Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial

PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL

Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

  • Soyez le premier à commenter

Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial

  1. 1. PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Bito Wikantosa Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Jakarta,15 Februari 2021
  2. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. 3. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ➢ Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 “Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa” ➢ Pasal 6 Ayat (2) hufuf a. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa. ➢ Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi: 1. Pendataan Desa a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa; b. pendataan pada tingkat rukun tetangga; c. pendataan pada tingkat keluarga; d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  4. 4. ➢ Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi: 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi: 1) tower untuk jaringan internet; 2) pengadaan komputer; 3) Smartphone; dan 4) langganan internet. e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
  5. 5. PERMENDESA-PDTT NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: 1. arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 2. Pembangunan Desa; Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: a. Pendataan Desa; b. Perencanaan Pembangunan Desa; c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa. 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Program dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi: a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa; b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa; c. penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan d. penguatan budaya Desa adaptif. 4. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.
  6. 6. ➢ Pasal 6 Ayat (1) SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. ➢ Pasal 7 SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan: PERMENDESA-PDTT NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 10. Desa tanpa kesenjangan; 11. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman; 12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; 13. Desa tanggap perubahan iklim; 14. Desa peduli lingkungan laut; 15. Desa peduli lingkungan darat; 16. Desa damai berkeadilan; 17. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan 18. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. 1. Desa tanpa kemiskinan; 2. Desa tanpa kelaparan; 3. Desa sehat dan sejahtera; 4. pendidikan Desa berkualitas; 5. keterlibatan perempuan Desa; 6. Desa layak air bersih dan sanitasi; 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan; 8. pertumbuhan ekonomi Desa merata; 9. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
  7. 7. SISTEM INFORMASI DESA 1. Pencapaian tujuan SDGs Desa paling lama bulan Desember tahun 2030. 2. Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa. 3. Tujuan SDGs Desa diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa. 4. Pencapaian tujuan SDGs Desa diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa. 5. Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan untuk menyusun: a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa. 6. Masyarakat Desa, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiha (Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, Swasta/CSR) dapat memproleh data dan informasi tentang SDGS Desa melalui Sistem Informasi Desa.
  8. 8. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1. Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: a. Pendataan Desa; b. Perencanaan Pembangunan Desa; c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa. 2. Pendataan Desa (Dari Oleh dan Untuk Desa) a. Pendataan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: Pendataan Desa tahap awal; dan Pendataan Desa tahap pemutakhiran. b. Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa yang terdiri dari unsur masyarakat Desa dan perangkat Desa. c. Pendataan Desa tahap awal merupakan sensus partisipatoris yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif. d. Hasil Pendataan Desa tahap awal merupakan data dasar SDGs Desa. e. Sasaran Pendataan Desa merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa. f. Data SDGs Desa dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital. g. Pendataan Desa tahap awal dibiayai dengan Keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa. h. Pemerintah Desa berkewajiban memperbaharui data SDGs Desa setiap 6 (enam) bulan sekali.
