Ekonomi Publik Biaya sosial dan permasalahan pengelolaan lingkungan

1. Biaya Sosial dan
Permasalaha
Pengelolaan Lingkungan

2. 1. Pendahuluan
Eksternalitas terjadi ketika suatu
kegiatan menimbulkan manfaat atau
biaya bagi kegiatan atau pihak di luar
pelaksana kegiatan tersebut tanpa ada
pembayaran sama sekali.
Biaya eksternalitas yang ditambah
dengan biaya privat dsebut sebagai
biaya sosial.

3. Dimisalkan apabila perusahaan A menimbulkan
pencemaran dan mengganggu perusahaan B,
maka kita pasti berfikir bahwa perusahaan A
harus membayar ganti rugi kepada perusahaan
B.
Hal semacam ini adalah sebuah kekeliruan,
karena dengan begitu kita justru membuat
kerugian kepada perusahaan A.
Hal yang seharusnya dilakukan adalah
bagaimana membuat kerugian yang terjadi tidak
menjadi serius

4. 2. SISTEM HARGA DENGAN
KEWAJIBAN MEMBAYAR KERUSAKAN
Ronald Coase mencontohkan hal ini
dengan hubungan antara sebuah
perternakan dan pertanian sayur-
mayur
Dimisalkan jika sapi yang dimiliki oleh
peternak merusak tanaman petani
karena peternak tidak menyiapkan
pagar pembatas. Untuk itu peternak
harus membayar biaya ganti rugi
kerusakan tanaman.

5. Sebelumnya, peternak harus memikirkan tentang
biaya pembuatan pagar pembatas dan
membandingkannya dengan biaya ganti rugi
setiap tahunnya
Jika setiap tahun peternak harus membayar
sebanyak Rp 9.00 untuk biaya ganti rugi
sedangkan jika ia membangun pagar pembatas
seharga Rp 10.00, ia dapat menambah jumlah
sapinya menjadi 4 ekor
Maka peternak akan membangun pagar
pembatas dan tetap mendapatkan manfaat dari
biaya penanggulangan eksternalitas tersebut

6. 3. SISTEM PENENTU HARGA DENGAN TANPA
KEWAJIBAN MEMBAYAR KERUSAKAN /
KERUGIAN
Misalnya dalam kasus peternakan sapi
dan petani sayur-mayur.
Peternak dapat bernegosiasi dengan
pemilik kebun untuk membangun
sebuah pagar pembatas tanpa perlu
mengeluarkan biaya ganti rugi dan
kedua belah pihak akan sama sama
diuntungkan

7. 4. BIAYA TRANSAKSI PASAR
DIPERHITUNGKAN & PERANAN PEMERINTAH
Semua cara pemecahan membutuhkan
biaya dan tidak ada alasan bahwa
peraturan pemerintah diterapkan hanya
karena masalahnya tidak dapat
diselesaikan dengan baik oleh pasar
atau perusahaaan swasta.
masalah yang dimaksud adalah kerja
sama antar perusahaan dalam
mengatasi masalah eksteralitas. Tidak
hanya antar perusahaan tapi juga dapat
terjadi melalui transaksi pasar

8. Hasil yang memuasakan hanya dapat
diperoleh dengan pengamatan dan
penelitian yang sabar dan seksama
mengenai bagaimana masing masing
perusahaan, pasar, maupun pemerintah
menyelesaikan masalah yang
menimbulkan kerugian masyarakat
tersebut

9. 5. PEMBATASAN SECARA SAH TERHADAP
HAK PENGUASAAN ( PROPERTY RIGHTS)
Apabila trasaksi pasar tidak membutuhka
biaya, maka hak pengusaan untuk semua
pihak seharusnya didefinisikan secara baik
dan dampak setiap tindakan akan mudah
diketahui.
Jika masalah yang kita hadapi dalam
kaitannya dengan tindakan-tindakan yang
memiliki dampak yang merugikan bukannya
hanya bagaimana membatasi tindakan
mereka yang menimbulkan kerugan tersebut.
Apa yang harus dipertimbangkan ialah
apakah manfaat dari pencegahan tindakan
yang menimbulkan kerugian tersebut.

10. 6. MEMPERKIRAKAN BIAYA
PENCEMARAN
Baik dalam teori maupun dalam praktek,
hal yang paling sulit dalam pendekatan
ekonomi adalah bagaimana menentukan
atau mengukur biaya dan manfaat dari
usaha penanggulangan pencemaran.
Biaya pencemaran yang tidak dapat
diukur dengan mudah sering disebut
“intangible cost” atau “ noneconomiccost”
atau “nonpecuniary cost”, seperti asap
yang memedaskan mata, maupun limbah
di sungai yang mematikan banyak ikan.

11. Dengan demikian, kembali pada
penyataan ekonomi, bahwa dengan
alternatif yang terbaik yang disediakan
alam, kita seharusnya meningkatkan
terus derajat kenyamanan hidup ini,
dengan cara membuat perhitungan yang
seksama mengenai biaya marginal dan
manfaat marginal yang ada.

12. Cara yang paling langsung dan banyak
dugunakan tetapi yang paling tidak efisien adalah
“ pengaturan langsung” (command and control).
Pemerintah dapat memutuskan adanya larangan
untuk menimbulkan pencemaran dan kemudian
menenakan hukuman atas dasar undang- undang
apabila dilanggar.
Tetapi cara ini memiliki banyak kelemahan , yaitu
para produsen tidak akan memasang alat dan
mengopersikannya untuk mengurangi
pencemaran dengan baik, sehingga penelitian
langsung oleh petugas harus selalu diadakan.

13. 7. MENENTUKAN HARGA ATAU
PUNGUTAN TERHADAP PENCEMARAN
Tidak ada cara yang sederhana untuk
menentukan harga pencemaran ini. Harga
yang ditentukan atas dasar mekanisme
pengawasan akan berbeda dengan harga
yang ditentukan atas dasar mekanisme
pasar.
Atas dasar pengawasan, suatu
perusahaan boleh menghasilkan
pencemaran asalkan ia membayar harga
pungutan seperti yang ditentukan oleh
pemerintah yaitu sebesar nilai biaya
sosial marginal dari pencçmaran tersebut.

14. Dengah sistem ini keputusan perorangan atas
dasar minat pribadi adalah yang paling efisien
Apabila pencemaran itu terdiri dari beberapa
komponen dan masing-masing komponen
memiliki biaya sosialnya sendiri, maka akan
ditemukan harga yang berbeda-beda ntuk
masing-masing komponen.
Hal ini sesuai dengan teori efisiensi yang
menyatakan bahwa harga atau pungutan untuk
suatu pencemaran harus sama dengan biaya
marginalnya.

15. Jadi dapat dikataka bahwa sistem harga
dapat mengalokasikan faktor produksi
sedemikian rupa sehingga siapa yang
menghaslkan dan menggunakan barang
yang menyebabkan pencemaran, akan
membayar biaya (polluter pays principle
)