Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata pemerintahan yang mencakup aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara melaksanakan tugasnya. Hukum tata pemerintahan terbagi menjadi heteronom yang mengatur organisasi pemerintahan, dan otonom yang dibuat oleh aparat pemerintah. Ciri tata kelola pemerintahan yang baik meliputi akuntabilitas, independensi, transparansi, partis

1. HUKUM TATA
PEMERINTAHAN
Kajian Fundamental
©BY. Rengga Y Santoso, SH., M.Pd

2. SECTION 1

3. Pemahaman Awal
Hubungan manusia dengan hukum tidak bisa dipisahkan, sesuai dengan adagium Ubi Societas Ibi Ius yang berarti dimana da
masyarakat disitu ada hukum. Tujuan hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula
bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.
HKM Tata Pemerintahan merupakan Hukum Publik
HKM. Tata Pemerintahan = Keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara
melakukan tugas atau fungsinya.
Mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat
mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan
diantara mereka.

4. Lebih Lanjut
Pengertian hukum Tata Pemerintahan terbagi
dalam 2 (dua) pengertian yaitu
(1) Hukum Tata Pemerintahan Heteronom
adalah semua aturan hukum yang mengatur
tentang organisasi pemerintahan negara.
Hukum Tata Pemerintahan yang merupakan
bagian dari hukum Tata Negara; dan
(2) Hukum Tata Pemerintahan Otonom
adalah aturan-aturan hukum yang dibuat
oleh aparat pemerintah yang sifatnya
istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak
maupun aturan yang bersifat dua pihak. atau
hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah
atau oleh para administrasi negara.

5. Hukum Tata Pemerintahan Heterenom dalam kajiannya berada pada konteks tugas-tugas pemerintah berkaitan dengan akibat-
akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk didalamnya aspek hukum dalam kehidupan organisasi pemerintahan seperti
organisasi pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum lembaga-lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum
kelembagaan organisasi pemerintahan negara; organisasi pemerintahan daerah dalan kaitan hukum otonomi daerah; dan
akibat-akibat hukum dalam organisasi pemerintahan desa dan kelurahan. Juga menyangkut aspek hukum dalam menyelesaikan
pertentangan kepentingan pemerintah dengan warga yang diayomi atau penyelesaian suatu sengketa akibat dari suatu
perbuatan pemerintah.
Hukum Tata pemerintahan yang Otonom adalah adalah hukum yang dibuat dan atau diciptakan oleh aparatur pemerintah
dalan rangka pelaksanaan tugas seperti; Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan
Bupati/Walikota/Camat/dan oleh Kepala Desa atau Lurah.

6. Ciri Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Akuntabilitas ; Akuntabilitas adalah tanggung jawab secara umum terhadap berbagai hal yang ada di dalam pemerintahan. Jadi, pemerintah harus bisa
mempertanggungjawabkan apa yang sudah diatur menurut peraturan dan perundang-undangan.
Independensi ; Independensi adalah suatu kondisi netral dan tidak memihak pada pihak manapun. Namun, pemerintah harus mampu memilih untuk berpihak
pada pilihan yang menguntungkan bagi negara. Jadi, hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta saling terikat serta menemukan pilihan yang benar
agar dapat keluar dari masalah.
Transparansi ; Transparansi adalah sikap keterbukaan pemerintah atas segala informasi dan rencana kerja untuk pembangunan nasional. Tujuan dari transparansi
agar rakyat bisa mengawasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan menilai kinerja pemerintah.
Partisipasi ; Partisipasi adalah anggota pemerintahan yang ikut serta dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan negara. Selain itu, rakyat juga berhak
untuk menyalurkan aspirasi atau pendapatnya atas kebijakan pemerintah. Karena, kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat dan
menyejahterakannya.
Koordinasi ; Koordinasi adalah komunikasi yang lancar agar bisa bekerja sama, sehingga hubungan pemerintah dan rakyat dapat terjalin dengan baik. Hasilnya,
tata kelola pemerintahan menjadi baik dan efisien demi pembangunan nasional.

7. Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Hubungan antara pemerintah dan pasar untuk mengendalikan harga-harga sembako agar terjangkau oleh masyarakat.
Hubungan antara pemerintah dan rakyat untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyat.
Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan, agar turut berpartisipasi dalam
pembangunan nasional.
Hubungan antara pejabat yang dipilih dengan pejabat yang diangkat.
Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan, serta penduduk pedesaan.
Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang.
Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerja sama internasional demi kemajuan bangsa dan negara.

8. TO BE CONTINUED...