Ujian akhir semester mata kuliah Formulasi, Implementasi dan Kebijakan Publik membahas output, outcome, dan dampak dari program-program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM dan BLSM. Soal juga meminta penjelasan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kemacetan."

1. UJIAN AKHIR SEMESTER
MATA KULIA : FORMULASI,IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
NAMA : PELIPUS PEKUWALI
N.B.I : 111308450
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
S U R A B A Y

2. SOAL
1. Jelaskan perbedaan istilah – istilah ini : outputs, outcomes, dampak !
2. Jika ada program pemberdayaan mengenai :
a. PNPM
b. BLSM
Berikan analisa saudara terhadap kedua program tadi berdasarkan outputs, outcomes, dan
dampak.
3. Jika ada kemacetan ,sebelum membuat keijakan ada beberapa langka yang harus di
penuhi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jelaskan, bagaimana cara menyelesaikan
masalah yang dimaksud tadi !.
Jawaban
1. Banyak orang berpikir bahwa output itu sama dengan outcome, akan tetepi kedua hal ini me
mili perbedaan. Jika diterjemahkan kata output dalam bahasa Indonesia adalah keluaran,seda
ngkan
hasil adalah hasil.
Keluaran (output ) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan
mesukan/input yang telah di tetapkan.
Hasil (outcomes) adalah suatu keluaran yang dapat langsung di gunakan atau hasil nyata dari
suatu keluaran, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (outpup) dari kegiatan
–kegiatan dalam suatu program.
Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau
kepentingan umum lainnya yang dinilai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam
suatu kegiatan. Pada umumnya indikator dampak tidak bisa terukur dalam waktu dekat dan hasil
pengukurannya akan lebih baik jika dilakukan oleh pihak pengguna layanan. (wikiapbn)Secara
sederhana dapat dikatakan dampak adalah hasil dalam jangka panjang dan lebih luas efeknya.
Hampir sama seperti hasil, setiap kegiatan atau perbuatan selalu menimbulkan dampak, bisa
dampak yang baik, bisa pula dampak yang buruk.
Output adalah
 hasil langsung dan segera dari pendidikan (Kaluge,2000) atau
 jumlah atau units pelayanan yang diberikan atau jumlah orang-orang yang telah dilayani
(Margaret C, Martha Taylor dan Michael Hendricks,2002); atau
 hasil dari aktifitas, kegiatan atau pelayanan dari sebuah program, yang diukur dengan
menggunakan takaran volume/banyaknya (NEA, 2000).
Outcome adalah
 efek jangka panjang dari proses pendidikan misalnya penerimaan di pendidikan lebih
lanjut, prestasi dan pelatihan berikutnya, kesempatan kerja, penghasilan serta prestise
lebih lanjut (Lauren Kaluge,2000) atau
 respon partisipan terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu program (Margaret C,
Martha Taylor dan Michael Hendricks,2002); atau

3.  dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu program
(NEA, 2000).
Dalam definisi lain dikatakan bahwa Output adalah hasil yang dicapai dalam jangka
pendek, sedangkan outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan
jangka pendek.
2. PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka sebagai dasar dan acuan pelaksanaan
program – program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Program PNPM Mandiri terdiri dari berbagai program, yaitu:
1. PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan bagian dari PNPM inti yang ditujukan bagi
pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Program ini dikembangkan dari Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998.
Tujuan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya.
2. PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias)
PNPM R2PN menyediakan fasilitasi pemberdayaanmasyarakat, kelembagaan lokal,
pendampingan masyarakat, pelatihan masyarakat, serta dana Bantuan Langsung untuk
Masyarakat (BLM) dalam mendukung usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang
direncanakan, diputuskan dan dikelola oleh masyarakat. Tujuan umum dari PNPM R2PN
adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan denga cara pengembangan
kemandirian masyarakat.
3. PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)
PNPM Mandiri SADI adalah program untuk mempercepat upaya pengentasan
kemiskinan di daerah perdesaan dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani
miskin melalui peningkatan kapasitas khusus kelompok yang dipilih petani untuk
meningkatkan produktivitas dan akses ke pasar.Tujuan sasaran rumah tangga miskin,
terutama anggota kelompok tani yang sangat miskin, lembaga- lembaga masyarakat di
bidang pertanian.
4. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas
PNPM Generasi Sehat dan Cerdas merupakan program pemerintah yang memfasilitasi
masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan
derajat kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah
Tujuan Generasi Sehat dan Cerdas adalah meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak-
anak balita dan meningkatkan pendidikan anak-anak usia sekolah hingga tamat Sekolah
Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/ MTs).
5. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM- LMP)
PNPM-LMP adalah program yang berupaya agar aspek lingkungan dan pengelolaan
sumber daya alam menjadi bagian integral dari aktivitas pembangunan masyarakat di
perdesaan.Tujuan Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin
di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan perdesaan melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya
alam secara lestari.

