SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
Télécharger pour lire hors ligne
DINAMIKA PELAKSANAAN
UUD’45 SEJAK AWAL
KEMERDEKAAN HINGGA
ERA SEKARANG
Masa kemerdekaan ( 1945 s/d 27
Desember 1949)
 Adl masa revolusi fisik karena bangsa
Indonesia harus berjuang kembali
mempertahankan negara dari rongrongan
penjajah yang tidak mau mengakui
kemerdekaan Indonesia.
 Pada masa ini juga terjadi penyimpangan
system pemerintahan dari presidensial
menjadi parlementer, karena NKRI berubah
menjadi negara RIS sesuai dengan hasil
sidang KMB.
lanjutan
 Namun keadaan ini tidak bertahan lama,karena 17 Agst
1950 negara RIS berubah menjadi NKRI dgUUDS’50.
 Ternyata pelaksanaan UUDS’50 itu tidak memuaskan
rakyat dan stabilitas nasional tidak dapat tercapai.
 Pada masa itu terjadi pergantian kabinet sebanyak, 7 x:
1. Kabinet Natsir (6-9-1950 s/d 27-4-1951)
2. Kabinet Sukirman (27-4-1951 s/d 3-4-1952)
3. Kabinet Wilopo (3-4-1952 s/d 1-8-1953)
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1-8-1953 s/d 12-8-1955)
5. Kabinet Burhanudin Harahap, (12-8-1955 s/d 24-3-1956)
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24-3-1956 s/d 9-4-1957)
7. Kabinet Juanda (9-4-1957 s/d 10-7-1959)
 Konstituante telah gagal, Pres mengeluarkan Dekrit
MASA ORLA (5 Jul 1959 s/d -11 Mar 1966)
 Di masa ini banyak terjadi penyelewengan terhadap
Pancasila, misalnya Nasakom, pengangkatan Presiden
seumur hidup, dan pembubaran DPR oleh Presiden.
 Ciri-ciri nya adalah sebagai berikut:
1. Landasan idil Pancasila dan lands struktural UUD 1945.
2. Mempunyai tujuan:
a. Membentuk NKRI yang berbentuk kesatuan dan
kebangsaan yang demokratis.
b. Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur
baik materil maupun spiritual dalam wadah NKRI.
c. Membentuk kerja sama yang baik dg semua negara di
dunia, terutama dengan negara2 di kawasan Asia-Afrika
d. Melaksanakannya dengan meluruskan segala cara.
PENYIMPANGAN-2 DLM PELAKSANAAN UUDS 1945
 UUD 1945 pada masa ini tidak dilaksanakan secara
murni dan konsekuen. Lembaga negara seperti MPR,
DPR, DPA dan BPK belum terbentuk sesuai UUD 1945,
jadi hanya bersifat sementara.
 Penyimpangan yang terjadi al:
1. Presiden membuat UU tanpa persetujuan DPR
2. Presiden membubarkan DPR yang tidak menyetujui APBN yang
diajukannya.
3. Presiden memegang kekuasaan penuh
4. MPR mengangkat sebagai Presiden seumur hidup.
 Pres Soekarno memberikan Srt Perintah kpd Letjen
Soeharto untuk mengambil tindakan pemulihan keadaan
dan mengembalikan stabilitas negara.
MASA ORDE BARU
 Lahir sejak diselenggarakannya seminar TNI/AD
yang kedua di Seskoad Bandung pada tanggal 25
s/d 31 Agustus 1966.
 Ciri-ciri al :
1. Landasan Idiil Pancasila
2. Landasan konstitusional UUD 1945
3. landasan strukturalnya adalah Kabinet Ampera
4. landasan operasionalnya adalah Tap MPR sejak sidang
umum ke IV tahun 1966.
Lanjutan
 Tujuannya adalah menegakkan kebenaran dan
keadilan demi Ampera, Tritura, dan Hanura secara
konstitusional.
 Pelaksanaan Pancasila dilakukan secara murni dan
konsekuen.
 Orde Baru menghendaki kepentingan nasional
tetapi tidak meninggalkan komitmen
antikolonialisme.
 Orde Baru menginginkan tatanan hidup,
perekonomian, dan politik yang stabil serta
melaksanakan cita-cita demokrasi politik.
PENGAMALAN UUD 1945 OLEH ORDE BARU
 Berhasil menyalurkan aspirasi masyarakat dan
mengoreksi kesalahan yang dilakukan di masa Orde
Lama.
 Produk hukum yang dihasilkan al:
 Tap. MPR No.IX/MPR/1966, ttg Pengesahan Supersemar
 Tap. MPR No.XXV/MPR/1966 ttg pembubaran PKI & ormasnya,
 Tap MPR No.XII/MPR/1966 tentang perubahan landasan di bidang
ekonomi dan pembangunan.
 Sidang istimewa MPRS th 1967 menarik mandat MPRS Presiden
Soekarno
 Sidang istimewa th 1968 MPRS mengangkat Soeharto menjadi
presiden sampai terselenggaranya Pemilu.
 Terbentuk lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK yang
sesuai dengan UUD 1945.
lanjutan
 Mekanisme kegiatan kenegaraan lima tahunan secara
garis besar adalah sbb:
 MPR mengadakan sidang umum, dan Pemilu
 Dalam sidang umum MPR bertugas;
 Menetapkan GBHN.
 Memilih presiden dan wakilnya untuk melaksanakan GBHN.
 Presiden, wapres, dan Menteri-2 negara menjalankan tugas
berdasarkan UUD 1945.
 Tugas Presiden:
 Membentuk lembaga tinggi negara, yaitu DPA dan BPK.
 Melaksanakan Pemilu tepat waktu.
 Mengajukan APBN tiap tahun tepat waktu dan harus menyusun
Repelita.
 Membuat UU dengan persetujuan DPR dalam rangka pelaksanaan UUD
1945 dan GBHN.
 DPR bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Presiden.
