SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  85
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
PROVINSI MALUKU UTARA
PAPARAN
ANALISA ISU-ISU STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJMD) PROVINSI MALUKU UTARA
2014-2018
disampaikan pada : lokakarya penyusunan Buku III
RPJMN 2015-2019
Bali, 23 September 2013
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
PENDAHULUAN
 KONDISI UMUM GEOGRAFIS
ANALISA ISU-ISU STRATEGIS : BASIS RPJMD
PROVINSI MALUKU UTARA 2014 – 2018
VISI-MISI dan PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPD 2005-2025
ISU STRATEGIS DALAM RPJMD 2014-2018 MALUKU UTARA (draf)
EMPAT PENDEKATAN DALAM MERUMUSKAN STRATEGI PEMBANGUNAN
MALUT
SINERGI PUSAT DAN DAERAH
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
 PDRB
 PENGANGGURAN
 JUMLAH DAN PRESENTASE PENDUDUK MISKIN
 IPM
 IPG
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
PENDAHULUAN :
- KONDISI UMUM GEOGRAFIS
Dasar Pembentukan
Provinsi
UU No. 46 th 1999 tgl 12
Oktober 1999
Ibukota Sofifi
Jumlah Penduduk
Tahun 2012
1.086,655
Luas Wilayah
- Daratan
- Lautan
145.801,10 Km2
45.069,66
100.731,44
Pembagian Wilayah 8 Kabupaten 2 Kota
112 Kecamatan
1.071 Desa/Kel
Letak Wilayah 1240
- 1290
BT dan
30
LU - 30
LS
Pulau 805 buah : (82 dihuni &
723 tidak dihuni
Batas Wilayah U : Samudra Pasifik
T : Laut Halmahera
S : Laut Maluku
B : Selat Seram
KONDISI UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
19 %
7 %
5 %
12 %
17 %
9 %
18 %
9 %
4 %
% penduduk menurut Kab/Kota
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Maluku Utara
* Data masih diolah 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pertumb. PDRB Malut 4,7 5,1 5,5 6,0 6,0 6,1 8,0 6,4 6,7
* Data Sementara (masih diolah)
Tumbuh &
Berkemban
g
Perkembangan Tingkat Inflasi (%)
Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 - 2012
*
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
PERKEMBANGANPERKEMBANGAN KEMISKINANKEMISKINAN
o Dalam kurun waktu 10 tahun (2002-
2012) jumlah penduduk miskin di
Maluku Utara turun sebanyak 18,31
ribu orang yakni dari 110,10 ribu
orang (2002) menjadi 91,79 ribu
orang (2012).
o Daerah perkotaan turun dari 34,80
ribu orang (2002) menjadi 7,56 ribu
orang (Maret 2012). Sedangkan
perdesaan, naik dari 75,30 ribu orang
(2002) menjadi 84,23 ribu orang
(Maret 2012)
o Secara persentase jumlah penduduk
miskin di daerah ini turun dari 14,03
persen (2002) menjadi 8,47 persen
(Maret 2012). Di perkotaan, turun
dari 13,17 persen (2002) menjadi
2,55 persen (Maret 2012), dan di
perdesaan turun dari 14,25 persen
(2002) menjadi 10,69 persen (Maret
2012)
Jumlah (000)
Persentase (%)
KESENJANGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
ANTARWILAYAH
Sumber: BPS – Susenas (Maret 2012)
DKI Jakarta 3,69%
Papua 31,11%
8
KETIDAKMERATAAN SEBARAN PENDUDUK MISKIN
ANTARWILAYAH
Kep. Babel 71.360 Jiwa
Jawa Timur 5.070.980 Jiwa
Sumber: BPS (2012)
9
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
PERKEMBANGANPERKEMBANGAN KEMISKINANKEMISKINAN
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2005 - 2011
Sasaran Pembangunan Ekonomi dalam
RPJMN 2010-2014 dan CAPAIAN PROVINSI
2012
No INDIKATOR NASIONAL DAERAH
a. Pertumbuhan ekonomi Rata-rata 6,3-6,8 % per
tahun
6,70 %
Sebelum 2014 tumbuh 7 %
b. Inflasi Rata-rata 4-6 % per tahun 3,29 %
c. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun
2014
5,55 %
d. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun
2014
8,06 %
Pergerakan Linier IPM Provinsi Maluku Utara
Tahun 2006 – 2011
IPM dan Komponen 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Angka Harapan Hidup (thn) 64,80 65,10 65,40 65,70 66,01 66,31
Angka Melek Huruf (persen) 95,20 95,20 95,44 95,74 96,08 96,19
Rata-rata Lama Sekolah (thn) 8,60 8,60 8,60 8,61 8,63 8,66
Konsumsi rata2 /kapita (Rp.) 592.080 593.880 595.690 598.450 600.200 603.204
IPM 67,51 67,82 68,18 68,63 69,03 69,47
Perbandingan menurut Provinsi
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (GDI)
Provinsi Maluku Utara
Tahun 2004 – 2011
• INPRES Nomor 9/2000 tentang PUG
•Peraturan Presiden Nomor 5 tahun
2010 tentang RPJMN 2010-2014
menempatkan gender sebagai salah
satu isu lintas bidang yang harus
diintegrasikan dalam semua bidang
pembangunan
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
Daya SaingDaya Saing ProvinsiProvinsi Maluku UtaraMaluku Utara
ddengan Nasional,engan Nasional, TahunTahun 20201010 dan 201dan 20122
Uraian
Tahun
2010 2012
PROVINSI MALUKU UTARA  
• Tingkat Pengangguran Terbuka (%)  6,03 5,50*
• Inflasi (%) 5,32 3,29
• Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,96 6,70
• Tingkat Kemiskinan (%) 9,42 8,47*
NASIONAL  
• Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,14 6,14
• Inflasi 6,96 4,30
• Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,50 6,23
• Tingkat Kemiskinan (%)  13,33 11,66*) Angka Sementara
Sumber: Kemenko Perekonomian (2013), BPS Provinsi Maluku Utara (2013)
15
Daya saing Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren positif.Jika dilihat dari rata-rata provinsi di
Indonesia, kondisi Maluku Utara relatif lebih baik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi
Maluku Utara pada tahun 2012 mencapai 5,50% lebih rendah dari TPT rata-rata nasional sebesar
6,14%. Begitu pula, untuk indikator lain seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kemiskinan, masing-masing relatif lebih tinggi dan/atau lebih rendah daripada rata-rata nasional.
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
ANALISA ISU-ISU STRATEGIS : BASIS
RPJMD PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2014 – 2018
PRIORITAS NASIONAL DAN PENTAHAPAN
PELAKSANAAN TAHUNAN
RKP 2010 RKP 2011
PERCEPATAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG
BERKEADILAN
DIDUKUNG
PEMANTAPAN
TATA KELOLA
DAN SINERGI
PUSAT DAERAH
RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014
RPJMN 2010-2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-
konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
13
14
Ketahanan Pangan
PEMULIHAN
PEREKONOMIAN
NASIONAL DAN
PEMELIHARAAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
“PERCEPATAN DAN
PERLUASAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG
BERKUALITAS,
INKLUSIF DAN
BERKEADILAN
BAGI
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT “
“MEMPERKUAT
PEREKONOMIAN
DOMESTIK BAGI
PENINGKATAN
DAN PERLUASAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
MEMANTAPKAN
PEREKONOMIAN
NASIONAL BAGI
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT YANG
BERKEADILAN
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Bidang Perekonomian
Bidang Kesejahteraan Rakyat
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
VISI-MISI dan PENTAHAPAN PEMBANGUNANVISI-MISI dan PENTAHAPAN PEMBANGUNAN
DALAM RPJPD 2005-2025DALAM RPJPD 2005-2025
Tahap Pertama
(2005–2009)
Tahap Penciptaan
Iklim Yang Kondusif
Tahap Kedua
(2010-2014) Tahap
Pemantapan
Tahap Ketiga
(2015-2019) Tahap
Pengembangan
Tahap Keempat
(2020-2024)
Penciptaan Daya Saing
Yang Berkelanjutan
1.Pemantapan Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama antar daerah/negara;
2. Pemantapan Stabilitas Sosial, agama, Politik, hukum dan keamanan;
3.Pemantapan Berbagai Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
4. Pemantapan Kerjasama Antar Daerah;
5. Pemantapan Sumberdaya manusia berbasis Iptek;
6. Pemanatapan Pemberdayaan Masyarakat, UMKM dan Koperasi;
7. Pemantapan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT MALUKU
UTARA YANG DAMAI, MAJU, MANDIRI, ADIL
DAN SEJAHTERA YANG BERORIENTASI
SUMBERDAYA LAUT DAN KEPULAUAN”
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN
VISI PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
KRITERIA ISU STRATEGISKRITERIA ISU STRATEGIS
19
DIUTAMAKAN
SELESAI
SELAMBATNYA 2014-
2018
DIUTAMAKAN
SELESAI
SELAMBATNYA 2014-
2018
KELUARAN QUICK WINSKELUARAN QUICK WINS
BERDAMPAK
SIGNIFIKAN PADA
PENCAPAIAN TARGET
PEMBANGUNAN
BERDAMPAK
SIGNIFIKAN PADA
PENCAPAIAN TARGET
PEMBANGUNAN
DAPAT DIRASAKAN
LANGSUNG OLEH
MASYARAKAT
DAPAT DIRASAKAN
LANGSUNG OLEH
MASYARAKAT
ISU STRATEGISISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
IISU-ISUSU-ISU SSTRATEGIS : BASIS RPJMD PROVINSITRATEGIS : BASIS RPJMD PROVINSI
MALUKU UTARAMALUKU UTARA 2014-20182014-2018
ANALISAS PERMASALAHAN DAERAH
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Penanganan Jalan dan Jembatan diwilayah Provinsi Maluku Utara ditanganiPenanganan Jalan dan Jembatan diwilayah Provinsi Maluku Utara ditangani
berdasarkan status yang telah diatur dengan Panjang Ruas Sbb:berdasarkan status yang telah diatur dengan Panjang Ruas Sbb:
No STATUS PANJANG RUAS (Km)
1 Ruas Jalan Nasional 511,889
2 Ruas Jalan Strategis Nasional 486,805
3 Ruas Jalan Provinsi 1.382,23
4 Ruas Jalan Kabupaten/kota 4.823,82 
Total 7.204,744
KONDISI RUAS JALAN DAN TINGKAT PERKERASANKONDISI RUAS JALAN DAN TINGKAT PERKERASAN
No
STATUS Panjang
Ruas
Jenis Perkerasan Kondisi
Aspal Sirtu Tanah Baik Sedang Rusak
1 Jalan Nasional 511,889 467 105,889 0,00 442 45 105,889
2 Jalan Strategis Nasional 486,805 248,505 192 39,145 201 47 231,145
3 Jalan Provinsi 1382,23 217,28 408 756.95 197 402 783,23
4 Jalan Kabupaten/ Kota 4823,82 822 1983,822 2018 621 891 3311,82
Total 7204,744 1754,785 2689,711 2814,095 1461 1385 4432.084
Mengelompokkan sebagian Ruas-Ruas JalanMengelompokkan sebagian Ruas-Ruas Jalan
dimaksud dalam Kelompok Jalan Ring Roaddimaksud dalam Kelompok Jalan Ring Road
Halmahera dan Trans Maluku UtaraHalmahera dan Trans Maluku Utara
berlokasi didaerah Strategis Pengembanganberlokasi didaerah Strategis Pengembangan
Ekonomi seperti berikut ini :Ekonomi seperti berikut ini :
RUAS JALAN STRATEGISRUAS JALAN STRATEGIS
PENGEMBANGAN EKONOMI & KEBUTUHAN BIAYA :PENGEMBANGAN EKONOMI & KEBUTUHAN BIAYA :
NO. RUAS
PANJANG
(KM)
BAIK
(KM)
SEDANG/
RUSAK
(KM)
RUSAK
BERAT/
JALAN
TANAH
(KM)
1 Ringroad Morotai 283,60 34,62 31,85 173,12
2 Ringroad Halmahera Bagian
Utara
412,85 334,58 102,38 245,6
3 Ringroad Halmahera Bagian
Tengah
558,79 390,95 197,46 246,75
4 Ringroad Halmahera Bagian
Selatan
237 - - 237
5 Trans Bacan - Obi 349,654 40 100,76 36
6 Trans Sula 539,03 39,85 61,55 181,79
TOTAL 2380,924 840 494 1120,26
TOTAL PEMBIAYAAN 6.144 T
AIR MINUM DAN SANITASI
INDIKATOR
Capaian di Tahun
2007 2009 2010 2011
Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
43.57 43,75 59.15 46.18
Perkotaan 69.93 66,56 83.26 61.33
Perdesaan 34.92 34,16 49.85 40.80
Kabupaten / Kota
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak
Perdesaan Perkotaan Perkotaan + Perdesaan
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Halmahera Barat 33.96 40.91 89.81 78.16 61.68 42.42 38.97 42.52 46.07
Halmahera Tengah 17.10 41.64 73.72 97.91 93.24 38.58 27.63 45.05 40.62
Kepulauan Sula 25.54 44.48 95.07 70.02 85.32 39.01 35.34 49.00 44.41
Halmahera Selatan 16.60 28.73 73.72 59.36 77.42 25.27 19.93 31.57 27.92
Halmahera Utara 27.52 47.46 84.89 33.32 48.45 43.49 28.14 47.69 52.83
Halmahera Timur 14.56 33.91 48.04 * 69.33 36.14 14.56 37.67 37.29
Pulau Morotai ** 23.89 56.23 ** 64.75 18.81 ** 28.90 22.82
Ternate 48.39 80.31 95.12 94.83 90.07 90.04 94.15 88.70 94.31
Tidore Kepulauan 55.28 75.29 86.99 96.44 90.65 65.01 74.55 81.12 73.24
Prov. Maluku Utara 25.39 42.19 89.47 85.50 81.98 39.42 43.18 53.26 52.53
PROFIL IRIGASIPROFIL IRIGASI
 Jumlah Daerah Irigasi (DI)
yang tersebar di Provinsi Maluku Utara sekitar 55 DI dengan
perincian:
1. Luas Daerah Irigasi Potensial 59.729 ha.
2. Luas Daerah Irigasi Fungsional 15.062 ha.
KEBUTUHAN AGGARAN UNTUK MENCAPAI SISTEM
IRIGASI YANG MANDIRI DAN MAMPU MENDORONG
PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN DI PROVINSI
MALUKU UTARA
RP. 3.661.053.000.000
Kondisi Transportasi Penyeberangan (ferry)Kondisi Transportasi Penyeberangan (ferry)
(Total 8 pelabuhan penyeberangan yang sudah beroperasi(Total 8 pelabuhan penyeberangan yang sudah beroperasi
Dan 8 pelabuhan penyeberangan masih tahap pembangunan)Dan 8 pelabuhan penyeberangan masih tahap pembangunan)
NO
PELABUHAN
PENYEBERANGAN
LOKASI KETERANGAN
1. Bastiong P. Ternate – -
2. Batang Dua P. Mayau – Pembangunan Tahap IV
3. Sidangoli P. Halmahera – Kab. Barat -
4. Rum P. Tidore – Tidore Kepulauan -
5. Goto P. Tidore – Tidore Kepulauan Pembangunan Tahap II
6. Sofifi
P. Halmahera – Kota Tidore
Kepulauan
-
7. Tobelo P. Halmahera – Kab. Utara -
8. Daruba P. Morotai - Kab. Halmahera Utara -
9. Subaim
P. Halmahera – Kab. Halmahera
Timur
-
10. Makian P. Makian – Kab. Halmahera Selatan Pembangunan Tahap I
11. Babang P. Bacan – Kab. Halmahera Selatan Pembangunan Tahap II
12. Saketa
P. Halmahera – Kab. Halmahera
Selatan
Tahap SID
13. Leuwei P. Obi – Kab. Halmahera Selatan Pembangunan Tahap I
14. Sanana P. Sulabesi – Kab. Kepulauan Sula Pembangunan Tahap I
15. Desa Kramat P. Mangoli – Kab. Kepulauan Sula Pembangunan Tahap I
16. Bobong P. Taliabu – Kab. Kepulauan Sula Pembangunan Tahap II
= lintasan eksisting
= lintasan rencana
Lintas Weda-Patani - Gebe
Lintas Bacan - Obi
Lintas Bacan -
Saketa
Lintas Obi-Sanana
Lintas Sanana-Taliabu
Lintas Sanana-
Mangoli
Lintas Ternate-Bacan
Lintas Ternate-Makian
Lintas Ternate-Batang Dua Lintas Tobelo-Subaim
Lintas Tobelo-Morotai
Lintas Ternate-Tidore Lintas Ternate-Sofifi
Lintas Ternate-Sidangoli
KAB. HALMAHERA UTARA
1.Dermaga Beton : 6 buah
2.Dermaga Kayu : 5 buah
KAB. HALMAHERA BARAT
1.Dermaga Beton : 1 buah
2.Dermaga Kayu : 7 buah
KOTA TERNATE
1.Dermaga Beton : 5 buah
2.Dermaga Kayu : 7 buah
3.Pantai : 1 buah
KOTA TIDORE KEPULAUAN
1.Dermaga Beton : 6 buah
2.Dermaga Kayu : 1 buah
KAB. PULAU MOROTAI
1.Dermaga Beton : 1 buah
2.Dermaga Kayu : 2 buah
KAB. HALMAHERA TIMUR
1.Dermaga Beton : 2 buah
2.Dermaga Kayu : 4 buah
KAB. HALMAHERA TENGAH
1.Dermaga Beton : 2 buah
2.Dermaga Kayu : 10 buah
KAB. HALMAHERA SELATAN
1.Dermaga Beton : 10 buah
2.Semi Permanen : 5 buah
3.Dermaga Kayu : 17 buah
KAB. KEPULAUAN SULA
1.Dermaga Beton : 7 buah
2.Semi Permanen : 10 buah
Kondisi Transportasi LautKondisi Transportasi Laut
(Total Dermaga Beton = 40 buah; Dermaga Semi Permanen = 15 buah;(Total Dermaga Beton = 40 buah; Dermaga Semi Permanen = 15 buah;
Dermaga Kayu = 53 buah dan Pantai = 1 Buah)Dermaga Kayu = 53 buah dan Pantai = 1 Buah)
S O F I F I (Ibukota Provinsi)
1.Pengembangan Pelabuhan
Laut Nasional
KAB. PULAU MOROTAI
1.Pengembangan Pelabuhan Laut
untuk mendukung Konsep
MEGAMINAPOLITAN sebagai KEK
Morotai
Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut InternasionalRencana Pengembangan Pelabuhan Laut Internasional
( Rencana 1 Pelabuhan Laut Nasional di Sofifi( Rencana 1 Pelabuhan Laut Nasional di Sofifi
dan 1 Pelabuhan Laut Internasional di Morotai)dan 1 Pelabuhan Laut Internasional di Morotai)
Kondisi Transportasi UdaraKondisi Transportasi Udara
(Total 11 Bandara di 7 Kabupaten / Kota)(Total 11 Bandara di 7 Kabupaten / Kota)
KAB. HALMAHERA UTARA
1.Bandara GAMALAMO di GALELA;
Kelas Bandara : IV –
Perintis
Landasan : 750 x 23 m
2.Bandara KUABANG di KAO
Kelas Bandara : IV –
Perintis
Landasan : 900 x 23 m
KOTA TERNATE
1.Bandara Sultan Baabullah
Kelas Bandara : II
Landasan : 2100 x
30 m
KAB. PULAU MOROTAI
1.Bandara PITU STREEP di Daruba
Kelas Bandara : IV
Landasan : 3000 x 40 m
KAB. HALMAHERA TIMUR
1.Bandara Buli di Buli
Kelas Bandara :
Perintis
Landasan : 900 x
23 m
KAB. HALMAHERA TENGAH
1.Bandara GEBE di P. GEBE
Kelas Bandara :
Perintis
Landasan : 900 x
23 m
2.Bandara Tambang Nikel di
WEDAKAB. KEPULAUAN SULA
1.Bandara EMALAMO di SANANA;
Kelas Bandara : IV –
Perintis
Landasan : 1.050 x 23 m
2.Bandara FALABISAHAYA
Kelas Bandara : Perintis
Landasan : 1.100 x 23 m
3.Bandara BOBONG di P. TALIABU
Kelas Bandara : Perintis
Landasan : 900 x 23 m
KAB. HALMAHERA SELATAN
1.Bandara USMAN SADIK di LABUHA
Kelas Bandara : IV
Landasan : 825 x 23 m
KAB. HALMAHERA SELATAN
1.Bandar Udara di PULAU OBI
Rencana Pengembangan Bandar Udara BaruRencana Pengembangan Bandar Udara Baru
( Rencana( Rencana 33 Bandar Udara Baru diBandar Udara Baru di 33 Kabupaten)Kabupaten)
KAB. PULAU MOROTAI
1.Pengembangan Bandar Udara
Internasional PITU STREEP
yang merupakan peninggalan
Perang Dunia dengan 7 runway
masing-masing sepanjang 3000
m di DARUBAKAB. HALMAHERA BARAT
1.Bandar Udara Domato -
Sofifi
KAB. HALMAHERA TENGAH
1.Bandar Udara Weda
Sistem dan Kondisi Pengusahaan KelistrikanSistem dan Kondisi Pengusahaan Kelistrikan
(Total 29 Sistem; Kapasitas Terpasang = 82,54 MW; Daya Mampu = 45,37 MW;(Total 29 Sistem; Kapasitas Terpasang = 82,54 MW; Daya Mampu = 45,37 MW;
Beban Puncak 35,094 MW dan Jumlah Energi terjual 154,449 GWh)Beban Puncak 35,094 MW dan Jumlah Energi terjual 154,449 GWh)
KAB. HALMAHERA UTARA (2 Sist.)
•Kapasitas terpasang : 9,51 MW
•Daya Mampu : 5,73 MW
•Beban Puncak : 5,2 MW
KAB. HALMAHERA BARAT (4 Sist.)
•Kapasitas terpasang : 5,37 MW
•Daya Mampu : 3,69 MW
•Beban Puncak : 3 MW
KOTA TERNATE (1 Sistem)
•Kapasitas terpasang : 34,84 MW
•Daya Mampu : 16,50 MW
•Beban Puncak : 15,56 MW
KOTA TIDORE KEPULAUAN (3 Sist.)
•Kapasitas terpasang : 11,72 MW
•Daya Mampu : 6,29 MW
•Beban Puncak : 4,63 MW
KAB. PULAU MOROTAI (2 Sistem)
•Kapasitas terpasang : 2,36 MW
•Daya Mampu : 1.53 MW
•Beban Puncak : 1.05 MW
KAB. HALMAHERA TIMUR (4 Sistem)
•Kapasitas terpasang : 2,92 MW
•Daya Mampu : 1,92 MW
•Beban Puncak : 1,3 MW
KAB. HALMAHERA TENGAH (2
Sistem)
•Kapasitas terpasang : 1,53 MW
•Daya Mampu : 1,28 MW
•Beban Puncak : 0,64 MW
KAB. HALMAHERA SELATAN (7
Sistem)
•Kapasitas terpasang : 7,04 MW
•Daya Mampu : 4,87 MW
•Beban Puncak : 3,75 MW
KAB. KEPULAUAN SULA (4 Sistem)
•Kapasitas terpasang : 6,47 MW
•Daya Mampu : 3,78 MW
•Beban Puncak : 2,93 MW
Kondisi Bangunan SD Tahun 2011Kondisi Bangunan SD Tahun 2011
Freq % Freq % Freq %
1 Kota Ternate 105 784 468 6,02 188 2,42 128 1,65
2 Tidore Kepulauan 98 735 325 4,18 235 3,02 175 2,25
3 Halmahera Barat 173 1.092 542 6,97 336 4,32 214 2,75
4 Halmahera Tengah 61 392 102 1,31 193 2,48 97 1,25
5 Kepulauan Sula 174 1.127 386 4,97 397 5,11 344 4,43
6 Halmahera Selatan 279 1.883 687 8,84 694 8,93 502 6,46
7 Halmahera Utara 197 1.215 762 9,80 684 8,80 444 5,71
8 Halmahera Timur 86 546 187 2,41 223 2,87 136 1,75
9 Pulau Morotai 73 461 201 2,59 172 2,21 88 1,13
1.246 7.774 3.660 44,49 3.122 37,95 2.128 26,24
Jumlah
Ruangan Rusak Ringan
Kondisi Ruangan
Rusak BeratBaik
Jumlah
Kab/KotaNo
Jumlah
Sekolah
Kondisi Bangunan SMPKondisi Bangunan SMP
Freq % Freq % Freq %
1 Kota Ternate 29 319 210 5,78 62 1,71 47 1,29
2 Tidore Kepulauan 42 386 221 6,08 97 2,67 68 1,87
3 Halmahera Barat 61 549 362 9,96 101 2,78 86 2,37
4 Halmahera Tengah 26 390 211 5,81 99 2,72 80 2,20
5 Kepulauan Sula 68 612 423 11,64 105 2,89 84 2,31
6 Halmahera Selatan 87 696 402 11,06 182 5,01 112 3,08
7 Halmahera Utara 47 376 211 5,81 98 2,70 67 1,84
8 Halmahera Timur 34 306 197 5,42 72 1,98 37 1,02
9 Pulau Morotai 17 102 43 0,55 22 0,28 37 0,48
394 3.634 2.237 61,55 838 22,45 618 15,99
Kondisi Ruangan
Baik Rusak Ringan Rusak BeratNo Kab/Kota
Jumlah
Sekolah
Jumlah
Ruangan
Jumlah
Kondisi Bangunan SMA/SMKKondisi Bangunan SMA/SMK
Freq % Freq % Freq %
1 Kota Ternate 27 243 161 9,65 52 3,12 30 1,80
2 Tidore Kepulauan 22 198 92 5,52 67 4,02 39 2,34
3 Halmahera Barat 23 184 64 3,84 86 5,16 34 2,04
4 Halmahera Tengah 15 120 61 3,66 34 2,04 25 1,50
5 Kepulauan Sula 31 248 102 6,12 92 5,52 54 3,24
6 Halmahera Selatan 40 320 112 6,71 103 6,18 105 6,29
7 Halmahera Utara 30 210 91 5,46 74 4,44 45 2,70
8 Halmahera Timur 13 91 42 2,52 21 1,26 28 1,68
9 Pulau Morotai 9 54 25 1,50 11 0,66 18 1,08
210 1.668 750 44,96 540 32,37 378 22,66
Kondisi Ruangan
Baik Rusak Ringan Rusak BeratNo Kab/Kota
Jumlah
Sekolah
Jumlah
Jumlah
Ruangan
Data Guru Yang Belum dan Sudah TerkualifikasiData Guru Yang Belum dan Sudah Terkualifikasi
S1/D4 Perkabupaten/KotaS1/D4 Perkabupaten/Kota Tahun 2011Tahun 2011
No. Kab/Kota
Guru Yang Belum
Terkualifikasi
Guru Yang Sudah
Terkualifikasi
Jumlah Guru
1 Halmahera Barat 1,818 678 2,496
2 Halmahera Tengah 832 270 1,102
3 Halmahera Utara 1,811 975 2,786
4 Halmahera Selatan 1,991 883 2,874
5 Kepulauan Sula 1,390 548 1,938
6 Halmahera Timur 722 315 1,037
7 Kota Ternate 2,111 2,072 4,183
8
Kota Tidore
Kepulauan 1,589 1,280 2,869
9 Pulau Morotai 372 309 681
12,636 7,330 19,966Jumlah Guru
JUMLAH GURU YANG SUDAJUMLAH GURU YANG SUDAHH DAN BELUMDAN BELUM
TERSERTIFIKASITERSERTIFIKASI
No. Kab/Kota
Sudah
Tersertifikasi
Belum
Tersertifikasi
Jumlah
1 Halmahera Tengah 241 861 1.102
2 Halmahera Barat 692 1.804 2.496
3 Halmahera Utara 789 1.997 2.786
4 Halmahera Selatan 797 2.077 2.874
5 Halmahera Timur 261 776 1.037
6 Kepulauan Sula 418 1.520 1.938
7 Kota Ternate 1821 2.362 4.183
8 Kota Tidore Kepulauan 1160 1.709 2.869
9 Pulau Morotai 104 577 681
6.283 13.683 19.966Jumlah
1. Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar1. Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar
Analisis Cross
Section
(Menurut
Kab/Kota se-
prov. Malut)
No Kabupaten / Kota
APM SD/MI
2009 2010 2011
1 Halmahera Barat 95,45 94,76 90,39
2 Halmahera Tengah 94,24 94,38 92,17
3 Kepulauan Sula 95,43 92,80 88,32
4 Halmahera Selatan 93,24 95,40 93,32
5 Halmahera Utara 95,88 93,80 89,06
6 Halmahera Timur 92,11 94,81 87,74
7 Pulau Morotai * 93,74 88,83
8 Ternate 89,68 91,15 87,23
9 Tidore Kepulauan 88,05 95,74 91,51
Provinsi Maluku Utara 93,39 93,97 89,95
Indikator
Acuan
Dasar
Maluku
Utara
Saat Ini
Maluku
Utara
(2011)
Target
MDG
2015 Status
1. Prevalensi balita dengan berat
badan rendah/ kekurangan gizi
22,8%
(2007)
23,6%
(2010)
23,6%
(2010)
15,50%
1.a Prevalensi balita gizi buruk 6,7%
(2007)
5,7 %
(2010)
5,7 %
(2010)
3,60%
1.b Prevalensi balita gizi kurang 16,1%
(2007)
17,9 %
(2010)
17,9 %
(2010)
11,90%
2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah angka konsumsi minimum:
- 1400 Kkal/kapita/hari 14,93%
(2008)
28,16%
(2010)
35,74% 8,50%
 
