SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
HUKUM ADAT
ISTILAH HUKUM ADAT
Adah atau adat --------> bahasa Arab
Arti : kebiasaan yaitu perilaku
masyarakat yang selalu terjadi
Adat --------> kebiasaan

perilaku

manusia

individu

kelompok
Hukum Adat -------> Adat-Recht
(terjemahan bhs Belanda)
buku De Atjehers
(th.1894)

Christian

Snouck

Hurgronje

(mengenalkan pertama kali)

Diterjemahkan menjadi Adat -Recht
utk membedakan adat dgn adat yg memiliki
sanksi hukum.
Istilah Adat-Recht menjadi terkenal sejak

digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven
dalam bukunya yang berjudul Het Adat-Recht

van Nederlandsch Indie (Hukum Adat Hindia
Belanda)
Sebelum ada istilah Adat-Recht, pemerintah
Belanda mencoba menjelaskan tentang hukum
adat dalam Peraturan Perundang-undangan
Pemerintah Hindia Belanda, yaitu dalam :
1. Pasal 11 A.B. (Algemene Bepalingen van

Wetgeving / Ketentuan Umum Perundangundangan)

digunakan

istilah

“

Godsdienstige Wetten, Volks Instellingen en
Gebruiken”

(Peraturan-peraturan

Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan
Kebiasaan-kebiasaan)
2. Pasal 75 ayat (3) R.R. (Regering Reglement)
1854,

Wetten,

digunakan

istilah

Instellingen

en

“Godsdienstige

Gebruiken“

(

Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembagalembaga dan Kebiasaan-kebiasaan).

3. Pasal

128

ayat

Staatsregeling),

(4)

I.S.

digunakan

(

Indische
istilah

“Instellingen des Volks” (Lembaga-lembaga
dari Rakyat).
4. Pasal 131 ayat (2), sub b I.S. digunakan
istilah

“Met

Hunne

Godsdiensten

Gewoonten

Samenhangen

Regelen”

Aturan-aturan

(

berhubungan

dengan

de

en

Rechts

Hukum

Agama-agama

yang
dan

Kebiasaan-kebiasaan mereka).
5. Pasal 78 ayat (2) R.R. digunakan istilah
“Goldsdienstige

Herkomsten”
Keagaman
Lama/Kuno).

Wetten

en

Oude

(Peraturan-peraturan
dan

Kebiasaan-kebiasaan
PENGERTIAN HUKUM ADAT
Pengertian menurut :
1. Cornelis van Vollenhoven
2. B. Ter Haar Bzn (Teori Keputusan)
3. J.H.P. Bellefroid
4. Hardjito Notopuro
5. R. Soepomo
6. Soekanto
7. Hazairin
8. Bushar Muhammad
9. M.M. Djojodigoeno
10.Soediman Kartohadiprodjo
11.R.M. Soeripto
12.Soerojo Wignjodipoero
13.Soerjono Soekanto

14.Kesimpulan hasil Seminar Hukum Adat dan
Pembangunan Hukum Nasional” :
Hukum adat diartikan sbg hukum Indonesia
asli yg tdk tertulis dlm bentuk perundangundangan RI yg disana-sini mengandung
unsur agama.
ADAT DAN HUKUM ADAT
Ada beberapa pendapat ttg perbedaan antara

adat dgn hukum adat, menurut :
1. Bronislaw

Malinowski

reciprocity)
2. Radcllife Brown

(Principle

of
3. Leopold Pospisil
Attribute of Law :

a. Attribute of authority
b. Attribute

of

intension

application
c. Attribute of obligation
d. Atrribute of sanction

of

universal
GUNA MEMPELAJARI HUKUM ADAT
• Sikap thd hukum adat
a. Sikap ilmu utk ilmu
b. Sikap ilmu utk masy.
-

Pembinaan hkm nasional
Mengembalikan
/
memupuk
kepribadian bangsa
Praktek peradilan
CIRI DAN SIFAT HUKUM ADAT
CIRI (Prof. Koesnoe)
1. Hukum adat umumnya tdk tertulis
2. Tertuang dlm petuah memuat asas perikehidupan dlm
masy.
3. Asas-asas dirumuskan dlm bentuk pepatah, cerita
perumpamaan
4. Kepala adat sgt mungkin selalu dilibatkan dlm segala
urusan
5. Faktor dr kepercayaan/agama tdk dpt dipisahkan
6. Faktor pamrih dan tanpa pamrih sulit dipisahkan
7. Ketaatan dlm melaksanakan lbh didasarkan pd rasa
harga diri tiap anggota masy.
SIFAT (Prof. Koesnoe)
1.
2.
3.
4.

