Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHP dengan UU Perkawinan (UU No.1 tahun 1974) 1. Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan 2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan 3. Larangan Perkawinan 4. Perjanjian Perkawinan 5. Pemberitahuan, Pencatatan, & Pengumuman Perkawinan 6. Pelaksanaan Perkawinan 7. Pencegahan Perkawinan 8. Pembatalan Perkawinan 9. Hak & kewajiban suami-isteri 10. Harta Benda dalam Perkawinan

1. HUKUM PERKAWINAN
1. Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan
KUHP (KUHP) UU No. 1/1974 (UUP)
 Ps.27 : suami hanya diperbolehkan mempunyai
seorang isteri saja & sebaliknya (asas monogami)
 Ps.26 : perkawinan hanya dalam hub.keperdataan
 Ps.81 : upacara keagamaan tidak boleh
dilangsungkan sebelum diadakan dihadapan
Pegawai Catatan Sipil
 Perolehan keturunan bukan tujuan perkawinan
 Ps.3 (1) : seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang isteri & sebaliknya (asas monogami)
 Perolehan keturunan merupakan tujuan perkawinan
 Ps.3 (2) : Pengadilan dapat memberi izin seorang
pria beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki
oleh pihak2 bersangkutan (izin berpoligami)
 Ps.63 : Pengadilan yang dimaksud yaitu Pengadilan
Agama dan Pengadilan Umum
 Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan
Pengadilan Umum
 Ps.4 : suami yang akan beristeri banyak wajib
mengajukan permohonan kepada Pengadilan (read)
 Ps.5 (1) : syarat2 agar dapat mengajukan
permohonan di Pengadilan (read)
 Ps.5 (2) : persetujuan tidak diperlukan suami bila
isteri2nya tidak mungkin dimintai persetujuan / tidak
ada kabar dr isterinya sekurang2nya 2th / sebab2
lain yg perlu dinilai hakim
 Ps.65 : ketentuan2 suami yg beristeri banyak (read)
 Menurut UUP, suami boleh mempunyai isteri
banyak asal sesuai dg ketentuan yg berlaku yaitu
Ps.3(2), Ps.4, Ps.5, Ps.65
 Ps.40 PP No.9/1975 : pengajuan permohonan tertulis
kpd Pengadilan bagi suami yg akan beristeri banyak
 Ps.41 PP No.9/1975 : pemeriksaan Pengadilan (read)
 Ps.42 PP No.9/1975 : pemeriksaan Pengadilan
dilakukan oleh Hakim selambat2nya 30hr setelah
diterimanya surat permohonan
 Ps.43 PP No.9/1975 : Pengadilan memberi izin untuk
beristeri banyak
 Ps.44 PP No.9/1975 : Pegawai Pencatat dilarang
mencatat perkawinan sebelum izin dr Pengadilan

2. 2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan
KUHP (KUHP) UU No.1/1974 (UUP)
 Ps.27 : Asas Monogami
 Ps.28 : ada kata sepakat dan kemauan bebas dari
pria & wanita
 Ps.29 : pria 18th & wanita 15th
 Ps.34 : masa tunggu bagi wanita yg bercerai yaitu
300hr sejak bubarnya perkawinan
 Ps.35 : anak yg belum dewasa harus mendapat izin
kawin dr ortu; Ketentuan2 izin kawin diatur dalam
Ps.36, Ps.37, Ps.39, Ps.40, Ps.42 (read)
 Ps.30-33 : tidak terkena larangan kawin
 Ps.2 : dilakukan menurut hukum masing2 agama &
kepercayaannya
 Ps.6 (syarat2 perkawinan) :
 Persetujuan kedua calon
 Yg belum 21th harus mendapat izin ortu
 Jika ortu dr salah satu meninggal / tdk mampu
menyatakan kehendak, izin dr ortu yg masih
hidup / yg mampu menyatakan kehendak. Atau
wali / org yg memelihara / keluarga dalam garis
keturunan lurus ke atas
 Jika ada perbedaan pendapat antara ortu / wali /
keluarga dalam garis lurus ke atas maka
Pengadilan dapat memberi izin setelah
mendengar org2 tsb.
