SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
13
BAB III
ANALISIS
3.1 Analisis
Menurut Analisis kami bahwa:
Perbedaan Hukum Materiil dan Formal :
Materil Formal
1. Tempat dari mana materiil itu
diambil
1. Tempat atau sumber dari mana suatu
peraturan memperoleh kekuatan hukum
2. faktor yang membantu pembentukan
hukum
2. berkaitan dengan bentuk atau cara
yang menyebabkan peraturan hukum
itu formal berlaku
Contoh : Hubungan social, hubungan
kekuatan politik, situasi social
ekonomis, tradisi (pandangan
keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian
ilmiah (kriminologi, lalulintas),
perkembangan internasional, keadaan
geografis, dll.
Contoh : UU, perjanjian antar Negara,
yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan.
A. Konvensi Ketatanegaraan dapat dibedakan dari kebiasaan ketatanegaraan.
Dalam kebiasaan terdapat unsur yang menunjukan bahwa suatu perbuatan yang
sama berulang- ulang dilakukan, yang kemudian diterima dan ditaati.
kebiasaan ketatanegaraan akan menjadi hukum kebiasaan yang mengikat
apabila ia diberi atau dilengkapi dengan sanksi, kebiasaan ketatanegaraan ialah
perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga
ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaaran, walaupun ia bukan
hukum. Di sinilah letak perbedaannya dengan ketentuan hukum yang sudah tidak
diragukan keabsahannya. Kebiasaan ketatanegaraan walaupun bagaimana
pentingnya tetap merupakan kebiasaan saja.
14
Wheare (1966) membedakan usage dengan convention. Konvensi adalah
ketentuan-ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat. Ketentuan yang
diterima sebagai kewajiban dalam menjalankan Undang-Undang Dasar. Berbeda
dengan usage yang semata-mata daya ikatnya bersifat persuasif. Jadi unsur
konvensi adalah obligatory. Hal yang sama terjadi dalam opinio necessitatis
dalam sistem kontinental. Konvensi berkembang karena kebutuhan dalam praktek
penyelenggaraan negara dan terbentuk melalaui praktek yang berulang-ulang yang
tumbuh menjadi kewajiban. Konvensi dapat terjadi melalui kesepakatan-
kesepakatan tertulis yang mengikat tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu
sebagaimana konvensi yang tumbuh melalui kebiasaan.
Contoh :
Upacara Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17
Agustus
Adanya persetujuan Presiden dengan KNIP (DPR) dimana Menteri
Bertanggungjawab kepada KNIP bukan kepada presiden (Maklumat
Presiden No. X tgl 16 Oktober 1945 beraku mulai Kabinet Sahrir I, II, II
dan Amir S
Penganut : Dinegara-negara Eropa Kontinental, kebiasaan akan mempunyai
kekuatan yang mengikat secara hukum apabila dipenuhi syarat “Opinio
Necessitatis” pengakuan bahwa kebiasaan itu mempunyai kekuatan mengikat, dan
karena itu wajib ditaati. Berdasarkan “Opinio Necessitatis” pengadilan dapat
memaksakan agar kebiasaan ditaati. Contoh lain ialah Indonesia namun tidak
mengikat secara hukum.
B. Beberapa alasan seorang hakim mempergunakan putusan hakim yang lain
(yurisprudensi) yaitu:
 Pertimbangan Psikologis
Hal ini biasanya terutama pada keputusan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung, maka biasanya dalam hal untuk kasus-kasus yang sama hakim di
15
bawahnya secara psikologis segan jika tidak mengikuti keputusan hakim di
atasnya tersebut.
 Pertimbangan Praktis
Pertimbangan praktis ini biasanya didasarkan karena dalam suatu kasus yang
sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu apalagi sudah diperkuat
atau dibenarkan oleh pengadilan tinggi atau MA maka akan lebih praktis apabila
hakim berikutnya memberikan putusan yang sama pula. Di samping itu apabila
keputusan hakim yang tingkatannya lebih rendah memberi keputusan yang
menyimpang atau berbeda dari keputusan yang lebih tinggi untuk kasus yang
sama, maka keputusan tersebut biasanya tentu tidak dibenarkan/dikalahkan pada
waktu putusan itu dimintakan banding atau kasasi.
 Pendapat Yang sama
Pendapat yang sama biasanya terjadi karena hakim yang bersangkutan
sependapat dengan keputusan hakim lain yang terlebih dahulu untuk kasus yang
serupa atau sama.
Contoh : Putusan MK bekas partai politik terlarang boleh menjadi Caleg. Putusan
tersebut menentukan para pihak bekas partai politik terlarang boleh menjadi caleg
lagi yang artinya boleh kembali terjun di dunia politik. Karena kita ketahui bahwa
dulu anggota PKI sudah di blacklist atau tidak boleh ikut terjun dalam dunia
politik, namun setelah ada putusan dari MK tersebut dapat menjadi dasar bahwa
bekas PKI boleh ikut terjun dalam dunia politik.
C. Undang-undang
Bersumber dari seluruh dimensi kehidupan manusia yakni Ekonomi, Sosial
Budaya, Kesehatan, Agama, dan dimensi lainnya.
Contoh : di dalam UUD 1945 di atur tentang tugas dan wewenang dari presiden
yaitu pada pasal 4 sampai pasal 15 UUD 1945. UU no 12 tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 hanya menyebutkan
DPR sebagai salah satu lembaga Negara, namun tata cara pengisian DPR itu
16
mealui Pemilu atau tidak ada didalam UUD diatur dalam UU tersendiri yaitu UU
pemilu. UU adalah Sumber HTN yang juga penting perannya. Bahkan tanpa UU
perintah UUD tidak dapat dijalankan.
Penganut : Negara Indonesia
D. Pendapat sarjana hukum (Dokttrin).
Doktrin berbeda dengan sumber-sumber hokum tata Negara yang lain sebab
doktrin bukan norma hokum sedangkan sumber HTN yang lain adalah norma
hukum, namun doktrin juga mempunyai sifat yang mengikat karena kepakaran
orang yang berpendapat tersebut. Doktrin ini berasal dari pendapat ahli yang
dikenal luas, diakui, dan diterima di kalangan umum dan bahkan ilmuwan yang
membahas sesuatu yang tidak ada peraturan tertulis. Doktrin lebih mengikat apa
bila diikuti oleh Hakim/DPR
Penganut : Di Indonesia. Contoh : Dalam hukum Islam banyak ajaran-ajaran dari
Imam Syafi’i yang digunakan oleh hakim pada pengadilan Agama dalam
pengambilan putusan-putusannya.
E. Dasar hukum treaty:
Pasal 11 ayat (1 & 2) UUD 1945 yang berisi :
(1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan Negara lain;
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luasdan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan Negara, dan /atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-
undang harus dengan persetujuan DPR.
Contoh : Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada bulan April 2013, ATT mengatur
semua senjata konvensional dalam kategori tank tempur, kendaraan tempur lapis baja,
sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter penyerang, kapal perang, rudal
dan peluncur rudal serta senjata kecil dan ringan senjata. Untuk mulai berlaku, Traktat
memerlukan 50 ratifikasi, yang diperoleh pada sesi traktat terbaru. ATT sekarang akan
mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.

