Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Potret Krisis Ruang Sulawesi

Potret Krisis Ruang Sulawesi

  • Soyez le premier à commenter

Potret Krisis Ruang Sulawesi

  1. 1. Potret Krisis Ruang Sulawesi Working Paper Disusun oleh: Seknas Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Makassar, SLPP Tokalekaju, SLPP Sulawesi Barat, SLPP Sulawesi Tengah, dan SLPP Sulawesi Utara
  2. 2. Pengantar Dari kurun waktu 2003 – 2013, hampir setiap tahunnya sekitar 500.000 petani terlempar dari tanahnya. Lahan pertanian pangan yang menghidupi 91,9 juta jiwa hanya bertambah sebanyak 2,96 persen dari 7,77 juta hektar pada tahun 1986 menjadi 8 juta hektar pada tahun 2012. Sementara lahan perkebunan yang dimiliki sedikit orang meningkat sebanyak 144 persen, dari 8,77 juta hektar menjadi 21,41 juta hektar dalam kurun waktu yang sama (Sumber kedaulatan di atas data yang rapuh, Kompas cetak 2 Desember 2015). Data yang disajikan oleh Kompas tersebut menunjukan bagaimana kegagalan pemerintah Indonesia dalam memastikan dan menjamin penghidupan petani. Pembangunan Negara yang dilandaskan pada pertumbuhan ekonomi semata dengan mengkonversi tanah–tanah petani menjadi industri ekstraktif. Tulisan pendek ini hendak menceritakan berbagai krisis sosial ekolgis yang terjadi di tingkat tapak. Cerita dari temuan lapang dalam studi kasus di lima wilayah yaitu Sulawesi Barat, Tengah, Selatan dan Utara. Krisis ekologis dan upaya penyingkiran petani dari tanahnya yang diakibatkan oleh pertama : regulasi pemerintah daerah yang memberikan porsi lebih besar untuk investasi skala besar. Regulasi ini secara terstruktur dilakukan melalui pengalokasian ruang yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Cerita dari lapang menunjukan bahwa kebanyakan masyarakat mengalami proses proses exclusion secara masiv karena efek kerusakan ekologis sebagai dampak dari industri ekstraktif tersebut, yang paling nyata dihadirkan dalam beberapa catatan dari lapang yaitu bencana alam (banjir) yang menimpa beberapa wilayah pasca hadirnya industri tambang maupun perkebunan sawit. Dampak lain yaitu krisis air yang menyebabkan terganggunya pertanian masyarakat harus dialami oleh masyarakat yang secara tidak langsung berada dilokasi tambang. Seperti halnya yang terjadi di Maros dan Sulawesi Barat. Bagi beberapa wilayah sawit dianggap sebagai komoditas penyumbang pendapatan yang cukup besar bagai pemerintah daerah tetapi hal tersebut tidak terjadi di Sulawesi Barat, sawit tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, alih alih menyebabkan konflik karena sistem mitra yang merugikan petani. Hampir terjadi disebagian besar wilayah Sulawesi, telah terjadi penurunan jumlah areal pertanian akibat konversi lahan produktif. Sebagian besar hasil pemetaan partisipatif yang telah dilakukan menunjukan fakta bahwa dari total seluruh PP, 57 % nya mengalami tumpang tindih dengan ijin yang didominasi 43 % nya oleh tambang. Konsesi tambang mendapatkan porsi ijin terbanyak di Pulau Sulawesi dengan angka mencapai 4.7 juta ha.