- 2000 Kkal/kapita/hari 58,94%
(2008)
66,39%
(2010)
70,48% 35,32%  
1-2-3. Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal per 1000 kelahiran hidup1-2-3. Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal per 1000 kelahiran hidup
NO KABUPATEN/KOTA
Angka Kematian
bayi balita Neonatal
2009 2011 2009 2011 2009 2011
1 Halmahera Barat 4 6 0 8 25 34
2 Halmahera Utara 6 50 30 79 46 79
3 Halmahera Selatan 0 55 0 55 74 86
4 Halmahera Timur 0 15 0 21 1 27
5 Halmahera Tengah 4 18 10 24 15 23
6 Ternate 0 12 0 12 18 13
7 Tidore Kepulauan 1 37 0 45 5 37
8 Kepulauan Sula 8 8 9 9 6 32
9 Pulau Morotai * 19 * 26 * 15
JUMLAH 23 220 49 279 190 346
angka kematian (dilaporkan) 1,08 11,5 2,31 14,6 8,9 17,8
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campakPersentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
No Kabupaten / Kota
Persentase Anak Usia 1 tahun yang
diimunisasi campak
2009 2010 2011
1 Halmahera Barat 76,71 88,29 94,17
2 Halmahera Tengah 90,47 89,76 96,68
3 Kepulauan Sula 53,30 85,24 61,05
4 Halmahera Selatan 58,94 82,19 90,48
5 Halmahera Utara 74,62 85,38 88,94
6 Halmahera Timur 85,78 90,34 90,90
7 Pulau Morotai * 82,97 82,24
8 Ternate 92,18 96,87 92,14
9 Tidore Kepulauan 89,39 100,00 95,19
Provinsi Maluku Utara 73,09 88,77 86,76
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran HidupAngka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup
No KABUPATEN/KOTA jumlah lahir hidup
KEMATIAN IBU
kematian ibu
hamil
kematian
ibu bersalin
kematian
ibu nifas JUMLAH
1 Halmahera Barat 2.225 0 9 0 9
2 Halmahera Utara 2.881 2 8 0 10
3 Halmahera Selatan 3.650 0 0 0 29
4 Halmahera Timur 1.287 0 0 0 18
5 Halmahera Tengah 907 0 3 1 4
6 Ternate 3.856 1 4 0 5
7 Tidore Kepulauan 1.777 7 0 0 7
8 Kepulauan Sula 1.370 0 1 1 2
9 Pulau Morotai 1.193 0 2 0 2
JUMLAH 19.146 10 27 2 86
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN) 449,2
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatihProporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
No Kabupaten / Kota
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga
kesehatan
2009 2010 2011
1 Halmahera Barat 43,25 52,21 52,10
2 Halmahera Tengah 29,69 33,74 50,41
3 Kepulauan Sula 33,33 28,58 18,10
4 Halmahera Selatan 34,51 35,05 35,77
5 Halmahera Utara 37,89 62,67 43,04
6 Halmahera Timur 40,81 67,40 63,83
7 Pulau Morotai * 19,22 29,95
8 Ternate 91,59 84,93 93,89
9 Tidore Kepulauan 63,67 64,08 54,30
Provinsi Maluku Utara 47,21 52,61 50,37
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
saat ini, semua cara dan cara modern
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
saat ini, semua cara dan cara modern
No Kabupaten / Kota
Angka pemakaian
kontrasepsi/CPR bagi perempuan
menikah 15-49, semua cara
Angka pemakaian
kontrasepsi/CPR pada
perempuan menikah 15-49,
cara moderen
2009 2010 2011 2009 2010 2011
1 Halmahera Barat 55,82 63,49 60,69 55,16 63,23 60,26
2 Halmahera Tengah 35,68 39,58 36,64 34,67 38,75 36,28
3 Kepulauan Sula 35,42 43,50 33,84 29,50 38,48 31,77
4 Halmahera Selatan 41,60 47,24 46,86 41,37 47,24 46,86
5 Halmahera Utara 48,81 55,68 55,51 48,32 55,40 55,32
6 Halmahera Timur 52,13 63,86 57,57 52,13 62,01 57,57
7 Pulau Morotai * 45,66 41,63 * 45,05 41,63
8 Ternate 49,39 47,96 56,89 48,37 46,59 54,91
9 Tidore Kepulauan 39,80 37,21 38,15 39,48 36,29 38,15
Provinsi Maluku Utara 45,43 49,98 49,00 44,19 48,80 48,30
Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali
kunjungan)
Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali
kunjungan)
Profil Kesehatan, 2012. Dinkes Prov. Malut
Menurut SDKI 2007,
cakupan antenatal care (K1)
Maluku Utara Tahun 2007
sebesar 88%, yang berarti
menurun jika mengacu
dengan capaian tahun 2010
seperti dilaporkan oleh
Riskesdas 2010 yang hanya
sebesar 81%. Sedangkan
Cakupan antenatal care (K4)
Maluku Utara Tahun 2007
menurut SDKI 2007 sebesar
80%, yang juga mengalami
penurunan hingga berada
pada kisaran angka sebesar
32,60% pada tahun 2010
jika berdasarkan pada
Riskesdas 2010./AID
Menurut SDKI 2007,
cakupan antenatal care (K1)
Maluku Utara Tahun 2007
sebesar 88%, yang berarti
menurun jika mengacu
dengan capaian tahun 2010
seperti dilaporkan oleh
Riskesdas 2010 yang hanya
sebesar 81%. Sedangkan
Cakupan antenatal care (K4)
Maluku Utara Tahun 2007
menurut SDKI 2007 sebesar
80%, yang juga mengalami
penurunan hingga berada
pada kisaran angka sebesar
32,60% pada tahun 2010
jika berdasarkan pada
Riskesdas 2010./AID
NO KABUPATEN/KOTA
IBU HAMIL
JUMLAH K1 % K4 %
1 Halmahera Barat 2.739 2.482 90,6 2.249 82,1
2 Halmahera Utara 3.867 3.683 95,2 3.244 83,9
3 Halmahera Selatan 4.753 4.172 87,8 3.729 78,5
4 Halmahera Timur 1.864 1.554 83,4 1.198 64,3
5 Halmahera Tengah 1.044 1.002 96,0 865 82,9
6 Kota Ternate 4.496 4.501 100,1 4.215 93,8
7 Kota Tidore Kepulauan 2.429 2.318 95,4 1.962 80,8
8 Kepulauan Sula 3.219 2.618 81,3 1.844 57,3
9 Pulau Morotai 1.393 1.113 79,9 822 59,0
JUMLAH 25.804 23.443 90,9 20.128 78,0
Peta Klaster Komoditi PertanianPeta Klaster Komoditi Pertanian
(terdapat 4 klaster komoditi unggulan)(terdapat 4 klaster komoditi unggulan)
Klaster HALMAHERA
Komoditi Unggulan :
•Kakao, Kelapa, Pala,
Cengkeh, Padi,
Jagung, Kedele,
Kc.Tanah, Umbi-umbian
dan Pisang
Klaster PULAU
MOROTAI
Komoditi Unggulan :
Kelapa, Pala,
Cengkeh, Kakao, Padi
dan Jagung
Klaster BACAN
Komoditi Unggulan :
•Kakao, Kelapa, Pala,
Cengkeh,Padi, Jagung,
Kedele, Kacang Tanah, Umbi-
umbian
Klaster Kep.SULA
Komoditi Unggulan :
•Kelapa, Kakao, Pala,
Cengkeh, Jambu Mete
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
1. Kebutuhan
2010 1,038,087 86.70 90,002,143 90,002.14 150,004 40,542 20,271
2011 1,063,117 86.53 91,987,899 91,987.90 153,313 41,436 20,718
2012 1,089,376 86.35 94,071,481 94,071.48 156,786 42,375 21,187
2013 1,116,284 86.18 96,202,256 96,202.26 160,337 43,334 21,667
2014 1,143,856 86.01 98,381,295 98,381.29 163,969 43,150 21,575
Kebutuhan
Luas
Panen (Ha)
Kebutuhan
Luas Lahan
Sawah (Ha)
Tahun
Pertumbuhan
Jumlah
Penduduk
Kebutuhan Pangan Utama (beras)
Konsumsi
Beras
Kg/Kapita/
Tahun
Kebutuhan
Konsumsi
Beras
Kg/Kapita/Tah
un
Kebutuhan
Konsumsi
Beras
Ton/Kapita/T
ahun
Kebutuhan
Produksi Padi
(GKG)
Ton/Tahun
Ket ; - 2010-2011 berdasarkan ATAP,
- 2012-2014 data estimasi Kebutuhan Beras
Keragaan Kebutuhan dan Ketersediaan Beras
Maluku Utara
1I. Ketersediaan
Ket ; - 2010 berdasarkan ATAP, 2011 angka sementara
- 2012-2014 data estimasi Kekurangan Beras
Dari data Tabel di atas menunjukan bahwa produksi beras di Maluku Utara
baru mencapai 36,857 Ton atau masih terpenuhi 40 % dari kebutuhan 90
Ton beras sehingga dibutuhkan impor sebesar 55 Ton beras, namun situasi
Ketahanan Pangan Maluku Utara masih Stabil, ini didukung oleh konsumsi
masyarakat terhadap Pangan Lokal seperti Sagu, Umbi-Umbian dan Pisang
Tahun
Devisit
Produksi Beras
(Ton)
Produksi Padi
(GKG) Ton
Luas Panen
(Ha)
Luas Lahan
(Ha)
2010 56,761.54 94,602.57 25,568 25,568
2011 55,183.35 91,972.24 24,857 24,857
2012 50,510.92 84,184.87 22,753 22,753
2013 52,193.52 86,989.21 23,511 23,511
2014 53,492.41 89,154.02 23,462 23,462
III. Kekurangan Beras (Ton)III. Kekurangan Beras (Ton)
No Komoditas
Ketersediaan Kebutuhan Kekurangan
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
1.
Produksi Daging
(Kg) 1,022,270 1,068,046 1,116,901 1,203,686 1,245,652 1,307,775 181,416 186,606 190,874
2.
Jumlah Pemotongan
(Ekor) 5,978 6,246 6,532 7,329 7,640 7,963 1,351 1,394 1,432
3. Populasi (Ekor) 66,595 70,019 72,984 65,962 71,515 77,537 2,028 4,270 7,444
Produksi Daging Sapi Potong (Kg)
No Produksi Ketersediaan Kebutuhan Kekurangan
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
1
Ayam
Pedaging
1,088,174 1,847,400 3,628,814 2,504,317 3,168,831 4,970,935 1,416,143 1,321,431 1,342,121
2 Telur Ayam 281,964 313,023 351,566 805,667 1,041,143 1,149,826 523,703 728,120 798,260
Produksi Ayam Pedaging dan Telur Ayam (Kg)
Ketersediaan, Kebutuhan dan Kekurangan Produksi Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
ANGKA KONSUMSI PANGAN
MALUKU UTARA
A. Angka Persentase Konsumsi Energi terhadap Angka Kecukupan
Gizi (AKG) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2011-
2013
*) Data Estimasi
KAB. HALMAHERA BARAT :
Perikanan Budidaya : 10.191,50 Ha
PerikananTangkap : 8.598,67 Ton
KOTA TERNATE :
Perikanan Budidaya : 1.017 Ha
Perikanan Tangkap : 24.311 Ton
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Perikanan Budidaya : 2.942,34 Ha
Perikanan Tangkap : 15.990 Ton
KAB. PULAU MOROTAI
Perikanan Budidaya : 7.332,00 Ha
Prikianan Tangkap : 2.007,76 Ton
KAB. HALMAHERA TIMUR
Perikanan Budidaya : 15.956,81 Ha
Perikanan Tangkap : 4.142,71 Ton
KAB. HALMAHERA
TENGAH
Perikanan Budidaya : 4.566,56 Ha
Perikanan Tangkap : 2.569,24 Ton
KAB. HALMAHERA SELATAN
Perikanan Budidaya : 20.734 Ha
Perikanan Tangkap : 55.524 Ton
KAB. KEPULAUAN SULA
Perikanan Budidaya : 7,710,00 Ha
Perikanan Tangkap : 8,963,71 Ton
KOMODITI UNGGULAN PERIKANAN
KABUPATEN/KOTA
KAB. HALMAHERA UTARA :
Perikanan Budidaya :10.864,8 Ha
Perikanan Tangkap : 23.372 Ton
Potensi Sumberdaya (Potensi Sumberdaya (Standing StockStanding Stock)) Perikanan TangkapPerikanan Tangkap == 1.035.2301.035.230 ton / tahunton / tahun
Potensi Luas Lahan Budidaya =Potensi Luas Lahan Budidaya = 881.315,01 Ha1.315,01 Ha (( 86 % atau 70.577,29 Ha belum termanfaatkan86 % atau 70.577,29 Ha belum termanfaatkan))
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
Potensi Sumber Daya Ikan :
1.035.230 Ton/Tahun
Jumlah Yg Bisa Ditangkap (JTB) : 414.092 Ton/Tahun
NO KELOMPOK SDI
JUMLAH POTENSI (Ton/Thn)
KAPASITAS MSY
1. Pelagis Besar 517,149.44 258,574.72
2. Pelagis Kecil 223,942.57 111,971.29
3. Demersal 124,579.77 62,289.89
4. Ikan Karang 87,793.86 43,896.93
5. Lobster 19,187.14 9,593.57
6. Cumi-Cumi 26,142.59 13,071.30
7. Udang Peneid 36,434.63 18,217.32
JUMLAH 1,035,230.00 517,615.00
s/d Thn 2012 Total
Tingkat
Pemanfataan SDI
Baru Mencapai
151.609,80 ton
atau 29,13 % dari
Potensi MSY
Potensi Lestari (MSY) : 517.000 Ton/Tahun
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
55
Kab. P. Morotai
9.585,7 Ton
Kab. Halut
14.662,9 Ton
Kab. Haltim
11.639,9 Ton
Kab. Halbar
12.576,3 Ton
Kota Ternate
19.234 Ton
Kota TIKEP
16.265,2 Ton
Kab. Halsel
45.487,7 Ton
Kab. K.Sula
10.265,4 Ton
Kab. Halteng
11.892,7 Ton
Sumber:
Data Sementara Statistik Perikanan Tangkap Thn 2012
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
PRODUKSIPRODUKSI SESUAI JENIS IKANSESUAI JENIS IKAN
JENIS IKAN VOLUME PRODUKSI LOKASI
TUNA, TONGKO,
CAKALANG
84.236 ton Halsel, Halut, Ternate,
Tidore, Halbar, Halteng,
Haltim, Sula, Morotai
KERAPU 1.405,1 ton Halsel, Halut, Ternate,
Tidore, Halbar, Halteng,
Haltim, Sula, Morotai
EKOR KUNING, LOL0SI,
SELAR
41.306 ton Halsel, Halut, Ternate,
Tidore, Halbar, Halteng,
Haltim, Sula, Morotai
IKAN EKONOMIS
LAINNYA
24.662,30 ton Halsel, Halut, Ternate,
Tidore,Halbar, Halteng,
Haltim, Sula, Morotai
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
PENGEMBANGAN KAWASAN DENGAN FOKUS KOMODITI :
PRIORITAS
PERTAMA
KAB. HALMAHERA
SELATAN
KAB. KEPULAUAN SULA
KAB. PULAU MOROTAI
PRIORITAS KEDUA KAB. HALMAHERA
TENGAH
KAB. HALMAHERA BARAT
KAB. HALMAHERA UTARA
PRIORITAS KETIGA KAB. HALMAHERA TIMUR
KOTA TIDORE KEPULAUAN
KOTA TERNATE
Potensi Luas Lahan dan ProduksiPotensi Luas Lahan dan Produksi Perikanan BudidayaPerikanan Budidaya
(Potensi Luas Lahan Budidaya =(Potensi Luas Lahan Budidaya = 881.315,01 Ha,1.315,01 Ha,
sekitarsekitar 86 %86 % atau 70.577,29 Ha belumatau 70.577,29 Ha belum
termanfaatkan)termanfaatkan)
No
Berdasarkan Ekosistem
Budidaya
Potensi Kesesuaian
Lahan (Ha)
Pemanfataan
Lahan 2012 ( Ha)
Prosentase
Pemanfaatan %
1. Ekosistem Air Laut 50.047,49 7,174.84 14.34
2. Ekosistem Air Tawar 18.741,00 3,232.29 17,25
3. Ekosistem Air Payau 12.528,50 1.586,68 12,66
JUMLAH 81.316,99 11.933,81 14,75
ProduksiProduksi Perikanan BudidayaPerikanan Budidaya
Pemanfaatan15 %
Belum
Dimanfaatkan
85 %
ProduksiProduksi Komoditi UnggulanKomoditi Unggulan
Rumput LautRumput Laut == 120.430,43 ton
KerapuKerapu == 943,30 ton
42.639 ton 67.309,61 ton 88.903,08 ton 122.738,17
ton
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
60
Kab. P. Morotai
Luas Areal B.= 202,53 Ha
R.Laut = 11.880 ton Kerapu = 25,67
ton
Kab. Halut
Luas Areal B= 151 Ha
Kerapu= 228 ton, R.Laut= 7.264 ton,
Kab. Haltim
Luas Areal B= 68,10 Ha
R. Laut=455 ton kerapu= 9,20 ton
Kab. Haltim
Luas Areal B= 68,10 Ha
R. Laut=455 ton kerapu= 9,20 ton
Kab. Halbar
Luas Areal B= 180,20 Ha
R.Laut = 6,270 ton Kerapu=6,32 ton
Kota Ternate
Luas Areal B=13 Ha
R.Laut =75 ton
Kota Ternate
Luas Areal B=13 Ha
R.Laut =75 ton
Kota TIKEP
Luas Areal B= 12,01 Ha
R. Laut 109 ton, Kerapu 0,25 ton
Kota TIKEP
Luas Areal B= 12,01 Ha
R. Laut 109 ton, Kerapu 0,25 ton
Kab. Halsel
Luas Areal B=406,04 Ha
R.Laut 11.750,50 ton kerapu
675,56 ton kakap 29,30 ton &
Kab. Halsel
Luas Areal B=406,04 Ha
R.Laut 11.750,50 ton kerapu
675,56 ton kakap 29,30 ton &
mutiara 2 Ton
Kab. K.Sula
Luas Areal B=996,78 Ha
R.Laut 81.976,78 ton
Kab. K.Sula
Luas Areal B=996,78 Ha
R.Laut 81.976,78 ton
Kab. Halteng
Luar Areal B= 76,03 Ha
R. Laut 650,15 ton, Lobster=0.30 ton
Kerapu= 2,50 ton
Kab. Halteng
Luar Areal B= 76,03 Ha
R. Laut 650,15 ton, Lobster=0.30 ton
Kerapu= 2,50 ton
NO PRODUKSI
PRODUKSI PER TAHUN (TON) KENAIKAN
2011 2012 2013 2014 (%)
1. PERIKANAN TANGKAP 149,350 151,140 152,950 154,790 1.20
2. PERIKANAN BUDIDAYA 82,661 153,198 203,995 255,077 47.84
NO KOMODITAS UNGGULAN
PRODUKSI PER TAHUN (TON) KENAIKAN
2011 2012 2013 2014 (%)
1 TUNA 10,090 10,210 10,330 10,450 1.18
2 RUMPUT LAUT 80,000 150,000 200,000 250,000 48.61
3 KERAPU 1,050 1,230 1,610 2,400 32.37
PROYEKSI PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN
PROYEKSI PRODUKSI PERIKANAN
63
Kab. P. Morotai
179 Unit
Kab. Halut
398 Unit
Kab. Haltim
212 Unit
Kab. Halbar
280 Unit
Kota Ternate
405 Unit
Kota TIKEP
395 Unit
Kab. Halsel
504 Unit
Kab. K.Sula
353 Unit
Kab. Halteng
205 Unit
Sumber:
Data Sementara Statistik Perikanan Tangkap Thn 2012
Jenis Armada
Jumlah Armada (unit)
Tahun
KET
2011 **2012
PTM 918 821 Menurun
MT 835 826 Menurun
KM < 30 GT 1.198 1.232 Meningkat
KM > 30 GT 38 52 Meningkat
JUMLAH 2.984 2.931
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
PELABUHAN PERIKANAN & FASILITAS PENDUKUNG
PP/PPI/PPN PP/PPI
PPN Ternate
(Bastiong) (L=10,6Ha) F=
Dermaga, ABF= 5 ton, pabrik
es 5 ton, coldstorage 20 ton
listrik 89,100 Va
PPP Bacan
(Panamboang) (L=2 Ha)
F= Dermaga, R.Sinpan Es
5 ton, Es Curah 2 ton, ABF
2 ton, Pabrik Es 10 ton,
Colstorage 15 ton, listri
150 Kva
PPP Tobelo (L=2 Ha) F=
Dermaga, R.Sinpan Es 5 ton,
Es Curah 2 ton, ABF 2 ton,
Pabrik Es 10 ton, Colstorage
10 ton, listri 6600 Kwh
PPI Goto Tidore (L.1 Ha)
F= Dermaga,, Pabrik Es 5
ton, Colstoage 5 ton,
listrik 7,900 watt
PPI Maba (L= 3 ha) F=
Dermaga, Pabrik Es 5 ton,
Colstorage 5 ton, listrik 100
kva,
PPI Weda (L. Ha) F=
Dermaga, Pabrik es 5 ton,
