1. LAPORAN MINGGUAN
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) PERIODE I
Disusun Oleh :
1. Trias Adi Prayoga NIM. 2017303086
2. Pebriyana NIM. 2017303088
3. Afiralita Maghfirotuzzahro NIM. 2017301173
4. Silvia Kusumaningsih NIM. 2017301085
5. Iin Yuliana Rahmawati
6. Edisa Nur Anggraeni
NIM. 2017301051
NIM. 2017301188
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023
2. LAPORAN MINGGUAN
PPL PN WONOSOBO
Kelompok 2
NO. HARI/TANGGAL JENIS DAN RINCIAN KEGIATAN BUKTI KERJA
1. Senin, 09 Januari 2023 Serah terima peserta PPL peride I tahun 2023 oleh DPL
kepada pamong Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, dan
dilanjutkan dengan pengarahan dan pembagian kelompok
yang nantinya akan di tempatkan di dua unit pelayanan
kepanitraan perdata dan unit pelayanan kepanitraan perdata
yang nantinya akan dilakukan secara bergantian setiap
kelompoknya.
Persyaratan pendaftaran perkara perdata gugatan sederhana
berdasarkan perma No. 4 tahun 2019, yaitu :
1. Pengguna layanan melakukan pendaftaran akun e-court
2. Petugas PTSP perdata melakukan aktivasi akun.
3. Penggugat dan tergugat berada dalam negara hukum
yang sama.
4. Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.00
5. Pengguna layanan mengajukan surat gugatan.
6. Surat kuasa yang sudah dilegalisir.
7. Bukti-bukti yang menguatkan untuk mengajukan
gugatan.
Berkas SOP Pengadilan Negeri
Wonosobo Kelas 1B.
Perma No. 4 Tahun 2019 tentang
persyaratan pendaftaran perkara
perdata gugatan sederhana.
3. 8. Penggugat tau kuasanya membayar panjar biaya.
9. Memberikan bukti transfer.
10. Menunggu surat panggilan sidang.
11. Menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.
Layanan Kepaniteraan Perdata
1. Merencanakan program kerja dan agenda
2. Mencatat surat masuk dan keluar khusus kepaniteraan
perdata
3. Membuat surat pengantar pengiriman berkas dan
perkara
4. Mengelola surat perdata yang masuk
5. Mengelola : - Perkara Banding
- Perkara Kasasi
- Peninjauan kembali
6. Permohonan eksekusi, penyitaan dan somasi
7. Membuat agenda persidangan
8. Membuat laporan bulanan
Jenis-jenis gugatan : gugatan permohonan, gugatan
sengketa, gugatan kelompok
Struktur blangko (formulir) gugatan sederhana yang terdiri
dari hal, tujuan pengajuan, identitas penggugat, identitas
tergugat, pengajuan gugatan sederhana beserta alasan
4. 2. Selasa, 10 Januari 2023
gugatan di sertai primer dan subsider beserta tanda tangan
resmi.
Berkas Persyaratan Ganti Nama :
1. Surat permohonan di sertai CD
2. Membayar biaya perkara
3. Fc KTP pemohon
4. Fc keluarga pemohon dan termohon
5. Fc akta perkawinan
6. Untuk keturunan tionghoa di lampiran SBKRI
Berkas Persyaratan Akta Kematian
1. Surat permohonan di sertai CD
2. Membaya biyaya perkara
3. Fc KTP pemohon bermatrai
4. Fc Kartu keluarga
5. Fc surat nikah / akta perkawinan pemohon
6. Fc surat keterangan ahli waris
7. Fc surat keterangan ahli waris dari kelurahan
8. Fc surat kematian
9. Fc pengantar dari kantor catatan sipil
Tata urutan persidangan e-court
1. Pembuatan akun e- court
2. Verifikasi akun
5. 3. Penyerahan perkara
4. Mendapatkan No. register perkara
5. Surat Kuasa dan identitas para pihak
6. Pemberkasan
7. Pembayaran
8. Penunjukan Hakim dan panitra pengganti
9. Pemanggilan para pihak
10. Proses persidangan
Sidang Perdata
1. Upaya perdamaian , sekaligus menanyakan dan
menunjuk mediator (Mediasi)
( Proses mediasi )
2. Pembacaan Gugatan ( diberi waktu menyusun gugatan)
3. Jawaban Gugatan
4. Replik dan duplik
- Ketika Duplik diterima ( Dalam Eksepsi ) -> juru
sita -> putusan sela sebagai putusan akhir ( Karena
Pengadilan tidak berhak mengadili perkara )
SIDANG DITUTUP
- Duplik ditolak ( Tidak dalam eksepsi ) SIDANG
BERLANJUT
5. Pembuktian dan saksi penggugat
6. Pembuktian dan saksi tergugat
6. 7. Kesimpulan
8. Putusan (arsip)
Prosedur e- court :
1. E- Felling (pendaftaran)
2. E- Paymant (pembayaran)
3. E- Summons (Pemanggilan)
4. E-Litigasi ( persidangan)
Upaya Hukum :
1. Biasa
- Banding
- Kasasi, pasal 128 HIR
2. Luar Biasa
Peninjauan kembali
Perlawanan Hukum
1. Verzek
2. Derden Verzek
Syarat ketentuan gugatan sederhana
1. Sengketa max. 500 jt
2. Boleh tidak memakai advokat
3. Dilakukan oleh hakim tunggal di tunjuk ketua
4. Tenggat waktu 25 hari sejak sidang pertama