  9. 9. PENDATAAN DESA DATA DASAR CAPAIAN 18 TUJUAN SDGs DESA PADA TAHUN PERTAMA PENDATAAN BY NAME BY ADDRESS DATA KEWARGAAN BERSKALA MIKRO DATA KEWILAYAHAN BERSKALA MIKRO POKJA PENDATAAN DESA SISTEM INFORMASI DESA ➢ BASELINE DATA ➢ DATA DIGITAL ➢ DIAGNOSIS PENYUSUNAN RPJMDESA PEMUTAKHIRAN DATA SDGs DESA ✓ PENYUSUNAN RKP DESA ✓ EVALUASI TINGKAT PENCAPAIAN SGDs DESA ✓ PERUMUSAN PROGRAM/PROYEK MASUK DESA ✓ PENYUSUNAN RPJMDESA PENDATAAN DESA YANG PARTISIPATIF: 1. Warga Desa ikut serta menjadi bagian dari Pokja Pendataan Desa 2. Warga Desa aktif memberikan data informasi ttg kondisi objektif Desa kepada Pokja Pendataan Desa 3. Warga aktif memastikan data digital di SID sesuai dengan kondisi senyatanya yang ada di keluarga dan/atau RT ➢ JIKA ADA KETIDAKSESUAIAN ANTARA DATA SDGs DESA DENGAN REALITAS, WARGA DESA MENYAMPAIKAN ASPIRASI KEPADA BPD. ➢ BPD MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI WARGA DESA SECARA RESMI KEPADA KEPALA DESA POKJA PENDATAAN DESA
  10. 10. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (lanjutan) 4. Perencanaan Pembangunan Desa a. Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. b. Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. c. Perencanaan Pembangunan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan seluruh warga Desa. d. Perencanaan Pembangunan Desa berupa terdiri atas: 1) penyusunan RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan 2) penyusunan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. e. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa berdasarkan data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa. f. RPJM Desa memuat antara lain arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada pencapaian tujuan SDGs Desa, dan program dan/atau kegiatan untuk mewujudkan pencapaian SDGs Desa. g. RKP Desa menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
  11. 11. PENYUSUNAN RPJMDESA SISTEM INFORMASI DESA ➢ BASELINE DATA ➢ DATA TERMUTAKHIR ➢ DIAGNOSIS REMBUK WARGA/FGD ✓ VISI KOLEKTIF/MMDD ✓ ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA : SDGs DESA ✓ PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN SDGs DESA KELOMPOK KEPENTINGAN KELUARGA PERSEORANGAN PENYUSUNAN RPJMDESA 1. TIM PENYUSUN RPJM DESA MENYUSUN RANCANGAN RPJMDESA: a. Visi Misi Kades Terpilih b. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa : Prioritas Tujuan SDGs Desa c. Prioritas Program/Kegiatan untuk Pencapaian SDGs Desa 2. MUSRENBANG DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMDESA 3. MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RPJMDESA 4. PERDES RPJMDESA BPD: KANAL ASPIRASI WARGA DESA PERENCANAAN PARTISIPATIF ➢ SID sebagai Pusat Data dan Informasi Desa yang terbuka untuk semua ➢ Mendayagunakan SID Desa sebagai akses data dan informasi ➢ Perumusan usulan berbasis data ➢ Penguatan Rembuk Warga untuk merumuskan Visi Kolektif ➢ Kanalisasi Aspirasi Warga ➢ Penyampaian Aspirasi Langsung dalam MusrenbangDesa dan Musdes ➢ Hadir di MusrenbangDesa dan Musdes
  12. 12. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh kepala Desa. 2. Peta Jalan SDGs Desa paling sedikit memuat: a. sasaran SDGs Desa; b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa; c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa; d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SGDs Desa; dan e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa. 3. Kepala Desa memasukan data dan informasi tentang Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa. 4. Berdasarkan Peta Jalan SDGs Desa, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyusun program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa. 5. Program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa melalui Sistem Informasi Desa.
  13. 13. KEDARURATAN SDGs DESA PermenDesa-PDTT Nomor 21/2020 Pasal 91 1) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 2) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa. 3) Dalam hal terjadi peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan terjadi pelambatan laju pencapaian SDGs Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan tim Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat laju pencapaian SDGs Desa sesuai kemampuan Desa. 4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak sanggup mempercepat laju pencapaian Desa dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Desa, Kementerian menetapkan status kedaruratan SDGs Desa. 5) Upaya menangani kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memprioritaskan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang masuk Desa bagi Desa-Desa yang mendapat status kedaruratan SDGs Desa. 6) Status kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
