Pengelolaab kawasan pesisir

1. PENGELOLAAN
KAWASAN PESISIR
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. PERMASALAHAN FISIK DAN
NON FISIK
1

3. PERMASALAHAN FISIK

4. PERMASALAHAN FISIK
(EROSI)
EROSI adalah proses mundurnya pantai dan kedudukan
semula yang disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan
antara pasok dan kapasitas angkutan sedimen. Faktor
penyebab terjadinya erosi, antara lain:
a. Penambangan material pantai dan sungai
b. Pemindahan muara sungai
c. Pengaruh adanya bangunan pantai yang menjorok ke laut

5. PERMASALAHAN FISIK
(EROSI)
Erosi Pantai Muara Sewo

6. PERMASALAHAN FISIK
(ABRASI)
ABRASI adalah proses erosi diikuti longsoran pada material
yang masif seperti tebing pantai. Abrasi disebabkan karena
daya tahan material menurun akibat cuaca yang
menyebabkan daya dukung material dilampui oleh kekuatan
hidraulik (arus dan gelombang)

7. PERMASALAHAN FISIK
(ABRASI)
Proses Abrasi di Pura Tanah Lot Bali

8. PERMASALAHAN FISIK
(Sedimentasi)
SEDIMENTASI adalah proses terjadinya pengendapan
sendimen. Proses sedimentasi pada daerah pantai
berdasarkan arahnya dapat dibagi menjadi:
Transpor Sedimen Sejajar Pantai
Transpor Sedimen Melintang Pantai

9. PERMASALAHAN FISIK
(Sedimentasi)
Transpor Sedimen Sejajar Pantai Transpor Sedimen melintang Pantai

10. PERMASALAHAN NON FISIK

11. SWPP
Satuan Wilayah Pembangunan Pantai (SWPP) adalah satuan
wilayah yang dipergunakan untuk mengkaji bilamana pada
suatu pantai akan dibangun atau di kembangkan. Luasan
atau batasan SWPP ditandai dengan:
Wilayah antara tanjung (head land) dengan tanjung
Seluruh wilayah pantai pada pulau sangat kecil (<10 )
km2

12. SWPP
km2

13. CONTOH SWPP
Satuan Wilayah Pembangunan Pantai (SWPP) adalah satuan
wilayah yang dipergunakan untuk mengkaji bilamana pada
suatu pantai akan dibangun atau di kembangkan. Luasan
atau batasan SWPP ditandai dengan:
Wilayah antara tanjung (head land) dengan tanjung
Seluruh wilayah pantai pada pulau sangat kecil (<10 )
km2

14. UPAYA PENANGANAN
KERUSAKAN PANTAI
2

15. KRITERIA KERUSAKAN PANTAI
Untuk menilai tingkat kerusakan pantai secara obyektif, diperlukan suatu
kriteria kerusakan pantai. Kerusakan pantai yang dimaksud adalah
penjelasan tentang jenis kerusakan pantai yang akan dinilai. Kriteria
kerusakan pantai ada tiga macam, yaitu:
1. Kriteria Kerusakan Lingkungan Pantai
2. Kriteria Erosi atau Abrasi
3. Kriteria Sedimentasi

16. TOLAK UKUR KERUSAKAN
Dalam menilai kerusakan pantai, pendekatan yang digunakan ada 3
(tiga) macam, yaitu:
Tolak Ukur Kerusakan Lingkungan Pantai, dilihat dari:
a. Pemukiman dan fasilitas umum
b. Areal Pertanian
c. Kawasan Gumuk Pasir
d. Perairan Pantai
e. Air tanah
f. Terumbu Karang
g. Rob – Kawasan Pesisir

17. TOLAK UKUR KERUSAKAN
Tolak Ukur Erosi/Abrasi dan Kerusakan Bangunan, dilihat dari:
a. Perubahan Garis Pantai
b. Kerusakan Bangunan
Tolak Ukur Sedimentasi, dilihat dari:
a. Penutupan Muara Sungai
b. Pendangkalan Muara Sungai

18. PROSEDUR PEMBOBOTAN DAN
PENENTUAN PRIORITAS
Penilaian kerusakan pantai dilakukan dengan menilai tingkat kerusakan suatu lokasi pantai
dipilih terkait dengan masalah erosi atau abrasi, kerusakan lingkungan dan sedimentasi
Prosedur Pembobotan
No Tingkat Kerusakan
Jenis Kerusakan
Lingkungan Erosi/abrasi dan kerusakan bangunan Sedimentasi
1 Ringan (R) 50 50 50
2 Sedang (S) `100 100 100
3 Berat (B) 150 150 150
4 Amat Berat (AB) 200 200 200
5 Amat Sangat Berat (ASB) 250 250 250
Tabel 2. 1 – Bobot Tingkat Kerusakan

19. PROSEDUR PEMBOBOTAN DAN
PENENTUAN PRIORITAS
Berdasarkan data dari peninjauan lapangan dan analisis sensitivitas maka prioritas
penangan pantai dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Penentuan Urutan Prioritas
Tabel 2. 2 – Penentuan Urutan Prioritas
Prioritas Bobot
Prioritas A (Amat sangat diutamakan - darurat Bobot > 300
Prioritas B (Sangat diutamakan) Bobot 226 sampai dengan 300
Prioritas C (Diutamakan) Bobot 151 sampai dengan 225
Prioritas D (Kurang diutamakan) Bobot 76 sampai dengan 150
Prioritas E (Tidak diutamakan) Bobot < 75

20. PENATAAN KAWASAN
PESISIR TERPADU
3

21. KONSEP PENATAAN
Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya
milik bersama (common property resources) yang dapat
dimanfaatkan oleh semua orang (open access). pengelolaan
pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses pemanfaatan
sumberdaya pesise dan lautan

22. CONTOH PENATAAN KAWASAN PESISIR
Menurut penelitian dari Urban Land Institute pada tahun 2007, terdapat 10
prinsip dalam pengembangan kawasan pesisir, yaitu :
1. Peningkatan nilai kota dengan menjaga dan melestarikan ekosistem dan
kawasan lindung
2. Identifikasi bencana alam
3. Penerapan penilaian yang komprehensif untuk kawasan dan site
4. Peningkatan standar kelayakan bangunan
5. Adopsi “best pratice”

23. CONTOH PENATAAN KAWASAN PESISIR
6. dalam pengembangan kota pesisir yang dinamis
7. Memperhatikan isu sosial dan ekonomi
8. Penyelarasan hak akses publik dan hak privat
9. Penggunaan market based incentives untuk meningkatkan
pembangunan kota layak huni
10.Pemeliharaan sumber air baku yang ada
11.Berkomitmen untuk selalu melakukan pengembangan yang
berkelanjutan di kota pesisir

24. CONTOH PENATAAN KAWASAN PESISIR
Prinsip Rencana Detail Penataan Ruang (RDTR) adalah rencana secara rinci tata
ruang kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
kabupaten/kota, sementara Peraturan Zonasi (PZ) adalah ketentuan
persyaratan pemanfaatan ruang beserta dengan ketentuan pengendaliannya.
Prinsip – prinsip penataan kawasan pesisir, yaitu:
1. Pemanfaatan lahan yang memiliki linkage antara kawasan daratan dan laut
2. Konservasi kawasan lindung pantai
3. Penataan fungsi publik pada area yang berdampingan dengan pantai,
sementara hunian berada pada dataran yang lebih tinggi

25. THANK YOU!