listrik 100Kva
PPI Sanana (L.3Ha) F=
Dermaga, Pabrik Es 5 ton
PPI Gebe (L 2,5Ha ) F=
Dermaga, Pabrik Es 5 ton
PPI Dufa-dufa
Ternate (L=1 Ha) F=
Dermaga, R.Simpan Es 3 ton,
ABF 6 ton, Pabrik es 10 ton,
coldtorage 150 ton, listrik
82,5 kva
PPI Kedi Jailolo (L= 3ha)
F= R.simpan Es 50 ton,
ABF 10 ton, Pabrik Es 10
ton, Colstorage 100 ton,
listrik 360.000 Kva
PPI Bacan (Sayoang) (L=
1,8Ha) F= Dermaga, Pabrik
es 5 ton, colstorage 5 ton
lsitrik 100 kva
PP Morotai (L=2 Ha) F=
Dermaga, Pabrik Es 10
Ton, ColdStorage 200 ton,
listrik 100 Kva
PPI Tuada Jailolo (L=1
Ha) fasilitas Dermaga, TPI,
Pabrik Es 5 ton,
Colstorage 5 ton, listrik
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
65
Kab. Halut
BBIP Gimilamo 3 Ha
Kab. Haltim
BBAT Subaim 3 Ha
Kab. Haltim
BBAT Subaim 3 Ha
Kab. Halbar
BBAT Goal 1 Unit Luas 2 Ha
BBAP Jailol 1 Unit Luas 2 Ha
Kota Ternate
BBAT Gambesi 2 Ha
Kota Ternate
BBAT Gambesi 2 Ha
Kab. Halsel
BBIP Panamboang 8 Ha
Kab. Halsel
BBIP Panamboang 8 Ha
KAB/
KOTA LOKASI CS/IS
MOROTAI PT. Prima Reva Indo CS : 5 Ton
HALUT PPP Tobelo CS : 10 Ton
IS : 10 Ton
HALBAR PPI Loloda CS : 100 Ton
IS : 10Ton
HALTIM PPI Manitinting IS : 5 Ton
HALTENG PPI Weda IS : 5 Ton
PPI Gebe IS : 5 Ton
TERNATE PPN Bastiong CS : 70 Ton
IS : 20T, 10 T
PPI Dufa-dufa CS : 10 Ton
IS : 10 Ton
TIDORE PPI Goto IS : 5 Ton
HALSEL PPP Bacan CS : 10T, 10T
IS : 5T, 5T
PPI Sayoang CS : 40T, 40T
IS : 5 Ton
PT. Bayatri CS : 60 Ton
IS : 20 Ton
PT. MU Fisheries CS : 100 Ton
Gafi,Saketa,Jktamo IS : 2 Ton
SULA PPI Wainin IS : 5 Ton
SEBARAN SARANA RANTAI DINGIN
: Ice Storage/Pabrik Es
: Coldstorage
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
Sebaran Jenis Produk PHPSebaran Jenis Produk PHP
Kota Ternate : 7 Produk PHP
Ikan Beku, Ikan Asap, Tuna Loin,
Ikan Pindang, Tepung Ikan, Kecap
Ikan, Abon Ikan
Kota Tikep : 4 Produk PHP
Ikan Asap, Ikan Pindang,
Kecap Ikan, Abon Ikan
Kab Halbar : 7 Produk PHP
Ikan Beku, Ikan Asap, Cumi
Kering, Teri Kering, Ubur-ubur,
Kecap Ikan, Terasi Ikan
Kab Halteng : 5 Produk PHP
Ikan Asap, Julung Asap, Teri
Kering, Abon Ikan, RL Kering
Kab Halsel : 12 Produk PHP
Ikan Beku, Ikan Asap, Julung Asap,
Ikan Asin, Teri Kering, Cumi Kering,
Tuna Loin, Ubur-ubur, Kamplang,
RL Kering, Abon Ikan, Abon Kerang
Kab Haltim : 7 Produk PHP
Ikan Asap, Julung Asap, Ikan
Asin, Teri Kering, Cumi
Kering, RL Kering, Abon Ikan
Kab Halut : 6 Produk PHP
Ikan Asap, Ikan Asin, Teri Kering,
Ebi, Terasi Udang, RL Kering
Kab P. Morotai : 8 Produk PHP
Ikan Beku, Ikan Asap, Julung Asap,
Ikan Asin, Teri Kering, RL Kering,
Abon Ikan, Kecap Ikan
Kab. Kep. Sula : 6 Produk PHP
Tuna Loin, Ikan Asap, Ikan Asin,
Julung Asap, Teri Kering, RL Kering
Data Produk Unggulan Pengolahan dan Pemasaran HasilData Produk Unggulan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan yang dikembangkan di Maluku UtaraPerikanan yang dikembangkan di Maluku Utara
No Jenis Komoditi Olahan Modern Olahan
Tradisional
Produksi
(Ton)
Lokasi
1. Tuna - Tuna Loin
- Ikan Beku
--- 8.533 Ternate, Halsel,
Sula, Morotai,
2. Cakalang - Ikan Beku - Abon Ikan
- Kecap Ikan
- Ikan Asap
- Kerupuk Ikan
43.871 Ternate, Halsel,
Sula, Morotai,
Tikep, Halut,
Halbar, Halteng
3. Pelagis Kecil/demersal - Ikan Beku - Ikan Asin
- Ikan Asap
95.356 Halsel, Morotai,
Sula, Halut,
Halbar, Halteng,
Tikep, Ternate
4. Rumput Laut --- - Bahan Baku
Kering
9.317 Sula, Halsel,
Morotai, Halut,
Halbar, Halteng,
Haltim,
5. Kerapu - Ikan Beku - Ikan Asin 198.86 Halsel, Morotai,
Ternate.
6. Mutiara - Bahan Baku 0.095 Halsel, Morotai
7. Teripang --- - Olahan Kering 0.25 Morotai, Halsel,
Halteng
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN
PARIWISATA
KAB. HALMAHERA
BARAT :
Wisata Alam , Sejarah & Budaya
KOTA TERNATE :
Wisata Bahari, Sejarah & Budaya
KOTA TIDORE
KEPULAUAN
Wisata Bahari, Sejarah & Budaya
KAB. PULAU
MOROTAI
Wisata Bahari, Sejarah & Budaya
KAB. HALMAHERA
TIMUR
Wisata Alam, Sejarah & Budaya
KAB. HALMAHERA TENGAH
Wisata Alam, Sejarah & Budaya
KAB. HALMAHERA
SELATAN Wisata Alam, Sejarah &
Budaya
KAB. KEPULAUAN SULA
Wisata Bahari, Sejarah & Budaya
KOMODITI UNGGULAN PARIWISATA
KABUPATEN/KOTAKAB. HALMAHERA
UTARA :
Wisata Alam , Sejarah & Budaya
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
C
A
B
KONSEP & RENCANA PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
71
No
Klaster
Pengembangan
Kawasan Pengembangan Sub Kawasan Pengembangan
A. KLASTER A
TERNATE –
TIDORE
“Pengembangan
Culture and
Urban Tourism”
Pulau Ternate
“Revitalisasi dan
Pengembangan Urban
Tourism Kawasan
Ternate”
a. Kws Swering
b. Kws Danau Tolire
c. Kws Benteng Tolukko
d. Kws Batu Angus
e. Kws Pantai Sulamadaha
f. Kws Kraton Ternate
g. Kws Danau Laguna
B. KLASTER B
MOROTAI -
TOBELO
”Pengembangan
Marine Heritage
Tourism”
Kepulauan Morotai
“Pengembangan Pulau
Morotai Dengan
Konsep Marine and
Heritage Discovery“
a. Kws Morotai
b. Kws Dodola
c. Kws Sumsum
C. KLASTER D
GURAICI
”Pengembangan
Marine Resort
Tourism”
Kepulauan Guraici
“Pengembangan
Kawasan Guraici
Sebagai Kawasan
Second Home Islands
Tourism – Marine
Village Resort Chain“
a. Kws Pulau Lelei
b. Kws Pulau Guraici
c. Kws Pulau Makian
d. Kws Bacan
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN
PERTAMBANGAN
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
KAB. HALMAHERA BARAT :
Kaolin : 5.100.000 M³, Panas
Bumi : 139 MW, dan Diatomit :
10 Ha,
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Panas Bumi : 15 MW, dan
Tembaga, Kaolin
KAB. PULAU MOROTAI
Emas, Pasir Besi, Batu
Gamping (indikasi),
KAB. HALMAHERA TIMUR
Nikel: 42.763.460 Ton, Minyak Bumi :
0.0430 Juta Barel, Gas Bumi : 0.0108
TSCF, Pasir Besi, Batu Bara,
KAB. HALMAHERA TENGAH
Nikel, Pasir Besi: 1.140,
Minyak Bumi, Kromit, Perlit
KAB. HALMAHERA SELATAN
Emas : 0,36-62 gr/ton, Nikel : 47.898 Ha,Tembaga : 6
juta host rock, Pasir Besi: 88 juta ton, Minyak Bumi :
0.1224 Juta Barel, Gas Bumi : 0.189 TSCF, Panas Bumi
: 185 MW, Batu Bara :
KAB. KEPULAUAN SULA
Emas (Cadangan 72 Juta Ton), Pasir
Kuarsa, Talk, Batu Bara, Minyak Bumi
KOMODITI UNGGULAN PERTAMBANGAN
KABUPATEN/KOTA
KAB. HALMAHERA UTARA :
Emas : 87.7 gr/ton, Mangan : 221.553 Ton, Pasir
Besi : 10 juta Ton, Panas Bumi : 30 MW, Minyak
Bumi : 0.0072 juta barel, Gas Bumi : 0.0018 TSCF
Potensi Emas : 1.050 Ton, Nikel : 4.610.322.800 Ton, Mangan : 374.047 Ton, Biji Besi : 72.979.066 Ton,
Pasir Besi : 477.139.898 Ton, Minyak Bumi: 0.1780 Juta Barel, Gas Bumi : 0.2016 TSCF
Potensi dan Produksi Sumberdaya MineralPotensi dan Produksi Sumberdaya Mineral
( Sumber : Kementerian ESDM )( Sumber : Kementerian ESDM )
Mineral Potensi
(ton)
Lokasi
Emas 1.050 Halmahera Utara dan Halmahera Barat
Nikel
3.610.332.800
Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Pulau
Obi
Pasir besi 479.083.898 Kep. Sula, Morotai, Halmahera Utara dan
Halmahera Barat
Mangan 347.974 Halmahera Utara
Posisi GeologiPosisi Geologi
dikepung oleh
Lempeng Tektonik Dunia dan
Lokal
bagian dari jalur The Pasicif Ring
of Fire (Cincin Api Pasifik), atau
jalur rangkaian gunung api aktif di
dunia dan disebut sebagai Sabuk
Gempa Pasifik.
ancaman bencana
(gempa & tsunami)
berkah
(kesuburan & potensi
“Locally Integrated, Globally Connected”
LOKASI KEGIATAN PRIORITAS MP3EI BESERTA KPI
KORIDOR EKONOMI PAPUA-KEP.MALUKU
KPI MERAUKE (MIFEE)
Rp. 57,68 T
Sektor Pertanian Pangan
Infrastruktur Rp. 35,55 T
Jenis
Infrastruktur
Bandara,
Pelabuhan, Jalan,
Energi, Lainnya
KPI AMBON
Rp. 2,20 T
Sektor Perikanan, Tembaga
Infrastruktu
r
Rp. 4,24 T
Jenis
Infrastruktu
r
Pelabuhan, Energi
KPI HALMAHERA
Rp. 125,46 T
Sektor Nikel, Emas
Infrastruktur Rp. 5,17 T
Jenis
nfrastruktur
Bandara,
Pelabuhan, Jalan,
Energi, Lainnya
KPI MOROTAI
Rp. 30,36 T
Sektor Perikanan
Infrastruktur Rp. 1 T
Jenis
Infrastruktur
Bandara,
Pelabuhan, Jalan,
Energi
KPI TELUK BINTUNI
Rp. 50 T
Sektor Migas
Infrastruktur Rp. 2,86 T
Jenis
Infrastruktur
Pelabuhan, Jalan
KPI MANOKWARI
Rp. 0,78 M
Sektor Peternakan
Infrastruktur Rp. 6,05 T
Jenis
Infrastruktur
Pelabuhan,
Jalan, Lainnya
KPI TIMIKA
Rp. 160,85 T
Sektor Migas
Infrastrukt
ur
Rp. 7,53 T
Jenis
Infrastrukt
ur
Pelabuhan, Jalan,
Energi
Rencana Umum Pengembangan
• Simpul Ekonomi Indonesia di Pacific Rim
• Pengembangan Kawasan MEGAMINAPOLITAN (MegaMinapolis)
• Bandara Internasional & Pelabuhan Ekspor – Impor
(mendukung Megaminapolitan)
• Pengembangan Kawasan Industri
• Pengembangan Kawasan Perdagangan
• Pengembangan Kawasan Pelayanan Jasa
KKAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAIAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI
POTENSI PENGEMBANGAN
•Perikanan terutama untuk ikan pelagis besar dan budidaya laut
•Wisata bahari dan Peninggalan perang dunia II
(pangkalan udara dengan 7 runway, persembunyian Nakamura dll)
•Docking/Shipping (Industri Maritim)  ribuan kapal di Samudera
Pasifik
TINDAK LANJUTTINDAK LANJUT KEK MKEK MOROTAIOROTAI
 PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2012 TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN MoU ON THE
MOROTAI DEVELOPMENT PROJECT ANTARA TAIWAN DAN INDONESIA (JABABEKA);
 PADA TANGGAL 44 DESEMEBER 2012 PERTEMUAN DI BANDUNG DENGAN AGENDA
ACARA FGD PEMBENTUKAN STEERING COMMITEE SEBAGAI TINDAK LANJUT DENGAN
PENANDATANGANAN MoU ON THE MOROTAI DEVELOPMENT PROJECT.
 PADA TRIWULAN IV TAHUN 2012 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KAJIAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT MOROTAI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS;
 PADA TRIWULAN IV TAHUN 2012 BALITBANGDA MELAKUKAN KAJIAN INDUSTRIALISASI
KOMODITAS UNGGULAN DI PROVINSI MALUKU UTARA DALAM RANGKA MENUNJANG
PENGEMBANGAN KEK PULAU MOROTAI.
 PADA TAHUN 2013 BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA BEKERJASAMA
DENGAN PUSAT STUDI ASIA PASIC (PSAP) UNIVERSITAS GADJAHMADA (UGM)
UNTUK PENYUSUNAN MASTERPLAN KEK MOROTAI;
 PADA TAHUN 2013 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
MEMBUAT PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN PULAU
MOROTAI (MENGHASILKAN ARAHAN PEMANFATAN PENGENDALIAN RUANG
KAWASAN STRATEGIS DAN EKONOMI KHUSUS).
RANCANGAN KAWASAN MEGAMINAPOLITAN
MOROTAI
1. MARINE & ENERGY INDUSTRY
INTEGRATED ZONE (1.802
HA )
2. BERE BERE FISHERIES
TECHNOPARK INDUSTRIES
(3.008 HA)
3. ECO TOURISM VILLAGE (631,5
HA)
4. ECO CITY (710,6 HA)
5. INSTALLATION MILITARY
ZONE (657,0 HA)
6. NAVY BASE ZONE (852,0 HA)
7. AIRFORCE ZONE (2.500 HA)
8. MARINE ECO TOURISM PARK
( 779,4 HA)
9. DARUBA GREEN
WATERFRONT CITY (275,6 HA)
10. BUSSINESS & INDUSTRIAL
INTEGRATED ZONE (3.638 HA)
11. MINAPOLITAN INTEGRATED
ZONE (2.471,3 HA)
12. WAYABULA MARINE
BIOTECHNOLOGY
PARK(1.792,0 HA)
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
IISU-ISUSU-ISU SSTRATEGIS : BASIS RPJMD PROVINSITRATEGIS : BASIS RPJMD PROVINSI
MALUKU UTARAMALUKU UTARA 2014-20182014-2018
N0. ISU STRATEGIS ANALISAS PERMASALAHAN DAERAH
1. Infrastruktur  Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antar kab/kota
meliputi infrastruktur jalan, jembatan, terminal dan
pelabuhan (darat, laut dan udara); KEK; MP3EI
 Infrastruktur pemerintahan;
 Infrastruktur dasar meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas
kesehatan (termasuk kesehatan lingkungan), fasilitas
ekonomi (pasar dan lembaga permodalan);
2. Sumber Daya Manusia  Pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan dan
kesehatan;
 Peningkatan SDM berkualitas
 Pengelolaan dan pemerataan Kesempatan bekerja,
berpendidikan dan berobat.
3. Penanggulangan Kemiskinan  Pengangguran terbuka dan kesempatan kerja;
 Pengendalian penduduk;
Membuka isolasi daerah terpencil;
Pemberdayaan Masyarakat.
4. Ketahanan Pangan  Penguatan sistem ketahanan pangan provinsi yang
meliputi aspek ketersediaan, akses dan konsumsi
pangan dan gizi
 Penguatan kelembagaan pangan
 Diversifikasi komoditas pangan
 Industri PHP
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
Lanjutan …Lanjutan …
N0. ISU STRATEGIS ANALISAS PERMASALAHAN DAERAH
5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan
 Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang
belum optimal
 Kualitas pengelolaan anggaran
 Belum sepenuhnya penerapan E-Procurement
 Minimnya penguasaan IT
6. Iklim Investasi dan Iklim Usaha  Belum baiknya infrastruktur pendukung investasi
termasuk kelembagaan perizinan
 Peningkatan investasi PMA dan PMDN
 Minimnya promosi potensi daerah
7. Sumberdaya Energi, Air dan Mineral,
Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana
 Rendahnya rasio elektrifikasi
Pengelolaan sumberdaya energi, air dan Mineral,
sanitasi
Pengelolaan kebencanaan daerah
8. Daerah perbatasan. Tertinggal, terluar dan
terpencil
 Masih ada daerah tertinggal;
 Pemberdayaan masyarakat perbatasan;
Infrastruktur dasar yang masih minim di daerah
perbatasan, terluar, terpencil dan tertinggal.
9. Pariwisata, Kebudayaan, Kreatifitas,
Inovasi dan Teknologi
 Pengelolaan pariwisata daerah
 Budaya sebagai sumber nilai dan berorientasi
ekonomi
 Sinergitas dan pengembangan penelitian
 Manajemen perpustakaan
PRIORITAS PROVINSI MALUKU UTARA DAN
PENTAHAPAN PELAKSANAAN TAHUNAN
RKPD 2014 RKP 2015
RKP 2016 RKP 2017 RKP 2018
RPJMD 2014-2018 (DRAF)
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran , Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
5
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Sumberdaya Energi, Air, Mineral , Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
Daerah Perbatasan, Tertinggal, Terluar & Terpencil
Pemantapan
pertumbuhan
ekonomi dan
kemandirian
lokal untuk
kesejahteraan
masyarakat
berkelanjutan
Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
9
Sasaran Pembangunan Ekonomi dalam
RPJMD 2014-2018 (draf)
No INDIKATOR DAERAH
a. Pertumbuhan ekonomi Rata-rata 6,7-8,0 % per tahun
Sebelum 2018 tumbuh >8,0 %
b. Inflasi Rata-rata 2-4 % per tahun
c. Tingkat Pengangguran 4-5 % pada akhir tahun 2018
d. Tingkat Kemiskinan 6-7 % pada akhir tahun 2018
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
SEKTORAL SPASIAL MANUSIA PEMBIAYAAN
PENDEKATAN
• Meningkatkan
sektor unggulan
daerah
• Meningkatkan
pelayanan sarana
dan prasarana daerah
• Mewujudkan
keamanan,
ketertiban, dan
perdamaian
•Meningkatkan
pemerataan
pembangunan
•Percepatan
pembangunan perdesaan
dan daerah tertinggal
•Meningkatkan
interkonektivitas antar
kota dan pusat ekonomi
daerah
•Memprioritaskan
kecamatan sebagai pusat
pertumbuhan
• Meningkatkan
keimanan, ketaqwaan,
dan kerukunan antar
umat beragama
• Meningkatkan kualitas
pendidikan, kesehatan,
dan etos kerja
• Meningkatkan
kapasitas kelembagaan
pemerintahan dan
profesionalitas
aparatur
•Mencari alternatif
sumber pembiayaan
daerah dengan:
pinjaman daerah,
obligasi daerah, dan
peningkatan PAD
•Menarik Investasi
dan Orang ke
daerah
Maluku Utara Bangkit 2025
Empat Pendekatan dalam MerumuskanEmpat Pendekatan dalam Merumuskan
Strategi Pembangunan MalutStrategi Pembangunan Malut
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
85