More Related Content

What's hot

Konstitusi awal Indonesia
Konstitusi awal  IndonesiaKonstitusi awal  Indonesia
Konstitusi awal IndonesiaAchmad Pradana
 
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaIlham W'ie
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IMariske Myeke Tampi
 
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumMacam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumBonadea Visakha
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia Yogi andreansyah
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumRifa Ramadhani
 
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilPih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilAnnisa Khoerunnisya
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan HukumMacam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukumernyoctaa
 
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasionalPKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasionalAbyan Juang
 
Penggolongan Hukum
Penggolongan HukumPenggolongan Hukum
Penggolongan HukumMira Pribadi
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 

What's hot (20)

Konstitusi awal Indonesia
Konstitusi awal  IndonesiaKonstitusi awal  Indonesia
Konstitusi awal Indonesia
 
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesia
 
Sumber HTN
Sumber HTNSumber HTN
Sumber HTN
 
Peristiwa Hukum (PIH)
Peristiwa Hukum (PIH)Peristiwa Hukum (PIH)
Peristiwa Hukum (PIH)
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
 
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumMacam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Tata hukum indonesia
Tata hukum indonesiaTata hukum indonesia
Tata hukum indonesia
 
SISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIASISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIA
 
Pih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukumPih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukum
 
Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
 
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilPih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
 
Pkn penggolongan hukum
Pkn   penggolongan hukumPkn   penggolongan hukum
Pkn penggolongan hukum
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan HukumMacam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukum
 
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasionalPKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
 
Penggolongan Hukum
Penggolongan HukumPenggolongan Hukum
Penggolongan Hukum
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 

Viewers also liked

Want to work from home
Want to work from homeWant to work from home
Want to work from homeViseth Hul
 
nomlab_okayamaruby_slide
nomlab_okayamaruby_slidenomlab_okayamaruby_slide
nomlab_okayamaruby_slidenomlab
 