4. 6. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)
P2SPP adalah program untuk mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif
pola PNPM-MP ke dalam sistem reguler (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan
perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif, Tujuan Menyatupadukan sistem
pembangunan partisipatif pola PNPM- MP ke dalam sistem pembangunan reguler dan
menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif.
7. PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat
Papua
PNPM Mandiri Respek Bagi Masyarakat Papua adalah program untuk mengembalikan
harga diri orang Papua bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membangun diri dan
kampung sendiri.Tujuan mengembalikan semangat gotong royong masyarakat,memberda
yakan masyarakat, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua kepada
pemerintah daerah.
8. PNPM Mandiri Perkotaan
PNPM-Mandiri Perkotaan atau Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan
Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri
Tujuan
1. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan,
prinsip- prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan,
yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada
masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/ suara masyarakat miskin dalam
proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi
masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya;
2. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan kepelayanan sosial,
prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama
dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan
pihak- pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat;
3. Mengedepankan peran Pemerinatah Kota / Kabupaten agar mereka makin mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite
Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan
masyarakat serta kelompok peduli setempat.
9. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan
PNPM-Mandiri Infrastruktur adalah program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan
pembangunan perekonomian masyarakat di daerah yang terpilih Tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan jangka menengah adalah untuk
meningkatkan akses masyarakat miskin dan yang mendekati miskin ke infrastruktur dasar
di wilayah perdesaan.
10. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
PISEW adalah program yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah,
pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbukaTujuan
mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal,
mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan daerah perdesaan,

5. memperbaiki pengelolaan pemerintahan (local governance) dan penguatan institusi di
perdesaan Indonesia.
11. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Program WSLIC-3/PAMSIMAS merupakan program dan aksi nyata pemerintah (pusat
dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum,
sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan
angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan
Tujuan Meningkatkan akses layanan air minum sanitasi bagi masyarakat miskin
khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban).
12. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/ Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)
Program P2DTK adalah penanggulangan kemiskinan dengan sasaran daerah tertinggal
dan daerah khusus yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan difasilitasi oleh
Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal)untuk
meningkatkan kapasitas sosial-ekonomi daerah melalui pendekatan pemberdayaan dan
keswadayaan masyarakat.Tujuan Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam
mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi di daerah- daerah tertinggal
dan khusus.
13. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)
PNPM Mandiri-KP adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis
pada pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir atau masyarakat nelayan pada sektor
kelautan dan perikanan. Tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi
kelompok masyarakat yang mencari nafkah di bidang kelautan dan perikanan yang
miskin di 120 Kabupaten/Kota penerima PNPM Mandiri-KP. Mereka adalah warga yang
tinggal di wilayah pesisir atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan
dan perikanan.
14. PNPM-Mandiri Pariwisata
PNPM Mandiri Pariwisata adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang
berupaya membantu masyarakat miskin yang tinggal di sekitar wilayah destinasi
pariwisata. Desa-desa miskin yang menjadi sasaran PNPM-Mandiri Pariwisata adalah
desa-desa yang memiliki potensi pengembangan kegiatan kepariwisataan, dekat dengan
Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW), maupun fasilitas pendukung pariwisata.
Tujuan
a. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata
melalui konsep simplifikasi perizinan dan insentif perpajakan bagi investor.
b. Mendorong pertumbuhan daya tarik wisata unggulan di setiap provinsi (one
province one primary tourism destination) bersama-sama dengan pemerintah
daerah, swasta, dan masyarakat.
c. Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing- masing destinasi
pariwisata.
d. Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana
dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan
sarana kesehatan).

