Recommended
More Related Content
Similar to Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebuah konsep yang berbeda.docx
Similar to Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebuah konsep yang berbeda.docx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebuah konsep yang berbeda.docx
- 1. 1. Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebuah konsep yang berbeda, buktikan kebenaran dari pernyataan tersebut! Perbandingan pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengkaji berbagai aspek dari Lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka menemukan persamaan dan perbedaan. Adapun menurut salah satu ahli Mariana Yuningsih, dan Paskarina (2009: 1.6-1.7) mendefiniskan , perbandingan pemerintahan sebagai upaya untuk mensejajarkan unsur- unsurpemerintahanbaikdalam arti sempit,untukmendapatkanpersamaan persamaandan perbedaan perbedaam dari objek objek tadi dengan alat perbandingan. Adapunstudi perbandinganpemerintahanyangmenjadi objekkajianuntukdiperbandingkan adalahbentukpemerintahandari suatunegaratertentudengannegaralain.Perbandinganini dalamrangkamencari perbedaandanpersamaan,sebagaicontohkitadapatmembandingkan bentuk pemerintahan antara Rusia dan China. Sedangkan Studi Perbandingan Politik memiliki cakupan kajian yang lebih luas, tidak hanya membandingkan Lembaga formal antarnegara di dunia tetapi juga Lembaga nonformal dan aktivitas politik, seperti pemilu, perilaku pemilih dan faktor faktor diluar negara yang mempengaruhi jalannya politik di sebuah negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Franzese Jr ( 2007:29) perbandingan politik adalah studi teoritik yang menekankan penelitian pada masalah-masalah budaya politik dan opini public, institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik, dan struktur budaya dengan metode perbandingan yang dilakukan, baik di tingkat internasional dengan membandingkan antar negara maupun yang dilakukan di tingkat domestic ( satu negara). 2. Kelompok pluralis menggambarkan ilustrasi bagaimana sebuah kebijakan publik dibuat, salah satu pakarnya adalah Jones dan Frohock a. Gambarkan model arus sistem politik tersebut! b. Jelaskanmaksud dari arus sistem tersebut! c. Korelasikanmodel arus tersebut dengan pembuatan kebijakan di Indonesia a) b) MenurutJones (1970) danFrohock (1979) yaitubentukyanglebih terperincitentang berbagai kemungkinan bentuk dan input, kebijakan dan juga output. Output adalah berkaitan dengan hasil dari implementasi kebijakan dan berkaitan dengan kegiatan kegiatan apa saja yang dihasilkan dan/atau bagian dari konsekuensi kebijakan tersebut.
- 2. c) Bilamodel tersebutdi korelasikandengan pembuatankebijakandi Indonesiamenurut anilisis saya, dimana bentuk system pemerintahan merupakan system presidensial, dengan system demokrasi langsung tentunya setiap kebijakan berawal dari INPUT atau masukan masukan dari berbagai kalangan masyarakat, namun dengan system pemilihan langsung tentunya memiliki kelemahan dalam hal penyerapan INPUT tersebut, karena tentu hasilnya tidak serratus persen objektiv, karena ada kemungkinan akan lebih mendengar INPUT yang berasal dari pendukung, partai politik dan golongan yang mendukung seorang Presiden, walaupun tentu tahapan tahapan nya akan di putuskan Bersama sama Legislatif, namun tentunya di dalam Parlemen tersebut berasal dari kalangan kalangan Partai Politik yang tentunya mendukung Presiden terpilih , oleh karenanya sangat penting untuk seorang Pemimpin Eksekutif dan legislative setelah menjabat sebagai pemimpinmelepaskan atribut atribut kepartaian nya. Bilamelihatmodel aruspolitikdi atas,INPUTyang diserapolehpemerintahtentunya mempertimbangkan jugasuarasuara kalangankalanganlaindi luar pendukungatau partai politik pengusungnya, seperti organisasi organisasi besar di Indonesia yang sangat berpengaruh