Tahapan gugatan sederhana
1. Pendaftaran (isi formulir)
- Perma No. 4 Tahun 2019
perubahan Perma No. 2 Tahun
2015
7. 2. Pemeriksaan kelengkapan (jika tidak termasuk
gugatan sederhana gugatan tidak di terima dan jika
iya membayar biaya panjer)
3. Penetapan hakim dan panitera pengganti
4. pemeriksaan pendahuluandan pemanggilan
5. Penetapan hari dan pemanggilan
6. Sidang :
- Pemeriksaan dan pembuktian (putusan 25 hari)
- Di terima (melaksanakan putusan)
- Keberatan: pemberitahuan sidang lanjutan
7. Sidang lanjutan (max. 3 hari)
8. Putusan (max. 7 hari)
Kriteria gugatan sederhana
1. Masing-masing penggugat dan tergugat yang
merupakan perseorangan atau badan hukum. Penggugat
maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki
kepentingan yang sma.
2. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum
yang sama.
3. Jenis perkara berupa ingkar janji atau perbuatan
melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah
dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang
masuk yurisdiksi pengadilan khusus.
8. 4. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,-
5. Perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana.
Perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana di
antaranya :
1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan
melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, seperti peraingan usaha,
sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.
2. Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.
3. Pihak yang dapat mengajukan gugatan sederhana.
Biaya perkara
Besaran panjar biaya perkara ditentukan oleh ketua
pengadilan negeri setempat. Biaya panjar tersebut dibayar
oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan
kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan.
Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan
permohonan beracara secara Cuma-Cuma atau prodeo.
Mekanisme pendaftaran gugatan sederhana
Penggugat mendaftarkan gugatannya dikepaniteraan
pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau
dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di
kepaniteraan. Blanko gugtan berisi keterangan mengenai :
9. 1. Identitas penggugat dan tergugat
2. Penjelasan ringkas duduk perkara
3. Tuntutan penggugat
4. Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib
melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.
Peran hakim dalam gugatan sederhana
1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan
sederhana secara berimbang kepada para pihak
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai
termasuk menyarankan kepada pihak untuk melakukan
perdamaian diluar sidang
3. Menuntun para pihak dalam pembuktian
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para
pihak
5. Perdamain dalam gugatan sederhana.
Upaya hukum keberatan
Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat
dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan
diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani
akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai dengan
alasan-alasannya.
Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah
putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
10. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadila
dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang
disediakan di kepaniteraan. Keberatan adalah upaya hukum
terakhir sehingga putusan hakim ditingkat keberatan bersifat
final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun
termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Lama penyelesaian keberatan
Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling
lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim.
Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim
mendasarkan kepada :
1. Putusan dan berkas gugatan sederhana
2. Permohonan keberatan dan memori keberatan
3. Kontra memori keberatan
4. Peran kuasa hukum
Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan
mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun
demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut :
1. Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum
pengadilan yang mengadili perkara yang ada
2. Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan
kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan.