6. e. Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam
membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata).
f. Pemberian perhatian khusus kepada pengembangan kawasan ekowisata dan
wisata bahari, terutama di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata
alam bahari yang sangat besar.
g. Pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui: (a) terbangunnya
komitmen nasional agar sektor-sektor di bidang keamanan, hukum, perbankan,
perhubungan, dan sektor terkait lainnya dapat memfasilitasi berkembanganya
kepariwisataan terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki destinasi pariwisata
unggulan; (b) harmonisasi dan simplifikasi perangkat peraturan baik di tingkat
pusat, daerah dan antara pusat dan daerah; (c) menformulasi, menerapkan, dan
mengawasi standar industri pariwisata yang dibutuhkan.
Output Program
1. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah tangga Miskin (RTM) dan kelompok Perempuan
mulai perencanaan sampai dengan pelestarian. Kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan
tersedianya kredit yang mudah dan murah, terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dasar,
kesehatan, pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat melaui Proses perencaan dari
bawah ke atas (Bottom Up) dengan melaksanakan Tahapan :
 Musyawarah Sosialisasi di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Dusun dan RT
 Musyawarah penggalian gagasan dari RT dan Dusun
 Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) di semua tingkat
 Musyawarah Desa Skala prioritas gagasan/usulan tingkat Desa (Musdes Prioritas Usulan)
 Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan Tingkat Kecamatan dengan
mempertimbangkat skala prioritas manfaat bagi RTM, keterlibatan RTM dalam Proses
penggalian gagasan dan Kompetisi sehat.
 Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan di tingkat kecamatan
 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan di tingkat Desa dan Kecamatan
 Evaluasi dan Monitoring Kegiatan yang dilakukan Oleh Lembaga-lembaga yang
dibentuk (Tim Monitoring Desa dan Badan Pengawas kegiatan)
2. Terbentuknya lembaga lembaga pendukung kegiatan ditingkat desa dan Kecamatan.
 Tim Pengelola Kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan (TPK) di tingkat Desa
 Terbentunya Tim Monitoring Desa (TMD) dalam Kegiatan PNPM-MP di tingkat Desa
 Terbentuknya TIM Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) yang telah dibangun di
tingkat Desa
 Terbentuknya kelompok – kelompok yang mantap sebagai penerima manfaat kegiatan
Ekonomi, kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dan kelompok Usaha Ekonomi
Produktif (UEP)
3. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi
pembangunan parstisipatif :

7.  Adanya Swadaya Desa
 Bentuk gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan
 Terkumpulnya iuran pemelihraan sarana prasarana yang telah dibangun dan disimpan di
bank
 Dibuatnya Peraturan Desa tentang iuran pemeliharaan aset-aset yang di bangun dari dana
PNPM-Mandiri Perdesaan
 Kedekatan Pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanan program
4. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil dari kegiatan PNPM-MP bagi masyarakat
– Dibangunnya Infra struktur dan sarana prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi
masyarakat yaitu :
 Pengerasan semua sarana jalan, pembagunan jembatan, talud, dll,
 Pembagunan Sarana Pendidikan Gedung TK dan bantuan peralatan
 Penanganan kesehatan dengan memberikan bantuan kepada Posyandu berupa Peralatan
dan Tambahan makanan balita dan lansia
– Kegiatan Peningkatan Kapasitas masyarakat dan meningkatkan Sumber daya Masyarakat
 Pelatihan/kursus ketrampilan dengan mengandalkan potensi Lokal
 Pelatihan Manajemen Pemasaran
– Kegiatan Ekonomi yaitu pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat yang mempunyai
usaha melalui kelompok masyarakat dengan akses mudah dan jasa ringan
5. Terbentuknya Lembaga Pengelola Dana PNPM-MP dalam peningkatan pelayanan Sosial
dasar dan kesediaaan akses ekonomi terhadap RTM. Lembaga Pengelola dana PNPM-MP
ditingkat Kecamatan yaitu UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PNPM-Mandiri
Perdesaan sebagai lembaga yang mengelola program baik selama program maupun pasca
program serta keberlanjutan Program.
 Terbentuknya Lembaga Pengawasan kegiatan PNPM-MP yaitu Badan Pengawas Unit
Pengelola Kegiatan PNPM-MP (BP UPK)
 Terbentuknya lembaga atar desa yaitu Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dalam
pengelolaan pembangunan.
 Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam
upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan
 outcame dan dampak dari PNPM Mandiri bukan hanya sekedar pada pembangunan fisik
ataupun sarana dan prasarana saja. Namun, program berkelanjutan dalam rangka
pengembangan usaha ekonomi juga mendapat porsi banyak. Prinsip peningkatan mutu,
partisipasi masyarakat dan transparansi/ akuntabilitas demi peningkatan kesejahteraan
rakyat harus tetap dipegang teguh.