Tradisional
Suka pamor yg keramat
Luwes
Dinamis
HUKUM ADAT SBG ASPEK KEBUDAYAAN

Wujud kebudayaan
(Prof. Koentjaraningrat)
1. Sebagai
kompleks
dari
ide, gagasan, nilai, norma, peraturan.
2. Sebagai kompleks aktivitas serta
tindakan berpola dari manusia dlm
masyarakat.
3. Sebagai benda-benda hasil karya
manusia
HAKIKAT
1. Sebagai
hukum
tradisional
bangsa
Indonesia
perwujudan dr cara dan pandangan hidup
yg keseluruhannya merupakan kebudayaan
masy tempat hukum adat berlaku.
2. Hukum adat bersumber dlm kebudayaan
asli Indonesia
3. Tidak terlepas struktur kejiwaan dan cara
berpikir masy asli Indonesia yg berbeda
dgn kebudayaan masy lain.
Struktur Kejiwaan (Soepomo)
1. Sifat kebersamaan (communal)
2. Bercorak magis-religius
3. Sistem hukum adat diliputi
penataan sistem konkret.
4. Bersifat sangat visual
Struktur kejiwaan (F.D. Holleman)
1. Commune
2. Concreet
3. Contant
4. Magis

pikiran
Religius-Magis
1. Percaya pd makhluk halus, roh-roh yg menempati
seluruh alam
2. Percaya pd kekuatan sakti yg ada pd benda/binatang
3. Kekuatan sakti dpt digunakan utk menolak bahaya
gaib
4. Bahaya gaib dapat dihindari dgn pantangan.
Contoh:
1. Matakao-Minahasa
2. Nowera-Toraja
3. Tongkat dr bambu-Kalimantan
4. Daun kelapa-Aceh
5. Daun kelapa-Maluku
SISTEM HUKUM ADAT
Sistem Hukum
1. Prof. Soepomo
Peraturan-peraturan hukum merupakan
suatu kebulatan berdasarkan atas
kesatuan alam pikiran.
2. Prof. Moch. Koesnoe
Hukum itu satu sama lain saling
berhubungan secara logis.
Perbandingan sistem hukum barat dgn
hukum adat
No

Hukum Barat

Hukum Adat

1.

Mengenal zakelijkrechten Tidak
mengenal
dan persoonrecht
(perlindungan thd hak tsb di
tgn hakim)

2.

Mengenal pemisahan hkm Tidak
mengenal
(apabila
publik dan privat
mengenal maka batas2nya
berbeda dgn hukum barat

3.

Membagi
pelanggaran
bersifat pidana : diperiksa
hakim pidana
bersifat perdata : diperiksa
hakim perdata

Tidak
mengenal
(tiap
pelanggaran
membutuhkan
pembetulan
hukum
(adat
reaksi)

More Related Content

What's hot

Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adatnatal kristiono
 
Hukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalHukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalJonaedi Efendi
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaAryo Adiwoso
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adatNuelnuel11
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahanDian Oktavia
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 

What's hot (20)

Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adat
 
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesiaPolitik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Hukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalHukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokal
 
sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adat
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 

Viewers also liked

Pengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahPengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahNuelnuel11
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Sejarah hukum adat
Sejarah hukum adatSejarah hukum adat
Sejarah hukum adatSela Puji
 
99 cita neg persatuan
99 cita neg persatuan99 cita neg persatuan
99 cita neg persatuanNuelnuel11
 
Ciri dan sifat hukum adat(1)
Ciri dan sifat hukum adat(1)Ciri dan sifat hukum adat(1)
Ciri dan sifat hukum adat(1)Nuelnuel11
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatNuelimmanuel22
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraNuelimmanuel22
 
