Jadi disini dijelaskan tentang apa saja tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
Feel free to download and copas...
untuk kepentingan publik dan mahasiswa...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga
1. Tanggung Jawab Perusahaan
Terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Tenaga Kerja
KELOMPOK 5
- Nabil Basthomy (F3214044)
- Putri Handayani (F3214054)
- Via Anta (F3214073)
2. Tanggung Jawab Perusahaan
Tanggung jawab perusahaan adalah suatu konsep atau
tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa
tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun
lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti
melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan,
memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah
tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum,
sumbangan untuk membangun desa/fasilitas
3. Kesehatan dan Keselamatan kerja
Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bidang yang terkait
dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi
maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan
lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain
yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja.
Kesehatan dan keselamatan kerja cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial.
Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang
terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktek K3 (keselamatan
kesehatan kerja) meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga
penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan dan
cuti sakit.
4. Pentingnya K3 bagi Perusahaan
Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan kasus yang paling dominan
di tempat kerja dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu baik secara nasional
maupun global. Di Indonesia, kasus penyakit akibat kerja tidak terdata mengingat
kasusnya tidak dilaporkan karena tidak ada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, hanya
kejadian kecelakaan kerja yang dicatat dan dilaporkan. Kasus kecelakaan kerja dan
jumlah kematian akibat kecelakaan kerja akan melonjak apabila upaya pencegahan tidak
dilakukan.
Tidak ada bukti bahwa perusahaan dalam jangka waktu panjang diuntungkan
dengan tingkat pelaksanaan K3 yang rendah. Sebaliknya penelitian ILO berdasarkan
informasi dari World Economic Forum dan The Lausanne Institute of Management
IMD menunjukkan bahwa negara-negara yang berkompetisi merupakan negara yang
paling aman (tingkat pelaksanaan K3 tinggi). Negara dengan tingkat keselamatan
kerja yang rendah, kesehatan kerja yang rendah, dan pendapatan yang rendah tidak
mampu berkompetisi dan pelaksanaan K3 tidak dapat berkelanjutan.
5. Tujuan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif
bagi para pekerja untuk berprestasi, setiap kejadian baik kecelakaan dan penyakit kerja yang
ringan maupun fatal harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan
(Rika Ampuh Hadiguna, 2009)
Beberapa tujuan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah:
1. Mencegah kerugian fisik dan finansial baik dari pihak karyawan dan perusahaan
2. Mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan
3. Menghemat biaya premi asuransi
4. Menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada
karyawannya
7. Pelanggaran Kesehatan Kerja oleh Perusahaan
Meskipun kesehatan kerja merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh setiap
perusahaan, namun seringkali pekerja sama sekali tidak mendapatkan perlindungan
kesehatan dan keselamatan kerja. Bisa dikatakan bahwa tidak semua perusahaan
mendaftarkan karyawannya ke lembaga penjaminan kesehatan tenaga kerja.
Sekarang ini, Indonesia hanya mempunyai pengawas ketenagakerjaan sebanyak 2.384
yang menangani sekitar 216.547 perusahaan. Jumlah tersebut tentu saja tidak
memenuhi standar yang ada. Karena Indonesia memiliki banyak perusahaan, baik yang
berukuran besar ataupun yang hanya sebagai usaha kecil menengah.
8. Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 12.745 perusahaan tercatat melanggar norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
pada 2013, dan sebanyak 12.657 perusahaan telah melaksanakan norma K3 pascapenerbitan nota peringatan
pertama dan kedua, namun 88 perusahaan diseret ke pengadilan karena tetap melanggar.
"Dalam pengawasan norma K3, pemerintah mengedepankan langkah pembinaan untuk perubahan, peningkatan dan
perbaikan pelaksanaannya. Namun, pemerintah takkan segan melakukan memberikan sanksi tegas kepada
perusahaan yang tetap melakukan pelanggaran," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar saat mencanangkan
pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2014 di Jakarta, Kamis (16/1/2014).
Muhaimin mengaku pelanggaran terhadap norma K3 di Indonesia masih terbilang tinggi, meskipun Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengintensifkan upaya penegakan peraturan di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
Sementara itu, menurut laporan Antara, 88 perusahaan yang tetap melakukan pelanggaran norma K3 telah dibuatkan
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan diproses lanjut oleh kepolisian untuk diajukan ke pengadilan
Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 berkas perusahaan masih dalam proses di pengadilan dan sebanyak 43 perusahaan
telah dibekukan penyelidikan dan pemeriksaan kasusnya oleh kepolisian (SP3).
Muhaimin mengatakan selain melaksanakan fungsi pembinaan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan
kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan, termasuk penerapan K3 di
perusahaan-perusahaan.
Contoh Kasus
9. Analisis Masalah
Berdasarkan kasus tersebut sebanyak 12.745 perusahaan melanggar norma K3 dan sebanyak 12.657
telah melaksanakan norma K3 pascapenerbitan nota peringatan pertama dan kedua, namun 88
perusahaan diseret ke pengadilan karena tetap melanggar.
Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan kepada perusahaan baik perusahaan besar dan kecil.
Sekarang ini, Indonesia hanya mempunyai pengawas ketenagakerjaan sebanyak 2.384 orang yang
menangani sekitar 216.547 perusahaan. Jadi setiap 1 orang pengawas ketenagakakerjaan mengawasi
sekitar 91 perusahaan. Jumlah ini terbilang kecil sehingga pengawasan masih belum maksimal, belum
lagi dengan perusahaan yang belum terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja.
Kurangnya kesadaran para tenaga kerja terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) membuat
banyak perusahaan masih mengabaikan aspek keselamatan dibanding dengan aspek keuntungan.
10. Kesimpulan
Alangkah baik bila perusahaan tidak hanya memperhatikan keuntungan semata tetapi
juga memberikan perhatian lebih kepada para pekerja. Seperti yang kita ketahui
perusahaan tidak dapat beroperasi jika tidak memiliki tenagaa kerja yang optimal.
Pemerintah sebagai pengatur kebijakan juga ikut mengawasi dengan baik perusahaan
- perusahaan agar dapat memberi Hak-hak pada pekerjanya secara baik. Banyak sekali
perusahaan yang tidak mematuhi standar operasional keselamatan di perusahaannya.
Dengan pelaksanaan K3 yang baik dan dipenuhinya hak – hak pekerja dan karyawan
diharapkan akan memberi efek aman dan nyaman bagi karyawan dengan begitu para
karyawan dapat fokus untuk mengerjakan tugasnya sebagai karyawan dan tenaga
kerja.