8.  Kepada fasilitator Saya berpesan agar senantiasa meningkatkan kapasitas dan melakukan
komunikasi aktif dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat. Sehingga
nantinya masyarakat akan lebih terpacu dan terpicu untuk melanjutkan program dan
melahirkan ide –ide kreativitas yang dapat diolah lagi.
 Terakhir tidak henti – hentinya menghimbau kepada semuanya saja. Hati-hati dalam
mengelola dana/ keuangan. Kita semua diberi kepercayaan publik untuk memegang
amanah melaksanakan kebijaksanaan publik. Mari kedepankan sikap transparan dan
bertanggungjawab. Jangan ada penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi atau
kelompok. Korupsi, sekecil apapun tetap merupakan tindakan yang melukai hati
masyarakat.
 Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM (kadang disebut juga balsem)
adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia menyambut kenaikan harga BBM.
keluaran(output) yang berupa kebijakan menaikan harga BBM yang bersifat mengikat
bagi masyarakat umum. Setelah kebijakan tersebut diterapkan sistem tidak berhenti
berjalan karena setelah kebijakan tersebut diterapkan di lingkungan ternyata
menimbulkan berbagai reaksi yang akhirnya menjadi feed back atau masukan lalu dapat
memunculkan kebijakan baru.OUTCOME (hasil) dalam hal ini penyaluran BLSM telah
sesuai dengan target. Dan dampaknya membantu masyarakat miskin/tidak mampu dalam
melaksanakan aktivitasnya dan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok yang harganya
melonjak mahal karna kenaikan harga BBM
3. Masalah kemacetan merupakan masalah yang serius di kota-kota besar seperti Jakarta
Hampir tiap hari kemacetan terjadi di kota ini.Berikut 17 langkah pemerintah DKI JAKART
A untuk atasi macet :
 Pertama, Electronic Road Pricing (ERP), penggunaan jalan dengan sistem berbayar,
akan segera diberlakukan. Kementerian Perhubungan akan diminta menuntaskan
Peraturan Pemerintah yang melandasinya. Ini juga akan dibicarakan kepada Menteri
Keuangan. Draf ERP akan selesai seminggu setelah Lebaran.
 Kedua, jalur busway akan disterilisasi. Ada empat jalur yang memiliki dampak besar.
Nantinya, jalur-jalur disteril ada kenaikan penumpang 20 persen.
 Ketiga, Pemda DKI akan mengkaji ulang kebijakan perparkiran.
 Keempat, perbaikan jalan.
 Kelima, akan ada dua jalur Bus Transjakarta yang beroperasi lagi. Tahun ini harus
ada 10 koridor, tahun depan dua lagi. Perbaikan dan optimalisasi manajemen
busway.
 Keenam. Harga gas untuk transportasi akan dikaji agar lebih murah. Selain itu, titik-
titik pengisian gas ditambah. Gubernur DKI diminta mengatur agar angkutan umum
menggunakan gas.