Bidding the Inventions as Incentive Schemes and the Ownership Structure
Bidding the Inventions as Incentive Schemes and the Ownership StructureBidding the Inventions as Incentive Schemes and the Ownership Structure
Bidding the Inventions as Incentive Schemes and the Ownership StructurePalkansaajien tutkimuslaitos
 
MAFTEC - A Case Study
MAFTEC - A Case StudyMAFTEC - A Case Study
MAFTEC - A Case StudyPaul Fisher
 
Foreign direct investment
Foreign direct  investmentForeign direct  investment
Foreign direct investmentSumit Behura
 
Start up and human resource
Start up and human resourceStart up and human resource
Start up and human resourcestartupdirexions
 
Perfectessay.net essay sample #1 chicago style
Perfectessay.net essay sample #1 chicago stylePerfectessay.net essay sample #1 chicago style
Perfectessay.net essay sample #1 chicago styleDavid Smith
 
Alliance presentation
Alliance presentationAlliance presentation
Alliance presentationJaime Hadley
 
NIST SP 800-63C #idcon vol.22
NIST SP 800-63C #idcon vol.22NIST SP 800-63C #idcon vol.22
NIST SP 800-63C #idcon vol.22Nov Matake
 
Study on different international standards
Study on different international standardsStudy on different international standards
Study on different international standardsABU TALEB TARAQUE
 

Viewers also liked (14)

Want to work from home
Want to work from homeWant to work from home
Want to work from home
 
nomlab_okayamaruby_slide
nomlab_okayamaruby_slidenomlab_okayamaruby_slide
nomlab_okayamaruby_slide
 
Discussion of P-value
Discussion of P-valueDiscussion of P-value
Discussion of P-value
 
Bidding the Inventions as Incentive Schemes and the Ownership Structure
Bidding the Inventions as Incentive Schemes and the Ownership StructureBidding the Inventions as Incentive Schemes and the Ownership Structure
Bidding the Inventions as Incentive Schemes and the Ownership Structure
 
Peak performance
Peak  performancePeak  performance
Peak performance
 
MAFTEC - A Case Study
MAFTEC - A Case StudyMAFTEC - A Case Study
MAFTEC - A Case Study
 
Foreign direct investment
Foreign direct  investmentForeign direct  investment
Foreign direct investment
 
Start up and human resource
Start up and human resourceStart up and human resource
Start up and human resource
 
20140307 tech nightvol11_lt_v1.0_public
20140307 tech nightvol11_lt_v1.0_public20140307 tech nightvol11_lt_v1.0_public
20140307 tech nightvol11_lt_v1.0_public
 
Perfectessay.net essay sample #1 chicago style
Perfectessay.net essay sample #1 chicago stylePerfectessay.net essay sample #1 chicago style
Perfectessay.net essay sample #1 chicago style
 
Title Research
Title Research Title Research
Title Research
 
Alliance presentation
Alliance presentationAlliance presentation
Alliance presentation
 
NIST SP 800-63C #idcon vol.22
NIST SP 800-63C #idcon vol.22NIST SP 800-63C #idcon vol.22
NIST SP 800-63C #idcon vol.22
 
Study on different international standards
Study on different international standardsStudy on different international standards
Study on different international standards
 

Similar to Bab III ANALISIS HTN

Tindak pidana khusus
Tindak pidana khususTindak pidana khusus
Tindak pidana khususAyuu Ebbol
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukumSeptiani Dwi Rahayu
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraUzix Moch
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumAndrew Hutabarat
 
DOC-20230403-WA0010..pptx
DOC-20230403-WA0010..pptxDOC-20230403-WA0010..pptx
DOC-20230403-WA0010..pptxSriRahayu777458
 
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiPertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiINDAHMAWARNI1
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negaranurul khaiva
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negaranurul khaiva
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganwnanang28
 
XII. Asas Hukum.pptx
XII. Asas Hukum.pptxXII. Asas Hukum.pptx
XII. Asas Hukum.pptxdonihasmanto
 
Pengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnisPengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisniswafa khairani
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukumroellys
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukummudanp.com
 
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formilYori Feriyandi
 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukummudanp.com
 

Similar to Bab III ANALISIS HTN (20)

Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Tindak pidana khusus
Tindak pidana khususTindak pidana khusus
Tindak pidana khusus
 
Htn
HtnHtn
Htn
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukum
 
DOC-20230403-WA0010..pptx
DOC-20230403-WA0010..pptxDOC-20230403-WA0010..pptx
DOC-20230403-WA0010..pptx
 