 Lembaga negara melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan UUD
1945 dan UU.
MASA REFORMASI
 Kajian untuk mengamandemen UUD 1945, karena UUD
1945 harus bersifat fleksibel, yaitu mampu
menyesuaikan diri dengan perkembangan bangsa dan
negara Indonesia.
 Mengamandemen juga muncul karena adanya sifat
“multiinter-pretable” pada pasal-pasal UUD 1945,
sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan
terutama Presiden
 Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan
Batang Tubuh UUD 1945 dan tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945, karena Pembukaan UUD 1945
merupakan ikrar berdirinya NKRI dan ia memuat
Pancasila sebagai Dasar Negara, MPR berketetapan hati
untuk tidak mengubahnya.
7 KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA R.I.
1) Indonesia adalah Negara yang
Berdasarkan Hukum (Rechtsstsat)
Negara Indonesia adalah negara yang
berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).
Artinya, setiap tindakan harus berlandaskan
hukum, sehingga dapat dipertanggung jawabkan
secara hukum dan tekanan yang dilakukan
terhadap hukum juga berarti terhadap kekuasaan
2) Sistem Konstitusional
Pemerintahan Indonesia bersifat konstitusional,
bukan absolut (tidak terbatas). Pernyataan itu
menunjukkan bahwa pemerintahan dijalankan
menurut system konstitusional. Dalam sistem ini,
penggunaan kekuasaan secara sah oleh aparatur
negara dibatasi secara formal berdasarkan UUD
1945. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan
aparatur negara dan pemerintahan harus
bersumber dari UUD 1945 atau undang-undang
yang menyelenggarakan UUD 1945.
3) Kekuasaan Negara yang Tertinggi di
Tangan Rakyat
Kedaulatan, berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 ayat 2).
Badan yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan kedaulatan ini adalah MPR, yang
merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat
Indonesia. Majelis ini bertugas rnenetapkan UUD,
serta melantik dan memberhentikan Presiden dan
Wakil Presiden.
Sedangkan Presiden harus menjalankan haluan
negara berdasarkan haluan-haluan yang telah
ditetapkan oleh MPR, serta bertanggung jawab
kepada majelis ini. Karena ia adalah mandataris
MPR, maka dia. wajib menjalankan putusan-
putusan majelis.
4) Presiden adalah Penyelenggara
Pemerintah Negara yang Tertinggi di bawah
MPR
Pasal 4 ayat (I) UUD 1945 menyebutkan bahwa
Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan dan tanggung jawab dalam
menjalankan pemerintahan. Dalam melakukan
kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang wakil
presiden. Tugas dan kewajiban Presiden serta
Wakil Presiden dapat dilihat dalam pasal-pasal
UUD 1945 hasil amandemen keempat.
5) Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada DPR
Kerjasama antara Presiden dan DPR, : dalam
membentuk UU dan menetapkan APBN, pengangkatan
duta dan konsul, penganugerahan gelar dan tanda jasa,
pemberian amnesti dan abolisi dll.
Presiden harus, mendapatkan persetujuan DPR, utk itu
Presiden dan DPR harus bekerja sama,
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau
membubarkan DPR (7C) dan DPR pun tidak dapat
menjatuhkan Presiden.
DPR hanya mengawasi Presiden dalam menjalankan
pemerintahan. Tetapi DPR dapat mengajukan usul
pemberhentian Presiden kepada MPR (7A, 7B).
6) Menteri Negara adalah Pembantu Presiden dan
Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab
kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara dan dapat
memberhentikan menteri-menteri negara menurut
ketentuan UU (Pasal 17).
Menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada
DPR, tetapi pada Presiden karena mereka adalah
pembantu Presiden.
Presiden berwenang mengangkat dari memberhentikan
menteri. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian diatur oleh undang-undang.
7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas
Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab
kepada DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaannya
tidak tak terbatas. Keberadaan DPR dan menteri negara
dapat mencegah terjadinya pemerintahan yang absolut
atau kekuasaan mutlak. Dalam hal ini kedudukan dan
peran DPR sangatlah kuat, karena selain tidak dapat
dibubarkan oleh Presiden, dia juga berwenang
mengajukan usul dan persetujuan pembentukan UU
maupun penetapan APBN.
Karena semua anggota DPR adalah anggota MPR maka
DPR memiliki wewenang untuk mengadakan sidang
istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden.
Jadi jelas bahwa hubungan antara MPR, DPR, dan
Presiden sangat erat.