  3. 3. Berdasarkan hasil pengolahan data spasial ruang Pulau Sulawesi, diperoleh pembagian alokasi ruang Pulau Sulawesi sebagai berikut; dari total luasan Pulau Sulawesi seluas 18 juta ha, 38 % atau sekitar 7 juta ha lebih merupakan areal penggunaan lain (APL), kedua terbesar dialokasikan untuk hutan lindung sebesar 26 % atau sekitar 4.7 juta ha yang kemudian diikuti oleh Hutan produksi terbatas serta hutan produksi konservasi 20 % (3,7 juta ha). Sisanya diisi oleh kawasan pelestarian dan konservasi alam sebayak 10 %. Prosentase ruang diatas menunjukkan porsi alokasi yang besar bagi investasi baik dalam kawasan maupun diluar kawasan hutan melalui APL. Menelusuri bagaimana dan jenis apa saja penggunaan APL dan Kawasan Hutan bisa menunjukan bagaimana kerusakan ekologi maupun penyingkiran petani dimulai yang berujung pada krisis. Seperti halnya cerita soal krisis di Pulau lainnya di Indonesia. Kerusakan selalu berawal dari pemberian konsesi pada industri ektraktif atau perkebunan skala besar. Hal ini yang juga terjadi pada Pulau Sulawesi, tambang dan sawit menjadi penyebab utama dalam kontribusi merusak dan memiskinkan masyarakat. Dalam catatan triwulan BKPM pada periode 2010 – 2012, menyebutkan sektor pertambangan dan perkebunan merupakan sektor yang dalam tiga tahun terakhir masuk sebagai sektor dominan dalam investasi di koridor ekonomi Sulawesi. Struktur Alokasi Ruang Sulawesi
  4. 4. Sulawesi & Izin Konsesi Hampir separuhnya atau tepatnya sebanyak 54 % dari seluruh daratan Pulau Sulawesi telah habis dibagi oleh ijin, baik tambang, hak guna usaha, HPH dan HTI. Tambang menempati peringkat pertama yaitu sebanyak 25 % atau sebanyak hampir 5 juta ha. Kedua terbesar diberikan untuk konsesi Migas sebesar 2, 2 juta ha. Kemudian diikuti oleh ijin HPH, HTI dan HGU. Pertambangan ada di seluruh propinsi Sulawesi dengan jumlah terbesar ada pada propinsi Sulawesi tengah dan Sulawesi Tenggara. Tabel 1. Jenis Konsesi Ekstraksi Sumberdaya Alam No Konsesi Luas (Ha) 1 Tambang 4,782,990.30 2 Perkebunan Sawit 273,728.98 3 IUPHHKHA/HPH 1,679,532.53 4 IUPHHKHB/HTI 456,130.63 5 HGU 334,119.13 6 MIGAS 2,611,702.56 Total 10.138.204,13
  5. 5. Tambang di Bumi Celebes Dari sumber data yang diperoleh mengenai jumlah dan luas konsensi Minerba di Sulawesi hingga tahun 2013, tercatat terdapat hingga 1.256 IUP yang telah dikeluarkan dengan total luas mencapai 4.629.325,25 Ha. Dari seluruh konsensi minerba yang ada di Sulawesi pada data yang telah dikompilasi tersebut, lima (5) konsensi pertambangan terluas adalah pertambangan 1) Emas; 2) Nikel; 3) Besi; 4) Logam Dasar; dan 5) Batubara (lihat tabel 4). Sedangkan lima (5) jumlah konsensi terbanyak adalah untuk komoditas 1) Nikel; 2) Emas; 3) Batuan, Batu Andesit, Kerikil, Pasir & Tanah Tabel 2. Jumlah & Luas Konsensi Minerba di Sulawesi No. IUP & KK Jumlah Konsensi Luas Konsensi (Ha) 1 IUP Sulawesi Tenggara 473 993.221,93 2 IUP Sulawesi Selatan 202 246.332,44 3 IUP Sulawesi