..

1. DI SUSUN OLEH:
KELOMPOK 2
 Dede Yusup
 Putri Nadya Adzka
 Romi Agastha Firdaus
 Silvana Zebua
 Siti Juchariah
FUNGSI DAN AKTIVITAS
ADMINISTRASI NEGARA

2.  Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan hukum
antara administrasi negara dengan warga negara.
 Hukum Administrasi Negara juga memberikan perlindungan
hukum bagi warga negara dari sikap tindak administrasi
negara, dan HAN memberi kesempatan kepada warga negara
untuk ikut aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintah.
 Secara umum, administrasi negara merupakan suatu
pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau
aparatur negara supaya tujuan negara bisa tercapai dengan
efektif
APA ITU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA?

3.  J.M Baron de Gerando : hukum administrasi adalah peraturan-
pera-turan yang mengatur hubungan timbal balik antara
pemerintah dan rakyat.
 Dr.Mr.H.J Romijn : Hukum admini-strasi negara adalah
keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur negara
dalam keadaan bergerak.
 John M. Pffifner dan Robert V. Presthus: Administrasi negara
meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah
ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi
usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah.
PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA MENURUT PARA AHLI

4.  Administrasi Negara adalah suatu aktivitas yang tidak dapat
dihindari (Unavoidable).
 Administrasi Negara mempunyai prioritas.
 Administrasi Negara mempunyai monopoli untuk memakai
wewenang dan kekuasaan.
 Administrasi Negara mempunyai ukuran yang tidak ada
batasnya.
 Top Management Administrasi Negara juga memiliki sifat
Politis.
 Pelaksanaan administrasi disuatu negara relatif sulit untuk
diukur.
CIRI CIRI ADMINISTRASI NEGARA

5. Fungsi HAN yang melihat negara dalam keadaan bergerak, pada
hakikatnya bertujuan mengatur lembaga kekuasaan / pejabat
atasan maupun bawahan dalam melaksanakan peranannya
berdasarkan Hukum Tata Negara, antara lain :
1. Menciptakan peraturan – peraturan yang berupa ketentuan –
ketentuan abstrak yang berlaku umum.
FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

6. 2. Menciptakan ketentuan – ketentuan yang berupa ketentuan
konkrit untuk subyek tertentu, di bidang :
 Bestuur, yang berbentuk : perijinan, pembebanan, penentuan
status atau kedudukan, pembuktian, pemilikan dalam
penggandaan dan pemeliharaan perlengkapan administrasi.
 Politie, mencakup proses pencegahan dan penindakan.
 Rechtspraak, mencakup proses pengadilan, arbitrase,
konsiliasi dan mediasi.

7. Adapun Fungsi Administrasi Negara dalam suatu kegiatannya,
memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok
yang urgent, Yaitu :
 Merencanakan
 Mengorganisasian
 Memimpin
 Melaksanakan pengorganisasian
 Melaksanakan pengawasan

8.  Jika suatu negara menganut demokrasi, maka administrasi negara
berfungsi untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan
rakyatnya dan sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi.
 Beberapa keinginan umum yang ditetapkan oleh rakyat sebagai warga
negara di antaranya adalah keamanan, kesejahteraan, ketertiban, dan
keadilan.
 Dengan terwujudnya keinginan warga negara tersebut, maka kehidupan
masyarakat akan menjadi lebih baik dan aman tentram.
 Dengan demikian, peran para pelaksana administrasi negara yakni untuk
memberikan pelayanan yang baik kepada kepentingan masyarakat.
 Supaya tujuan administrasi negara itu bisa tercapai dengan baik, maka di
dalamnya harus terdapat beberapa hal berikut ini, yaitu:
1. Social Participation
2. Social Responsibility
3. Social Support
4. Social Control
TUJUAN ADMINISTRASI NEGARA

9. Salah satu konsekeunsi dari negara hukum adalah setiap
perbuatan hukum dalam bentuk apapun harus didasari aturan-
aturan administrasi negara (administratieveregels) yang harus
membenarkan kegiatan tersebut (juridische rechtaardiging).
Kegiatan administrasi negara dapat dibedakan menjadi dua
yakni perbuatan yang bersifat yuridis dan yang bersifat non
yuridis.
AKTIVITAS/ KEGIATAN ADMINISTRASI
NEGARA

10. 1.PENETAPAN (BESCHIKKING) dapat dirumuskan sebagai
perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara
yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa yang
berwenang dan berwajib untuk itu. Syarat utama bagi suatu
penetapan adalah bahwa tindak hukum atau perbuatan hukum
(rechtshandeling) tersebut harus sepihak (eenzijdig) dan
harus bersifat administrasi negara, artinya realisasi dari pada
suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata,
kasual, dan individual.
2. RENCANA (PLAN) merupakan salah satu bentuk baru
daripada perbuatan hukum administrasi negara yang
menciptakan hubungan hukum (yang mengikat) antara
penguasa dan para warga masyarakat. Rencana adalah
perbuatan hukum sepihak (eenzijdige rechtshandeling) di
bidang hukum administrasi negara yang dilakukan oleh organ
yang berwenang serta berwajib untuk itu.
CONTOH KEGIATAN YANG BERSIFAT YURIDIS TERDAPAT EMPAT
MACAM YAITU:

11. 3. NORMA JABARAN ATAU PENORMAAN JABATAN adalah suatu
perbuatan hukum (rechtshandeling) daripada Penguasa
Administrasi Negara untuk membuat agar supaya suatu
ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkrit dan
praktis dan dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan
tempat.
4. LEGISLASI SEMU (PSEUDO-WETGEVING) adalah penciptaan
daripada aturan-aturan hukum oleh pajabat administrasi negara
yang berwenang yang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis
pedoman (richtlijnen) pelaksanaan policy (kebijakan) untuk
menjalankan suatu ketentuan undang-undang, akan tetapi
dipublikasikan secara luas.

12. Kegiatan administrasi negara yang bersifat Non yuridis yaitu
yang dijalankan oleh pejabat pemerintah atau pejabat
administrasi negara yakni meliputi :
A. Pemerintahan Negara
B. Manjemen adminstrasi negara
C. Pengendalian/pengawsan badan-badan usaha negara
D. Tata usaha negara.
CONTOH KEGIATAN YANG BERSIFAT NON YURIDIS

13. Dalam melaksanakan tindakan administrasi negara didasarkan
pada jenis tindakan hukum atau perbuatan hukum. Secara
umum perbuatan hukum dapat dibagi tiga:
1. Perbuatan hukum bersegi satu.
2. Perbuatan hukum bersegi dua.
3. Perbuatan hukum bersegi banyak.
JENIS JENIS TINDAK ADMINISTRASI
NEGARA

14. Fungsi administrasi negara adalah untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh
pemerintah. Fungsi ini mencakup pengelolaan sumber daya publik, pengawasan dan
pengendalian, serta penyediaan layanan publik kepada masyarakat
Aktivitas administrasi negara meliputi, Pelaksanaan, Pengawasan dan pengendalian serta
Evaluasi.
Kesimpulannya, fungsi dan aktivitas administrasi negara sangat penting dalam
menjalankan pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan publik dapat dilaksanakan
dengan baik. Dengan melakukan fungsi dan aktivitas administrasi negara yang efektif,
pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.
KESIMPULAN