9.  Ketujuh, angkutan umum yang menggunakan armada kecil akan direstrukturisasi
karena tidak efisien. Dikaji kemungkinan pemberian insentif untuk peremajaan.
Mendorong pengusaha bus kecil beralih ke armada bus besar.
 Kedelapan, penambahan jumlah armada KA Jabodetabek. Penumpang ditargetkan
mencapai 3 juta orang per hari. Saat ini baru 325 ribu orang per hari. Padahal
kebutuhan sudah mencapai 700 ribu orang per hari. Terjadi penumpukan penumpang
di atap kereta. Kesembilan. Polisi diminta menertibkan angkutan
 Kesepuluh, layanan Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus- Bundaran HI
ditargetkan tahun 2011 mulai konstruksi.
 Kesebelas, akan dibentuk otoritas transportasi Jabodetabek dengan Gubernur DKI
yang bertugas sebagai koordinator.
 Keduabelas, merevisi rencana terpadu transportasi di Jabodetabek dengan membuat
blue print-nya. Ketigabelas, proyek double track Jakarta-Cikarang harus segera
direalisasikan karena jadwal kereta dari timur mengganggu kereta komuter.
 Keempatbelas, proyek rel kereta api lingkar dalam akan diintegrasikan dengan
transportasi masal.
 Kelimabelas, pengadaan enam ruas jalan layang di DKI. Kementerian PU setuju
menjadikan jalan tersebut sebagai jalan tol.
 Keenambelas, melakukan pengaturan jumlah kendaraan secara optimal dengan
menggunakan instrumen yang ada.
 Ketujuhbelas, untuk mendukung KA akan dibangun fasilitas park and rideuntuk
mengurangi penggunaan kendaraan. Mendagri sudah menyurati tiga gubernur untuk
mencadangkan lahan penyediaan parkir.
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memecahkan permasalahan kemacetan lalu
lintas yang harus dirumuskan dalam suatu rencana yang komprehensif yang biasanya meliputi
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Peningkatan kapasitas jalan
Salah satu langkah yang penting dalam memecahkan kemacetan adalah dengan meningkatkan
kapasitas jalan/parasarana seperti :
 Memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas sepanjang hal itu memungkinkan
 Merubah sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah.
 Mengurangi konflik dipersimpangan melalui pembatasan arus tertentu, biasanya yang
paling dominan membatasi arus belok kanan.
 Meningkatkan kapasitas persimpangan melalui lampu lalu lintas, persimpangan tidak
sebidang/flyover.
 Mengembangkan inteligent transport sistem.
2. Keberpihakan kepada angkutan umum

10. Untuk meningkatkan daya dukung jaringan jalan dengan adalah mengoptimalkan kepada
angkutan yang efisien dalam penggunaan ruang jalan antara lain :
 Pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum.
 Pengembangan lajur atau jalur khusus bus ataupun jalan khusus bus yang di Jakarta
dikenal sebagai Busway.
 Pengembangan kereta api kota, yang dikenal sebagai Metro di Perancis, Subway di
Amerika, MRT di Singapura.
 Subsidi langsung seperti yang diterapkan pada angkutan kota di Transjakarta, Batam
ataupun Jogjakarta maupun tidak langsung melalui keringanan pajak kendaraan bermotor,
bea masuk kepada angkutan umum.
3. Pembatasan kendaraan pribadi
Langkah ini biasanya tidak populer tetapi bila kemacetan semakin parah harus dilakukan
manajemen lalu lintas yang lebih ekstrem sebagai berikut:
 Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi menuju suatu kawasan tertentu seperti yang
direncanakan akan diterapkan di Jakarta melalui Electronic Road Pricing (ERP). ERP
berhasil dengan sangat sukses di Singapura, London, Stokholm. Bentuk lain dengan
penerapan kebijakan parkir yang dapat dilakukan dengan penerapan tarip parkir yang
tinggi di kawasan yang akan dibatasi lalu lintasnya, ataupun pembatasan penyediaan
ruang parkir dikawasan yang akan dibatasi lalu lintasnya.
 Pembatasan pemilikan kendaraan pribadi melalui peningkatan biaya pemilikan kendaraan,
pajak bahan bakar, pajak kendaraan bermotor, bea masuk yang tinggi.
 Pembatasan lalu lintas tertentu memasuki kawasan atau jalan tertentu, seperti diterapkan
yang dikenal sebagai kawasan 3 in 1 atau contoh lain pembatasan sepeda motormasuk
jalan tol, pembatasan mobil pribadi masuk jalur busway.
Ada juga solusi dari dengan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat, yaitu :
1. Peran Pemerintah
Urbanisasi dan angka kelahiran yang tinggi menyebabkan pertumbuhan penduduk
menjadi tidak terkendali. Berarti pemerintah harus membatasi laju urbanisasi dan
menekan angka kelahiran dengan cara menjalankan program keluarga berencana. Bila
pemerintah berhasil menangani laju urbanisasi dan angka kelahiran, maka jumlah
pengguna jalan juga akan terkendali. Untuk mencegah semakin parahnya keadaan lalu
lintas, pemerintah perlu megupayakan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan
memaksimalkan kendaraan umum, selain membangun ruas jalan baru, pemerintah juga
harus menetapkan batas kecepatan suatu kendaraan untuk meminimalisasi terjadinya
kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan kemacetan. Disamping itu, pemerintah
juga sebaiknya memperbaiki jalan yang rusak, memperlebar jalan, menambah jembatan
peyeberangan dan memperbaiki jembatan penyeberangan yang rusak. Setelah semua itu
terlaksana, pemerintah tetap tidak boleh langsung bersenang-senang, karena mereka juga
masih harus memperbaiki rambu-rambu lalu lintas, memperbaiki lampu lalu lintas serta

