PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1 Kontrak No.: ..................................................... PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA Perjanjian Jasa Pemanfaatan Peralatan Teknik Geofisika/Geologger ....................... , ........................ atau ..................... (selanjutnya disebut sebagai “PERJANJIAN”) ini dibuat pada hari-----------, tanggal------------, bulan--------------, tahun ...................... (Tgl-Bln-Thn) oleh dan antara: 1. PT. _____________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di ......................................................................................., dalam hal ini diwakili oleh ............. selaku Direktur Utama, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”); 2. CV. ______________________, sebuah perseroan komanditer yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di ........................................................................................, dalam hal ini diwakili oleh .................. selaku Direktur Utama, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”). PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”. PARA PIHAK dengan itikad baik telah sepakat membuat PERJANJIAN ini menurut syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN 1. PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan jasa pemanfaatan peralatan teknik disertai 2 (orang) orang operator (selanjutnya disebut “PEKERJAAN”) kepada PIHAK PERTAMA di areal eksplorasi tambang batubara yang terletak di ............................................................................. (untuk selanjutnya disebut sebagai “LOKASI KERJA”). 2. PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini akan menyertakan 1 (satu) unit geologger Merk ................. atau ........................ berikut .................. dan alat bantu Iainnya (komputer, printer dan konsumable Iainnya) (selanjutnya disebut “PERALATAN KERJA”) kepada PIHAK PERTAMA. PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA : a. PIHAK PERTAMA sanggup dan bersedia untuk menanggung seluruh biaya untuk kegiatan pelaksanaan PEKERJAAN meliputi : 1) Biaya mobilisasi PERALATAN KERJA dari Bandung ke LOKASI KERJA dan demobilisasi dari LOKASI KERJA ke Bandung. 2) Pembiayaan operasional selama PERALATAN KERJA dipergunakan di LOKASI KERJA. 3) Akomodasi (penginapan & makan) untuk 3 (tiga) orang petugas operator selama bertugas di LOKASI KERJA dan dalam perjalanan menuju LOKASI KERJA. 4) Menyediakan peralatan keselamatan untuk 2 (dua) orang operator logging. b. Menyiapkan tenaga lokal/helper. c. Menyiapkan setiap lubang bor yang akan dilogging dan bersama-sama petugas PIHAK KEDUA akan memeriksa lubang tersebut. d. Lubang Bor harus dalam keadaan baik/layak untuk diukur dan dapat diterima oleh operator PIHAK KEDUA dan penanggung jawab logging PIHAK PERTAMA. e. Menyiapkan titik yang layak ukur setiap harinya sesuai dengan kapasitas kemampuan alat logging, untuk menjaga validasi data yang dihasilkan dalam hal ini mengukur maksimal 2 sampai 3 hole per hari sesuai dengan kondisi di lapangan. f. Menyediakan listrik yang layak untuk kelancaran pengolahan data dan lainnya. g. Membayarkan BIAYA JASA dan/atau BIAYA LOGGING TAMBAHAN kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 PERJANJIAN ini. 2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA : a. Menyediakan PERALATAN KERJA beserta operator yang bertugas di LOKASI KERJA. b. Memperbaiki PERALATAN KERJA apabila ternyata PERALATAN KERJA tidak dapat digunakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 PERJANJIAN ini. c. Melaksanakan PEKERJAAN sesuai dengan ketentuan Pasal 4, setelah lubang bor bersih pada kedalaman yang ditentukan dengan kondisi yang baik. d. Menerima pembayaran jasa dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PERJANJIAN ini. PASAL 3 NILAI PEKERJAAN, PEMBAYARAN DAN PAJAK 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya jasa pemanfaatan PERALATAN KERJA sebesar Rp. .......................,- /bulan (delapan puluh lima juta Rupiah per bulan) (untuk selanjutnya disebut sebagai “BIAYA JASA”), dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pembayaran down payment (DP) sebesar 50% akan dilakukan pada saat penandatangan PERJANJIAN. b. Sisanya Sebesar 50% akan dilakukan setelah pekerjaan berjalan 15 hari. 2. Jika kegiatan logging dilaksanakan pada shift II (dalam hal keadaan atau kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan logging), maka untuk setiap titik logging PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya sebesar Rp ....................,- (.......................................... Rupiah) (selanjutnya disebut “BIAYA LOGGING TAMBAHAN”). 3. Biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan 3 (tiga) orang tenaga operator dari Bandung ke LOKASI KERJA milik PIHAK PERTAMA sebesar Rp .........................,- (................................. Rupiah) akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA. Original Copy Kontrak

