseimbang an kekuatan (balance of force), Keseimbang an kekuatan (balance of force), T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
  • 9. Persyaratan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Mewujudkan efisiensi dalam menajemen pada sektor publik. Terwujudnya akuntabilitas publik. 9 Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundan- gundangan Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
  • 10. 11 Partisipasi (participation) Penegakan hukum (rule of law) Transparansi (transparency) Konsesus (consesus) prinsip-prinsip good governance Lembaga Administrasi Negara (LAN) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) merumuskan sembilan aspek fundamental (Asas) dalam good governance yang harus diperhatikan Kesetaraan (equity) Efektivitas (Effectifeness) dan Efisiensi (Efficiency) Akuntabilitas (Accountability) Visi Strategis T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
  • 11. 12 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
  • 12. 13
  • 13. Sebuah pemerintahan yang bijaksana dan cermat, yang akan mencegah orang-orang melukai satu sama lain, akan membebaskan mereka untuk menjalankan tujuan dari industri dan kebangkitan mereka sendiri, dan tidak akan menyia-nyiakan tenaga orang lain yang membantunya. Presiden (ke-3), Amerika Serikat 1743-1826 Thomas Jefferson 14