  14. 14. PROGRAM/PROYEK MASUK DESA SISTEM INFORMASI DESA ➢ BASELINE DATA ➢ DATA TERMUTAKHIR ➢ DIAGNOSIS ➢ PETA JALAN SDGs DESA SUPRA DESA: PUSAT, PROV, KAB/KOTA DATA DESA PROGRAM/ PROYEK RKP DESA ✓ KETERPADUAN PEMBANGUNAN DESA ✓ PERCEPATAN PENCAPAIAN SDGs DESA KONDISI OBYEKTIF DESA : DATA KEWILAYAHAN DAN DATA KEWARGAAN (BY NAME – BY ADDRESS) PERENCANAAN PARTISIPATIF ➢ Program/Proyek Masuk Desa menjadi transparan karena masuk di dalam Sistem Informasi Desa yang bersifat terbuka untuk diakses oleh publik. ➢ Mendayagunakan SID Desa sebagai akses data dan informasi ➢ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program/proyek masuk Desa
  15. 15. PENYUSUNAN RKP DESA SISTEM INFORMASI DESA ➢ BASELINE DATA ➢ DATA TERMUTAKHIR ➢ DIAGNOSIS ➢ PETA JALAN SDGs DESA REMBUK WARGA/FGD ✓ DOKUMEN RPJMDESA ✓ HASIL EVALUASI LAJU PERKEMBANGAN SDGs DESA ✓ PROGRAM/PROYEK MASUK DESA ✓ PAGU INDIKATIF DESA KELOMPOK KEPENTINGAN KELUARGA PERSEORANGAN PENYUSUNAN RKP DESA 1. TIM PENYUSUN RKP DESA MENYUSUN RANCANGAN RKP DDESA: Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk Pencapaian SDGs Desa 2. MUSRENBANG DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA 3. MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP DESA 4. PERDES RKP DESA BPD: KANAL ASPIRASI WARGA DESA PERENCANAAN PARTISIPATIF ➢ SID sebagai Pusat Data dan Informasi Desa yang terbuka untuk semua ➢ Mendayagunakan SID Desa sebagai akses data dan informasi ➢ Perumusan usulan berbasis data ➢ Penguatan Rembuk Warga untuk usulan Prioritas Program/Kegiatan ➢ Kanalisasi Aspirasi Warga ➢ Penyampaian Aspirasi Langsung dalam MusrenbangDesa dan Musdes ➢ Hadir di MusrenbangDesa dan Musdes
  16. 16. BEBERAPA CATATAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DESA: 1. Perencanaan pembangunan Desa berbasis Data mensyaratkan adanya perangkat Desa dan/atau warga Desa yang terlatih/ terdidik sebagai Perencana Pembangunan Desa. 2. Diagnosis/Analisa Data Kewargaan dan Data Kewilayahan Berskala Mikro menjadi prioritas program/kegiatan pembangunan Desa mensyaratkan adanya kecerdasan buatan di dalam aplikasi Sistem Infomasi Desa (SID) yang mampu membaca dan menerjemahkan data menjadi rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa yang terfokus pada tujuan SDGs Desa tertentu. 3. Data Kewargaan dan Data Kewilayahan Berskala Mikro dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan Desa sebagai perencanaan wilayah Desa dan Perdesaan (Antar Desa) 4. Perubahan secara mendasar dari semula perencanaan Desa bersifat sektoral menjadi perencanaan Desa bersifat kewilayahan yang berbasis aset dan potensi sumberdaya Desa. 5. Pendekatan Pembangunan Desa adalah Penghidupan Berkelanjutan mulai dari tingkat Keluarga, Komunitas dan Desa
  17. 17. TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA dan PERDESAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB/KOTA INTEGRASI VISI MISI KADES TERPILIH RPJMDESA ✓ Keuangan dan Aset Desa (termasuk Dana Desa) ✓ Sumberdaya Manusia di Desa ✓ Sumberdaya Alam di Desa ✓ Masalah-Masalah Fundamental di Desa ✓ Peluang dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa RKP DESA & APBDESA PER TAHUN Contoh: TERWUJUDNYA DESA PANCASILA TAHUN 2024 18 AGENDA SDGs DESA ASPIRASI MASYARAKAT DESA Menggagas Masa Depan Desa (MMDD)/Visi Kolektif/Big Picture Fokus SDGs DESA Mufakat secara Damai SID : BIG DATA DESA PENDATAAN DESA PARTISIPATIF POKJA PENDATAAN DESA (Data Mikro: Kewargaan dan Kewilayahan) PEMBANGUNAN PERDESAAN (Pembangunan yang dilaksanakan Antar Desa) KECAMATAN KELUARGA PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN KELUARGA KELUARGA KELUARGA KELUARGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
  18. 18. SISTEM INFORMASI DESA (SID) SID-SDG’s Data Base SDG’s: 1.Sosial 2.Spasial Arah dan kebijakan pembangunandesa berbasis SDG’s Pendampingan Desa Perencaanaan pembangunan desa Pelaksanaan pembangunan desa Pengawasan pembangunan desa Pertanggung- jawaban pembangunandesa data E W S E W S E W S EWS EWS EWS EWS PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DESA : DIGITALISASI DESA 1. Penerapan Kebijakan Satu Desa – Satu Data – Satu Peta 2. Keterpaduan Pembangunan Desa Berbasis Aset 3. Digitalisasi Pembangunan Desa DASHBOARD KAB/KOTA DASHBOARD KEMENDESA PDTT PENGENDALIAN IMPLEMENTASI SDGs DESA ➢ BIG DATA DESA (DATA DESA – DARI, OLEH DAN UNTUK DESA) ➢ KONSOLIDASI PROGRAM NASIONAL BERBASIS DATA EMPIRIS ➢ BIG DATA DESA ➢ KONSOLIDASI PROGRAM DAERAH DASHBOARD PROVINSI
  19. 19. Sumber foto : www.wwf.or.id TERIMA KASIH

×