1. Nota kesepahaman ini membahas rencana pengambilalihan saham antara PT. XXX dan PT. YYY. 2. PT. XXX bermaksud membeli seluruh saham PT. YYY. Sebelum pengambilalihan, PT. XXX akan melakukan uji tuntas finansial dan hukum. 3. NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka NOTA KESEPAHAMAN berakhir.

1. 1
NOTA KESEPAHAMAN
RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM
ANTARA
PT. _________________________________ DAN PT. ______________
Nomor: __________________
Nota Kesepahaman Rencana Pengambilalihan Saham (selanjutnya disebut “NOTA
KESEPAHAMAN”) ini dibuat, disepakati dan ditandatangani pada hari ini senin tanggal
_______tahun ______ (_______), oleh dan antara :
1. PT. _________________________________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat
....................
..............................................................................................................................., dalam
hal ini diwakili oleh .................. selaku Direktur Utama oleh dan karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama PT. _________________________________ (untuk
selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”);
2. PT. ______________ sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di ......................................
................................................., dalam hal ini diwakili oleh ............................. selaku
Direktur Utama oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.
______________ (untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”).
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam
bidang industri pengolahan hasil hutan dan merupakan pemegang Izin Usaha
Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (selanjutnya disebut “IUPHHK”) yang berada di wilayah
Kalimantan;
B. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk membeli dan mengambilalih seluruh saham
yang telah diterbitkan PIHAK KEDUA dan/atau telah ditempatkan dan/atau disetor oleh
para pemegang saham dari PIHAK KEDUA.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk
mengadakan NOTA KESEPAHAMAN ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN
1. NOTA KESEPAHAMAN ini dimaksudkan sebagai bentuk kerangka dasar bagi PIHAK
PERTAMA, atas rencana pengambilalihan seluruh saham yang telah diterbitkan PIHAK
KEDUA dan/atau telah ditempatkan dan/atau disetor oleh para pemegang saham dari
PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut
“PENGAMBILALIHAN SAHAM”).

2. 2
2. NOTA KESEPAHAMAN ini bertujuan sebagai persiapan awal atas rencana realisasi
PENGAMBILALIHAN SAHAM sesuai dengan dan berdasarkan kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN
1. NOTA KESEPAHAMAN ini merupakan lanjutan dari pertemuan-pertemuan baik formal
maupun informal sebelumnya yang dimaksudkan untuk membicarakan rencana
PENGAMBILALIHAN SAHAM.
2. PENGAMBILALIHAN SAHAM akan dilakukan setelah dilakukannya Uji Tuntas Aspek
Finansial (Financial Due Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence)
atas aspek finansial dan aspek hukum dari PIHAK KEDUA.
3. Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) akan dilakukan oleh Akuntan
Publik yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan setiap dan segala biaya yang timbul
sebagai akibat dari dan/atau sehubungan dan/atau terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas
Aspek Finansial (Financial Due Diligence) termasuk namun tidak terbatas kepada biaya
yang timbul dari penunjukan Akuntan Publik akan dan wajib menjadi tanggungan dan
kewajiban dari PIHAK PERTAMA sepenuhnya.
4. Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) akan dilakukan oleh Advokat dan
Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan setiap dan segala biaya
yang timbul sebagai akibat dari dan/atau sehubungan dan/atau terkait dengan pelaksanaan
Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) termasuk namun tidak terbatas kepada
biaya yang timbul dari penunjukan Advokat dan Konsultan Hukum akan dan wajib
menjadi tanggungan dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA sepenuhnya.
PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK PERTAMA dengan ini berkewajiban untuk:
a. Membuat dan menyampaikan rencana PENGAMBILALIHAN SAHAM setelah harga
PENGAMBILALIHAN SAHAM disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK dan
para pemegang saham dari PIHAK KEDUA.
b. Rencana PENGAMBILALIHAN SAHAM secara resmi akan disampaikan PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan para PEMEGANG SAHAM dari PIHAK
KEDUA setelah PIHAK PERTAMA mendapat persetujuan dari Rapat Umum
Pemegang Saham PIHAK PERTAMA.
c. Melakukan pemberitahuan minimal 3 (tiga) hari sebelumnya kepada PIHAK KEDUA
sebelum melakukan kunjungan ke kantor PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan
Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum
(Legal Due Diligence).
d. Menanggung setiap dan seluruh biaya-biaya yang timbul dan/atau mungkin timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due
Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence).
e. Menanggung setiap dan seluruh biaya-biaya yang timbul dan/atau mungkin timbul
sehubungan dengan dan/atau terkait dengan dan/atau sebagai akibat dari penunjukan