Konstektualisasi Sifat Wajib Allah SWT
Konstektualisasi Sifat Wajib Allah SWTKonstektualisasi Sifat Wajib Allah SWT
Konstektualisasi Sifat Wajib Allah SWTaswajanu
 
العادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukumالعادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukumAimiRasyidaJunedi
 
Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatMasyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatNina Ruspina
 
Qawaid fiqhiyyah sebagai
Qawaid fiqhiyyah sebagaiQawaid fiqhiyyah sebagai
Qawaid fiqhiyyah sebagaiAndi Amin
 

Viewers also liked (17)

Pengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahPengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilah
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Dasar dasar hukum adat
Dasar dasar hukum adatDasar dasar hukum adat
Dasar dasar hukum adat
 
Sejarah hukum adat
Sejarah hukum adatSejarah hukum adat
Sejarah hukum adat
 
99 cita neg persatuan
99 cita neg persatuan99 cita neg persatuan
99 cita neg persatuan
 
Hukum adat
Hukum adatHukum adat
Hukum adat
 
Ciri dan sifat hukum adat(1)
Ciri dan sifat hukum adat(1)Ciri dan sifat hukum adat(1)
Ciri dan sifat hukum adat(1)
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adat
 
Al-Adah Muhakkamah
Al-Adah MuhakkamahAl-Adah Muhakkamah
Al-Adah Muhakkamah
 
Undang undang adat
Undang undang adatUndang undang adat
Undang undang adat
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
 
Konstektualisasi Sifat Wajib Allah SWT
Konstektualisasi Sifat Wajib Allah SWTKonstektualisasi Sifat Wajib Allah SWT
Konstektualisasi Sifat Wajib Allah SWT
 
Lembaga adat
Lembaga adatLembaga adat
Lembaga adat
 
العادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukumالعادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukum
 
Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatMasyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum Adat
 
Sistem hukum adat
Sistem hukum adatSistem hukum adat
Sistem hukum adat
 
Qawaid fiqhiyyah sebagai
Qawaid fiqhiyyah sebagaiQawaid fiqhiyyah sebagai
Qawaid fiqhiyyah sebagai
 

Similar to Hukum adat dgn kebiasaan

Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adatnatal kristiono
 
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^takdir12
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatNuelimmanuel22
 
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdfPOKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdfzalfaarif
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxdonihasmanto
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3nurfitriaprimastuti
 
Kebudayaan (Pengsos)
Kebudayaan (Pengsos)Kebudayaan (Pengsos)
Kebudayaan (Pengsos)Adhi99
 
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptxPPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptxbima903334
 
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxPPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxAhmadRuslyPurba
 
Hukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalHukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalyahyakelariquers
 

Similar to Hukum adat dgn kebiasaan (20)

Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
 
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
 
PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptx
PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptxPENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptx
PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptx
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adat
 
Hukum adat
Hukum adatHukum adat
Hukum adat
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan) HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
 
HUKUM ADAT 2.ppt
HUKUM ADAT 2.pptHUKUM ADAT 2.ppt
HUKUM ADAT 2.ppt
 
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdfPOKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
 
Antropologi Hukum 1
Antropologi Hukum 1Antropologi Hukum 1
Antropologi Hukum 1
 
5-hukum-adat.ppt
5-hukum-adat.ppt5-hukum-adat.ppt
5-hukum-adat.ppt
 
HUKUM ADAT OKE.docx
HUKUM ADAT OKE.docxHUKUM ADAT OKE.docx
HUKUM ADAT OKE.docx
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptx
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
 
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
 
Kebudayaan (Pengsos)
Kebudayaan (Pengsos)Kebudayaan (Pengsos)
Kebudayaan (Pengsos)
 
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptxPPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
 
Pih bab1 klmpk1_smt1_akt1
Pih bab1 klmpk1_smt1_akt1Pih bab1 klmpk1_smt1_akt1
Pih bab1 klmpk1_smt1_akt1
 
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxPPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
 
Hukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalHukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokal
 

More from Nuelnuel11

Sistem parlemen
Sistem parlemenSistem parlemen
Sistem parlemenNuelnuel11
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanNuelnuel11
 
Htn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iHtn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iNuelnuel11
 
