4. A. SEKILAS PERKEMBANGAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA
63JUTA JIWA
Pengguna internet Indonesia
Mengakses media
sosial
- KEMENKOMINFO
65JUTA
33 JUTA pengguna aktif/hari
55 juta pengguna
/ bulan
28 juta pengguna
/hari
- WEBERSHANDWICK
5. 22, 3 Juta
Pengguna internet
24 Juta
20-24 tahun
25-29 tahun
- Riset Asosisiasi Penyelenggara
Internet Indonesia
24,74JUTA JIWA
Pengguna e-commerce
RP. 74,6
Triliun selama
setahun
6. B. JENIS-JENIS PLATFORM MEDIA SOSIAL
1. Collaborative Projects
2. Content Communities
3. Blogs and Microblogs
4. Social Networking Sites
5. Virtual Game Worlds
6. Virtual Social Worlds
7. Berdasarkan fitur dan kegunaanya:
1. Relationship Networks
-Facebook, Linkedin, Google Plus
2. Media Sharing Networks
-youtube, vimeo, snapchat,
instagram
3. Online Reviews
-Yelp, Open Rize, Zomato, Trip
Advisor
4. Forum Diskusi
-Kaskus, Stack Over Flow,
Reddit
8. Berdasarkan fitur dan kegunaanya:
5. Social Publishing
Platforms
-Blog, Medium, Tumblr
6. Bookmarking Sites
-Stumbleupon, Pinterest,
Flipboard
7. internet-based
networks
-Facebook groups, Linkedin
groups , Google+ communities
5. E-commerce
-Amazon, Tokopedia, Shoppe, Dll
9. Dampak positif dari penggunaan media social:
1. Untuk menghimpun keluarga,
kerabat, saudara yang tersebar
2. Sebagai media penyebaran
informasi
3. Memperluas jaringan
pertemanan
4. Membuat orang menjadi lebih
bersahabat, perhatian, empati
5. Sebagai sarana untuk
mengembangkan keterampilan
dan sosial
6. Sebagai media promosi
dalam bisnis
12. IS IT TRUE?
TRUE
N
I
H
K
T
A . P R I N S I P
IS IT HELPFUL?
HELPFUL
IS IT ILLEGAL?
ILLEGAL
IS IT NECESSARY?
NECESSARY
IS IT KIND?
KIND
13. B . P A N D U A N
MENJAGA PRIVASI
JAGA KEAMANAN AKUN
MENGHINDARI HOAX
MENYEBARKAN HAL POSITIF
GUNAKAN SEPERLUNYA
14. C . E T I K E T M E D I A S O S I A L
1. MEMULAI KONFLIK
2. CURHAT MASALAH PRIBADI
3. MENGEJEK ORANG LAIN DAN MENYEBUT NAMANYA
4. MENGEJEK ORANG LAIN TANPA MENYEBUT NAMA
5. BERBAGI FOTO PESTA GILA-GILAAN
6. BERSIKAP TERLALU EKSTRIM
6 HAL YANG
PANTANG
DILAKUKAN
15. D .T I P S P E N G G U N A M E D I A S O S I A L
3 T I P S S E D E R H A N A
1. Sesuaikan penggunaan media sosial
sesuai kebutuhan dan minat
2. Batasi penggunaan waktu media sosial
3. Cobalah alokasikan waktu luang singkat
17. A. Hoax dan Berita Palsu
HOCUS
HOCUS POCUS
1709 –
Jonathan Swift
OTIBURI – John Partridge
Simeon Yates, Director Institute of Cultural Capital,
university of liverpool
‘Fake news’ – why people believe it and what can be done to
counter it
Ada fenomena “Gelembung/bubbles”
Mencerminkan kelompok yang memiliki pengaruh di media
social.
Kabar bohong yang beredar di medsos menjadi besar ketika
diambil oleh situs atau pelaku terkemuka yang memiliki banyak
pengkikut. - Shareability
18.