2. 2 4. Biaya akomodasi dan transportasi untuk personil PIHAK KEDUA, termasuk cuti Pulang- Pergi (PP) dari Jakarta –LOKASI KERJA – Jakarta ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, berdasarkan standar yang berlaku di PIHAK PERTAMA yang pembayarannnya dilakukan sesuai jadwal rotasi 2 (dua) bulan kalender. 5. Biaya-biaya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini adalah sudah termasuk PPh Pasal 23 namun belum termasuk PPN sebesar 10% yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA. 6. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maksimum 10 (sepuluh) hari kerja setelah invoice asli yang dilengkapi data pendukung lainnya seperti Berita Acara Asli, Faktur Pajak Standar dan Kuitansi diterima oleh PIHAK PERTAMA di kantor Jakarta. 7. Pembayaran akan dilakukan melalui rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut: Nama Bank : .............................. Cabang : .............................. No Rekening : .............................. Atas nama : .............................. PASAL 4 HASIL PEKERJAAN (OUTPUT) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Jasa Pemanfaatan Peralatan Teknik pekerjaan logging geofisika pada eksplorasi pemboran batubara dengan sebaik-baiknya dengan menghasilkan data ................, ...................., ........................., ...................., log digital dalam bentuk hard dan soft copy. PASAL 5 GANGGUAN TEKNIS PERALATAN KERJA DI LAPANGAN 1. Apabila terjadi kerusakan PERALATAN KERJA yang diakibatkan oleh kesalahan teknis operasional, maka PIHAK KEDUA diberikan tenggang waktu maksimum selama 4 (empat) hari kalender setelah hari kerusakan untuk melakukan perbaikan, dan apabila dalam jangka waktu tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka PIHAK KEDUA wajib dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah kerusakan untuk menyediakan PERALATAN KERJA pengganti minimal sesuai dengan spesifikasi PERALATAN KERJA yang disepakati sebelumnya. 2. Apabila PIHAK KEDUA tidak berhasil mencari solusi untuk mengatasi permasalahan alat dan/atau memperbaiki kerusakan PERALATAN KERJA atau menyediakan PERALATAN KERJA pengganti dalam tenggang waktu tersebut, maka terhitung mulai hari ke 8 (delapan) setelah hari kerusakan, maka BIAYA JASA dan BIAYA LOGGING TAMBAHAN secara proporsional tidak lagi menjadi beban PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA hanya menanggung transportasi, akomodasi, dan konsumsi lapangan untuk Personil PIHAK KEDUA; 3. Setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat (1), seluruh biaya PERALATAN KERJA menjadi beban PIHAK KEDUA sampai operasional pengukuran kembali berjalan normal; 4. Segala perhitungan menyangkut pembebanan biaya sebagai akibat dari gangguan teknis peralatan harus diperkuat dengan berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan proporsi resiko dan tanggung jawab masing-masing PIHAK. 5. PIHAK PERTAMA menanggung resiko operasional dan biaya- biaya yang timbul disebabkan terjadinya hal-hal sebagai berikut : a. Apabila terjepitnya probe di lobang bor yang runtuh (Water loss) pada saat dilakukannya pengukuran, dimana hal tersebut terjadi sebagai akibat instruksi oleh wakil PIHAK PERTAMA. b. Resiko lobang bor yang tidak bisa diukur, jika runtuh sebelum pengukuran dilaksanakan, dan/atau jika lubang bor tidak bersih sehingga penetrasi probe tidak dapat mencapai kedalaman yang seharusnya. 6. PARA PIHAK akan membuat acara berita kronologis berdasarkan kejadian yang sebenar-benarnya berkaitan dengan segala kejadian yang menimbulkan resiko terhadap kelancaran operasional PEKERJAAN. PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN 1. PERJANJIAN ini berlaku sejak PERALATAN KERJA berada di LOKASI KERJA untuk maksimum 2 (dua) bulan (“JANGKA WAKTU”), dengan ketentuan mobilisasi PERALATAN KERJA wajib dilaksanakan dalam jangka waktu maksimum 2 (dua) minggu sejak di berangkatkan dari gudang PIHAK KEDUA ke LOKASI KERJA. 2. Apabila sampai JANGKA WAKTU yang diperjanjikan ternyata PEKERJAAN belum selesai, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang rencana kerja selanjutnya, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya JANGKA WAKTU dari PERJANJIAN ini. PASAL 7 ASURANSI PIHAK KEDUA atas biaya sendiri akan menutup asuransi bagi tenaga kerjanya, PERALATAN KERJA berikut fasilitas yang dimilikinya selama beroperasi di LOKASI KERJA. PASAL 8 PEMBERITAHUAN Segala pemberitahuan dalam PERJANJIAN ini dialamatkan kepada: PIHAK PERTAMA PT. _____________ .............................................. Jl. ......................................... .............................................. Telp. .......................... Fax. ........................... Email:......................... Up. ............. PIHAK KEDUA CV. __________________ ......................................................, ....................................................... Telp: ................................. Fax: .................................. Email: ............................... Up. ..................

