Contoh Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PT. ____________________ DAN PT. ____________________
Nomor: ____________________
Pada hari ............, tanggal ........... bulan ............ tahun .............. telah disepakati Perjanjian
Kerjasama antara:
1. ________________, Direktur PT. ____________________ (selanjutnya disebut PT. M),
bertindak untuk dan atas nama PT. M yang berkedudukan di
.........................................................................................., untuk selanjutnya disebut
sebagai : Pihak Pertama.
2. ________________, Direktur PT. ____________________ berkedudukan di
......................................................................................., untuk selanjutnya disebut sebagai:
Pihak Kedua.
MENGINGAT
1. Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) untuk
melakukan Verifikasi Legalitas Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia No. P38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin
atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-SET/2009
tanggal 15 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dan Peraturan Dirjen Bina Produksi
Kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah badan yang akan mengajukan program Sertifikasi Legalitas
kayu kepada Pihak Pertama.
3. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kedua belah pihak
mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana
ditentukan di bawah ini.
PASAL 1
RUANG LINGKUP
1. Berdasarkan permohonan dari Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk
melakukan jasa sertifikasi legalitas kayu terhadap Pihak Kedua berdasarkan persyaratan
terkait yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P38/Menhut-II/2009, Permenhut No. P31
Tentang Standar Biaya Verifikasi Legalitas Kayu Atas Pemegang IUIPHHK dan IUI
Lanjutan Lampiran 3, Peraturan Direktur Jenderal BPK No. P.6/VI-SET/2009 Lampiran
4, Peraturan Direktur Jenderal BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3, Pendirjen
BPK No. P.06/VI-BPPHH/2010 tentang Perubahan Pendirjen BPK Nomor P.02/VI-
BPPHH/2010, serta syarat dan aturan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
2. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pihak Pertama menggunakan auditor yang kompeten
di bidang kehutanan dan industri baik permanen maupun kontrak dengan jaminan
menjaga kerahasiaan informasi Pihak Kedua.

2. 2
3. Auditor akan melaksanakan verifikasi lapangan terhadap system legalitas kayu di
organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P38/Menhut-II/2009, Peraturan
Direktur Jenderal BPK No. P.6/VI-SET/2009 Lampiran 4, Peraturan Direktur Jenderal
BPK No. P.2/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3 dan Pendirjen BPK No. P.06/VI-
BPPHH/2010 tentang Perubahan Pendirjen BPK Nomor P.02/VI-BPPHH/2010.
4. Proses sertifikasi legalitas kayu mencakup permohonan, kajian permohonan, persiapan
verifikasi, audit kecukupan, verifikasi lapangan, pengkajian laporan hasil verifikasi
lapangan, dan pengambilan keputusan sertifikasi.
5. Audit dalam rangka verifikasi lapangan dilakukan di tempat Pihak Kedua dan Pihak
Kedua wajib menyediakan seluruh sarana, dokumen dan personel yang dibutuhkan oleh
Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
permohonan Pihak Kedua.
6. Lokasi Audit adalah PT. ____________________, Jalan
........................................................, Telepon ..................... dan .................., Fax
....................... sesuai IUIPHHK SK. _________ tanggal ________, untuk produksi
.................. dengan kapasitas izin ______ M3 per tahun dan IUI Lanjutan Nomor: ______
tanggal _______ untuk produksi .............................. dengan kapasitas izin _____ M3 per
tahun.
PASAL 2
SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
1. Dalam hal peyediaan jasa sertifikasi dari Pihak Pertama, maka Pihak Kedua harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
b. Peraturan Direktur Jenderal BPK No. P.6/VI-SET/2009 Lampiran 4 tentang Standar
dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan.
c. Peraturan Direktur Jenderal BPK No. P02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan.
d. Pendirjen BPK No. P.06/VI-BPPHH/2010 tentang Perubahan Pendirjen BPK Nomor
P.02/VI-BPPHH/2010.
2. Dalam melakukan jasa sertifikasi legalitas kayu, Pihak Pertama tidak memberikan
jaminan bahwa Pihak Kedua akan memperoleh status sertifikasi, kecuali jika Pihak Kedua
dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ada dalam ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 butir 1.
3. Sertifikat legalitas kayu hanya diberikan berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Pertama
yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
sebagaimana dalam Pasal 2 butir 1.
4. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat verifikasi lapangan harus segera diselesaikan
oleh Pihak Kedua sesuai dengan Pendirjen BPK No. P02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3.

