Pentahelik Pembangunan Desa

1. Pentahelik Pembangunan Desa/Nagari Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan
Masyarakat
Oleh : PRIYALDI, S.Sos. M.Pd
NIDN. 1003047601
Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan adalah suatu upaya sadar
untuk mensinergikan antara harapan dengan tindakan ( ide vs tindakan). Ide ide pembangunan adalah
merupakan adalah sebuah formulasi gagasan untuk peningkatan kualitas hidup dan kualitas
insfratruktur masyarakat.
Pembangunan desa sebagai mana yang tertuaang dalam RPJM Desa dimasing-masing desa adalah
memuat aksi aksi atau tindakan untuk melaksanakan tujuan dari desa itu sendiri. Pembangunan yang
tidak saja Pembangunan fisik melainkan juga pembangunan non fisik memerlukan sebuah formulasi
kebijakan yang melibatkan semua unsur. Ada lima unsur yang Perlu keterlibatannya dalam
pembangunan Desa yaitu ;
1. Pemerintah Desa,
2. Badan Permusyawaratan Desa,
3.Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Lembaga Adat Desa dan
5. Masyarakat Desa.
Pemerintah sebagai Pilitical Power memiliki peran utama dalam pembangunan desa, melalui
kewenangan yang dimiliki pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif merumuskan, merencanakan,
dan melaksanakan pembangunan sebagai mana yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.
Kepala Desa berserta perangkat sebagai penyelenggara pemerintah desa memiliki kewenangan dalam
menentukan arah pembangunan desa berdasarkan RPJM Desa yang disusun untuk 6 tahun. Dalam
penyusunan RPJM Desa tersebut pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
ada di dukung oleh lembaga pemerintahan lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan Pembangunan nasional melalui
pemerintahan desa. Peran strategis BPD adalah mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan. Sebagai perwakilan masyarakat desa, BPD
melaksanakan fungsi pengawasan untuk setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah desa.
Fungsi penganggaran juga dimiliki BPD sebagai pengimplementasian penyaluran aspirasi masyarakat
dalam menerima, melaksanakan dan memanfaatkan hasil hasil pembangunan desa, melalui
pemanfaatan anggaran desa yang bersumber dari APBN, APBD, dan Bagi Hasil Pajak atau PADes lainnya.

2. Fungsi legislasi adalah fungsi yang dimiliki BPD dalam memberikan kepastian hukum kepada pemerintah
desa dalam hal :
1. Penyelenggaraan pemerintahanan desa.
2. Pengayoman dan perlindungan bagi masyarakat, lembaga masyarakat desa dan lembaga adat desa
dalam keterlibatan melaksanakan, memanfaatkan dan menjaga hasil hasil pembangunan desa.
3. Pedoman bagi lembaga lembaga desa dalam pelaksanaan pembedayaan dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa.
Pemerintah Desa dan BPD sebagai lembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan lebih miningkat perannya dengan
meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa. Karena Lembaga Kemasyarakatan Desa juga
memiliki peran strategis. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri dari :
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
2. PKK
3. Karang Taruna
4. Posyandu
5. RT dan RW
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing LKM sebagai lembaga milik masyarakat
mewadahi peran dan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. LKM
dapat dijadikan objek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan juga sebagai subjek
penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai objek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
LKM menjadi kelompok sasaran dalam pembangunan yang secara langsung akanw dimanfaatkan
masyarakat desa. Sebagai subjek sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dijelaskan bahwa LKM dan LAD memiliki fungsi
mewadahi masyarakat dalam penyaluran aspirasi nya untuk pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak akan terlepas dari
peran kehidupan sosial masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat seperti
Adat Istiadat. Pembinaan Adat dan Budaya masyarakat merupakan objek Pelestarian dan pembinaan
dari pemerintah desa melalui pemanfaatan Pembangunan dan pelaksanaan pembedayaan masyarakat.
Dan selain sebagai subjek LAD juga sebagai subjek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
melalui peran adat dan budaya.
Melalui peran adat dan budaya penyelenggaraan pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik karena
adat dan budaya membangun dan nilai nilai ditengahe masyarakat, nilai nilai ini lah yang dapat
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Dapat disimpulkan Pentahelik Pembangunan Desa adalah sinergitas Pemerintah Desa dengan Lembaga
Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat. Dengan adanya sinergitas tersebut tujuan tujuan Pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa akan dapat tercapai dengan baik karena melalui Pentahelik tersebut keterlibatan
masyarakat sudah dapat di akomodir dalam kelembagaan yang ada. (Pengabdian Masyarakat STIA BNM
Pariaman)