3. 3
notaris dan/atau penandatanganan PPJB (apabila ada) dan/atau Akta Jual Beli (apabila
ada), yang terkait dengan PENGAMBILALIHAN SAHAM.
f. Melaksanakan NOTA KESEPAHAMAN ini dengan itikad baik.
2. PIHAK KEDUA dengan ini berkewajiban untuk:
a. Menyediakan, menyiapkan dan memperlihatkan dokumen-dokumen yang diperlukan
dalam pelaksanaan Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) dan Uji
Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) yang terkait dengan
PENGAMBILALIHAN SAHAM untuk sebatas diperlihatkan asli dan/atau fotocopy-
nya kepada PIHAK PERTAMA dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk PIHAK
PERTAMA dan/atau Advokat dan Konsultan Hukum yang ditunjuk PIHAK
PERTAMA.
b. Mengijinkan PIHAK PERTAMA untuk dapat melakukan Uji Tuntas Aspek Finansial
(Financial Due Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) yang
terkait dengan PENGAMBILALIHAN SAHAM yang dilaksanakan di kantor PIHAK
KEDUA.
c. Melaksanakan NOTA KESEPAHAMAN ini dengan itikad baik.
PASAL 4
HARGA PENGAMBILALIHAN SAHAM
Harga atas PENGAMBILALIHAN SAHAM akan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA
secara resmi kepada PIHAK KEDUA dan para pemegang saham dari PIHAK KEDUA
setelah PARA PIHAK dan pemegang saham dari PIHAK KEDUA sepakat dan setuju dengan
harga yang telah disepakati bersama termasuk namun tidak terbatas pada jadwal dan cara
pembayaran.
PASAL 5
JANGKA WAKTU
1. NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
dan akan berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal NOTA
KESEPAHAMAN ini ditandatangani.
2. Apabila dalam hal PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan terkait dengan harga
PENGAMBILALIHAN SAHAM, maka PARA PIHAK selanjutnya dalam jangka waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal NOTA
KESEPAHAMAN ini ditandatangani akan menyepakati dan menandatangani Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) dan/atau Akta Jual Beli atas PENGAMBILALIHAN
SAHAM yang dibuat dihadapan notaris yang akan ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
3. Setiap dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan dan/atau terkait dengan dan/atau
sebagai akibat dari penunjukan notaris dan/atau penandatanganan PPJB (apabila ada)
dan/atau Akta Jual Beli (apabila ada), yang terkait dengan PENGAMBILALIHAN
SAHAM, akan dan wajib menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA sepenuhnya.
4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal NOTA
KESEPAHAMAN ini ditandatangani, PARA PIHAK tidak membuat PPJB dan/atau
perpanjangan dan/atau pembaharuan NOTA KESEPAHAMAN dan/atau perjanjian
dan/atau kesepakatan lainnya yang dibuat secara tertulis yang terkait dengan NOTA