Contenu connexe

Tendances

Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Dadang Solihin
 
Strategi pengembangan dpp borobudur dieng dsktr
Strategi pengembangan dpp borobudur   dieng dsktrStrategi pengembangan dpp borobudur   dieng dsktr
Strategi pengembangan dpp borobudur dieng dsktrawan putih
 
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan NasionalPemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...Muh Saleh
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegaraTubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegaraLaras Kun Rahmanti Putri
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022BappedaLampungUtara
 
Tn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalanTn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalanHendro Widagdo
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanSOFI ANI
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Akademi Desa 4.0
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Obie Donk Ach
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPSEKP - UGM
 

Tendances (20)

Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 
Strategi pengembangan dpp borobudur dieng dsktr
Strategi pengembangan dpp borobudur   dieng dsktrStrategi pengembangan dpp borobudur   dieng dsktr
Strategi pengembangan dpp borobudur dieng dsktr
 
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan NasionalPemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegaraTubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
 
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
 
Tn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalanTn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalan
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahan
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 

En vedette

Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...Luziana Tanjung
 
Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku
Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi MalukuImplikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku
Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi MalukuCIFOR-ICRAF
 
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...Oswar Mungkasa
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019Asep Walandra
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
 
Profil Kabupaten Halmahera Timur
Profil Kabupaten Halmahera TimurProfil Kabupaten Halmahera Timur
Profil Kabupaten Halmahera Timursimredahaltim
 

En vedette (8)

Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...
 
Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku
Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi MalukuImplikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku
Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku
 
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
 
Profil Kabupaten Halmahera Timur
Profil Kabupaten Halmahera TimurProfil Kabupaten Halmahera Timur
Profil Kabupaten Halmahera Timur
 
Profil Ringkas Provinsi Maluku Utara
Profil Ringkas Provinsi Maluku UtaraProfil Ringkas Provinsi Maluku Utara
Profil Ringkas Provinsi Maluku Utara
 

Similaire à Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara

04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdftedy2629
 
130318 paparan dir kkdt@rakorpus kpdt
130318 paparan dir kkdt@rakorpus kpdt130318 paparan dir kkdt@rakorpus kpdt
130318 paparan dir kkdt@rakorpus kpdtKPDT
 
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiPaparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesililikwbs
 
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiPaparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiErwin Rinaldy
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung BappedaLampungUtara
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengahDinaSepti2
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021BappedaLampungUtara
 
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardiSebelas Maret University
 
Profil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota BatuProfil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota Batukomunikasiosp
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
 
RAPAT PENENTUAN TEMA RKPD 2019.pptx
RAPAT PENENTUAN TEMA RKPD 2019.pptxRAPAT PENENTUAN TEMA RKPD 2019.pptx
RAPAT PENENTUAN TEMA RKPD 2019.pptxbappedakmtrc
 
MPI KOTA BANJARBARU SEBAGAI IKP_Ringkas.pdf
MPI KOTA BANJARBARU  SEBAGAI IKP_Ringkas.pdfMPI KOTA BANJARBARU  SEBAGAI IKP_Ringkas.pdf
MPI KOTA BANJARBARU SEBAGAI IKP_Ringkas.pdfBaniNoorMuchamad2
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfandriusbappeda
 
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.pptPAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppthidayat129353
 
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...Dadang Solihin
 
01 laporan akhir kajian pelaksanaan spm kabupaten nagan raya a
01 laporan akhir kajian pelaksanaan spm kabupaten nagan raya a01 laporan akhir kajian pelaksanaan spm kabupaten nagan raya a
01 laporan akhir kajian pelaksanaan spm kabupaten nagan raya aGuruh Kartika Widjaja
 

Similaire à Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara (20)

04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
 
130318 paparan dir kkdt@rakorpus kpdt
130318 paparan dir kkdt@rakorpus kpdt130318 paparan dir kkdt@rakorpus kpdt
130318 paparan dir kkdt@rakorpus kpdt
 
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiPaparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
 
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiPaparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
 
Dampak implementasi perencanaan pembangunan daerah
Dampak implementasi perencanaan pembangunan daerahDampak implementasi perencanaan pembangunan daerah
Dampak implementasi perencanaan pembangunan daerah
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
 
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi
2015 april 5_lkpj_ata_2014 dan amj 2010 - 2015_surakarta_sumardi
 
Profil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota BatuProfil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota Batu
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
 
ExsumWPS20.pdf
ExsumWPS20.pdfExsumWPS20.pdf
ExsumWPS20.pdf
 
RAPAT PENENTUAN TEMA RKPD 2019.pptx
RAPAT PENENTUAN TEMA RKPD 2019.pptxRAPAT PENENTUAN TEMA RKPD 2019.pptx
RAPAT PENENTUAN TEMA RKPD 2019.pptx
 
MPI KOTA BANJARBARU SEBAGAI IKP_Ringkas.pdf
MPI KOTA BANJARBARU  SEBAGAI IKP_Ringkas.pdfMPI KOTA BANJARBARU  SEBAGAI IKP_Ringkas.pdf
MPI KOTA BANJARBARU SEBAGAI IKP_Ringkas.pdf
 
Bab iii
Bab iiiBab iii
Bab iii
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
 
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.pptPAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
 
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
BUKU II: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI...
 
Kuliah ke 8
Kuliah ke 8Kuliah ke 8
Kuliah ke 8
 
01 laporan akhir kajian pelaksanaan spm kabupaten nagan raya a
01 laporan akhir kajian pelaksanaan spm kabupaten nagan raya a01 laporan akhir kajian pelaksanaan spm kabupaten nagan raya a
01 laporan akhir kajian pelaksanaan spm kabupaten nagan raya a
 

Plus de Oswar Mungkasa

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingOswar Mungkasa
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Oswar Mungkasa
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganOswar Mungkasa
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Oswar Mungkasa
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranOswar Mungkasa
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Oswar Mungkasa
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Oswar Mungkasa
 

Plus de Oswar Mungkasa (20)