3. 3
5. Pihak Pertama akan melaksanakan audit khusus dalam rangka investigasi terhadap
keluhan atas Pihak Kedua.
6. Pihak Pertama akan melaksanakan verifikasi lapangan kepada Pihak Kedua dalam rangka
penyelesaian keberatan dari Lembaga Pemantau Independen (LPI) bila diperlukan.
PASAL 3
MASA BERLAKU SERTIFIKASI
Sertifikat legalitas kayu berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pemberian dari Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua harus mengajukan permohonan sertifikasi
ulang 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat berakhir.
PASAL 4
SURVAILEN ATAU PENILIKAN
1. Survailen dilakukan secara berkala selama berlakunya sertifikat. Survailen Pertama akan
dilakukan 12 (dua belas) bulan sejak pertemuan penutupan verifikasi lapangan awal.
2. Survailen Kedua akan dilakukan 12 (dua belas) bulan sejak pertemuan penutupan
Survailen Pertama.
PASAL 5
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat Survailen Pertama maupun Survailen Kedua
harus diselesaikan segera., dan apabila Pihak Kedua tidak memperbaiki dalam jangka
waktu yang ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan,
pembekuan dan pencabutan sertifikat.
2. Pembekuan dan pencabutan sertifkat mengacu pada peraturan perundang-undangan serta
ketentuan Pihak Pertama yang berlaku.
PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN
1. Hak-hak Para Pihak :
a) Pihak Pertama berhak menerima fee dari jasa yang diberikan berkaitan dengan
program sertifikasi awal verifikasi legalitas kayu.
b) Pihak Kedua berhak mengajukan keberatan terhadap hasil laporan akhir yang
disampaikan oleh Pihak Pertama sebelum keputusan sertifikasi dilaksanakan.
c) Pihak Kedua berhak mengajukan banding dan keluhan kepada Pihak Pertama .
d) Pihak Kedua berhak mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan sertifikasi
legalitas kayu dari Pihak Pertama.
e) Pihak Kedua berhak mendapat penjelasan tambahan terkait dengan permohonan
sertifikasi.
f) Pihak Kedua berhak memperoleh informasi terkait nama tim audit yang akan
melaksanakan verifikasi lapangan.
g) Pihak Kedua berhak menggunakan logo Pihak Pertama sesuai dengan aturan
penggunaan logo yang ditetapkan Pihak Pertama.

4. 4
h) Pihak Kedua berhak mengajukan permohonan perluasan dan pengurangan ruang
lingkup sertifikasi.
i) Pihak Kedua dapat sebagai pemasok bahan baku yang bersertifikat bagi IUIPHHK
dan IUI Lanjutan.
2. Kewajiban-kewajiban Para Pihak:
a) Menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
b) Pihak Pertama memberikan laporan kepada Pihak Kedua mengenai hasil verifikasi.
c) Pihak Pertama menyampaikan status kelulusan sertifikasi Pihak Kedua.
d) Pihak Pertama memberikan layanan pemeliharaan sertifikat melalui penilikan dan
audit khusus.
e) Pihak Pertama menyediakan tenaga Auditor berkualifikasi untuk pelaksanaan
verifikasi.
f) Pihak Kedua berkewajiban untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Butir 1, syarat dan aturan dan setiap perubahan
persyaratan terhadap sertifikasi legalitas kayu (bila ada).
g) Pihak Kedua menjamin bahwa setiap informasi yang diberikan ke Pihak Pertama
adalah mutakhir.
h) Pihak Kedua memberi ijin kepada auditor Pihak Pertama untuk melaksanakan
sertifikasi awal, survailen, resertifikasi di seluruh lokasi organisasi.
i) Pihak Kedua membantu Pihak Pertama dalam pelaksanaan investigasi dan
penyelesaian terhadap keluhan atau keberatan yang datang dari Pihak Ketiga
(Lembaga Pemantau Independen).
j) Pihak Kedua menyiapkan pengaturan yang diperlukan untuk kegiatan audit, akses
terhadap lokasi, rekaman dan dokumen.
k) Pihak Kedua menggunakan logo Pihak Pertama sesuai dengan aturan dan tidak ada
pernyataan yang menginterpretasikan penyalahgunaan logo sebagaimana diatur dalam
DPU 03.
l) Pihak Kedua melunasi biaya sertifikasi awal.
m) Pihak Kedua emberikan informasi perubahan hal-hal sebagai berikut secepatnya
kepada Pihak Pertama :
 Perubahan kepemilikan, atau
 Struktur atau manajemen IUIPHHK atau IULI Lanjutan, dan
 Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu
PASAL 7
BIAYA SERTIFIKASI AWAL
1. Biaya sertifikasi awal verifikasi legalitas kayu adalah sebesar Rp. ..........................-
(.....................................................), belum termasuk PPn. Biaya tersebut mencakup 3
(tiga) sampai dengan 4 (empat) hari verifikasi lapangan oleh 1 (satu) orang lead auditor
dan 2 (dua) orang auditor.
2. Biaya tersebut belum termasuk biaya transport pesawat dari Jakarta ke Bandara terdekat,
akomodasi, transportasi dan konsumsi untuk seluruh Tim Auditor selama kegiatan
verifikasi lapangan.