11. Jenis jenis putusan
1. Berdasarkan kehadiran
a. Gugur
b. Verstek
c. Contraditoir
2. Berdasarkan Sifat
a. Deklaratoir
b. Konstitutif
c. Kondemnatoir
3. Berdasarkan Penjatuhan
a. Sela
b. Akhir
Pembuktian Perkara Perdata
Terdapat 2 dasar/landasan dalam sidang eprkara perdata
- Bukti tertulis
- Bukti saksi
Jika dalam pembuktian hakim merasa bukti yang diajukan
oleh penggugat dan tergugat seimbang, maka akan
dilakukan pembuktian setempat ( PS )
( khusus pada perkara sengketa tanah )
Eksekusi
- Adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (resjudikata/inkracht
12. van gawijsde), bersifat penghukuman (condemnatoir)
yang dilakukan dengan cara paksa.
- Dasar hukum eksekusi
1. Pasal 195-224 HIR/pasal 206-258 RBg
2. Pasal 180 HIR
3. RV pasal 1033
4. PERMA No. 3 tahun 2005
5. PERMA No 1 tahun 2006
6. SEMA No 2 tahun 1996
7. SEMA N0 3 tahun 2000
8. SEMA No 4 tahun 2001
9. SEMA No 1 tahun 2010
10. SEMA No 4 Tahun2014
11. Keputusa ketua MA No KMA/032/SK/IV/2006, dsb.
- Jenis jenis eksekusi
1. Eksekusi melakukan pembayaran sejumlah uang
2. Eksekusi melakukan suatu perbuatan
3. Eksekusi melakukan pemulihan lingkungan
sebagaimana UU No 32 tahun 2009
4. Eksekusi rill
- Kewenangan menjalankan eksekusi
1. Ketua PN yang memimpin
2. Perintah eksekusi berupa penetapan
3. Panitera/juru sita yang menjalankan
13. - Penangguhan eksekusi
1. Ditangguhkan oleh KPN (ketua pengadilan negeri)
2. Tertuang pada penetapan
3. Kasuistis&eksepsional
4. Aspek kemanusiaan
- Tahap eksekusi
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi
- Penundaan eksekusi
1. Penundaan eksekusi dapatdiajukan oleh pihak
teresksekusi atau pihak ketiga
2. Alasan dalam permohonanpenundaan eksekusi
harusmempunyai bobot yang kuat
3. Alasan penundaan eksekusi atas dasar peninjauan
kembali mengacu pada pasal 67 UU No 14 tahun
1985
- Alasan dapat menunda eksekusi
1. Alasan perikemanusiaan
2. Alasan derden verzet
3. Objek eksekusi masih dalam proses perkara lain
4. Adanya peninjauan kembali
5. Alasan perdamaian
14. 3. Rabu, 11 Januari 2023
- Eksekusi yang tidak dapat dijalankan (noneksekutabel)
1. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada
2. Putusan bersifat deklarator
3. Barang pbjek eksekusi ditangan pihak ketiga
4. Eksekusi terhadap pihak ketiga
5. Barang yang hendak dieksekusi dijaminkan kepada
pihak ketiga
6. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya
7. Perubahan status tanah menjadi milik negara
8. Barang objek eksekusi berada di luar negeri
9. Dua putusan yang saling berbeda
10. Eksekusi terhadap harta kekayaanbersama
11. Eksekusi baru dapat dijalankan apabila disetujui
pihak yang lain
12. Bila menjadi milik suami atau istri
Mengikuti proses persidangan perdata dan pidana ( Sidang
Putusan )
Pertimbangan Hakim
- Didasarkan pada bukti tertulis dan saksi ( terkadang
tidak perlu disampaikan )
- Didasarkan pada nilai nilai sosial yang tumbuh di
masyarakat ( UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun
2009 )
- Perkara No. 116
/Pid.Sus/2022/PN Wonosobo
- Perkara No.
121/Pid.sus/2022/PN.Wonosobo
- Perkara No.
122/Pid.b/2022/PN.wonosobo
- Perkara No.
123/Pid,sus/2022/PN.Wonosobo
15. Dakwaan Putusan
1. Primair
Dakwaan yang memiliki arti utama, paling utama
diruntutkan sebagaimana dakwaan primair ini tergolong
kedalam kategori Tindak pidana berat.
2. Subsidair
Dakwaan yang memiliki arti pengganti, dakwaan ini
dijatuhkan ketika hakim memutuskan terdakwa terbebas
dari dakwaan primair. Dakwaan ini tergolong ke dalam
Tindak pidana ringan.
Jika terdakwa dijatuhi dakwaan primair maka bunyi
amar putusan yakni :
“ Menyatakan bahwa terdakwa terbebas dari dakwaan
primair dan menghukum terdakwa dengan dakwaan
subsider”.