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
 

Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara

  • 1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI MALUKU UTARA PAPARAN ANALISA ISU-ISU STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) PROVINSI MALUKU UTARA 2014-2018 disampaikan pada : lokakarya penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019 Bali, 23 September 2013
  • 2. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS PENDAHULUAN  KONDISI UMUM GEOGRAFIS ANALISA ISU-ISU STRATEGIS : BASIS RPJMD PROVINSI MALUKU UTARA 2014 – 2018 VISI-MISI dan PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPD 2005-2025 ISU STRATEGIS DALAM RPJMD 2014-2018 MALUKU UTARA (draf) EMPAT PENDEKATAN DALAM MERUMUSKAN STRATEGI PEMBANGUNAN MALUT SINERGI PUSAT DAN DAERAH CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN  PDRB  PENGANGGURAN  JUMLAH DAN PRESENTASE PENDUDUK MISKIN  IPM  IPG
  • 4. Dasar Pembentukan Provinsi UU No. 46 th 1999 tgl 12 Oktober 1999 Ibukota Sofifi Jumlah Penduduk Tahun 2012 1.086,655 Luas Wilayah - Daratan - Lautan 145.801,10 Km2 45.069,66 100.731,44 Pembagian Wilayah 8 Kabupaten 2 Kota 112 Kecamatan 1.071 Desa/Kel Letak Wilayah 1240 - 1290 BT dan 30 LU - 30 LS Pulau 805 buah : (82 dihuni & 723 tidak dihuni Batas Wilayah U : Samudra Pasifik T : Laut Halmahera S : Laut Maluku B : Selat Seram KONDISI UMUM PROVINSI MALUKU UTARA 19 % 7 % 5 % 12 % 17 % 9 % 18 % 9 % 4 % % penduduk menurut Kab/Kota
  • 5. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Maluku Utara * Data masih diolah 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pertumb. PDRB Malut 4,7 5,1 5,5 6,0 6,0 6,1 8,0 6,4 6,7 * Data Sementara (masih diolah) Tumbuh & Berkemban g
  • 6. Perkembangan Tingkat Inflasi (%) Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 - 2012 *
  • 7. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS PERKEMBANGANPERKEMBANGAN KEMISKINANKEMISKINAN o Dalam kurun waktu 10 tahun (2002- 2012) jumlah penduduk miskin di Maluku Utara turun sebanyak 18,31 ribu orang yakni dari 110,10 ribu orang (2002) menjadi 91,79 ribu orang (2012). o Daerah perkotaan turun dari 34,80 ribu orang (2002) menjadi 7,56 ribu orang (Maret 2012). Sedangkan perdesaan, naik dari 75,30 ribu orang (2002) menjadi 84,23 ribu orang (Maret 2012) o Secara persentase jumlah penduduk miskin di daerah ini turun dari 14,03 persen (2002) menjadi 8,47 persen (Maret 2012). Di perkotaan, turun dari 13,17 persen (2002) menjadi 2,55 persen (Maret 2012), dan di perdesaan turun dari 14,25 persen (2002) menjadi 10,69 persen (Maret 2012) Jumlah (000) Persentase (%)
  • 8. KESENJANGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN ANTARWILAYAH Sumber: BPS – Susenas (Maret 2012) DKI Jakarta 3,69% Papua 31,11% 8
  • 9. KETIDAKMERATAAN SEBARAN PENDUDUK MISKIN ANTARWILAYAH Kep. Babel 71.360 Jiwa Jawa Timur 5.070.980 Jiwa Sumber: BPS (2012) 9
  • 11. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Maluku Utara, Tahun 2005 - 2011
  • 12. Sasaran Pembangunan Ekonomi dalam RPJMN 2010-2014 dan CAPAIAN PROVINSI 2012 No INDIKATOR NASIONAL DAERAH a. Pertumbuhan ekonomi Rata-rata 6,3-6,8 % per tahun 6,70 % Sebelum 2014 tumbuh 7 % b. Inflasi Rata-rata 4-6 % per tahun 3,29 % c. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014 5,55 % d. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014 8,06 %
  • 13. Pergerakan Linier IPM Provinsi Maluku Utara Tahun 2006 – 2011 IPM dan Komponen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Angka Harapan Hidup (thn) 64,80 65,10 65,40 65,70 66,01 66,31 Angka Melek Huruf (persen) 95,20 95,20 95,44 95,74 96,08 96,19 Rata-rata Lama Sekolah (thn) 8,60 8,60 8,60 8,61 8,63 8,66 Konsumsi rata2 /kapita (Rp.) 592.080 593.880 595.690 598.450 600.200 603.204 IPM 67,51 67,82 68,18 68,63 69,03 69,47 Perbandingan menurut Provinsi
  • 14. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (GDI) Provinsi Maluku Utara Tahun 2004 – 2011 • INPRES Nomor 9/2000 tentang PUG •Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 menempatkan gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan
  • 15. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS Daya SaingDaya Saing ProvinsiProvinsi Maluku UtaraMaluku Utara ddengan Nasional,engan Nasional, TahunTahun 20201010 dan 201dan 20122 Uraian Tahun 2010 2012 PROVINSI MALUKU UTARA   • Tingkat Pengangguran Terbuka (%)  6,03 5,50* • Inflasi (%) 5,32 3,29 • Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,96 6,70 • Tingkat Kemiskinan (%) 9,42 8,47* NASIONAL   • Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,14 6,14 • Inflasi 6,96 4,30 • Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,50 6,23 • Tingkat Kemiskinan (%)  13,33 11,66*) Angka Sementara Sumber: Kemenko Perekonomian (2013), BPS Provinsi Maluku Utara (2013) 15 Daya saing Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren positif.Jika dilihat dari rata-rata provinsi di Indonesia, kondisi Maluku Utara relatif lebih baik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2012 mencapai 5,50% lebih rendah dari TPT rata-rata nasional sebesar 6,14%. Begitu pula, untuk indikator lain seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, masing-masing relatif lebih tinggi dan/atau lebih rendah daripada rata-rata nasional.
  • 16. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS ANALISA ISU-ISU STRATEGIS : BASIS RPJMD PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 – 2018
  • 17. PRIORITAS NASIONAL DAN PENTAHAPAN PELAKSANAAN TAHUNAN RKP 2010 RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014 RPJMN 2010-2014 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca- konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 13 14 Ketahanan Pangan PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT “PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT “ “MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat
  • 18. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS VISI-MISI dan PENTAHAPAN PEMBANGUNANVISI-MISI dan PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPD 2005-2025DALAM RPJPD 2005-2025 Tahap Pertama (2005–2009) Tahap Penciptaan Iklim Yang Kondusif Tahap Kedua (2010-2014) Tahap Pemantapan Tahap Ketiga (2015-2019) Tahap Pengembangan Tahap Keempat (2020-2024) Penciptaan Daya Saing Yang Berkelanjutan 1.Pemantapan Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama antar daerah/negara; 2. Pemantapan Stabilitas Sosial, agama, Politik, hukum dan keamanan; 3.Pemantapan Berbagai Infrastruktur dan Sarana Prasarana; 4. Pemantapan Kerjasama Antar Daerah; 5. Pemantapan Sumberdaya manusia berbasis Iptek; 6. Pemanatapan Pemberdayaan Masyarakat, UMKM dan Koperasi; 7. Pemantapan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan “MEWUJUDKAN MASYARAKAT MALUKU UTARA YANG DAMAI, MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA YANG BERORIENTASI SUMBERDAYA LAUT DAN KEPULAUAN” PENTAHAPAN PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN
  • 19. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS KRITERIA ISU STRATEGISKRITERIA ISU STRATEGIS 19 DIUTAMAKAN SELESAI SELAMBATNYA 2014- 2018 DIUTAMAKAN SELESAI SELAMBATNYA 2014- 2018 KELUARAN QUICK WINSKELUARAN QUICK WINS BERDAMPAK SIGNIFIKAN PADA PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN BERDAMPAK SIGNIFIKAN PADA PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAPAT DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT DAPAT DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT ISU STRATEGISISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
  • 20. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS IISU-ISUSU-ISU SSTRATEGIS : BASIS RPJMD PROVINSITRATEGIS : BASIS RPJMD PROVINSI MALUKU UTARAMALUKU UTARA 2014-20182014-2018 ANALISAS PERMASALAHAN DAERAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
  • 21. Penanganan Jalan dan Jembatan diwilayah Provinsi Maluku Utara ditanganiPenanganan Jalan dan Jembatan diwilayah Provinsi Maluku Utara ditangani berdasarkan status yang telah diatur dengan Panjang Ruas Sbb:berdasarkan status yang telah diatur dengan Panjang Ruas Sbb: No STATUS PANJANG RUAS (Km) 1 Ruas Jalan Nasional 511,889 2 Ruas Jalan Strategis Nasional 486,805 3 Ruas Jalan Provinsi 1.382,23 4 Ruas Jalan Kabupaten/kota 4.823,82  Total 7.204,744
  • 22. KONDISI RUAS JALAN DAN TINGKAT PERKERASANKONDISI RUAS JALAN DAN TINGKAT PERKERASAN No STATUS Panjang Ruas Jenis Perkerasan Kondisi Aspal Sirtu Tanah Baik Sedang Rusak 1 Jalan Nasional 511,889 467 105,889 0,00 442 45 105,889 2 Jalan Strategis Nasional 486,805 248,505 192 39,145 201 47 231,145 3 Jalan Provinsi 1382,23 217,28 408 756.95 197 402 783,23 4 Jalan Kabupaten/ Kota 4823,82 822 1983,822 2018 621 891 3311,82 Total 7204,744 1754,785 2689,711 2814,095 1461 1385 4432.084
  • 23. Mengelompokkan sebagian Ruas-Ruas JalanMengelompokkan sebagian Ruas-Ruas Jalan dimaksud dalam Kelompok Jalan Ring Roaddimaksud dalam Kelompok Jalan Ring Road Halmahera dan Trans Maluku UtaraHalmahera dan Trans Maluku Utara berlokasi didaerah Strategis Pengembanganberlokasi didaerah Strategis Pengembangan Ekonomi seperti berikut ini :Ekonomi seperti berikut ini :
  • 24. RUAS JALAN STRATEGISRUAS JALAN STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI & KEBUTUHAN BIAYA :PENGEMBANGAN EKONOMI & KEBUTUHAN BIAYA : NO. RUAS PANJANG (KM) BAIK (KM) SEDANG/ RUSAK (KM) RUSAK BERAT/ JALAN TANAH (KM) 1 Ringroad Morotai 283,60 34,62 31,85 173,12 2 Ringroad Halmahera Bagian Utara 412,85 334,58 102,38 245,6 3 Ringroad Halmahera Bagian Tengah 558,79 390,95 197,46 246,75 4 Ringroad Halmahera Bagian Selatan 237 - - 237 5 Trans Bacan - Obi 349,654 40 100,76 36 6 Trans Sula 539,03 39,85 61,55 181,79 TOTAL 2380,924 840 494 1120,26 TOTAL PEMBIAYAAN 6.144 T
  • 25. AIR MINUM DAN SANITASI INDIKATOR Capaian di Tahun 2007 2009 2010 2011 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%) 43.57 43,75 59.15 46.18 Perkotaan 69.93 66,56 83.26 61.33 Perdesaan 34.92 34,16 49.85 40.80 Kabupaten / Kota Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak Perdesaan Perkotaan Perkotaan + Perdesaan 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Halmahera Barat 33.96 40.91 89.81 78.16 61.68 42.42 38.97 42.52 46.07 Halmahera Tengah 17.10 41.64 73.72 97.91 93.24 38.58 27.63 45.05 40.62 Kepulauan Sula 25.54 44.48 95.07 70.02 85.32 39.01 35.34 49.00 44.41 Halmahera Selatan 16.60 28.73 73.72 59.36 77.42 25.27 19.93 31.57 27.92 Halmahera Utara 27.52 47.46 84.89 33.32 48.45 43.49 28.14 47.69 52.83 Halmahera Timur 14.56 33.91 48.04 * 69.33 36.14 14.56 37.67 37.29 Pulau Morotai ** 23.89 56.23 ** 64.75 18.81 ** 28.90 22.82 Ternate 48.39 80.31 95.12 94.83 90.07 90.04 94.15 88.70 94.31 Tidore Kepulauan 55.28 75.29 86.99 96.44 90.65 65.01 74.55 81.12 73.24 Prov. Maluku Utara 25.39 42.19 89.47 85.50 81.98 39.42 43.18 53.26 52.53
  • 27.
  • 28.  Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di Provinsi Maluku Utara sekitar 55 DI dengan perincian: 1. Luas Daerah Irigasi Potensial 59.729 ha. 2. Luas Daerah Irigasi Fungsional 15.062 ha. KEBUTUHAN AGGARAN UNTUK MENCAPAI SISTEM IRIGASI YANG MANDIRI DAN MAMPU MENDORONG PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN DI PROVINSI MALUKU UTARA RP. 3.661.053.000.000
  • 29. Kondisi Transportasi Penyeberangan (ferry)Kondisi Transportasi Penyeberangan (ferry) (Total 8 pelabuhan penyeberangan yang sudah beroperasi(Total 8 pelabuhan penyeberangan yang sudah beroperasi Dan 8 pelabuhan penyeberangan masih tahap pembangunan)Dan 8 pelabuhan penyeberangan masih tahap pembangunan) NO PELABUHAN PENYEBERANGAN LOKASI KETERANGAN 1. Bastiong P. Ternate – - 2. Batang Dua P. Mayau – Pembangunan Tahap IV 3. Sidangoli P. Halmahera – Kab. Barat - 4. Rum P. Tidore – Tidore Kepulauan - 5. Goto P. Tidore – Tidore Kepulauan Pembangunan Tahap II 6. Sofifi P. Halmahera – Kota Tidore Kepulauan - 7. Tobelo P. Halmahera – Kab. Utara - 8. Daruba P. Morotai - Kab. Halmahera Utara - 9. Subaim P. Halmahera – Kab. Halmahera Timur - 10. Makian P. Makian – Kab. Halmahera Selatan Pembangunan Tahap I 11. Babang P. Bacan – Kab. Halmahera Selatan Pembangunan Tahap II 12. Saketa P. Halmahera – Kab. Halmahera Selatan Tahap SID 13. Leuwei P. Obi – Kab. Halmahera Selatan Pembangunan Tahap I 14. Sanana P. Sulabesi – Kab. Kepulauan Sula Pembangunan Tahap I 15. Desa Kramat P. Mangoli – Kab. Kepulauan Sula Pembangunan Tahap I 16. Bobong P. Taliabu – Kab. Kepulauan Sula Pembangunan Tahap II = lintasan eksisting = lintasan rencana Lintas Weda-Patani - Gebe Lintas Bacan - Obi Lintas Bacan - Saketa Lintas Obi-Sanana Lintas Sanana-Taliabu Lintas Sanana- Mangoli Lintas Ternate-Bacan Lintas Ternate-Makian Lintas Ternate-Batang Dua Lintas Tobelo-Subaim Lintas Tobelo-Morotai Lintas Ternate-Tidore Lintas Ternate-Sofifi Lintas Ternate-Sidangoli
  • 30. KAB. HALMAHERA UTARA 1.Dermaga Beton : 6 buah 2.Dermaga Kayu : 5 buah KAB. HALMAHERA BARAT 1.Dermaga Beton : 1 buah 2.Dermaga Kayu : 7 buah KOTA TERNATE 1.Dermaga Beton : 5 buah 2.Dermaga Kayu : 7 buah 3.Pantai : 1 buah KOTA TIDORE KEPULAUAN 1.Dermaga Beton : 6 buah 2.Dermaga Kayu : 1 buah KAB. PULAU MOROTAI 1.Dermaga Beton : 1 buah 2.Dermaga Kayu : 2 buah KAB. HALMAHERA TIMUR 1.Dermaga Beton : 2 buah 2.Dermaga Kayu : 4 buah KAB. HALMAHERA TENGAH 1.Dermaga Beton : 2 buah 2.Dermaga Kayu : 10 buah KAB. HALMAHERA SELATAN 1.Dermaga Beton : 10 buah 2.Semi Permanen : 5 buah 3.Dermaga Kayu : 17 buah KAB. KEPULAUAN SULA 1.Dermaga Beton : 7 buah 2.Semi Permanen : 10 buah Kondisi Transportasi LautKondisi Transportasi Laut (Total Dermaga Beton = 40 buah; Dermaga Semi Permanen = 15 buah;(Total Dermaga Beton = 40 buah; Dermaga Semi Permanen = 15 buah; Dermaga Kayu = 53 buah dan Pantai = 1 Buah)Dermaga Kayu = 53 buah dan Pantai = 1 Buah)
  • 31. S O F I F I (Ibukota Provinsi) 1.Pengembangan Pelabuhan Laut Nasional KAB. PULAU MOROTAI 1.Pengembangan Pelabuhan Laut untuk mendukung Konsep MEGAMINAPOLITAN sebagai KEK Morotai Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut InternasionalRencana Pengembangan Pelabuhan Laut Internasional ( Rencana 1 Pelabuhan Laut Nasional di Sofifi( Rencana 1 Pelabuhan Laut Nasional di Sofifi dan 1 Pelabuhan Laut Internasional di Morotai)dan 1 Pelabuhan Laut Internasional di Morotai)
  • 32. Kondisi Transportasi UdaraKondisi Transportasi Udara (Total 11 Bandara di 7 Kabupaten / Kota)(Total 11 Bandara di 7 Kabupaten / Kota) KAB. HALMAHERA UTARA 1.Bandara GAMALAMO di GALELA; Kelas Bandara : IV – Perintis Landasan : 750 x 23 m 2.Bandara KUABANG di KAO Kelas Bandara : IV – Perintis Landasan : 900 x 23 m KOTA TERNATE 1.Bandara Sultan Baabullah Kelas Bandara : II Landasan : 2100 x 30 m KAB. PULAU MOROTAI 1.Bandara PITU STREEP di Daruba Kelas Bandara : IV Landasan : 3000 x 40 m KAB. HALMAHERA TIMUR 1.Bandara Buli di Buli Kelas Bandara : Perintis Landasan : 900 x 23 m KAB. HALMAHERA TENGAH 1.Bandara GEBE di P. GEBE Kelas Bandara : Perintis Landasan : 900 x 23 m 2.Bandara Tambang Nikel di WEDAKAB. KEPULAUAN SULA 1.Bandara EMALAMO di SANANA; Kelas Bandara : IV – Perintis Landasan : 1.050 x 23 m 2.Bandara FALABISAHAYA Kelas Bandara : Perintis Landasan : 1.100 x 23 m 3.Bandara BOBONG di P. TALIABU Kelas Bandara : Perintis Landasan : 900 x 23 m KAB. HALMAHERA SELATAN 1.Bandara USMAN SADIK di LABUHA Kelas Bandara : IV Landasan : 825 x 23 m
  • 33. KAB. HALMAHERA SELATAN 1.Bandar Udara di PULAU OBI Rencana Pengembangan Bandar Udara BaruRencana Pengembangan Bandar Udara Baru ( Rencana( Rencana 33 Bandar Udara Baru diBandar Udara Baru di 33 Kabupaten)Kabupaten) KAB. PULAU MOROTAI 1.Pengembangan Bandar Udara Internasional PITU STREEP yang merupakan peninggalan Perang Dunia dengan 7 runway masing-masing sepanjang 3000 m di DARUBAKAB. HALMAHERA BARAT 1.Bandar Udara Domato - Sofifi KAB. HALMAHERA TENGAH 1.Bandar Udara Weda
  • 34. Sistem dan Kondisi Pengusahaan KelistrikanSistem dan Kondisi Pengusahaan Kelistrikan (Total 29 Sistem; Kapasitas Terpasang = 82,54 MW; Daya Mampu = 45,37 MW;(Total 29 Sistem; Kapasitas Terpasang = 82,54 MW; Daya Mampu = 45,37 MW; Beban Puncak 35,094 MW dan Jumlah Energi terjual 154,449 GWh)Beban Puncak 35,094 MW dan Jumlah Energi terjual 154,449 GWh) KAB. HALMAHERA UTARA (2 Sist.) •Kapasitas terpasang : 9,51 MW •Daya Mampu : 5,73 MW •Beban Puncak : 5,2 MW KAB. HALMAHERA BARAT (4 Sist.) •Kapasitas terpasang : 5,37 MW •Daya Mampu : 3,69 MW •Beban Puncak : 3 MW KOTA TERNATE (1 Sistem) •Kapasitas terpasang : 34,84 MW •Daya Mampu : 16,50 MW •Beban Puncak : 15,56 MW KOTA TIDORE KEPULAUAN (3 Sist.) •Kapasitas terpasang : 11,72 MW •Daya Mampu : 6,29 MW •Beban Puncak : 4,63 MW KAB. PULAU MOROTAI (2 Sistem) •Kapasitas terpasang : 2,36 MW •Daya Mampu : 1.53 MW •Beban Puncak : 1.05 MW KAB. HALMAHERA TIMUR (4 Sistem) •Kapasitas terpasang : 2,92 MW •Daya Mampu : 1,92 MW •Beban Puncak : 1,3 MW KAB. HALMAHERA TENGAH (2 Sistem) •Kapasitas terpasang : 1,53 MW •Daya Mampu : 1,28 MW •Beban Puncak : 0,64 MW KAB. HALMAHERA SELATAN (7 Sistem) •Kapasitas terpasang : 7,04 MW •Daya Mampu : 4,87 MW •Beban Puncak : 3,75 MW KAB. KEPULAUAN SULA (4 Sistem) •Kapasitas terpasang : 6,47 MW •Daya Mampu : 3,78 MW •Beban Puncak : 2,93 MW