Contenu connexe

Tendances

Masa orde lama periode tahun 1959 1966
Masa orde lama periode tahun 1959 1966Masa orde lama periode tahun 1959 1966
Masa orde lama periode tahun 1959 1966sylvianidya
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpinmaulya rizal
 
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3AbdulLatif324
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinPandu Adi
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaSejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaandrika63
 
Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)
Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)
Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)Yunus Moershal
 
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAzara vho
 
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VIPPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VIDewi_Sejarah
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiOperator Warnet Vast Raha
 
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
 
Dinamika pelaksanaan uud 1945
Dinamika pelaksanaan uud 1945Dinamika pelaksanaan uud 1945
Dinamika pelaksanaan uud 1945Siwi Danar
 
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaPeriodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaRyan Widjayana
 
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"bawon15505124020
 

Tendances (17)

Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Masa orde lama periode tahun 1959 1966
Masa orde lama periode tahun 1959 1966Masa orde lama periode tahun 1959 1966
Masa orde lama periode tahun 1959 1966
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaSejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
 
Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)
Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)
Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
 
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VIPPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Bahan ajar lembaga kepresidenan
Bahan ajar   lembaga kepresidenanBahan ajar   lembaga kepresidenan
Bahan ajar lembaga kepresidenan
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
 
Dinamika pelaksanaan uud 1945
Dinamika pelaksanaan uud 1945Dinamika pelaksanaan uud 1945
Dinamika pelaksanaan uud 1945
 
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaPeriodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
 
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
 

Similaire à DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG

Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Susfi WiraTama
 
11 konstitusi-klas-8-smt1
11 konstitusi-klas-8-smt111 konstitusi-klas-8-smt1
11 konstitusi-klas-8-smt1graceanggoro
 
konstitusi-klas-8-smt1
konstitusi-klas-8-smt1konstitusi-klas-8-smt1
konstitusi-klas-8-smt1Achmad Pradana
 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di IndonesiaPelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di IndonesiaAgung Nur Satria
 
PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013Eri Krismiya
 
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptxHukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptxKurniaAdam5
 