Pemerikasaan saksi
Hakim diperkenankan melaukukan pemerikasaan saksi
secara besamaan ( saksi yang satu diperbolehkan melihat
dan mendengar pernyataan saksi yang lain ).
Dengan catatan :
1. Pertanyaan dilontarkan secara berurutan
16. 4. Kamis, 12 Januari 2023
2. Hakim dan JPU harus menyelaraskan pernyataan
terdakwa dengan Berita Acara yang di sampaikan oleh
penyidik.
Menyaksikan proses persidangan perkara perdata
1. Permohonan perubahan Akta Kelahiran
2. Gugatan
Permohonan Kasasi
1. Legal Standing Permohonan Kasasi
( Pasal 44 ayat 1 Undamg-undang MA )
2. Perkara yang dapat diajukan
( Pasal 43 )
Bahwa perkara yang ajukan sudaya melalui upaya
banding, kecuali yang sudah ditentukan oleh Undang-
undang.
Alasa permohonan ( Pasal 30 )
a. Pengadilan tidak berwenang da melebihi wewenang
b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar
hukum yang sudah ditetapkan
c. Pengadilan lalai akan syarat-syarat yang telah
diwajibkan
3. Persedur Permohonan Kasasi
17. ( Pasal 46-48 UU MA )
a. Upaya hukum dilakukan dengan tengggat waktu
yang diberikan 14 hari setelah putusan
b. Permohonan Kasasi dan pembayaran
c. Permohonan terdaftar maksimal 7 hari setelah
dimohonkan
Mempelajari produk perdata
1. E-Court
a. Biaya panjar dari pemohon beserta bukti
pembayaran
b. Nomor perkara
2. Upaya Hukum
a. Akta penerimaan kontrak memori dari termohon
b. Copy kontrak memori upaya hukum yang
ditandatangani oleh panitera
3. Perjanjian Kawin
Akta asli pendirian UD atau PK tertandatangani pada
pemohon
4. Permohonan dan gugatan
a. Penasehat Hukum memberikan bukti pembayaran
b. Penasehat Hukum mendapatkan memori upaya
hukum yang tertandatangani
Memperhatikan jalannya persidangan perdata dan pidana - Perkara No.
27/Pdt.b/2023/PN.Wonosobo
18. 5. Jumat , 13 Januari 2023 Melaksanakan Jalan sehat bersama seluruh pegawai PN
Wonosobo dan teman-teman PKL PPL
Melaksanakan evaluasi kinerja teman-tema PPL selama satu
pekan bersama penanggungjawab, koordinator dan guru
pamong.
( Pak Galih, Pak Imam, Pak Iqbal )
- Perkara No.
30/Pdt.b/2022/PN.Wonosobo
- Perkara No.
22/Pdt.b/2022/PN.Wonosobo
- Perkara No.
132/Pid.sus/2022/PN
- Menjelaskan macam-macam
upaya hukum
( Perbedaan upaya hukum
luar biasa dan perlawanan )
- Menjelaskan macam macam
intervensi dalam
persidangan
( Vooeging, Tusenkoom,
Vrijuaring )
- Menjelaskan mengenai
Gugatan sederhana
( Syarat/Perma, Alur
pesidangan dan perbedaan
dengan gugatan biasa )
- Ketentuan putusan verstek
( apabila si tergugat tidak
19. mengikuti seluruh
persidangan )
- Menyebutkan bagian dari
BW ( Peroranga, Benda,
Perikatan dan Daluarsa )
- Prosen pengajuan Kasasi
( Di Mahkamah Agung
melalui Pengadilan Tinggi )
- Perbedaan Novum pada
Perdata dan Pidana ( Pada
perdata tidak perlu
disidangkan dan hanya
disumpah )
- Menjelaskan Ultra Petita
( Ultra petita hanya ada pada
putusan perkara perdata dan
PTUN )
- E-Litigasi ( Pembuktian
harus dilaksanakan secara
langsung/tatap muka )
- Analisa terkait duplik
( Apabilan eksepsi
dikabulkan maka putusan
sela berubah menjadi
20. putusan akhir dan pengadilan
tidak berhak mengadili
perkara tersebut )
Dosen Pembimbing Lapangan
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
____________________________
NIP.
Pembimbing Lokasi
Pengadilan Negeri
Wonosobo
____________________________
NIP.