Barat 79 34.107,22 4 IUP Sulawesi Tengah 354 1.676.843,27 5 IUP Sulawesi Utara 94 239.107,24 6 IUP Gorontalo 41 246.674,45 7 IUP Lintas Propinsi 1 44.067,00 8 Kontrak Karya 12 548.971,70 Total 1.256 4.629.325,25 Sumber Data diolah oleh ARC, 2012 : ĄĹ Ô Ľ Į Ń Đ Ĺ ŃĮ Ò Ī Ï H RPQ Q -2013) Rekapitulasi dan Verifikasi IUP Tahap I Bulan Juni 2011 s/d Tahap VIII Bulan Januari 2013 Æ Č ĔČČ Ńİ ŇŃĮ Ó Ĺ Ï H RPQ SI Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Telah Dikeluarkan Per Bulan Maret 2011, diakses di http://eiti.ekon.go.id pada tanggal 6 Juni 2013 ĄĹ Ô Ľ Į Ń Đ Ĺ ŃĮ Ò Ī Ï H RPQ Q I Indonesia Mineral and Coal Mining Company Profile 2011, Jakarta, Ditjen Minerba Kementerian ESDM Timbunan; 4) Besi; dan 5) Aspal. Jika melihat antara tabel 4 dan 5 serta membandingkan mineral logam sebagai komoditas pertambangan primer dan sekunder yang ada pada kedua tabel tersebut maka jelas terlihat bahwa Emas, Nikel, dan Besi merupakan komoditas tambang mineral logam penting dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Sulawesi hingga saat ini. Tambang dan dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat Penderita ISPA hingga tahun 2013 di Kabupaten Maros meningkat hingga jumlah 10.885 orang. Sementara berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Puspaham & Walhi Sultra, menunjukan peningkatan jumlah penderita Infeksi saluran pernafasan, TB Paru – Paru selama periode 2005 - 2009. Pada tahun 2009 saja, di kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, jumlah pengidap ISPA mencapai 20.588. Hal ini seiring dengan praktek tambang. Sama hal nya yang terjadi di Kabupaten Ditjen Minerba (2011-2013) EITI Indonesia (2013) Ditjen Minerba (2011)
  6. 6. Sawit & Kerusakan Lingkungan Konsesi untuk perkebunan besar khususnya sawit mengalami kenaikan hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan termasuk di Pulau Sulawesi. Berdasarkan luasan penguasaan perkebunan besar seluruh Indonesia, pada tahun 2008 didominasi oleh perkebunan sawit yang diperkirakan mencapai 79% atau sekitar 4,5 juta ha. Sementara dari total luasan perkebunan sawit, 61% dikuasai oleh perkebunan besar, dan sisanya dikuasai oleh rumah tangga petani (39%) (Booth 2012). Menurut data Ditjen Perkebunan, areal perkebunan kelapa sawit tersebar di 17 provinsi meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Sektor industri minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia terus tumbuh pesat dari tahun ke tahun. Hingga saat ini Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara produsen CPO terbesar dunia, dengan produksi sebesar 21,8 juta ton pada 2010. Dari total produksi tersebut diperkirakan hanya sekitar 25% sekitar 5,45 juta ton yang dikonsumsi oleh pasar domestik. Sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, Indonesia terus mengembangkan pasar ekspor baru untuk memasarkan produksinya dan memperbesar pasar yang sudah ada. Misalnya Pakistan, Bangladesh, dan Eropa Timur serta China.