 Ketentuan ini berlaku sepanjang hukum masing2
agama & keturunannya tidak menentukan lain
 Ps.7 : perkawinan diizinkan bila pria 19th &
wanita 16th
3. Larangan Perkawinan
KUHP (KUHP) UU No.1/1974 (UUP)
 Ps.30 : bertalian keluarga dalam garis keturunan ke
atas / bawah / menyamping yaitu saudara laki2 &
saudara perempuan
 Ps.31 : Ipar, paman / paman ortu, bibi / bibi ortu,
anak saudara / cucu saudara
 Ps.32 : kawan berzina atas putusan hakim
 Ps.33 : mereka yang memperbarui perkawinan
setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum
lewat 1 tahun
 Ps.8, perkawinan dilarang antara 2 org yg:
 Berhub. darah dalam garis keturunan lurus ke
bawah / atas
 Berhub. darah dalam garis keturunan
menyamping (antar saudara)
 Berhub. semenda (mertua, anak / ibu / bapak
tiri, menantu)
 Berhub. susuan (ortu susuan, anak susuan,
saudara susuan, paman/bibi susuan
 Berhub. saudara dg isteri, dalam hal suami
beristeri banyak
 Mempunyai hub. yg oleh agama / peraturan
lain yg berlaku dilarang kawin
 Ps.9, org yg terikat perkawinan dilarang kawin
lagi, kecuali dalam hal:
 Ps.3 (2): mendapat izin dr Pengadilan
 Ps.4 (2): isteri tidak dapat menjalankan
kewajiban, cacad badan/penyakit, atau tidak
dapat melahirkan keturunan
 Ps.10 : suami isteri telah cerai 2x tidak dapat
melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang
hukum agama dan kepercayaannya tidak
menentukan lain

3. 4. Perjanjian Perkawinan
KUHP (KUHP) UU No.1/1974 (UUP)
 Ps.58 (1) : janji2 kawin tidak menimbulkan hak
untuk menuntut Hakim berlangsungnya perkawinan
dan menuntut penggantian biaya, segala
persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah
batal
 Ps.151 : anak yg belum dewasa yg memenuhi
syarat unt. kawin, boleh bertindak sendiri dalam
perjanjian kawin, asal “dibantu” ortu / org yg harus
memberi izin padanya
 Ps.147 : perjanjian kawin harus dibuat dg akta
notaris
 Ps.152 : perjanjian kawin berlaku bagi pihak ketiga
sejak hari pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri
 Ps.149 : setelah perkawinan, perjanjian kawin tidak
boleh diubah
 Ps.139-143 : hal2 yg tidak dapat dimuat dalam
perjanjian kawin (hal.43)
 Ps.29 :
 Sebelum perkawinan mengadakan perjanjian
tertulis yg disahkan pegawai pencatatan
perkawinan
 Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar
batas2 hukum, agama, kesusilaan
 Perjanjian berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan
 Selama perkawinan berlangsung, perjanjian
tidak dapat dirubah kecuali ada persetujuan
untuk merubah dan tidak merugikan pihak
ketiga
 Perjanjian perkawinan bisa dibuat dg akta otentik
/ akta dibawah tangan
5. Pemberitahuan, Pencatatan, & Pengumuman Perkawinan
KUHP UU No.1/1974
 Ps.50 : memberitahukan kehendak kawin kepada
Pegawai Catatan Sipil
 Ps.51 : pemberitahuan itu oleh Pegawai Catatan
Sipil harus dibuat sebuah akta
 Ps.52 : sebelum perkawinan, Pegawai Catatan Sipil
harus menyelenggarakan pengumuman dg
menempelkan surat pengumuman selama 10 hari,
pengumuman tidak boleh berlangsung di hari
Minggu, Tahun Baru, Paskah, Natal, dan Mikraj
(hal.44). Surat di ttd ni Pegawai Catatan Sipil
 Ps.53 : jika kedua calon tidak punya tempat tinggal
dalam daerah PCS yg sama, maka pengumuman
dilakukan oleh PCS tempat tinggal masing2
 Ps.57 : pengumuman berlangsung selama 1 bulan,
jika tdk ada perkawinan, maka tdk boleh
berlangsung lg
 Ps.100 : perkawinan dibuktikan dg asas perkawinan
 PP No.9/1975,tahap2 pencatatan perkawinan :
 Pegawai pencatat perkawinan
Ps.2 : selain agama Islam, dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor
Catatan Sipil
 Pemberitahuan perkawinan
Ps.3 : org yg akan kawin memberitahukan
kepada Pegawai pencatat. Pemberitahuan
dilakukan sekurang2nya 10hari kerja sebelum
perkawinan. Pengecualian thd jangka waktu
tsb yg disebabkan alasan penting, diberikan
Camat atas nama Bupati
Ps.4 : pemberitahuan dilakukan secara lisan /
tertulis
Ps.5 : pemberitahuan memuat (hal.61)
 Penelitian oleh pegawai pencatat
Ps.6, pegawai pencatat meneliti hal2 sbb..