3. 3 PASAL 9 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. PERJANJIAN ini hanya tunduk dan dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. 2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul berkaitan dengan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, hanya apabila kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat penyelesaian melalui Pengadilan Negeri _________. PASAL 10 KEADAAN KAHAR 1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan oleh salah satu PIHAK untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh karena suatu kejadian di luar kemampuan kedua belah pihak seperti termasuk tetapi terbatas kepada gempa bumi, banjir besar, badai topan, erupsi gunung api, timbul huru hara dan pemogokan akibat pemberontakan atau tindakan moneter Pemerintah seperti sanering sehingga mengakibatkan terganggunya PEKERJAAN, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah. 2. Kecuali atas kewajiban-kewajibannya yang telah timbul sebelum terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tidak dapat dipersalahkan dan karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan oleh PIHAK lainnya yang mengalami kerugian. 3. Apabila keadaan kahar berlangsung terus menerus selama lebih dari 15 (lima belas) hari kalender, PIHAK yang tidak mengalami keadaan kahar dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan perhitungan selesai (Acquit et de charge). PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN 1. PERJANJIAN ini akan berakhir atau dapat diakhiri sebelum JANGKA WAKTU atas PERJANJIAN berakhir, karena hal-hal sebagai berikut: a. Secara otomatis berakhir apabila PARA PIHAK: - telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini; dan/atau - tidak ada perpanjangan JANGKA WAKTU yang disepakati PARA PIHAK; atau b. Diakhiri oleh salah satu PIHAK apabila ada salah satu PIHAK yang tidak dapat melanjutkan bisnisnya atau tidak mampu memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada para kreditur (insolven) sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap; atau c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini; atau d. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena Keadaan Kahar dalam hal terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 10 PERJANJIAN ini; atau e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK. 3. Untuk tujuan pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan Pasal 11 ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PASAL 12 LAIN-LAIN 1. Apabila dalam pelaksanaan pemberian jasa pemanfaatan peralatan teknik terjadi/timbul hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini, maka akan dituangkan dalam bentuk tertulis dalam suatu addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. 2. PERJANJIAN ini tidak dapat dirubah dan/atau ditambah dan/atau dialihkan tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK. 3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan dari ketentuan- ketentuan lain dari PERJANJIAN ini. PARA PIHAK akan, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat menggantikan ketentuan- ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut. 4. PERJANJIAN ini mengesampingkan seluruh negosiasi, kesepakatan yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan yang pernah di buat sebelumnya oleh PARA PIHAK dan tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian- perjanjian lain dalam bentuk apapun oleh PARA PIHAK kecuali yang di atur secara jelas dalam PERJANJIAN ini.

4. 4 Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, ditanda tangani di atas meterai yang cukup dan masing-masing PIHAK mendapat satu rangkap yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA PT. _____________ ________________________________ Nama: ............. Jabatan: Direktur PIHAK KEDUA CV. ______________________ ________________________________ Nama: .................. Jabatan: Direktur Utama

PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances(20)

Similaire à PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

Similaire à PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))(20)

Plus de GLC

Plus de GLC(20)

PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))