  7. 7. Data statisik pertanian menunjukan trend perluasan areal sawit Sulawesi yang fluktuatif yaitu kenaikan dan penurunan angka perluasan areal perkebunan sawit. Secara konsisten, propinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan perluasan areal sawit termasuk Sulawesi Tenggara, tetapi perluasan paling tinggi ada di propinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2013, Sulawesi Selatan yang mengalami penurunan perluasan areal sawit. Peta sebaran sawit menunjukan bahwa sebaran perkebunan sawit juga berbanding lurus dengan konflik. Tambang, Sawit dan Bencana Petani di dua desa disekitar tambang PT Semen Bosowa yaitu Desa Tukamasea dan Desa Baruga terpaksa menjual lahan pertanianya karena lahan pertaniannya tidak bisa lagi ditanami. Desa Salenrang, Kelurahan Leang -leang, Desa T ukamasea dan Desa Baruga mulai kesulitan mendapatkan air, baik untuk irigasi maupun untuk untuk dikonsumsi . Data luas lahan pertanian milik masyarakat per 2010 menunjukan penurunan yang signifikan, selama kurang lebih 6 tahun lahan masyarakat yang telah berkurang di Kabupaten Maros seluas 6.635 ha. Praktek perkebunan sawit di Mamuju Utara telah menyebabkan tercemarnya sungai karena limbah yang diberasal dari pabrik CPO. Masyarakat mengakui pasca adanya sawit;Sungai Bayu, Sungai Pedanda, Sungai Moi dan Sungai Pasangkayuberair keruh dan berwarna coklat sepanjang tahun sementara ikan– ikan lokal “Massapi” yang biasa ada, saat ini telah menghilang. Cerita dari Lapang Tambang, Sawit dan Kerusakan DAS Sulawesi Barat Luas Sulawesi Barat mencapai 1,660,370.71, dengan total Izin Usaha Pertambangan mencapai 71 izin dengan total luasan 472.895,87 ha. Selain IUP, Sulawesi Barat memberikan ijin perkebunan sawit mencapai 19 kepada perusahaan perkebunan sawit dengan total luasan 101.595,35 ha. Sulawesi Barat memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 153. Dengan praktek perkebunan sawit sekala luas di Sulawesi Barat telah terbukti mencemari sungai yang ada di Sulawesi Barat. Berdasarkan peta analisis dihasilkan bahwa 19 DAS dengan total luasan 901.410,71 ha terancam tercemar khususnya oleh limbah yang dihasilkan oleh pabrik CPO. Sementara, DAS yang terancam oleh praktek industri ektraktif tambang diperkirakan seluas 1.025.922,66 ha yaitu meliputi 60 DAS yang berada di Sulawesi Barat.
  8. 8. Sulawesi Tenggara : Pulau kecil dalam genggaman tambang Pulau Wawonii memiliki luas hanya 1.513,98 km, oleh karenanya masuk dalam kategori Pulau Kecil. Sementara Pemerintah Daerah Kabupeten Konawe menetapkan 18 IUP yang berlaku dengan luas total, salah satunya yaitu IUP PT. Derawan Berjaya Mining berdasarkan SK Bupati Konawe Nomor:63/2007, luas IUP: 10.070 ha, dan 342,17 ha terindikasi masuk dalam kawasan hutan lindung. Walhi Sulawesi Tenggara mencatat bahwa izin ini tidak saja akan merugikan masyarakat tetapi berpotensi besar menghasilkan bencana ekologis. Mengingat Pulau Wawonii merupakan pulau kecil dengan ketrebatasan wilayah dan air, hal ini akan berdampak pada terancamnya ketersediaan produksi pangan.
  9. 9. Tambang Maros Keseluruhan luas Maros mencapai 146.177,42 ha, dengan pembagian ruang diantaranya Hutan Lindung sebesar 10 %, Hutan Produksi 10,5 %, HPT 6.5 %, Taman Nasional mencapai 20%. Sementara izin tambang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah mencapai 9.668 ha. Dari luasan izin tersebut 53 % mengambil ruang Hutan Produksi yaitu seluas 5170 ha sementara tambang juga mengambil alokasi hutan lindung sebesar 14 % atau sama dengan 1.398 ha dan Hutan Produksi terbatas seluas 504.99 ha atau sekitar 5 %. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan tahun 2014 semakin mempertegas bahwa daerah ini merupakan 'surganya' penambang emas. Sebanyak 7 (tujuh) wilayah diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan yakni 1). Tapal Batas Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado. 2). Tapal batas Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. 3). Tapal batas Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa. 4). Tapal Batas Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupate Minahasa Selatan. 5). Tapal batas Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 6). Tapal Batas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan dan 7). Tapal Batas Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Sejak tahun 2010 hingga saat ini, sebanyak 74 % dari total propinsi Sulawesi Utara telah dikapling untuk pertambangan emas. Emas di Semenanjung Minahasa