(hal.62)
Ps.7 : apabila terdapat halangan / belum
dipenuhinya pernyataan (3-10), segera
diberitahukan kepada calon / ortu / wakil
 Pengumuman perkawinan
Ps.8 : pengumuman pemberitahuan perkawinan
dg menempelkan surat yg ditetapkan pada
Kantor Pencatatan Perkawinan
Ps.9 : pengumuman di ttd ni Pegawai Pencatat
dan memuat.. (hal.63)

4.  Tata cara perkawinan
Dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak
pengumuman
Ps.10 : tata cara menurut masing2 hukum
agama & kepercayaan, dilaksanakan dihadapan
pegawai pencatat, & dihadiri 2org saksi
Ps.11 : sesudah dilangsungkan perkawinan,
kedua mempelai ttd dilanjutkan kedua saksi
dan pegawai pencatat, unt. agama Islam ttd
oleh wali nikah/yg mewakilinya. Dg
penandatanganan akta perkawinan, maka
perkawinan tercatat resmi
Ps.13 : Akta perkawinan rangkap 2, helai 1
oleh pegawai pencatat, helai 1 lg oleh Panitera
Pengadilan. Suami dan isteri masing2
diberikan kutipan akta perkawinan
6. Pelaksanaan Perkawinan
KUHP UU No.1/1974
 Ps.71 , sebelum melangsungkan perkawinan, PCS
meminta supaya diperlihatkan :
 Akta kelahiran kedua calon
 Akta izin kawin dari PCS
 Akta perantaraan Pengadilan Negeri
 Jika perkawinan untuk kedua kali, harus ada
akta perceraian, akta kematian, turunan izin
Hakim untuk kawin
 Bukti, pengumuman kawin tanpa pencegahan
telah berlangsung ditempat / yg dilakukan telah
digugurkan
 Dispensasi kawin
 Izin bagi perwira dan militer rendahan
 Ps.74 : PCS berhak menolak atas kurang
lengkapnya surat2, pihak2 yg berkepentingan dapat
mengajukan permohonan kepada hakim bahwa
surat2 sudah mencukupi
 Ps.75 : perkawinan tak boleh dilangsungkan
sebelum hari ke-10 setelah pengumuman
 Ps.76 : perkawinan harus dilangsungkan di depan
umum, dihadapan PCS, dihadiri 2org saksi,
mencapai 21th, dan berdiam di Indonesia
 Ps.78 : kedua calon menghadap sendiri di muka
PCS

5. 7. Pencegahan Perkawinan
KUHP UU No.1/1974
 Ps.61-65, pihak yg berhak mencegah :
 Bapak / ibu
 Kakek / nenek
 Paman / bibi
 Wali / wali pengawas
 Pengampu / pengampu pengawas
 Saudara
 Suami yg sudah cerai sebelum 300hari
 Jawatan kejaksaan
 Ps.61, alasan2 pencegahan :
 Tidak mengindahkan izin kawin dr ortu
 Belum mencapai 30th
 Salah satu pihak dibawah pengampuan
 Salah satu pihak tidak memenuhi syarat2 kawin
 Pengumuman kawin tidak telah berlangsung
 Ps.66 : pencegahan perkawinan diadili oleh
Pengadilan Negeri
 Syarat & para pihak yg berhak mencegah
perkawinan
 Ps.13 : dapat dicegah apabila ada pihak yg tidak
memenuhi syarat2
 Ps.14 (1), para pihak yg dapat mencegah
perkawinan:
Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas /
bawah, Saudara, Wali nikah, Wali, Pengampu,
Pihak2 yg berkepentingan
 Ps.14 (2) : yg tsb diatas dapat jg mencegah
berlangsungnya perkawinan apabila salah
seorang berada dibawah pengampuan, shg
mengakibatkan kesengsaraan
 Ps.15 : karena perkawinan seseorang terikat dg
salah satu dr kedua pihak, dapat mencegah
perkawinan baru dg tidak mengurangi ketentuan
ps.3 (2) dan ps.4, artinya yg bsgktn tdk dapat