9 historis amandemen
9 historis amandemen9 historis amandemen
9 historis amandemenNuelnuel11
 
6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasiNuelnuel11
 
5 asas pancasila
5 asas pancasila5 asas pancasila
5 asas pancasilaNuelnuel11
 
4 asas negara kesatuan
4 asas negara kesatuan4 asas negara kesatuan
4 asas negara kesatuanNuelnuel11
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negaraNuelnuel11
 
2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negaraNuelnuel11
 
1 pengantar htn
1 pengantar htn1 pengantar htn
1 pengantar htnNuelnuel11
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllNuelnuel11
 
Kedaulatan negara
Kedaulatan negaraKedaulatan negara
Kedaulatan negaraNuelnuel11
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllNuelnuel11
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 

More from Nuelnuel11 (20)

Sistem parlemen
Sistem parlemenSistem parlemen
Sistem parlemen
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
 
Htn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iHtn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan i
 
9 historis amandemen
9 historis amandemen9 historis amandemen
9 historis amandemen
 
6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi
 
5 asas pancasila
5 asas pancasila5 asas pancasila
5 asas pancasila
 
4 asas negara kesatuan
4 asas negara kesatuan4 asas negara kesatuan
4 asas negara kesatuan
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
 
2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara
 
1 pengantar htn
1 pengantar htn1 pengantar htn
1 pengantar htn
 
Sumber HTN
Sumber HTNSumber HTN
Sumber HTN
 
Sumber hi
Sumber hiSumber hi
Sumber hi
 
Subyek hi2
Subyek hi2Subyek hi2
Subyek hi2
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dll
 
Kedaulatan negara
Kedaulatan negaraKedaulatan negara
Kedaulatan negara
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Pengakuan
PengakuanPengakuan
Pengakuan
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dll
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 