  10. 10. Secara keseluruhan dari ± 1.395,610 hektar luas wilayah bagian timur Sulawesi Tengah telah diserahkan untuk dikuasai oleh 115 izin konsesi dengan luasan mencapai 846.045 hektar yang beroperasi di dalam kawasan hutan dan APL serta Wilayah Transmigrasi dan KTM. Dimana areal transmigrasi dan KTM yang diklaim konsesi tersebut seluas 196.098 hektar. Olehnya, kebijakan pada sektor ini telah menyisahkan 549.565 hektar atau 39 dari luas total bagian timur Sulawesi Tengah. Dengan pembagian 396.283 hektar hutan yang tersisa dan 153.997 hektar lahan yang yang tersisa dimana didalammya merupakan ruang kelola rakyat. Wilayah Kelola Rakyat dan Penyingkiran Petani Hasil Pemetaan Partisipatif (PP) di Pulau Sulawesi yang terdokumentasi seluas 829.659 ha yang sebagian besar tersebar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil tumpang susun wilayah pemetaan partisipatif dengan semua ijin konsensi yang ada di Pulau Sulawesi diperoleh hampir setengah dari wilayah PP tersebut tumpang tindih atau sekitar ijin konsesi pertambangan, migas, perkebunan dan kehutanan. Sekitar 43.5 % wilayah masyarakat yang tumpang tindih dengan ijin tambang, 6 % tumpang tindih dengan ijin migas, 4.3 % tumpang tindih dengan HGU termasuk didalamnya ijin perkebunan sawit dan HPH sebesar 3 %. Proses pelepasan atau penurunan produktivitas petani terhadap lahan tidak hanya disebabkan secara langsung oleh peng-kaplingan ruang untuk ijin atau penetapan kawasan hutan, melainkan turut disebabkan dari dampak pengelolaan ijin usaha ektraksi sumberdaya alam skala luas yang mendorong terjadinya bencana alam maupun krisis air. Krisis Lahan Bagian Timur Sulawesi Tengah ²Apa dan bagaimana proses penyingkiran dan/atau pelepasan petani dari wilayah kelola dapat dibaca pada laporan lapangan yang ditulis SLPP se-Sulawesi.
  11. 11. Seperti diketahui, 60% rumah tangga di Sulawesi merupakan rumah tangga pertanian dimana 26,04% merupakan rumah tangga buruh tani. Dari hasil pengolahan data sebaran persentase keluarga pertanian, keluarga buruh pertanian, dan ijin IUP menunjukkan adanya korelasi yang cukup signifikan perubahan sumber pendapatan utama rakyat pedesaan akibat perluasan konsesi industri ekstraktif skala luas. Pada sebagian kasus, kehadiran konsesi industri ekstraktif menyebabkan penurunan jumlah rumah tangga pertanian disatu sisi dan disisi lain menambah jumlah keluarga buruh tani di pedesaan.
  12. 12. Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Krisis atas Ruang 1. Meminta agar Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota segera menyelesaikan tumpang tindih alokasi ruang, dan konflik agraria akibat kebijakan dan praktek ekstraksi sumberdaya lahan di wilayah kelola masyarakat. 2. Segera dibentuk badan penyelesaian konflik ruang dan sumberdaya alam dan revisi RTRWP dan RTRWK di tingkat Propinsi yang bersifat ad-hoc dan sistematis. 3. Melibatkan secara penuh partisipasi rakyat dan organisasi masyarakat sipil di wilayah konflik dalam menata ulang hak penguasaan dan pengelolaan wilayah kelola dan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan. 4. Perlunya komitmen politik pemulihan krisis atas ruang tertuang dalam dokumen kebijakan dan RPJMD di suluruh pemerintah daerah. 5. Mendorong agar seluruh instansi pemerintah terkait di tingkat pusat dan daerah untuk dapat mengintegrasikan peta dari hasil pemetaan patisipatif dan perencanaan tata guna lahan berkelanjutan secara partisipatif dalam perumusan perencanaan pembangunan wilayah.

×