2. 1. Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan
Neonatal adalah suatu sistem pembagian
wilayah kerja RS dengan cakupan area
pelayanan yang dapat dijangkau oleh
masyarakat dalam waktu kurang dari
1jam, agar dapat memberikan tindakan
darurat emergency standar.
2. RS siap PONEK 24 jam di masing –masing
kab / kota minimal 1 RS.
3. RS kab / kota harus berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan kab / kota setempat
untuk membina PUSKESMAS PONED di
wilayah kerjanya.
KEBIJAKAN PONEK DI RS
Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah
Rumah Sakit yang menyelenggarakan
pelayanan kedaruratan maternal dan
neonatal secara komprehensif dan
terintegrasi.
PROGRAM PONEK DI RS
Peningkatan kemampuan
layanan kesehatan PONEK di RS
Kab/Kota melalui peningkatan
sarana prasaran dan pengadaan
peralatan kesehatan untk
program PONEK di Rumah Sakit
Sesuai Rencana Strategis
UKP Tahun 2014 yaitu
100% RS telah
menyelenggarakan PONEK
Menurunnya AKB
menjadi 24 /1000 KH
dan
Menurunnya AKI
menjadi 118/100.000 kh
TUJUAN
KEBIJAKAN
KHUSUS /
TEKNIS
TARGET/
SASARAN
2014
3. Kegiatan Unggulan
Konsep pengembangan upaya kesehatan
Perbedaan antara Puskesmas & Rumah Sakit
Puskesmas Rumah Sakit
Rumah Sakit
Tipe D
Rumah Sakit
Tipe C
Rumah Sakit
Tipe B
Rumah Sakit
Tipe A
Puskesmas
Puskesmas
Rawat Inap
Puskesmas
Pembantu
Poskesdes
PONED
Santun Usila
Perkotaan
IMS HIV
dll
Rumah Sakit
Pratama
4. Sistem Rujukan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Yankes Tk.1
Yankes Tk.2
Yankes Tk. 3
UK Masyarakat UK Perorangan
Perawatan mandiri
Puskesmas
Pustu, Poskesdes
Praktik swasta
Dokter, Bidan
RS Kab/ Kota
BKPM, BKMM, BKOM
Praktik Spesialis
Klinik
RSUP/ RS Propinsi
Praktik Spesialis Konsultan
UK Bersumberdaya Masyarakat
Puskesmas
Pustu, Poskesdes
Dinkes Kab/ Kota
BKPM, BKMM, BKOM,
Labkesda
Kemkes/ Dinkes Propinsi
Posyandu, Dasawisma
PONED
PONEK
PONEK
5. PEMANTAUAN
ALUR PELAYANAN RUJUKAN
KEGAWATDARURATAN OBSTETRI DAN
NEONATAL
Direktorat Bina
Upaya Kesehatan
dasar
Direktorat Bina
Upaya Kesehatan
Rujukan
Kolaborasi untuk
Perbaikan
(Improvement Collaborative)
Workshop PONEK
On The Job Training
SINERGISME
dengan
PROFESI
POKJANAS PONEK
dan PONED
PROVINCIAL TRAINER
Team PONEK
Kabupaten/Kota
Pembentukan sistem Rujukan antara PONEK dan PONED
melalui pengembangan Kolaborasi Perbaikan (Improvement Collaborative)
6. PROGRAM PONEK
Di RS
PEMDA
Prop / Kab
Termasuk
Regulasi dana
RS Swasta, RB
Dr / Bidan prakarsa
swasta termasuk
Hospital By Law
POKJA
Satgas GSI
KEMENTERIAN KESEHATAN
Profesi terkait
(JNPK-KR,POGI, IDAI, IBI, PPNI)
PUSKESMAS PONED
DUKUNGAN UNIT-UNIT TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)
DI Rumah Sakit
Kolaborasi Perbaikan
Improvement Collaborative
• Merupakan kemitraan dalam
upaya untuk memperoleh hasil
terbaik dan menguntungkan
semua pihak
• Prinsip kebersamaan dalam
bekerja dan mencapai tujuan
yang diinginkan
• Dapat diterapkan pada berbagai
bidang, termasuk pelayanan
kesehatan
• Membentuk jejaring kerjasama,
pelayanan dan komunikasi
• Perubahan atau perbaikan yang
diperoleh, harus direplikasikan ke
fasilitas atau area lainnya
Subdit Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik ditrsupublik@yahoo.co.id
8. Pengembangan Pra-Rumah Sakit
Polindes
Bidan di Desa sebagai pengelola Polindes dan
sekaligus ujung tombak upaya pelayanan
PONED perlu mendapatkan pengetahuan
dasar tentang tanda bahaya (danger signs)
Puskesmas PONED
Cakupan pelayanan kebidanan
Perkiraan jumlah komplikasi yang akan terjadi
Ketenagaan
9. Alur pelayanan rujukan
kegawatdaruratan obstetri & neonatal
Masyarakat dapat langsung memanfaat-
kan semua fasilitas pelayanan kegawat-
daruratan obstetri dan neonatal.
Bidan di Desa dan Polindes dapat membe-
rikan pelayanan langsung terhadap ibu
hamil / ibu bersalin dan ibu nifas dengan
komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat
kewenangan dan kemampuannya
10. Alur pelayanan rujukan
kegawatdaruratan obstetri & neonatal
Puskesmas non-PONED harus mampu
melakukan stabilisasi pasien dengan
kegawatdaruratan obstetri dan neonatal
sebelum melakukan rujukan
Puskesmas PONED mampu memberikan
pelayanan langsung terhadap ibu hamil /
ibu bersalin dan ibu nifas dengan
komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat
kewenangan dan kemampuannya atau
melakukan rujukan pada RS PONEK.