mencegah bila perkawinan tsb mendapat izin dr
pengadilan
 Ps.16 (1) : pejabat yg ditunjuk berkewajiban
mencegah berlangsungnya perkawinan
apabila..(hal.65)
 Pengajuan & pencabutan pencegahan perkawinan
 Ps.17 : Pencegahan diajukan kepada Pengadilan,
pegawai pencatat perkawinan & calon mempelai
 Ps.18 : pencegahan dapat dicabut dg putusan
pengadilan/menarik kembali permohonan oleh
yg mencegah
 Ps.19 : perkawinan tdk dapat dilangsungkan
apabila pencegahan belum dicabut
 Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat
perkawinan
 Ps.20 : pegawai pencatat tidak boleh membantu
melangsungkan perkawinan bila ada
pelanggaran mengenai (hal.65)
 Ps.21 : jika pegawai pencatat berpendapat thd
perkawinan ada larangan menurut UU, ia akan
menolak perkawinan
 Para pihak yg perkawinannya ditolak, berhak
mengajukan permohonan kepada Pengadilan

6. 8. Pembatalan Perkawinan
KUHP UU No.1/1974
 Ps.85 : kebatalan hanya dapat dinyatakan Hakim
 Ps.86 : kebatalan perkawinan dapat dituntut oleh
(hal.47)
 Ps.92 : pembatalan yg tidak dilangsungkan di
depan PCS/tanpa ada saksi, boleh diminta
pembatalan oleh (hal.47)
 Ps.93 : larangan thd pihak2 tertentu untuk
melakukan pembatalan (hal.47)
 Ps.94 : jawatan kejaksaan tdk boleh menuntut
pembatalan
 Syarat2 & pihak2 yg berhak mengajukan pembatalan
 Ps.22 : dibatalkan bila para pihak tidak memenuhi
syarat2
 Ps.23 : yg dapat mengajukan pembatalan (hal.67)
 Ps.24 : karena perkawinan masih terikat dg salah
satu dari kedua pihak, dapat mengajukan
pembatalan baru
 Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan
 Ps.25 : permohonan pembatalan diajukan kepada
Pengadilan
 Ps.26 : perkawinan yg dilangsungkan dimuka
pegawai pencatat perkawinan yg tdk berwenang,
wali nikah tdk sah atau tanpa 2 saksi dapat diminta
pembatalan oleh keluarga dalam garis keturunan
keatas, jaksa, dan suami/istri. Hak untuk
membatalkan gugur bila mereka telah hidup
bersama & dapat memperlihatkan akte perkawinan
& perkawinan diperbarui
 Ps.27 : suami/istri dapat mengajukan permohonan
pembatalan apabila .. (hal 67-68)
 Ps.38 PP 9/1975 : tata cara pengajuan permohonan
pembatalan sesuai dg tata cara pengajuan gugatan
perceraian
 Saat batalnya perkawinan
 Ps.28 : batal dimulai setelah keputusan Pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yg tetap & berlaku
sejak saat berlangsungnya perkawinan (hal.68)
 Ps.37 PP 9/1975 : batalnya perkawinan hanya dapat
diputuskan Pengadilan
9. Hak & kewajiban suami-isteri
KUHP UU No.1/1974
 Antara lain sbb:
Ps.103 : harus setia & tolong menolong
Ps.104 : wajib memelihara & mendidik anaknya
Ps.105 (1) : suami adalah kepala dalam persatuan
Ps.105 (2) : suami wajib memberi bantuan isteri
Ps.105 (3) : suami harus mengurus harta kekayaan
pribadi isteri
Ps.105 (4) : suami berhak mengurus harta
kekayaan bersama
Ps.105 (5) : suami tdk boleh memindahtangankan
harta kekayaan tak bergerak milik isteri tanpa
persetujuan isteri
Ps.106 (1) : isteri harus tunduk & patuh kepada