Hukum adat dgn kebiasaan

  • 2. ISTILAH HUKUM ADAT Adah atau adat --------> bahasa Arab Arti : kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi
  • 4. Hukum Adat -------> Adat-Recht (terjemahan bhs Belanda) buku De Atjehers (th.1894) Christian Snouck Hurgronje (mengenalkan pertama kali) Diterjemahkan menjadi Adat -Recht utk membedakan adat dgn adat yg memiliki sanksi hukum.
  • 5. Istilah Adat-Recht menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie (Hukum Adat Hindia Belanda)
  • 6. Sebelum ada istilah Adat-Recht, pemerintah Belanda mencoba menjelaskan tentang hukum adat dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda, yaitu dalam : 1. Pasal 11 A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving / Ketentuan Umum Perundangundangan) digunakan istilah “ Godsdienstige Wetten, Volks Instellingen en Gebruiken” (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan)
  • 7. 2. Pasal 75 ayat (3) R.R. (Regering Reglement) 1854, Wetten, digunakan istilah Instellingen en “Godsdienstige Gebruiken“ ( Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembagalembaga dan Kebiasaan-kebiasaan). 3. Pasal 128 ayat Staatsregeling), (4) I.S. digunakan ( Indische istilah “Instellingen des Volks” (Lembaga-lembaga dari Rakyat).
  • 8. 4. Pasal 131 ayat (2), sub b I.S. digunakan istilah “Met Hunne Godsdiensten Gewoonten Samenhangen Regelen” Aturan-aturan ( berhubungan dengan de en Rechts Hukum Agama-agama yang dan Kebiasaan-kebiasaan mereka). 5. Pasal 78 ayat (2) R.R. digunakan istilah “Goldsdienstige Herkomsten” Keagaman Lama/Kuno). Wetten en Oude (Peraturan-peraturan dan Kebiasaan-kebiasaan
  • 9. PENGERTIAN HUKUM ADAT Pengertian menurut : 1. Cornelis van Vollenhoven 2. B. Ter Haar Bzn (Teori Keputusan) 3. J.H.P. Bellefroid 4. Hardjito Notopuro 5. R. Soepomo 6. Soekanto 7. Hazairin 8. Bushar Muhammad 9. M.M. Djojodigoeno 10.Soediman Kartohadiprodjo
  • 10. 11.R.M. Soeripto 12.Soerojo Wignjodipoero 13.Soerjono Soekanto 14.Kesimpulan hasil Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional” : Hukum adat diartikan sbg hukum Indonesia asli yg tdk tertulis dlm bentuk perundangundangan RI yg disana-sini mengandung unsur agama.
  • 11. ADAT DAN HUKUM ADAT Ada beberapa pendapat ttg perbedaan antara adat dgn hukum adat, menurut : 1. Bronislaw Malinowski reciprocity) 2. Radcllife Brown (Principle of
  • 12. 3. Leopold Pospisil Attribute of Law : a. Attribute of authority b. Attribute of intension application c. Attribute of obligation d. Atrribute of sanction of universal
  • 13. GUNA MEMPELAJARI HUKUM ADAT • Sikap thd hukum adat a. Sikap ilmu utk ilmu b. Sikap ilmu utk masy. - Pembinaan hkm nasional Mengembalikan / memupuk kepribadian bangsa Praktek peradilan
  • 14. CIRI DAN SIFAT HUKUM ADAT CIRI (Prof. Koesnoe) 1. Hukum adat umumnya tdk tertulis 2. Tertuang dlm petuah memuat asas perikehidupan dlm masy. 3. Asas-asas dirumuskan dlm bentuk pepatah, cerita perumpamaan 4. Kepala adat sgt mungkin selalu dilibatkan dlm segala urusan 5. Faktor dr kepercayaan/agama tdk dpt dipisahkan 6. Faktor pamrih dan tanpa pamrih sulit dipisahkan 7. Ketaatan dlm melaksanakan lbh didasarkan pd rasa harga diri tiap anggota masy.
  • 15. SIFAT (Prof. Koesnoe) 1. 2. 3. 4. Tradisional Suka pamor yg keramat Luwes Dinamis
  • 16. HUKUM ADAT SBG ASPEK KEBUDAYAAN Wujud kebudayaan (Prof. Koentjaraningrat) 1. Sebagai kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan. 2. Sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dlm masyarakat. 3. Sebagai benda-benda hasil karya manusia
  • 17. HAKIKAT 1. Sebagai hukum tradisional bangsa Indonesia perwujudan dr cara dan pandangan hidup yg keseluruhannya merupakan kebudayaan masy tempat hukum adat berlaku. 2. Hukum adat bersumber dlm kebudayaan asli Indonesia 3. Tidak terlepas struktur kejiwaan dan cara berpikir masy asli Indonesia yg berbeda dgn kebudayaan masy lain.
  • 18. Struktur Kejiwaan (Soepomo) 1. Sifat kebersamaan (communal) 2. Bercorak magis-religius 3. Sistem hukum adat diliputi penataan sistem konkret. 4. Bersifat sangat visual Struktur kejiwaan (F.D. Holleman) 1. Commune 2. Concreet 3. Contant 4. Magis pikiran
  • 19. Religius-Magis 1. Percaya pd makhluk halus, roh-roh yg menempati seluruh alam 2. Percaya pd kekuatan sakti yg ada pd benda/binatang 3. Kekuatan sakti dpt digunakan utk menolak bahaya gaib 4. Bahaya gaib dapat dihindari dgn pantangan. Contoh: 1. Matakao-Minahasa 2. Nowera-Toraja 3. Tongkat dr bambu-Kalimantan 4. Daun kelapa-Aceh 5. Daun kelapa-Maluku
  • 20. SISTEM HUKUM ADAT Sistem Hukum 1. Prof. Soepomo Peraturan-peraturan hukum merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. 2. Prof. Moch. Koesnoe Hukum itu satu sama lain saling berhubungan secara logis.
  • 21. Perbandingan sistem hukum barat dgn hukum adat No Hukum Barat Hukum Adat 1. Mengenal zakelijkrechten Tidak mengenal dan persoonrecht (perlindungan thd hak tsb di tgn hakim) 2. Mengenal pemisahan hkm Tidak mengenal (apabila publik dan privat mengenal maka batas2nya berbeda dgn hukum barat 3. Membagi pelanggaran bersifat pidana : diperiksa hakim pidana bersifat perdata : diperiksa hakim perdata Tidak mengenal (tiap pelanggaran membutuhkan pembetulan hukum (adat reaksi)