19. C i r i - c i r i b e r i t a h o a x
2. Menggunakan judul yang
spektakuler
1. Tanda panah dan lingkaran
merah
4. Menggunakan alamat
website mirip dengan media
besar
5. Tidak mencantumkan nama
penulis artikel
3. Menggunakan unsur
mencocok-cocokkan
(cococklogi)
20. Cara Praktis Menghindari Berita Hoax
4. Cek Fakta
3. Lihat
alamat situs
2. Baca dulu
beritanya,
baru share
1. Bacalah
berita dari
sumber
dipercaya
5. Jangan
menelan
mentah-
mentah 6. Jangan
percaya
mitos
7. Jangan
mudah
terprovokasi
8. Selalu ingat
semua yang
ada di internet
belum tentu
benar
21. B . K O N F L I K D I M E D I A S O S I A L
Adanya “Gelembung filter”
Sistem rekomendasi yang menyesuaikan media social dengan perilaku berinternet
penggunanya.
Pengguna media social hanya akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan
rekomendasi tersebut.
Informasi homogen tesebut yang membuat seseorang menjadi fanatic akan sesuatu.
- Pegiat Forium Komunikasi Digital, Damar Juniarto
22. Potensi konflik bisa terjadi jika pengguna media social ini tidak dilakukan secara bijak.
Komunikasi bertanggung jawab untuk berinisiatif meredam konflik dan menebarkan saling
pengertian diantara kelompok social sehingga timbul saling pengertian di masyarakat.
- Dirjen Komunikasi dan Informasi Public Kementrian Komunikasi dan
Informatika, Rosarita Niken Widiastuti
Kebebasan berpendapat
Kebebasan berpendapat
Sebaiknya dilandasi dengan nilai dan norma, etika
bermusyawarah, toleransi, persatuan dan kesatuan agar
pendapat yang berbeda tidak memicu konflik.
23. C. KRIMINALITAS DI MEDIA SOSIAL
1. Penipuan Berkedok
Jual-beli Online
2. Pembajakan Akum
Media Sosial
3.Penculikan,Pemerkosaan,
Penggelapan 4. Prostitusi Online
26. A . U U L T E
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE
adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini
memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki
akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan
Indonesia.
27. UU Nomor 11 Tahun 2008
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Tanggal penerapan 21 April 2008
Tanggal pengumuman 21 April 2008
Sejarah legislatif
UU RUU Informasi dan Transaksi Elektronik
UU diterbitkan pada 5 September 2005
Amendemen
UU No 19 Tahun 2016
Status: Secara substansial diamandemenkan
28. A S A S
Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian,
iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
29. 5
TUJUAN
TUJUAN
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan
kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan
bertanggung jawab;
memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi
Informasi.
30. K O N T E N
Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar,
yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.
Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti
UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk
mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum
dalam melakukan transaksi elektronik.
31. 1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran
nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
2. akses ilegal (Pasal 30);
3. intersepsi ilegal (Pasal 31);
4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);
B E B E R A P A M A T E R I Y A N G D I A T U R , A N T A R A L A I N :
1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat
bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification
authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE)
5. perbuatan yang dilarang (cybercrimes). Beberapa
cybercrimes yang diatur dalam UU ITE, antara lain:
4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16
UU ITE)
32. B E R I K U T S E K I L A S P A S A L - P A S A L Y A N G M E N G A T U R K A S U S L T E
Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):
1. Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
2. Pasal 28 (Berita Bohong Dan Menyesatkan, Berita Kebencian Dan Permusuhsan)
3. Pasal 29 (Ancaman Kekerasan Dan Menakut-nakuti)
4. Pasal 30 (Akses Computer Pihak Lain Tanpa Izin)
5. Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
6. Pasal 32 (Pemindaian, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
7. Pasal 33 (Virus, Membuat System Tidak Bekerja)
8. Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik)
33. Dalam RUU tentang perubahan atas UU ITE sanksi pidana
H U K U M A N
Denda paling banyak
Rp, 750.000.000,
Penjara
4 tahun
DAN
ATAU