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiPertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
Nur Sania Dasopang
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolongan
 
XII. Asas Hukum.pptx
XII. Asas Hukum.pptxXII. Asas Hukum.pptx
XII. Asas Hukum.pptx
 
Pengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnisPengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnis
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukum
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum
 
Wewenang mahkamah konstitusi menguji undang
Wewenang mahkamah konstitusi menguji undangWewenang mahkamah konstitusi menguji undang
Wewenang mahkamah konstitusi menguji undang
 
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negaraPeranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
 
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukum
 

More from Rezki2704

Kata pengantar htn(i)
Kata pengantar htn(i)Kata pengantar htn(i)
Kata pengantar htn(i)Rezki2704
 
Daftar pustaka (iii)
Daftar pustaka (iii)Daftar pustaka (iii)
Daftar pustaka (iii)Rezki2704
 
Daftar isi htn(ii)
Daftar isi htn(ii)Daftar isi htn(ii)
Daftar isi htn(ii)Rezki2704
 
Bab I PENDAHULUAN
Bab I PENDAHULUAN Bab I PENDAHULUAN
Bab I PENDAHULUAN Rezki2704
 
Bab II Pembahasan
Bab II PembahasanBab II Pembahasan
Bab II PembahasanRezki2704
 

More from Rezki2704 (6)

Kata pengantar htn(i)
Kata pengantar htn(i)Kata pengantar htn(i)
Kata pengantar htn(i)
 
Daftar pustaka (iii)
Daftar pustaka (iii)Daftar pustaka (iii)
Daftar pustaka (iii)
 
Daftar isi htn(ii)
Daftar isi htn(ii)Daftar isi htn(ii)
Daftar isi htn(ii)
 
Bab I PENDAHULUAN
Bab I PENDAHULUAN Bab I PENDAHULUAN
Bab I PENDAHULUAN
 
PPT BAB 4
PPT BAB 4PPT BAB 4
PPT BAB 4
 
Bab II Pembahasan
Bab II PembahasanBab II Pembahasan
Bab II Pembahasan
 

Recently uploaded

materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekamateri geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekaAstriDiniaAgustina1
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdfRancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdfg36337777
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuciPAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersucietiernawati20
 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...AnnisaArianti2
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf2210130220024
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf2210130220024
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfbayuputra151203
 
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)RezaWahyuni6
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfSertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfWahyuHid3
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024DedeHendra8
 
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptxPPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptxfradillachorysofa14
 

Recently uploaded (20)

materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdekamateri geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
materi geografi kelas x semester genap kurikulum merdeka
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptxELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
 
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdfRancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi 2&3.pdf
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuciPAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfSertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
 
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptxPPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
PPT IPS KD 3.4 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia part 2.pptx
 