Materi ps dan uud
Materi ps dan uudMateri ps dan uud
Materi ps dan uudIbnu Tsani
 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Eric
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia EricPelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Eric
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Ericomcivics
 
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01Asep Misdan
 
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...deperealisman
 
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan  kesatuan republik indonesiaKonstitusi negara dan  kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
 
Kuliah kewarganegaraan-lima-2012
Kuliah kewarganegaraan-lima-2012Kuliah kewarganegaraan-lima-2012
Kuliah kewarganegaraan-lima-2012Mardoto Sleman
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanNuelnuel11
 
kekuasaan dalam pelaksanaan konsitusi
kekuasaan dalam pelaksanaan konsitusikekuasaan dalam pelaksanaan konsitusi
kekuasaan dalam pelaksanaan konsitusiWahyudi Arsyad
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Risky Saputra
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniSejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniDona Dika
 

Similaire à DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG (20)

Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
 
11 konstitusi-klas-8-smt1
11 konstitusi-klas-8-smt111 konstitusi-klas-8-smt1
11 konstitusi-klas-8-smt1
 
konstitusi-klas-8-smt1
konstitusi-klas-8-smt1konstitusi-klas-8-smt1
konstitusi-klas-8-smt1
 
PPT PKN.pptx
PPT PKN.pptxPPT PKN.pptx
PPT PKN.pptx
 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di IndonesiaPelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013
 
Chapter ii
Chapter iiChapter ii
Chapter ii
 
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptxHukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx
 
Materi ps dan uud
Materi ps dan uudMateri ps dan uud
Materi ps dan uud
 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Eric
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia EricPelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Eric
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Eric
 
UUD 1945.pptx
UUD 1945.pptxUUD 1945.pptx
UUD 1945.pptx
 
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
 
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
 
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan  kesatuan republik indonesiaKonstitusi negara dan  kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
 
Kuliah kewarganegaraan-lima-2012
Kuliah kewarganegaraan-lima-2012Kuliah kewarganegaraan-lima-2012
Kuliah kewarganegaraan-lima-2012
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
 
kekuasaan dalam pelaksanaan konsitusi
kekuasaan dalam pelaksanaan konsitusikekuasaan dalam pelaksanaan konsitusi
kekuasaan dalam pelaksanaan konsitusi
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniSejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
 

Plus de Rifin Sugiarto

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFATPANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFATRifin Sugiarto
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKAPANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKARifin Sugiarto
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGIPANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGIRifin Sugiarto
 
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONALPANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONALRifin Sugiarto
 
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAHPANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAHRifin Sugiarto
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIRifin Sugiarto
 
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILADASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILARifin Sugiarto
 
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENLEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENRifin Sugiarto
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARARifin Sugiarto
 
DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIADEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIARifin Sugiarto
 
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARABANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARARifin Sugiarto
 
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIAMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIRifin Sugiarto
 

Plus de Rifin Sugiarto (15)

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFATPANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKAPANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGIPANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
 
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONALPANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
 
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAHPANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
 
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILADASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
 
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENLEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 
LEMBAGA DPR DAN DPD
LEMBAGA DPR DAN DPDLEMBAGA DPR DAN DPD
LEMBAGA DPR DAN DPD
 
IDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONALIDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONAL
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
 
DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIADEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIA
 
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARABANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
 
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIAMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
 

Dernier

KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptxKURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptxMOHDNAZRIEBINMOHDNOR
 
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024DedeHendra8
 
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdfJurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdfIndri117648
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuciPAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersucietiernawati20
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas Xyova9dspensa
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIwanalifhikmi
 
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatDownload Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatsriagunggb
 
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)RezaWahyuni6
 
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAHPANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAHNurul Nuha MS
 

Dernier (20)

Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptxKURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2023-.pptx
 
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
KISI-KISI Sumatif Akhir Jenjang PJOK 2024
 
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptxELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
 
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdfJurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuciPAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatDownload Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
 
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
 
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAHPANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
PANDUAN MENGISI KAD HIJAU KAD RAWATAN SEKOLAH
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG

  • 1. DINAMIKA PELAKSANAAN UUD’45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA ERA SEKARANG
  • 2. Masa kemerdekaan ( 1945 s/d 27 Desember 1949)  Adl masa revolusi fisik karena bangsa Indonesia harus berjuang kembali mempertahankan negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.  Pada masa ini juga terjadi penyimpangan system pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, karena NKRI berubah menjadi negara RIS sesuai dengan hasil sidang KMB.
  • 3. lanjutan  Namun keadaan ini tidak bertahan lama,karena 17 Agst 1950 negara RIS berubah menjadi NKRI dgUUDS’50.  Ternyata pelaksanaan UUDS’50 itu tidak memuaskan rakyat dan stabilitas nasional tidak dapat tercapai.  Pada masa itu terjadi pergantian kabinet sebanyak, 7 x: 1. Kabinet Natsir (6-9-1950 s/d 27-4-1951) 2. Kabinet Sukirman (27-4-1951 s/d 3-4-1952) 3. Kabinet Wilopo (3-4-1952 s/d 1-8-1953) 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1-8-1953 s/d 12-8-1955) 5. Kabinet Burhanudin Harahap, (12-8-1955 s/d 24-3-1956) 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24-3-1956 s/d 9-4-1957) 7. Kabinet Juanda (9-4-1957 s/d 10-7-1959)  Konstituante telah gagal, Pres mengeluarkan Dekrit
  • 4. MASA ORLA (5 Jul 1959 s/d -11 Mar 1966)  Di masa ini banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila, misalnya Nasakom, pengangkatan Presiden seumur hidup, dan pembubaran DPR oleh Presiden.  Ciri-ciri nya adalah sebagai berikut: 1. Landasan idil Pancasila dan lands struktural UUD 1945. 2. Mempunyai tujuan: a. Membentuk NKRI yang berbentuk kesatuan dan kebangsaan yang demokratis. b. Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual dalam wadah NKRI. c. Membentuk kerja sama yang baik dg semua negara di dunia, terutama dengan negara2 di kawasan Asia-Afrika d. Melaksanakannya dengan meluruskan segala cara.
  • 5. PENYIMPANGAN-2 DLM PELAKSANAAN UUDS 1945  UUD 1945 pada masa ini tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK belum terbentuk sesuai UUD 1945, jadi hanya bersifat sementara.  Penyimpangan yang terjadi al: 1. Presiden membuat UU tanpa persetujuan DPR 2. Presiden membubarkan DPR yang tidak menyetujui APBN yang diajukannya. 3. Presiden memegang kekuasaan penuh 4. MPR mengangkat sebagai Presiden seumur hidup.  Pres Soekarno memberikan Srt Perintah kpd Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan pemulihan keadaan dan mengembalikan stabilitas negara.
  • 6. MASA ORDE BARU  Lahir sejak diselenggarakannya seminar TNI/AD yang kedua di Seskoad Bandung pada tanggal 25 s/d 31 Agustus 1966.  Ciri-ciri al : 1. Landasan Idiil Pancasila 2. Landasan konstitusional UUD 1945 3. landasan strukturalnya adalah Kabinet Ampera 4. landasan operasionalnya adalah Tap MPR sejak sidang umum ke IV tahun 1966.
  • 7. Lanjutan  Tujuannya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan demi Ampera, Tritura, dan Hanura secara konstitusional.  Pelaksanaan Pancasila dilakukan secara murni dan konsekuen.  Orde Baru menghendaki kepentingan nasional tetapi tidak meninggalkan komitmen antikolonialisme.  Orde Baru menginginkan tatanan hidup, perekonomian, dan politik yang stabil serta melaksanakan cita-cita demokrasi politik.
  • 8. PENGAMALAN UUD 1945 OLEH ORDE BARU  Berhasil menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan di masa Orde Lama.  Produk hukum yang dihasilkan al:  Tap. MPR No.IX/MPR/1966, ttg Pengesahan Supersemar  Tap. MPR No.XXV/MPR/1966 ttg pembubaran PKI & ormasnya,  Tap MPR No.XII/MPR/1966 tentang perubahan landasan di bidang ekonomi dan pembangunan.  Sidang istimewa MPRS th 1967 menarik mandat MPRS Presiden Soekarno  Sidang istimewa th 1968 MPRS mengangkat Soeharto menjadi presiden sampai terselenggaranya Pemilu.  Terbentuk lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK yang sesuai dengan UUD 1945.
  • 9. lanjutan  Mekanisme kegiatan kenegaraan lima tahunan secara garis besar adalah sbb:  MPR mengadakan sidang umum, dan Pemilu  Dalam sidang umum MPR bertugas;  Menetapkan GBHN.  Memilih presiden dan wakilnya untuk melaksanakan GBHN.  Presiden, wapres, dan Menteri-2 negara menjalankan tugas berdasarkan UUD 1945.  Tugas Presiden:  Membentuk lembaga tinggi negara, yaitu DPA dan BPK.  Melaksanakan Pemilu tepat waktu.  Mengajukan APBN tiap tahun tepat waktu dan harus menyusun Repelita.  Membuat UU dengan persetujuan DPR dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 dan GBHN.  DPR bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Presiden.  Lembaga negara melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan UUD 1945 dan UU.