4. 4
KESEPAHAMAN ini, maka NOTA KESEPAHAMAN ini akan secara otomatis berakhir
sehingga oleh karena itu PARA PIHAK tidak akan memiliki kewajiban apapun lagi untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan disepakati dalam NOTA
KESEPAHAMAN ini.
PASAL 6
INFORMASI RAHASIA
1. Setiap dan seluruh PIHAK berkewajiban untuk menjaga seluruh informasi, data, material,
instruksi, komunikasi, baik yang diterima secara tertulis maupun secara lisan dari PIHAK
yang memberikan dan/atau membuka informasi, data, material, instruksi, komunikasi
tersebut, baik yang terkait dengan dan/atau sehubungan dengan dan/atau diperoleh
sebagai akibat dan/atau untuk tujuan pembuatan dan/atau pelaksanaan NOTA
KESEPAHAMAN dan/atau seluruh ketentuan dan persyaratan dari NOTA
KESEPAHAMAN (selanjutnya disebut “INFORMASI RAHASIA”) ini sebagai
informasi yang rahasia, kecuali apabila PIHAK penerima Informasi Rahasia diwajibkan
untuk membuka INFORMASI RAHASIA sebagaimana tersebut berdasarkan ketentuan
hukum, proses hukum, putusan, instruksi dan/atau perintah dari lembaga pengadilan
dan/atau arbitrase dan/atau instansi pemerintah yang berwenang dan PARA PIHAK
dengan ini sepakat:
a. untuk menjaga dan mempergunakan INFORMASI RAHASIA hanya untuk keperluan
serta maksud dan tujuan dari NOTA KESEPAHAMAN ini dan hanya sebagaimana
diizinkan berdasarkan ketentuan NOTA KESEPAHAMAN ini;
b. untuk membatasi akses dan pembukaan dari setiap dan seluruh INFORMASI
RAHASIA hanya terbatas kepada karyawan, agen dan/atau pihak ketiga yang
memerlukan INFORMASI RAHASIA tersebut yang juga telah menandatangani
perjanjian kerahasiaan secara tertulis dalam rangka menjaga kerahasiaan dari
INFORMASI RAHASIA;
c. untuk menjaga kerahasiaan dari setiap dan seluruh INFORMASI RAHASIA selama
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya INFORMASI
RAHASIA sebagaimana tersebut.
2. Tanpa mengurangi segala hak yang mungkin dimiliki PIHAK pemberi INFORMASI
RAHASIA yang dirugikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk meminta dan/atau mendapatkan ganti kerugian, maka setiap dan seluruh
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ini yang dilakukan oleh PIHAK yang diberikan
INFORMASI RAHASIA akan memberikan hak bagi PIHAK pemberi INFORMASI
RAHASIA yang dirugikan untuk melakukan klaim, tuntutan dan/atau permintaan ganti
rugi kepada PIHAK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ini.
PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. NOTA KESEPAHAMAN ini dan segala akibat hukumnya tunduk dan berlaku Hukum
Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat atas penafsiran dan/atau
pelaksanaan atas NOTA KESEPAHAMAN ini PARA PIHAK sepakat akan
menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat terlebih dahulu.

5. 5
3. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat mencapai penyelesaian secara musyarawah mufakat
atas perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pertama kali dilaksanakannya pertemuan
musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau
perbedaan pendapat sebagaimana tersebut melalui arbitrase pada Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) dengan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan BANI. Proses
Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Proses persidangan Arbitrase akan
dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia, dihadapan 3 (tiga) orang Arbiter yang terdiri dari 1
(satu) Arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, 1 (satu) Arbiter yang ditunjuk oleh
PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) Arbiter yang sekaligus akan bertindak sebagai ketua
Majelis Arbiter yang akan ditunjuk oleh 2 (dua) Arbiter yang ditunjuk oleh PARA
PIHAK sebelumnya. Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat PARA PIHAK dan
tidak ada upaya hukum lain dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan PARA PIHAK
untuk membantah dan/atau tidak melaksanakan Putusan Arbitrase tersebut. Untuk
menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan seluruh hak
yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengajukan
perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sebagaimana tersebut di pengadilan.
PASAL 8
LAIN-LAIN
1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini,
akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atau amandemen yang disepakati dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak
terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa selain dari ketentuan Pasal 2 ayat 3 dan 4, Pasal 5 ayat 3,
Pasal 6 tentang Informasi Rahasia, Pasal 7 tentang Hukum Yang Berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan, dan Pasal 8 ayat 2, maka tidak ada satu ketentuan pun di dalam
NOTA KESEPAHAMAN ini yang mengikat dan/atau dimaksudkan untuk mengikat
secara hukum dan/atau menunjukkan kewajiban hukum dari PARA PIHAK dan NOTA
KESEPAHAMAN ini ditandatangani hanya untuk maksud membantu PARA PIHAK
untuk menegaskan kesepahaman di antara mereka.
Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat di Jakarta pada tanggal tersebut di atas, dalam
rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PT ___________________ PT. ________________
___________________ __________________
Direktur Utama Direktur Utama