suami
Ps.106 (2) : isteri wajib tinggal dg suami
 Ps.30-34 sbb :
 Suami-isteri memikul kewajiban untuk
menegakkan RT
 Hak & kedudukan istri seimbang dengan suami
 Masing2 pihak berhak melakukan perbuatan
hukum
 Suami kepala keluarga & istri ibu RT
 Harus mempunyai tempat kediaman yg tetap
 Wajib saling mencintai, menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batin
 Suami wajib melindungi isterinya & memberikan
segala keperluan hidup sesuai kemampuan
 Isteri wajib mengatur RT sebaik2nya
 Jika melalaikan kewajibannya dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan

7. Ps.110 : suami wajib membantu isteri dimuka
hakim
Ps.118 : isteri berhak membuat surat wasiat tanpa
izin suami
 Ps.111 : bantuan suami kepada isteri tidak
diperlukan apabila:
Isteri dituntut dimuka hakim perkara pidana
Isteri mengajukan tuntutan perceraian, pemisahan
meja & tempat tidur, / pemisahan harta kekayaan
10. Harta Benda dalam Perkawinan
KUHP UU No.1/1974
 Persatuan harta kekayaan
Pengurusan harta kekayaan persatuan
 Ps.119 : prinsip harta benda perkawinan adalah
bulat
 Ps.105 : yg berwenang atas harta benda
perkawinan adalah suami sbg kepala perkawinan
 Ps.124 (1) : harta persatuan yaitu suami sbg
kepala harta persatuan
 Ps.124 (2) : suami boleh menjual,
memindahtangankan, & membebani harta
kekayaan persatuan tanpa campur tangan isteri,
kecuali dalam hal (hal.49)
Bubarnya harta persatuan
 Ps.126, harta kekayaan persatuan bubar karena:
 Kematian
 Perkawinan baru isteri atas izin hakim
 Perceraian
 Perpisahan tempat tidur & harta kekayaan
 Pemisahan harta kekayaan
Alasan-alasan pemisahan harta kekayaan
 Ps.186 (1), sepanjang perkawinan isteri berhak
memajukan tuntutan kepada Hakim akan
pemisahan harta kekayaan, dalam hal sbb
(hal.50)
 Ps.186 (2) : pemisahan harta kekayaan atas
pemufakatan sendiri adalah terlarang
 Ps.187 : tuntutan diumumkan dg terang2an
Akibat-akibat pemisahan harta kekayaan
 Ps.189 : kekuatan putusan pengadilan perihal
pemisahan harta kekayaan berlaku surut sampai
hari tuntutan diajukan.
 Akibat dari pemisahan harta kekayaan sbb:
 Ps.193 : isteri wajib memberi sumbangan
 Ps.194 : isteri memperoleh kebebasan untuk
mengurusi sendiri harta kekayaan &
menggunakan barang bergerak atas izin PN
 Ps.35 : harta bawaan dari masing2 & yg diperoleh
masing2 sebagai hadiah/warisan, adalah dibawah
penguasaan masing2
 Harta benda perkawinan dalam UUP adalah terpisah
 Ps.29 : apabila mau menyimpang dr prinsip harta
perkawinan, maka dibuat perjanjian sebelum
perkawinan
 Ps.36, yg berwenang bertindak atas harta benda
perkawinan:
Harta bersama, dapat bertindak atas persetujuan
kedua pihak
Harta bawaan masing2, mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
 Ps.37 : jika bercerai, harta bersama diatur dalam
hukum masing2

8. Penyatuan kembali harta kekayaan yg sudah
dipisah
 Dengan persetujuan suami-isteri
 Ps.196 : dengan cara memuatkannya dalam akta
otentik
 Ps.198 : wajib mengumumkan pemulihan
kembali dengan terang2an