  • 10. MASA REFORMASI  Kajian untuk mengamandemen UUD 1945, karena UUD 1945 harus bersifat fleksibel, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia.  Mengamandemen juga muncul karena adanya sifat “multiinter-pretable” pada pasal-pasal UUD 1945, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama Presiden  Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Batang Tubuh UUD 1945 dan tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, karena Pembukaan UUD 1945 merupakan ikrar berdirinya NKRI dan ia memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, MPR berketetapan hati untuk tidak mengubahnya.
  • 11. 7 KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA R.I. 1) Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan Hukum (Rechtsstsat) Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Artinya, setiap tindakan harus berlandaskan hukum, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tekanan yang dilakukan terhadap hukum juga berarti terhadap kekuasaan
  • 12. 2) Sistem Konstitusional Pemerintahan Indonesia bersifat konstitusional, bukan absolut (tidak terbatas). Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintahan dijalankan menurut system konstitusional. Dalam sistem ini, penggunaan kekuasaan secara sah oleh aparatur negara dibatasi secara formal berdasarkan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan aparatur negara dan pemerintahan harus bersumber dari UUD 1945 atau undang-undang yang menyelenggarakan UUD 1945.
  • 13. 3) Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat Kedaulatan, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 ayat 2). Badan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kedaulatan ini adalah MPR, yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini bertugas rnenetapkan UUD, serta melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara berdasarkan haluan-haluan yang telah ditetapkan oleh MPR, serta bertanggung jawab kepada majelis ini. Karena ia adalah mandataris MPR, maka dia. wajib menjalankan putusan- putusan majelis.
  • 14. 4) Presiden adalah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinggi di bawah MPR Pasal 4 ayat (I) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Tugas dan kewajiban Presiden serta Wakil Presiden dapat dilihat dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen keempat.
  • 15. 5) Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada DPR Kerjasama antara Presiden dan DPR, : dalam membentuk UU dan menetapkan APBN, pengangkatan duta dan konsul, penganugerahan gelar dan tanda jasa, pemberian amnesti dan abolisi dll. Presiden harus, mendapatkan persetujuan DPR, utk itu Presiden dan DPR harus bekerja sama, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (7C) dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden. DPR hanya mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Tetapi DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR (7A, 7B).
  • 16. 6) Menteri Negara adalah Pembantu Presiden dan Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara dan dapat memberhentikan menteri-menteri negara menurut ketentuan UU (Pasal 17). Menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi pada Presiden karena mereka adalah pembantu Presiden. Presiden berwenang mengangkat dari memberhentikan menteri. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur oleh undang-undang.
  • 17. 7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaannya tidak tak terbatas. Keberadaan DPR dan menteri negara dapat mencegah terjadinya pemerintahan yang absolut atau kekuasaan mutlak. Dalam hal ini kedudukan dan peran DPR sangatlah kuat, karena selain tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, dia juga berwenang mengajukan usul dan persetujuan pembentukan UU maupun penetapan APBN. Karena semua anggota DPR adalah anggota MPR maka DPR memiliki wewenang untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Jadi jelas bahwa hubungan antara MPR, DPR, dan Presiden sangat erat.