Bab III ANALISIS HTN

  • 1. 13 BAB III ANALISIS 3.1 Analisis Menurut Analisis kami bahwa: Perbedaan Hukum Materiil dan Formal : Materil Formal 1. Tempat dari mana materiil itu diambil 1. Tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum 2. faktor yang membantu pembentukan hukum 2. berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku Contoh : Hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll. Contoh : UU, perjanjian antar Negara, yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan. A. Konvensi Ketatanegaraan dapat dibedakan dari kebiasaan ketatanegaraan. Dalam kebiasaan terdapat unsur yang menunjukan bahwa suatu perbuatan yang sama berulang- ulang dilakukan, yang kemudian diterima dan ditaati. kebiasaan ketatanegaraan akan menjadi hukum kebiasaan yang mengikat apabila ia diberi atau dilengkapi dengan sanksi, kebiasaan ketatanegaraan ialah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaaran, walaupun ia bukan hukum. Di sinilah letak perbedaannya dengan ketentuan hukum yang sudah tidak diragukan keabsahannya. Kebiasaan ketatanegaraan walaupun bagaimana pentingnya tetap merupakan kebiasaan saja.
  • 2. 14 Wheare (1966) membedakan usage dengan convention. Konvensi adalah ketentuan-ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat. Ketentuan yang diterima sebagai kewajiban dalam menjalankan Undang-Undang Dasar. Berbeda dengan usage yang semata-mata daya ikatnya bersifat persuasif. Jadi unsur konvensi adalah obligatory. Hal yang sama terjadi dalam opinio necessitatis dalam sistem kontinental. Konvensi berkembang karena kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan negara dan terbentuk melalaui praktek yang berulang-ulang yang tumbuh menjadi kewajiban. Konvensi dapat terjadi melalui kesepakatan- kesepakatan tertulis yang mengikat tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu sebagaimana konvensi yang tumbuh melalui kebiasaan. Contoh : Upacara Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus Adanya persetujuan Presiden dengan KNIP (DPR) dimana Menteri Bertanggungjawab kepada KNIP bukan kepada presiden (Maklumat Presiden No. X tgl 16 Oktober 1945 beraku mulai Kabinet Sahrir I, II, II dan Amir S Penganut : Dinegara-negara Eropa Kontinental, kebiasaan akan mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum apabila dipenuhi syarat “Opinio Necessitatis” pengakuan bahwa kebiasaan itu mempunyai kekuatan mengikat, dan karena itu wajib ditaati. Berdasarkan “Opinio Necessitatis” pengadilan dapat memaksakan agar kebiasaan ditaati. Contoh lain ialah Indonesia namun tidak mengikat secara hukum. B. Beberapa alasan seorang hakim mempergunakan putusan hakim yang lain (yurisprudensi) yaitu:  Pertimbangan Psikologis Hal ini biasanya terutama pada keputusan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka biasanya dalam hal untuk kasus-kasus yang sama hakim di
  • 3. 15 bawahnya secara psikologis segan jika tidak mengikuti keputusan hakim di atasnya tersebut.  Pertimbangan Praktis Pertimbangan praktis ini biasanya didasarkan karena dalam suatu kasus yang sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu apalagi sudah diperkuat atau dibenarkan oleh pengadilan tinggi atau MA maka akan lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama pula. Di samping itu apabila keputusan hakim yang tingkatannya lebih rendah memberi keputusan yang menyimpang atau berbeda dari keputusan yang lebih tinggi untuk kasus yang sama, maka keputusan tersebut biasanya tentu tidak dibenarkan/dikalahkan pada waktu putusan itu dimintakan banding atau kasasi.  Pendapat Yang sama Pendapat yang sama biasanya terjadi karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim lain yang terlebih dahulu untuk kasus yang serupa atau sama. Contoh : Putusan MK bekas partai politik terlarang boleh menjadi Caleg. Putusan tersebut menentukan para pihak bekas partai politik terlarang boleh menjadi caleg lagi yang artinya boleh kembali terjun di dunia politik. Karena kita ketahui bahwa dulu anggota PKI sudah di blacklist atau tidak boleh ikut terjun dalam dunia politik, namun setelah ada putusan dari MK tersebut dapat menjadi dasar bahwa bekas PKI boleh ikut terjun dalam dunia politik. C. Undang-undang Bersumber dari seluruh dimensi kehidupan manusia yakni Ekonomi, Sosial Budaya, Kesehatan, Agama, dan dimensi lainnya. Contoh : di dalam UUD 1945 di atur tentang tugas dan wewenang dari presiden yaitu pada pasal 4 sampai pasal 15 UUD 1945. UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 hanya menyebutkan DPR sebagai salah satu lembaga Negara, namun tata cara pengisian DPR itu
  • 4. 16 mealui Pemilu atau tidak ada didalam UUD diatur dalam UU tersendiri yaitu UU pemilu. UU adalah Sumber HTN yang juga penting perannya. Bahkan tanpa UU perintah UUD tidak dapat dijalankan. Penganut : Negara Indonesia D. Pendapat sarjana hukum (Dokttrin). Doktrin berbeda dengan sumber-sumber hokum tata Negara yang lain sebab doktrin bukan norma hokum sedangkan sumber HTN yang lain adalah norma hukum, namun doktrin juga mempunyai sifat yang mengikat karena kepakaran orang yang berpendapat tersebut. Doktrin ini berasal dari pendapat ahli yang dikenal luas, diakui, dan diterima di kalangan umum dan bahkan ilmuwan yang membahas sesuatu yang tidak ada peraturan tertulis. Doktrin lebih mengikat apa bila diikuti oleh Hakim/DPR Penganut : Di Indonesia. Contoh : Dalam hukum Islam banyak ajaran-ajaran dari Imam Syafi’i yang digunakan oleh hakim pada pengadilan Agama dalam pengambilan putusan-putusannya. E. Dasar hukum treaty: Pasal 11 ayat (1 & 2) UUD 1945 yang berisi : (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain; (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luasdan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan /atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang- undang harus dengan persetujuan DPR. Contoh : Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada bulan April 2013, ATT mengatur semua senjata konvensional dalam kategori tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter penyerang, kapal perang, rudal dan peluncur rudal serta senjata kecil dan ringan senjata. Untuk mulai berlaku, Traktat memerlukan 50 ratifikasi, yang diperoleh pada sesi traktat terbaru. ATT sekarang akan mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.