  • 35. Kondisi Bangunan SD Tahun 2011Kondisi Bangunan SD Tahun 2011 Freq % Freq % Freq % 1 Kota Ternate 105 784 468 6,02 188 2,42 128 1,65 2 Tidore Kepulauan 98 735 325 4,18 235 3,02 175 2,25 3 Halmahera Barat 173 1.092 542 6,97 336 4,32 214 2,75 4 Halmahera Tengah 61 392 102 1,31 193 2,48 97 1,25 5 Kepulauan Sula 174 1.127 386 4,97 397 5,11 344 4,43 6 Halmahera Selatan 279 1.883 687 8,84 694 8,93 502 6,46 7 Halmahera Utara 197 1.215 762 9,80 684 8,80 444 5,71 8 Halmahera Timur 86 546 187 2,41 223 2,87 136 1,75 9 Pulau Morotai 73 461 201 2,59 172 2,21 88 1,13 1.246 7.774 3.660 44,49 3.122 37,95 2.128 26,24 Jumlah Ruangan Rusak Ringan Kondisi Ruangan Rusak BeratBaik Jumlah Kab/KotaNo Jumlah Sekolah
  • 36. Kondisi Bangunan SMPKondisi Bangunan SMP Freq % Freq % Freq % 1 Kota Ternate 29 319 210 5,78 62 1,71 47 1,29 2 Tidore Kepulauan 42 386 221 6,08 97 2,67 68 1,87 3 Halmahera Barat 61 549 362 9,96 101 2,78 86 2,37 4 Halmahera Tengah 26 390 211 5,81 99 2,72 80 2,20 5 Kepulauan Sula 68 612 423 11,64 105 2,89 84 2,31 6 Halmahera Selatan 87 696 402 11,06 182 5,01 112 3,08 7 Halmahera Utara 47 376 211 5,81 98 2,70 67 1,84 8 Halmahera Timur 34 306 197 5,42 72 1,98 37 1,02 9 Pulau Morotai 17 102 43 0,55 22 0,28 37 0,48 394 3.634 2.237 61,55 838 22,45 618 15,99 Kondisi Ruangan Baik Rusak Ringan Rusak BeratNo Kab/Kota Jumlah Sekolah Jumlah Ruangan Jumlah
  • 37. Kondisi Bangunan SMA/SMKKondisi Bangunan SMA/SMK Freq % Freq % Freq % 1 Kota Ternate 27 243 161 9,65 52 3,12 30 1,80 2 Tidore Kepulauan 22 198 92 5,52 67 4,02 39 2,34 3 Halmahera Barat 23 184 64 3,84 86 5,16 34 2,04 4 Halmahera Tengah 15 120 61 3,66 34 2,04 25 1,50 5 Kepulauan Sula 31 248 102 6,12 92 5,52 54 3,24 6 Halmahera Selatan 40 320 112 6,71 103 6,18 105 6,29 7 Halmahera Utara 30 210 91 5,46 74 4,44 45 2,70 8 Halmahera Timur 13 91 42 2,52 21 1,26 28 1,68 9 Pulau Morotai 9 54 25 1,50 11 0,66 18 1,08 210 1.668 750 44,96 540 32,37 378 22,66 Kondisi Ruangan Baik Rusak Ringan Rusak BeratNo Kab/Kota Jumlah Sekolah Jumlah Jumlah Ruangan
  • 38. Data Guru Yang Belum dan Sudah TerkualifikasiData Guru Yang Belum dan Sudah Terkualifikasi S1/D4 Perkabupaten/KotaS1/D4 Perkabupaten/Kota Tahun 2011Tahun 2011 No. Kab/Kota Guru Yang Belum Terkualifikasi Guru Yang Sudah Terkualifikasi Jumlah Guru 1 Halmahera Barat 1,818 678 2,496 2 Halmahera Tengah 832 270 1,102 3 Halmahera Utara 1,811 975 2,786 4 Halmahera Selatan 1,991 883 2,874 5 Kepulauan Sula 1,390 548 1,938 6 Halmahera Timur 722 315 1,037 7 Kota Ternate 2,111 2,072 4,183 8 Kota Tidore Kepulauan 1,589 1,280 2,869 9 Pulau Morotai 372 309 681 12,636 7,330 19,966Jumlah Guru
  • 39. JUMLAH GURU YANG SUDAJUMLAH GURU YANG SUDAHH DAN BELUMDAN BELUM TERSERTIFIKASITERSERTIFIKASI No. Kab/Kota Sudah Tersertifikasi Belum Tersertifikasi Jumlah 1 Halmahera Tengah 241 861 1.102 2 Halmahera Barat 692 1.804 2.496 3 Halmahera Utara 789 1.997 2.786 4 Halmahera Selatan 797 2.077 2.874 5 Halmahera Timur 261 776 1.037 6 Kepulauan Sula 418 1.520 1.938 7 Kota Ternate 1821 2.362 4.183 8 Kota Tidore Kepulauan 1160 1.709 2.869 9 Pulau Morotai 104 577 681 6.283 13.683 19.966Jumlah
  • 40. 1. Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar1. Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar Analisis Cross Section (Menurut Kab/Kota se- prov. Malut) No Kabupaten / Kota APM SD/MI 2009 2010 2011 1 Halmahera Barat 95,45 94,76 90,39 2 Halmahera Tengah 94,24 94,38 92,17 3 Kepulauan Sula 95,43 92,80 88,32 4 Halmahera Selatan 93,24 95,40 93,32 5 Halmahera Utara 95,88 93,80 89,06 6 Halmahera Timur 92,11 94,81 87,74 7 Pulau Morotai * 93,74 88,83 8 Ternate 89,68 91,15 87,23 9 Tidore Kepulauan 88,05 95,74 91,51 Provinsi Maluku Utara 93,39 93,97 89,95
  • 41. Indikator Acuan Dasar Maluku Utara Saat Ini Maluku Utara (2011) Target MDG 2015 Status 1. Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi 22,8% (2007) 23,6% (2010) 23,6% (2010) 15,50% 1.a Prevalensi balita gizi buruk 6,7% (2007) 5,7 % (2010) 5,7 % (2010) 3,60% 1.b Prevalensi balita gizi kurang 16,1% (2007) 17,9 % (2010) 17,9 % (2010) 11,90% 2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah angka konsumsi minimum: - 1400 Kkal/kapita/hari 14,93% (2008) 28,16% (2010) 35,74% 8,50%   - 2000 Kkal/kapita/hari 58,94% (2008) 66,39% (2010) 70,48% 35,32%  
  • 42. 1-2-3. Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal per 1000 kelahiran hidup1-2-3. Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal per 1000 kelahiran hidup NO KABUPATEN/KOTA Angka Kematian bayi balita Neonatal 2009 2011 2009 2011 2009 2011 1 Halmahera Barat 4 6 0 8 25 34 2 Halmahera Utara 6 50 30 79 46 79 3 Halmahera Selatan 0 55 0 55 74 86 4 Halmahera Timur 0 15 0 21 1 27 5 Halmahera Tengah 4 18 10 24 15 23 6 Ternate 0 12 0 12 18 13 7 Tidore Kepulauan 1 37 0 45 5 37 8 Kepulauan Sula 8 8 9 9 6 32 9 Pulau Morotai * 19 * 26 * 15 JUMLAH 23 220 49 279 190 346 angka kematian (dilaporkan) 1,08 11,5 2,31 14,6 8,9 17,8
  • 43. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campakPersentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak No Kabupaten / Kota Persentase Anak Usia 1 tahun yang diimunisasi campak 2009 2010 2011 1 Halmahera Barat 76,71 88,29 94,17 2 Halmahera Tengah 90,47 89,76 96,68 3 Kepulauan Sula 53,30 85,24 61,05 4 Halmahera Selatan 58,94 82,19 90,48 5 Halmahera Utara 74,62 85,38 88,94 6 Halmahera Timur 85,78 90,34 90,90 7 Pulau Morotai * 82,97 82,24 8 Ternate 92,18 96,87 92,14 9 Tidore Kepulauan 89,39 100,00 95,19 Provinsi Maluku Utara 73,09 88,77 86,76
  • 44. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran HidupAngka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup No KABUPATEN/KOTA jumlah lahir hidup KEMATIAN IBU kematian ibu hamil kematian ibu bersalin kematian ibu nifas JUMLAH 1 Halmahera Barat 2.225 0 9 0 9 2 Halmahera Utara 2.881 2 8 0 10 3 Halmahera Selatan 3.650 0 0 0 29 4 Halmahera Timur 1.287 0 0 0 18 5 Halmahera Tengah 907 0 3 1 4 6 Ternate 3.856 1 4 0 5 7 Tidore Kepulauan 1.777 7 0 0 7 8 Kepulauan Sula 1.370 0 1 1 2 9 Pulau Morotai 1.193 0 2 0 2 JUMLAH 19.146 10 27 2 86 ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN) 449,2
  • 45. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatihProporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih No Kabupaten / Kota Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan 2009 2010 2011 1 Halmahera Barat 43,25 52,21 52,10 2 Halmahera Tengah 29,69 33,74 50,41 3 Kepulauan Sula 33,33 28,58 18,10 4 Halmahera Selatan 34,51 35,05 35,77 5 Halmahera Utara 37,89 62,67 43,04 6 Halmahera Timur 40,81 67,40 63,83 7 Pulau Morotai * 19,22 29,95 8 Ternate 91,59 84,93 93,89 9 Tidore Kepulauan 63,67 64,08 54,30 Provinsi Maluku Utara 47,21 52,61 50,37
  • 46. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, semua cara dan cara modern Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, semua cara dan cara modern No Kabupaten / Kota Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49, semua cara Angka pemakaian kontrasepsi/CPR pada perempuan menikah 15-49, cara moderen 2009 2010 2011 2009 2010 2011 1 Halmahera Barat 55,82 63,49 60,69 55,16 63,23 60,26 2 Halmahera Tengah 35,68 39,58 36,64 34,67 38,75 36,28 3 Kepulauan Sula 35,42 43,50 33,84 29,50 38,48 31,77 4 Halmahera Selatan 41,60 47,24 46,86 41,37 47,24 46,86 5 Halmahera Utara 48,81 55,68 55,51 48,32 55,40 55,32 6 Halmahera Timur 52,13 63,86 57,57 52,13 62,01 57,57 7 Pulau Morotai * 45,66 41,63 * 45,05 41,63 8 Ternate 49,39 47,96 56,89 48,37 46,59 54,91 9 Tidore Kepulauan 39,80 37,21 38,15 39,48 36,29 38,15 Provinsi Maluku Utara 45,43 49,98 49,00 44,19 48,80 48,30
  • 47. Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) Profil Kesehatan, 2012. Dinkes Prov. Malut Menurut SDKI 2007, cakupan antenatal care (K1) Maluku Utara Tahun 2007 sebesar 88%, yang berarti menurun jika mengacu dengan capaian tahun 2010 seperti dilaporkan oleh Riskesdas 2010 yang hanya sebesar 81%. Sedangkan Cakupan antenatal care (K4) Maluku Utara Tahun 2007 menurut SDKI 2007 sebesar 80%, yang juga mengalami penurunan hingga berada pada kisaran angka sebesar 32,60% pada tahun 2010 jika berdasarkan pada Riskesdas 2010./AID Menurut SDKI 2007, cakupan antenatal care (K1) Maluku Utara Tahun 2007 sebesar 88%, yang berarti menurun jika mengacu dengan capaian tahun 2010 seperti dilaporkan oleh Riskesdas 2010 yang hanya sebesar 81%. Sedangkan Cakupan antenatal care (K4) Maluku Utara Tahun 2007 menurut SDKI 2007 sebesar 80%, yang juga mengalami penurunan hingga berada pada kisaran angka sebesar 32,60% pada tahun 2010 jika berdasarkan pada Riskesdas 2010./AID NO KABUPATEN/KOTA IBU HAMIL JUMLAH K1 % K4 % 1 Halmahera Barat 2.739 2.482 90,6 2.249 82,1 2 Halmahera Utara 3.867 3.683 95,2 3.244 83,9 3 Halmahera Selatan 4.753 4.172 87,8 3.729 78,5 4 Halmahera Timur 1.864 1.554 83,4 1.198 64,3 5 Halmahera Tengah 1.044 1.002 96,0 865 82,9 6 Kota Ternate 4.496 4.501 100,1 4.215 93,8 7 Kota Tidore Kepulauan 2.429 2.318 95,4 1.962 80,8 8 Kepulauan Sula 3.219 2.618 81,3 1.844 57,3 9 Pulau Morotai 1.393 1.113 79,9 822 59,0 JUMLAH 25.804 23.443 90,9 20.128 78,0
  • 48. Peta Klaster Komoditi PertanianPeta Klaster Komoditi Pertanian (terdapat 4 klaster komoditi unggulan)(terdapat 4 klaster komoditi unggulan) Klaster HALMAHERA Komoditi Unggulan : •Kakao, Kelapa, Pala, Cengkeh, Padi, Jagung, Kedele, Kc.Tanah, Umbi-umbian dan Pisang Klaster PULAU MOROTAI Komoditi Unggulan : Kelapa, Pala, Cengkeh, Kakao, Padi dan Jagung Klaster BACAN Komoditi Unggulan : •Kakao, Kelapa, Pala, Cengkeh,Padi, Jagung, Kedele, Kacang Tanah, Umbi- umbian Klaster Kep.SULA Komoditi Unggulan : •Kelapa, Kakao, Pala, Cengkeh, Jambu Mete
  • 49. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS 1. Kebutuhan 2010 1,038,087 86.70 90,002,143 90,002.14 150,004 40,542 20,271 2011 1,063,117 86.53 91,987,899 91,987.90 153,313 41,436 20,718 2012 1,089,376 86.35 94,071,481 94,071.48 156,786 42,375 21,187 2013 1,116,284 86.18 96,202,256 96,202.26 160,337 43,334 21,667 2014 1,143,856 86.01 98,381,295 98,381.29 163,969 43,150 21,575 Kebutuhan Luas Panen (Ha) Kebutuhan Luas Lahan Sawah (Ha) Tahun Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kebutuhan Pangan Utama (beras) Konsumsi Beras Kg/Kapita/ Tahun Kebutuhan Konsumsi Beras Kg/Kapita/Tah un Kebutuhan Konsumsi Beras Ton/Kapita/T ahun Kebutuhan Produksi Padi (GKG) Ton/Tahun Ket ; - 2010-2011 berdasarkan ATAP, - 2012-2014 data estimasi Kebutuhan Beras Keragaan Kebutuhan dan Ketersediaan Beras Maluku Utara 1I. Ketersediaan
  • 50. Ket ; - 2010 berdasarkan ATAP, 2011 angka sementara - 2012-2014 data estimasi Kekurangan Beras Dari data Tabel di atas menunjukan bahwa produksi beras di Maluku Utara baru mencapai 36,857 Ton atau masih terpenuhi 40 % dari kebutuhan 90 Ton beras sehingga dibutuhkan impor sebesar 55 Ton beras, namun situasi Ketahanan Pangan Maluku Utara masih Stabil, ini didukung oleh konsumsi masyarakat terhadap Pangan Lokal seperti Sagu, Umbi-Umbian dan Pisang Tahun Devisit Produksi Beras (Ton) Produksi Padi (GKG) Ton Luas Panen (Ha) Luas Lahan (Ha) 2010 56,761.54 94,602.57 25,568 25,568 2011 55,183.35 91,972.24 24,857 24,857 2012 50,510.92 84,184.87 22,753 22,753 2013 52,193.52 86,989.21 23,511 23,511 2014 53,492.41 89,154.02 23,462 23,462 III. Kekurangan Beras (Ton)III. Kekurangan Beras (Ton)
  • 51. No Komoditas Ketersediaan Kebutuhan Kekurangan 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 1. Produksi Daging (Kg) 1,022,270 1,068,046 1,116,901 1,203,686 1,245,652 1,307,775 181,416 186,606 190,874 2. Jumlah Pemotongan (Ekor) 5,978 6,246 6,532 7,329 7,640 7,963 1,351 1,394 1,432 3. Populasi (Ekor) 66,595 70,019 72,984 65,962 71,515 77,537 2,028 4,270 7,444 Produksi Daging Sapi Potong (Kg) No Produksi Ketersediaan Kebutuhan Kekurangan 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 1 Ayam Pedaging 1,088,174 1,847,400 3,628,814 2,504,317 3,168,831 4,970,935 1,416,143 1,321,431 1,342,121 2 Telur Ayam 281,964 313,023 351,566 805,667 1,041,143 1,149,826 523,703 728,120 798,260 Produksi Ayam Pedaging dan Telur Ayam (Kg) Ketersediaan, Kebutuhan dan Kekurangan Produksi Pangan Hewani (Daging dan Telur)
  • 52. ANGKA KONSUMSI PANGAN MALUKU UTARA A. Angka Persentase Konsumsi Energi terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2011- 2013 *) Data Estimasi
  • 53. KAB. HALMAHERA BARAT : Perikanan Budidaya : 10.191,50 Ha PerikananTangkap : 8.598,67 Ton KOTA TERNATE : Perikanan Budidaya : 1.017 Ha Perikanan Tangkap : 24.311 Ton KOTA TIDORE KEPULAUAN Perikanan Budidaya : 2.942,34 Ha Perikanan Tangkap : 15.990 Ton KAB. PULAU MOROTAI Perikanan Budidaya : 7.332,00 Ha Prikianan Tangkap : 2.007,76 Ton KAB. HALMAHERA TIMUR Perikanan Budidaya : 15.956,81 Ha Perikanan Tangkap : 4.142,71 Ton KAB. HALMAHERA TENGAH Perikanan Budidaya : 4.566,56 Ha Perikanan Tangkap : 2.569,24 Ton KAB. HALMAHERA SELATAN Perikanan Budidaya : 20.734 Ha Perikanan Tangkap : 55.524 Ton KAB. KEPULAUAN SULA Perikanan Budidaya : 7,710,00 Ha Perikanan Tangkap : 8,963,71 Ton KOMODITI UNGGULAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA KAB. HALMAHERA UTARA : Perikanan Budidaya :10.864,8 Ha Perikanan Tangkap : 23.372 Ton Potensi Sumberdaya (Potensi Sumberdaya (Standing StockStanding Stock)) Perikanan TangkapPerikanan Tangkap == 1.035.2301.035.230 ton / tahunton / tahun Potensi Luas Lahan Budidaya =Potensi Luas Lahan Budidaya = 881.315,01 Ha1.315,01 Ha (( 86 % atau 70.577,29 Ha belum termanfaatkan86 % atau 70.577,29 Ha belum termanfaatkan))
  • 54. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS Potensi Sumber Daya Ikan : 1.035.230 Ton/Tahun Jumlah Yg Bisa Ditangkap (JTB) : 414.092 Ton/Tahun NO KELOMPOK SDI JUMLAH POTENSI (Ton/Thn) KAPASITAS MSY 1. Pelagis Besar 517,149.44 258,574.72 2. Pelagis Kecil 223,942.57 111,971.29 3. Demersal 124,579.77 62,289.89 4. Ikan Karang 87,793.86 43,896.93 5. Lobster 19,187.14 9,593.57 6. Cumi-Cumi 26,142.59 13,071.30 7. Udang Peneid 36,434.63 18,217.32 JUMLAH 1,035,230.00 517,615.00 s/d Thn 2012 Total Tingkat Pemanfataan SDI Baru Mencapai 151.609,80 ton atau 29,13 % dari Potensi MSY Potensi Lestari (MSY) : 517.000 Ton/Tahun
  • 55. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS 55 Kab. P. Morotai 9.585,7 Ton Kab. Halut 14.662,9 Ton Kab. Haltim 11.639,9 Ton Kab. Halbar 12.576,3 Ton Kota Ternate 19.234 Ton Kota TIKEP 16.265,2 Ton Kab. Halsel 45.487,7 Ton Kab. K.Sula 10.265,4 Ton Kab. Halteng 11.892,7 Ton Sumber: Data Sementara Statistik Perikanan Tangkap Thn 2012
  • 56. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS PRODUKSIPRODUKSI SESUAI JENIS IKANSESUAI JENIS IKAN JENIS IKAN VOLUME PRODUKSI LOKASI TUNA, TONGKO, CAKALANG 84.236 ton Halsel, Halut, Ternate, Tidore, Halbar, Halteng, Haltim, Sula, Morotai KERAPU 1.405,1 ton Halsel, Halut, Ternate, Tidore, Halbar, Halteng, Haltim, Sula, Morotai EKOR KUNING, LOL0SI, SELAR 41.306 ton Halsel, Halut, Ternate, Tidore, Halbar, Halteng, Haltim, Sula, Morotai IKAN EKONOMIS LAINNYA 24.662,30 ton Halsel, Halut, Ternate, Tidore,Halbar, Halteng, Haltim, Sula, Morotai
  • 58. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS PENGEMBANGAN KAWASAN DENGAN FOKUS KOMODITI : PRIORITAS PERTAMA KAB. HALMAHERA SELATAN KAB. KEPULAUAN SULA KAB. PULAU MOROTAI PRIORITAS KEDUA KAB. HALMAHERA TENGAH KAB. HALMAHERA BARAT KAB. HALMAHERA UTARA PRIORITAS KETIGA KAB. HALMAHERA TIMUR KOTA TIDORE KEPULAUAN KOTA TERNATE
  • 59. Potensi Luas Lahan dan ProduksiPotensi Luas Lahan dan Produksi Perikanan BudidayaPerikanan Budidaya (Potensi Luas Lahan Budidaya =(Potensi Luas Lahan Budidaya = 881.315,01 Ha,1.315,01 Ha, sekitarsekitar 86 %86 % atau 70.577,29 Ha belumatau 70.577,29 Ha belum termanfaatkan)termanfaatkan) No Berdasarkan Ekosistem Budidaya Potensi Kesesuaian Lahan (Ha) Pemanfataan Lahan 2012 ( Ha) Prosentase Pemanfaatan % 1. Ekosistem Air Laut 50.047,49 7,174.84 14.34 2. Ekosistem Air Tawar 18.741,00 3,232.29 17,25 3. Ekosistem Air Payau 12.528,50 1.586,68 12,66 JUMLAH 81.316,99 11.933,81 14,75 ProduksiProduksi Perikanan BudidayaPerikanan Budidaya Pemanfaatan15 % Belum Dimanfaatkan 85 % ProduksiProduksi Komoditi UnggulanKomoditi Unggulan Rumput LautRumput Laut == 120.430,43 ton KerapuKerapu == 943,30 ton 42.639 ton 67.309,61 ton 88.903,08 ton 122.738,17 ton
  • 60. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS 60 Kab. P. Morotai Luas Areal B.= 202,53 Ha R.Laut = 11.880 ton Kerapu = 25,67 ton Kab. Halut Luas Areal B= 151 Ha Kerapu= 228 ton, R.Laut= 7.264 ton, Kab. Haltim Luas Areal B= 68,10 Ha R. Laut=455 ton kerapu= 9,20 ton Kab. Haltim Luas Areal B= 68,10 Ha R. Laut=455 ton kerapu= 9,20 ton Kab. Halbar Luas Areal B= 180,20 Ha R.Laut = 6,270 ton Kerapu=6,32 ton Kota Ternate Luas Areal B=13 Ha R.Laut =75 ton Kota Ternate Luas Areal B=13 Ha R.Laut =75 ton Kota TIKEP Luas Areal B= 12,01 Ha R. Laut 109 ton, Kerapu 0,25 ton Kota TIKEP Luas Areal B= 12,01 Ha R. Laut 109 ton, Kerapu 0,25 ton Kab. Halsel Luas Areal B=406,04 Ha R.Laut 11.750,50 ton kerapu 675,56 ton kakap 29,30 ton & Kab. Halsel Luas Areal B=406,04 Ha R.Laut 11.750,50 ton kerapu 675,56 ton kakap 29,30 ton & mutiara 2 Ton Kab. K.Sula Luas Areal B=996,78 Ha R.Laut 81.976,78 ton Kab. K.Sula Luas Areal B=996,78 Ha R.Laut 81.976,78 ton Kab. Halteng Luar Areal B= 76,03 Ha R. Laut 650,15 ton, Lobster=0.30 ton Kerapu= 2,50 ton Kab. Halteng Luar Areal B= 76,03 Ha R. Laut 650,15 ton, Lobster=0.30 ton Kerapu= 2,50 ton