11. sebisa mungkin menjadikan halte agar dapat menjadi lebih aman dan nyaman. Busway
dibuat lebih efektif dengan menambahkan jumlah armada, sehingga penumpang tidak
menunggu lama dan waktu tempuh menjadi lebih cepat atau lebih singkat. Selain itu
pemerintah harus pula mengoptimalkan kereta api yang telah ada, meningkatkan
pelayanan dan kenyamanannya baik di stasiun maupun di dalam kereta api itu sendiri,
sehingga banyak penggua jalan yang mau berpindah dari kendaraan pribadi ke kereta api.
Peraturan ditegakkan sehingga penduduk menjadi lebih disiplin. Apabila ada kendaraan
yang bersalah segera ditilang sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya angkutan
umum yang berhenti bukan di halte, kendaraan yang menerobos lampu merah, motor yang
berada di jalur kanan serta pejalan kaki yang tidak disiplin juga harus didenda agar
mereka merasa jera dengan apa yang telah mereka lakukan. Selain semua itu, pemerintah
juga harus mengajak para pengguna jalan agar beralih dari kendaraan pribadi ke
kendaraan umum.
2. Peran Masyarakat
Masyarakat sebagai pengguna jalan juga dapat membantu pemerintah dalam menangani
kemacetan lalu lintas seperti dengan beralih ke angkutan umum yang tersedia dan lebih
tertib berlalu lintas agar para pengguna kendaraan pribadi seharusnya mengikuti aturan
agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Pejalan kaki harus mau membiasakan
diri berjalan di trotoar dan menyeberang di jembatan penyeberangan. Apabila ingin
menggunakan angkutan umum, maka kita harus menghentikan angkutan tersebut di halte
yang telah di sediakan, begitu pula bila ketika hendak turun.
Untuk para supir hendaknya mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mematuhi rambu-
rambu lalu lintas. Supir angkutan umum tidak berhenti di sembarang tempat. Pada saat
berhenti kendaraan dipinggirkan agar tidak mengganggu kendaraan lain dan jangan
menjadikan perempatan atau pertigaan sebagai terminal. Pedagang kaki lima sebaiknya
tidak berdagang di trotoar karena trotoar merupakan haknya pejalan kaki, begitu juga
pejalan kaki untuk tidak membeli barang-barang di troatoar. Apabila menggunakan
kendaraan pribadi sebaiknya gunakan kendaraan yang kecil dan jangan mencoba untuk
menerobos lampu merah jika terjadi kemacetan lalu lintas dan jangan menggunakan
kendaraan pribadi untuk keperluan yang tidak penting. Bagi para pengguna sepeda motor
gunakanlah selalu jalur kiri dan dengan kecepatan yang tidak tinggi.