11. Alur pelayanan rujukan
kegawatdaruratan obstetri & neonatal
RS PONEK 24 Jam mampu memberikan
pelayanan PONEK langsung terhadap ibu
hamil / ibu bersalin dan ibu nifas baik yang
datang sendiri atau atas rujukan.
Pemerintah Propinsi/Kabupaten
memberikan dukungan secara
manajemen, administratif maupun
kebijakan anggaran terhadap kelancaran
pelayanan kegawatdaruratan obstetrik dan
neonatal.
12. Alur pelayanan rujukan
kegawatdaruratan obstetri & neonatal
Pokja/Satgas GSI merupakan bentuk nyata
kerjasama lintas sektoral di tingkat Propinsi dan
Kabupaten untuk menyampaikan pesan
peningkatan kewaspadaan masyarakat ter-
hadap komplikasi kehamilan dan persalinan
serta kegawatdaruratan yang mungkin tim-bul
oleh karenanya
RS Swasta dan Dokter/Bidan Praktek Swas-ta
melaksanakan peran yang sama dengan RS
Ponek 24 Jam, Puskesmas PONED dan Bidan
dalam jajaran pelayanan rujukan.
17. Kasus rujukan yg diterima RSUD Cilacap
1. Ny.K 36 thn G4P2A1 hamil 40 minggu,preskep. TD 160/110
mmHg. Protein urine +3. KU :sadar. Os di rujuk tdk di infus.
2. Ny.M 24 th dirujuk bidan dengan PPH dini melahirkan di bidan
dengan gamelli,plasenta lahir lengkap, perdarahan ± 2000 ml,
kontraksi jelek. Lab.di RSUD : Hb 5 gr/dl, lekosit 30.750,
protein urine +2, GDS 219. pasien dirujuk hanya dengan infus
RL. KU : CML, TD 150/90 mmHg , nadi 110 x/mnt
3. Ny.DT 32 th G2P1A0 datang dengan rujukan bidan dengan kala
II lama dengan infus terpasang dan telah dipimpin mengedan.
Pasien di BPM sudah 15 jam. TFU 45 cm, Ø lengkap,kk(-),
kepala H2. TD 180/110mmHg. Protein urine +2,leuko:25.850
18.
19.
20.
21. Sistem Rujukan: Kendala
Penerima pertama pasien bukan tenaga medis
terlatih
Dokter dan Bidan sebagai tenaga terlatih justru
berada di lini belakang
Prosedur penerimaan rujukan yang lambat
karena birokrasi pelaporan
Belum selalu tersedia Unit Tranfusi Darah (UTD)
dan Bank Darah Rumah Sakit belum berfungsi
sebagai tempat antara penyimpanan darah
Keterbatasan pelayanan pemeriksaan penunjang
karena keterbatasan SDM, sarana dan
prasarana
22. Sistem Rujukan: Kendala
Keterbatasan keterampilan Puskesmas dalam
melakukan tindakan
Petunjuk pelaksanaan sistem rujukan yang tidak
baku
Belum terdapat kesinambungan pelayanan
rujukan dalam satu mata rantai yang utuh
menjadi bagian dari upaya pemantapan sistem
rujukan. Umpan balik rujukan dari rumah sakit
sering diabaikan karena tindakan yang dilakukan
di tingkat RS Kabupaten/Kota dianggap telah
menyelesaikan masalah.
23. Sistem Rujukan: Kendala
Status Puskesmas PONED dan bukan PONED
sering membingungkan bidan apabila harus
melakukan rujukan
Belum terdapat persepsi yang sama tentang
prosedur tindakan diantara petugas pelaksana
pelayanan
Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang
kegawatdaruratan maternal & neonatal
Keterbatasan kemampuan ibu dalam mengambil
keputusan
Konsekuensi finansial sebagai dampak proses
rujukan
24. Manfaat sistem rujukan Maternal &
Neonatal
Perbaikan sistem pelayanan kesehatan
maternal dan neonatal tidak cukup
dengan hanya melakukan standardisasi
pelayanan dan peningkatan kemampuan
sumber daya manusia, tetapi juga
perbaikan sistem rujukan maternal dan
neonatal yang akan menjadi bagian dari
tulang punggung sistem pelayanan
secara keseluruhan.
26. Wilayah Cakupan Rujukan
RS Kab/Kota
1. Perlu disepakati dengan Perda
2. Tidak terbatas pada struktur organisasi dan
administrasi
3. Harus mempertimbangkan fungsi dan
geografis
Menjamin Sistem Rujukan
yang Efektif dan Efisien
27. Luas Wilayah Cakupan tersebut
dapat berdasarkan :
1. Target Jumlah Penduduk
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina :
Puskesmas
Praktek Swasta
Rumah Bersalin
RS lain yang kemampuannya lebih rendah
Jarak ?
Waktu Tempuh ?
29. PENYUSUNAN
KESEPAKATAN
MANAJEMEN STRATEGIK
KESINAMBUNGAN DAN
PELEMBAGAAN
Strategi Pemantapan Rujukan
MONITORING DAN
EVALUASI
PERBAIKAN MUTU
PELAYANAN KLINIK
DAN NON KLINIK
MOBILISASI
SUMBER DAYA
PERBAIKAN SISTEM
JARINGAN
INFORMASI
RUJUKAN
REORIENTASI
DINKES DAN RS
KAB/KOTA
PERBAIKAN
KOORDINASI LINTAS
SEKTOR
PERBAIKAN
MANAJEMEN DI
DINKES DATI II DAN
RS
PELATIHAN
STRATEGI
PEMANTAPAN
SISTEM RUJUKAN
KAB/KOTA