5. 5
3. Pelunasan biaya sertifikasi awal verifikasi legalitas kayu dibayarkan oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tahap I, dibayarkan setelah penandatangan Perjanjian Kerjasama ini sebesar 50% dari
Rp. .....................- (...............................................................), atau Rp. .....................-
(........................................................) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
Pihak Kedua menerima invoice beserta lampiran laporan hasil kegiatan verifikasi.
b. Tahap II, dibayarkan setelah selesai kegiatan verifikasi lapangan sebesar 50% dari Rp.
........................- (......................................................................................), atau Rp.
..........................- (.................................................................................) paling lambat
14 (empat belas) hari setelah Pihak Kedua menerima invoice beserta lampiran laporan
hasil kegiatan verifikasi.
PASAL 8
BIAYA SURVAILEN ATAU PENILIKAN
1. Biaya Survailen atau Penilikan Pertama adalah sebesar Rp. ...................-
(.................................................) belum termasuk PPn. Sedangkan Biaya Survailen atau
Penilikan Kedua adalah sebesar Rp. ...................- (.............................................) belum
termasuk PPn. Biaya tersebut mencakup 3 (tiga) hari verifikasi lapangan oleh 1 (satu)
orang lead auditor dan 2 (dua) orang auditor.
2. Biaya tersebut belum termasuk biaya transport pesawat dari Jakarta ke Bandara terdekat,
akomodasi, transportasi dan konsumsi untuk seluruh Tim Auditor selama kegiatan
survailen.
3. Pelunasan biaya Survailen atau Penilikan Pertama dan Kedua dibayarkan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama dibayarkan setelah selesai kegiatan Survailen paling lambat
14 (empat belas) hari setelah Pihak Kedua menerima invoice beserta lampiran laporan
hasil kegiatan Survailen.
PASAL 9
BIAYA PENANGANAN KEBERATAN
Biaya penanganan keberatan yang timbul atas keberatan yang diajukan oleh Pihak Kedua
dan/atau Pihak Ketiga atas hasil verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh Pihak Pertama
terhadap Pihak Kedua adalah menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. Biaya penanganan
keberatan akan diatur dan disepakati dalam perjanjian tersendiri.
PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perselelisihan yang terjadi sehubungan dengan perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara
kekeluargaan. Namun bila cara kekeluargaan tidak berhasil ditempuh, maka penyelesaian
perselisihan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. 6
PASAL 11
FORCE MAJEURE
1. Force Majeure adalah pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-
instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, gejolak keuangan
(seperti perubahan kurs diatas 10% pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama
ini), kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, badai, peperangan, huru-hara, keributan,
blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan, wabah penyakit yang secara langsung
berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Jika Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua merasa terhambat didalam melaksanakan
pekerjaan oleh karena adanya Force Majeure, maka Pihak Kedua harus segra melaporkan
kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah kejadian
masing-masing pihak dapat mengatasi keadaan, dan penundaan pekerjaan dapat ditekan
ke tingkat minimum.
PASAL 12
JADWAL PELAKSANAAN DAN TIM AUDITOR
1. Jadwal Pelaksanaan
a) Pihak Pertama mengajukan jadwal pelaksanaan verifikasi legalitas kayu kepada Pihak
Kedua.
b) Pihak Kedua dapat menyampaikan keberatan dan/atau menyetujui jadwal verifikasi
legalitas kayu.
c) Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyetujui jadwal pelaksanaan verifikasi legalitas
kayu.
d) Setelah Pihak Kedua menyetujui jadwal pelaksanaan verifikasi legalitas kayu, maka
Pihak Pertama mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi legalitas kayu di media
masa setempat (Pihak Kedua), website kementrian kehutanan dan website PT. M
setelah jadwal disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Tim Auditor
a) Pihak Pertama mengajukan daftar auditor untuk melaksanakan verifikasi legalitas
kayu kepada Pihak Kedua.
b) Pihak Kedua dapat mengajukan keberatan dan/atau menyetujui Tim Auditor untuk
melaksanakan verifikasi legalitas kayu yang diajukan oleh Pihak Pertama.
3. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat mengajukan perubahan jadwal pelaksanaan
verifikasi legalitas kayu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja melalui
pemberitahuan tertulis disertai dengan alasannya.
b) Apabila ketentuan dalam Pasal 3 a tersebut di atas tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua,
maka Pihak Kedua akan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak
Pertama seperti biaya pengumuman di media massa, tiket pesawat, dan lain
sebagainya.

7. 7
PASAL 13
LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan
diselesaikan atau diputuskan sesuai dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan
jika dipandang perlu dapat dibuat perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Jakarta, 20 Januari 2011
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
________________.- ________________.-
Direktur PT. M Direktur PT. ____________________