  • 61. NO PRODUKSI PRODUKSI PER TAHUN (TON) KENAIKAN 2011 2012 2013 2014 (%) 1. PERIKANAN TANGKAP 149,350 151,140 152,950 154,790 1.20 2. PERIKANAN BUDIDAYA 82,661 153,198 203,995 255,077 47.84 NO KOMODITAS UNGGULAN PRODUKSI PER TAHUN (TON) KENAIKAN 2011 2012 2013 2014 (%) 1 TUNA 10,090 10,210 10,330 10,450 1.18 2 RUMPUT LAUT 80,000 150,000 200,000 250,000 48.61 3 KERAPU 1,050 1,230 1,610 2,400 32.37 PROYEKSI PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN PROYEKSI PRODUKSI PERIKANAN
  • 62.
  • 63. 63 Kab. P. Morotai 179 Unit Kab. Halut 398 Unit Kab. Haltim 212 Unit Kab. Halbar 280 Unit Kota Ternate 405 Unit Kota TIKEP 395 Unit Kab. Halsel 504 Unit Kab. K.Sula 353 Unit Kab. Halteng 205 Unit Sumber: Data Sementara Statistik Perikanan Tangkap Thn 2012 Jenis Armada Jumlah Armada (unit) Tahun KET 2011 **2012 PTM 918 821 Menurun MT 835 826 Menurun KM < 30 GT 1.198 1.232 Meningkat KM > 30 GT 38 52 Meningkat JUMLAH 2.984 2.931
  • 64. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS PELABUHAN PERIKANAN & FASILITAS PENDUKUNG PP/PPI/PPN PP/PPI PPN Ternate (Bastiong) (L=10,6Ha) F= Dermaga, ABF= 5 ton, pabrik es 5 ton, coldstorage 20 ton listrik 89,100 Va PPP Bacan (Panamboang) (L=2 Ha) F= Dermaga, R.Sinpan Es 5 ton, Es Curah 2 ton, ABF 2 ton, Pabrik Es 10 ton, Colstorage 15 ton, listri 150 Kva PPP Tobelo (L=2 Ha) F= Dermaga, R.Sinpan Es 5 ton, Es Curah 2 ton, ABF 2 ton, Pabrik Es 10 ton, Colstorage 10 ton, listri 6600 Kwh PPI Goto Tidore (L.1 Ha) F= Dermaga,, Pabrik Es 5 ton, Colstoage 5 ton, listrik 7,900 watt PPI Maba (L= 3 ha) F= Dermaga, Pabrik Es 5 ton, Colstorage 5 ton, listrik 100 kva, PPI Weda (L. Ha) F= Dermaga, Pabrik es 5 ton, listrik 100Kva PPI Sanana (L.3Ha) F= Dermaga, Pabrik Es 5 ton PPI Gebe (L 2,5Ha ) F= Dermaga, Pabrik Es 5 ton PPI Dufa-dufa Ternate (L=1 Ha) F= Dermaga, R.Simpan Es 3 ton, ABF 6 ton, Pabrik es 10 ton, coldtorage 150 ton, listrik 82,5 kva PPI Kedi Jailolo (L= 3ha) F= R.simpan Es 50 ton, ABF 10 ton, Pabrik Es 10 ton, Colstorage 100 ton, listrik 360.000 Kva PPI Bacan (Sayoang) (L= 1,8Ha) F= Dermaga, Pabrik es 5 ton, colstorage 5 ton lsitrik 100 kva PP Morotai (L=2 Ha) F= Dermaga, Pabrik Es 10 Ton, ColdStorage 200 ton, listrik 100 Kva PPI Tuada Jailolo (L=1 Ha) fasilitas Dermaga, TPI, Pabrik Es 5 ton, Colstorage 5 ton, listrik
  • 65. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS 65 Kab. Halut BBIP Gimilamo 3 Ha Kab. Haltim BBAT Subaim 3 Ha Kab. Haltim BBAT Subaim 3 Ha Kab. Halbar BBAT Goal 1 Unit Luas 2 Ha BBAP Jailol 1 Unit Luas 2 Ha Kota Ternate BBAT Gambesi 2 Ha Kota Ternate BBAT Gambesi 2 Ha Kab. Halsel BBIP Panamboang 8 Ha Kab. Halsel BBIP Panamboang 8 Ha
  • 66. KAB/ KOTA LOKASI CS/IS MOROTAI PT. Prima Reva Indo CS : 5 Ton HALUT PPP Tobelo CS : 10 Ton IS : 10 Ton HALBAR PPI Loloda CS : 100 Ton IS : 10Ton HALTIM PPI Manitinting IS : 5 Ton HALTENG PPI Weda IS : 5 Ton PPI Gebe IS : 5 Ton TERNATE PPN Bastiong CS : 70 Ton IS : 20T, 10 T PPI Dufa-dufa CS : 10 Ton IS : 10 Ton TIDORE PPI Goto IS : 5 Ton HALSEL PPP Bacan CS : 10T, 10T IS : 5T, 5T PPI Sayoang CS : 40T, 40T IS : 5 Ton PT. Bayatri CS : 60 Ton IS : 20 Ton PT. MU Fisheries CS : 100 Ton Gafi,Saketa,Jktamo IS : 2 Ton SULA PPI Wainin IS : 5 Ton SEBARAN SARANA RANTAI DINGIN : Ice Storage/Pabrik Es : Coldstorage
  • 67. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS Sebaran Jenis Produk PHPSebaran Jenis Produk PHP Kota Ternate : 7 Produk PHP Ikan Beku, Ikan Asap, Tuna Loin, Ikan Pindang, Tepung Ikan, Kecap Ikan, Abon Ikan Kota Tikep : 4 Produk PHP Ikan Asap, Ikan Pindang, Kecap Ikan, Abon Ikan Kab Halbar : 7 Produk PHP Ikan Beku, Ikan Asap, Cumi Kering, Teri Kering, Ubur-ubur, Kecap Ikan, Terasi Ikan Kab Halteng : 5 Produk PHP Ikan Asap, Julung Asap, Teri Kering, Abon Ikan, RL Kering Kab Halsel : 12 Produk PHP Ikan Beku, Ikan Asap, Julung Asap, Ikan Asin, Teri Kering, Cumi Kering, Tuna Loin, Ubur-ubur, Kamplang, RL Kering, Abon Ikan, Abon Kerang Kab Haltim : 7 Produk PHP Ikan Asap, Julung Asap, Ikan Asin, Teri Kering, Cumi Kering, RL Kering, Abon Ikan Kab Halut : 6 Produk PHP Ikan Asap, Ikan Asin, Teri Kering, Ebi, Terasi Udang, RL Kering Kab P. Morotai : 8 Produk PHP Ikan Beku, Ikan Asap, Julung Asap, Ikan Asin, Teri Kering, RL Kering, Abon Ikan, Kecap Ikan Kab. Kep. Sula : 6 Produk PHP Tuna Loin, Ikan Asap, Ikan Asin, Julung Asap, Teri Kering, RL Kering
  • 68. Data Produk Unggulan Pengolahan dan Pemasaran HasilData Produk Unggulan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dikembangkan di Maluku UtaraPerikanan yang dikembangkan di Maluku Utara No Jenis Komoditi Olahan Modern Olahan Tradisional Produksi (Ton) Lokasi 1. Tuna - Tuna Loin - Ikan Beku --- 8.533 Ternate, Halsel, Sula, Morotai, 2. Cakalang - Ikan Beku - Abon Ikan - Kecap Ikan - Ikan Asap - Kerupuk Ikan 43.871 Ternate, Halsel, Sula, Morotai, Tikep, Halut, Halbar, Halteng 3. Pelagis Kecil/demersal - Ikan Beku - Ikan Asin - Ikan Asap 95.356 Halsel, Morotai, Sula, Halut, Halbar, Halteng, Tikep, Ternate 4. Rumput Laut --- - Bahan Baku Kering 9.317 Sula, Halsel, Morotai, Halut, Halbar, Halteng, Haltim, 5. Kerapu - Ikan Beku - Ikan Asin 198.86 Halsel, Morotai, Ternate. 6. Mutiara - Bahan Baku 0.095 Halsel, Morotai 7. Teripang --- - Olahan Kering 0.25 Morotai, Halsel, Halteng
  • 70. KAB. HALMAHERA BARAT : Wisata Alam , Sejarah & Budaya KOTA TERNATE : Wisata Bahari, Sejarah & Budaya KOTA TIDORE KEPULAUAN Wisata Bahari, Sejarah & Budaya KAB. PULAU MOROTAI Wisata Bahari, Sejarah & Budaya KAB. HALMAHERA TIMUR Wisata Alam, Sejarah & Budaya KAB. HALMAHERA TENGAH Wisata Alam, Sejarah & Budaya KAB. HALMAHERA SELATAN Wisata Alam, Sejarah & Budaya KAB. KEPULAUAN SULA Wisata Bahari, Sejarah & Budaya KOMODITI UNGGULAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTAKAB. HALMAHERA UTARA : Wisata Alam , Sejarah & Budaya
  • 71. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS C A B KONSEP & RENCANA PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA 71 No Klaster Pengembangan Kawasan Pengembangan Sub Kawasan Pengembangan A. KLASTER A TERNATE – TIDORE “Pengembangan Culture and Urban Tourism” Pulau Ternate “Revitalisasi dan Pengembangan Urban Tourism Kawasan Ternate” a. Kws Swering b. Kws Danau Tolire c. Kws Benteng Tolukko d. Kws Batu Angus e. Kws Pantai Sulamadaha f. Kws Kraton Ternate g. Kws Danau Laguna B. KLASTER B MOROTAI - TOBELO ”Pengembangan Marine Heritage Tourism” Kepulauan Morotai “Pengembangan Pulau Morotai Dengan Konsep Marine and Heritage Discovery“ a. Kws Morotai b. Kws Dodola c. Kws Sumsum C. KLASTER D GURAICI ”Pengembangan Marine Resort Tourism” Kepulauan Guraici “Pengembangan Kawasan Guraici Sebagai Kawasan Second Home Islands Tourism – Marine Village Resort Chain“ a. Kws Pulau Lelei b. Kws Pulau Guraici c. Kws Pulau Makian d. Kws Bacan
  • 73. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS KAB. HALMAHERA BARAT : Kaolin : 5.100.000 M³, Panas Bumi : 139 MW, dan Diatomit : 10 Ha, KOTA TIDORE KEPULAUAN Panas Bumi : 15 MW, dan Tembaga, Kaolin KAB. PULAU MOROTAI Emas, Pasir Besi, Batu Gamping (indikasi), KAB. HALMAHERA TIMUR Nikel: 42.763.460 Ton, Minyak Bumi : 0.0430 Juta Barel, Gas Bumi : 0.0108 TSCF, Pasir Besi, Batu Bara, KAB. HALMAHERA TENGAH Nikel, Pasir Besi: 1.140, Minyak Bumi, Kromit, Perlit KAB. HALMAHERA SELATAN Emas : 0,36-62 gr/ton, Nikel : 47.898 Ha,Tembaga : 6 juta host rock, Pasir Besi: 88 juta ton, Minyak Bumi : 0.1224 Juta Barel, Gas Bumi : 0.189 TSCF, Panas Bumi : 185 MW, Batu Bara : KAB. KEPULAUAN SULA Emas (Cadangan 72 Juta Ton), Pasir Kuarsa, Talk, Batu Bara, Minyak Bumi KOMODITI UNGGULAN PERTAMBANGAN KABUPATEN/KOTA KAB. HALMAHERA UTARA : Emas : 87.7 gr/ton, Mangan : 221.553 Ton, Pasir Besi : 10 juta Ton, Panas Bumi : 30 MW, Minyak Bumi : 0.0072 juta barel, Gas Bumi : 0.0018 TSCF Potensi Emas : 1.050 Ton, Nikel : 4.610.322.800 Ton, Mangan : 374.047 Ton, Biji Besi : 72.979.066 Ton, Pasir Besi : 477.139.898 Ton, Minyak Bumi: 0.1780 Juta Barel, Gas Bumi : 0.2016 TSCF
  • 74. Potensi dan Produksi Sumberdaya MineralPotensi dan Produksi Sumberdaya Mineral ( Sumber : Kementerian ESDM )( Sumber : Kementerian ESDM ) Mineral Potensi (ton) Lokasi Emas 1.050 Halmahera Utara dan Halmahera Barat Nikel 3.610.332.800 Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Pulau Obi Pasir besi 479.083.898 Kep. Sula, Morotai, Halmahera Utara dan Halmahera Barat Mangan 347.974 Halmahera Utara
  • 75. Posisi GeologiPosisi Geologi dikepung oleh Lempeng Tektonik Dunia dan Lokal bagian dari jalur The Pasicif Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), atau jalur rangkaian gunung api aktif di dunia dan disebut sebagai Sabuk Gempa Pasifik. ancaman bencana (gempa & tsunami) berkah (kesuburan & potensi
  • 76. “Locally Integrated, Globally Connected” LOKASI KEGIATAN PRIORITAS MP3EI BESERTA KPI KORIDOR EKONOMI PAPUA-KEP.MALUKU KPI MERAUKE (MIFEE) Rp. 57,68 T Sektor Pertanian Pangan Infrastruktur Rp. 35,55 T Jenis Infrastruktur Bandara, Pelabuhan, Jalan, Energi, Lainnya KPI AMBON Rp. 2,20 T Sektor Perikanan, Tembaga Infrastruktu r Rp. 4,24 T Jenis Infrastruktu r Pelabuhan, Energi KPI HALMAHERA Rp. 125,46 T Sektor Nikel, Emas Infrastruktur Rp. 5,17 T Jenis nfrastruktur Bandara, Pelabuhan, Jalan, Energi, Lainnya KPI MOROTAI Rp. 30,36 T Sektor Perikanan Infrastruktur Rp. 1 T Jenis Infrastruktur Bandara, Pelabuhan, Jalan, Energi KPI TELUK BINTUNI Rp. 50 T Sektor Migas Infrastruktur Rp. 2,86 T Jenis Infrastruktur Pelabuhan, Jalan KPI MANOKWARI Rp. 0,78 M Sektor Peternakan Infrastruktur Rp. 6,05 T Jenis Infrastruktur Pelabuhan, Jalan, Lainnya KPI TIMIKA Rp. 160,85 T Sektor Migas Infrastrukt ur Rp. 7,53 T Jenis Infrastrukt ur Pelabuhan, Jalan, Energi
  • 77. Rencana Umum Pengembangan • Simpul Ekonomi Indonesia di Pacific Rim • Pengembangan Kawasan MEGAMINAPOLITAN (MegaMinapolis) • Bandara Internasional & Pelabuhan Ekspor – Impor (mendukung Megaminapolitan) • Pengembangan Kawasan Industri • Pengembangan Kawasan Perdagangan • Pengembangan Kawasan Pelayanan Jasa KKAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAIAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI POTENSI PENGEMBANGAN •Perikanan terutama untuk ikan pelagis besar dan budidaya laut •Wisata bahari dan Peninggalan perang dunia II (pangkalan udara dengan 7 runway, persembunyian Nakamura dll) •Docking/Shipping (Industri Maritim)  ribuan kapal di Samudera Pasifik
  • 78. TINDAK LANJUTTINDAK LANJUT KEK MKEK MOROTAIOROTAI  PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2012 TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN MoU ON THE MOROTAI DEVELOPMENT PROJECT ANTARA TAIWAN DAN INDONESIA (JABABEKA);  PADA TANGGAL 44 DESEMEBER 2012 PERTEMUAN DI BANDUNG DENGAN AGENDA ACARA FGD PEMBENTUKAN STEERING COMMITEE SEBAGAI TINDAK LANJUT DENGAN PENANDATANGANAN MoU ON THE MOROTAI DEVELOPMENT PROJECT.  PADA TRIWULAN IV TAHUN 2012 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAJIAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT MOROTAI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS;  PADA TRIWULAN IV TAHUN 2012 BALITBANGDA MELAKUKAN KAJIAN INDUSTRIALISASI KOMODITAS UNGGULAN DI PROVINSI MALUKU UTARA DALAM RANGKA MENUNJANG PENGEMBANGAN KEK PULAU MOROTAI.  PADA TAHUN 2013 BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA BEKERJASAMA DENGAN PUSAT STUDI ASIA PASIC (PSAP) UNIVERSITAS GADJAHMADA (UGM) UNTUK PENYUSUNAN MASTERPLAN KEK MOROTAI;  PADA TAHUN 2013 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA MEMBUAT PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN PULAU MOROTAI (MENGHASILKAN ARAHAN PEMANFATAN PENGENDALIAN RUANG KAWASAN STRATEGIS DAN EKONOMI KHUSUS).
  • 79. RANCANGAN KAWASAN MEGAMINAPOLITAN MOROTAI 1. MARINE & ENERGY INDUSTRY INTEGRATED ZONE (1.802 HA ) 2. BERE BERE FISHERIES TECHNOPARK INDUSTRIES (3.008 HA) 3. ECO TOURISM VILLAGE (631,5 HA) 4. ECO CITY (710,6 HA) 5. INSTALLATION MILITARY ZONE (657,0 HA) 6. NAVY BASE ZONE (852,0 HA) 7. AIRFORCE ZONE (2.500 HA) 8. MARINE ECO TOURISM PARK ( 779,4 HA) 9. DARUBA GREEN WATERFRONT CITY (275,6 HA) 10. BUSSINESS & INDUSTRIAL INTEGRATED ZONE (3.638 HA) 11. MINAPOLITAN INTEGRATED ZONE (2.471,3 HA) 12. WAYABULA MARINE BIOTECHNOLOGY PARK(1.792,0 HA)
  • 80. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS IISU-ISUSU-ISU SSTRATEGIS : BASIS RPJMD PROVINSITRATEGIS : BASIS RPJMD PROVINSI MALUKU UTARAMALUKU UTARA 2014-20182014-2018 N0. ISU STRATEGIS ANALISAS PERMASALAHAN DAERAH 1. Infrastruktur  Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antar kab/kota meliputi infrastruktur jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan (darat, laut dan udara); KEK; MP3EI  Infrastruktur pemerintahan;  Infrastruktur dasar meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan (termasuk kesehatan lingkungan), fasilitas ekonomi (pasar dan lembaga permodalan); 2. Sumber Daya Manusia  Pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan;  Peningkatan SDM berkualitas  Pengelolaan dan pemerataan Kesempatan bekerja, berpendidikan dan berobat. 3. Penanggulangan Kemiskinan  Pengangguran terbuka dan kesempatan kerja;  Pengendalian penduduk; Membuka isolasi daerah terpencil; Pemberdayaan Masyarakat. 4. Ketahanan Pangan  Penguatan sistem ketahanan pangan provinsi yang meliputi aspek ketersediaan, akses dan konsumsi pangan dan gizi  Penguatan kelembagaan pangan  Diversifikasi komoditas pangan  Industri PHP
  • 81. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS Lanjutan …Lanjutan … N0. ISU STRATEGIS ANALISAS PERMASALAHAN DAERAH 5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan  Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal  Kualitas pengelolaan anggaran  Belum sepenuhnya penerapan E-Procurement  Minimnya penguasaan IT 6. Iklim Investasi dan Iklim Usaha  Belum baiknya infrastruktur pendukung investasi termasuk kelembagaan perizinan  Peningkatan investasi PMA dan PMDN  Minimnya promosi potensi daerah 7. Sumberdaya Energi, Air dan Mineral, Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana  Rendahnya rasio elektrifikasi Pengelolaan sumberdaya energi, air dan Mineral, sanitasi Pengelolaan kebencanaan daerah 8. Daerah perbatasan. Tertinggal, terluar dan terpencil  Masih ada daerah tertinggal;  Pemberdayaan masyarakat perbatasan; Infrastruktur dasar yang masih minim di daerah perbatasan, terluar, terpencil dan tertinggal. 9. Pariwisata, Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi dan Teknologi  Pengelolaan pariwisata daerah  Budaya sebagai sumber nilai dan berorientasi ekonomi  Sinergitas dan pengembangan penelitian  Manajemen perpustakaan
  • 82. PRIORITAS PROVINSI MALUKU UTARA DAN PENTAHAPAN PELAKSANAAN TAHUNAN RKPD 2014 RKP 2015 RKP 2016 RKP 2017 RKP 2018 RPJMD 2014-2018 (DRAF) 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran , Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial 5 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Sumberdaya Energi, Air, Mineral , Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Daerah Perbatasan, Tertinggal, Terluar & Terpencil Pemantapan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian lokal untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 9
  • 83. Sasaran Pembangunan Ekonomi dalam RPJMD 2014-2018 (draf) No INDIKATOR DAERAH a. Pertumbuhan ekonomi Rata-rata 6,7-8,0 % per tahun Sebelum 2018 tumbuh >8,0 % b. Inflasi Rata-rata 2-4 % per tahun c. Tingkat Pengangguran 4-5 % pada akhir tahun 2018 d. Tingkat Kemiskinan 6-7 % pada akhir tahun 2018
  • 84. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ BAPPENASBAPPENAS SEKTORAL SPASIAL MANUSIA PEMBIAYAAN PENDEKATAN • Meningkatkan sektor unggulan daerah • Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah • Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan perdamaian •Meningkatkan pemerataan pembangunan •Percepatan pembangunan perdesaan dan daerah tertinggal •Meningkatkan interkonektivitas antar kota dan pusat ekonomi daerah •Memprioritaskan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan • Meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan kerukunan antar umat beragama • Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan etos kerja • Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan profesionalitas aparatur •Mencari alternatif sumber pembiayaan daerah dengan: pinjaman daerah, obligasi daerah, dan peningkatan PAD •Menarik Investasi dan Orang ke daerah Maluku Utara Bangkit 2025 Empat Pendekatan dalam MerumuskanEmpat Pendekatan dalam Merumuskan Strategi Pembangunan MalutStrategi Pembangunan Malut