sepert organisasi keagamaan NU, MUHAMADIYAH, organisasi LIngkungan Hidup, Organisasi Hak Asasi Manusia dan organisasi organisasi lainnya yang tidak terafiliasi pemerintah. Kalangan Buruh, Petani, Nelayan pula menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyerap aspirasi aspirasi untuk membuat suatu kebijakan. Selanjutya dalam pembuatan suatu kebijakan seperti yang saya terangkan di atas maka dalam hal ini Eksekutif maupun Legislatif Bersama sama merancang suatu kebijakan tentunya dengan mempertimbangkan semua faktor kebijakan tersebut, baikdalamsisi hukum,sosial,politik,ekonomidanbudayaagar,suatukebijakanyang dikeluarkan tidak menjadi pertentangan atau ada pihak pihak yang dirugikan oleh suatu kebijakan yang dikeluarkan. Selanjutnya dalam Tahap terakhir yaitu Output hasil dari INPUT yang melahirkan suatu kebijakan maka harus segera di sosialisakan kepada masyarakat dan di implementasikandalamsuatuaturanyangmengikatdanberkekuatanhukum.Namun dalamperjalannya,OUTPUT yangdiimplementasikantidakmenjadi suatuyangtidak bisa diubah, oleh karenanya Ketika di implementasikan maka pemerintah akan menunggu reaksi dan tanggapan masyarakat apakah kebijakan tersebut disetujui Sebagian masyarakat ataupun tidak oleh karenanya pentingnya pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan nya, jika suatu kebijakan tersebut masih banyak kekurangan maka kebijakan tersebut masih memungkinkan untuk di revisi, bahkan jika suatu kebijakan tersebut tidak disetujui oleh masyarakat maka dimungkinkan kebijakan tersebut untuk dicabut. 3. Terdapat tiga tipelogi budaya politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba, yaitu budaya politik parokial, subyek dan partisipan. Berdasarkan pernyataan tersebut, a. Apa yang dimaksud budaya politik subyek? b. Apakah Indonesia pada masa reformasi saat ini dapat digolongkan kedalam budaya politik subjek? Berikan penjelasan saudara!
- 3. a) Dalam budaya politik subyek, individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu negara, namun mereka melihat diri sendiri bukan sebagai bagian dari partisipasi dalam proses politik. Individu yang berbudaya politik subyek sesungguhnya memberi perhatian yang cukup atas politikakan tetapi sifatnya pasif. Saat berhalangandenganinstitusinegaramerekajugamerasalemahdantidakdapat mengubah keadaan, seperti masyarakt yang hidup dalam kediktatoran. Adapun Karakter Budaya politik subyek yaitu masyarakat menyadari bahwa proses politik seperti perumusan kebijakan menentukan kehidupan, mereka (aspek output dalam system politik) Namun kesadaran tersebut tidak cukup menggerakan mereka untuk melibatkan diri dalam proses politik ( aspek input ). b) Menurut saya di masa reformasi dewasa ini, Indonesia bukanlah bagian dari politik subyek, tetapi lebih kepada politik partisipan dimana setiap individu memiliki kesadaran bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap keberlangsungan system maupun dipengaruhi system politik. Mereka juga menyadari akan sejumlah hak maupun kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara untuk menyatakan pendapat dan berserikat, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan disisi lain kewajibanuntuk membayar pajak. Individumerasa bebas mendiskusikan masalah politik serta memiliki kesadaran dapat mempengaruhi jalannya proses politik. Mereka terlibat dalam organisasi baik organisasi politik maupun organisasi sukarela dalam kerangka membangun dukungan maupun posisi kritik terhadap pemerintah yang berkuasa. Serta Karakter Budaya Politik di Indonesia jauh dari Karakter budaya politik subyek dikarenakan budaya politik di Indonesia di era reformasi ini masyarakat merasa politik mempengaruhi kehidupan mereka dan mereka berpartisipasi dalam proses politik karena mereka merasa kompeten dan memiliki cukup pengetahuan. 4. Jelaskan perbandingan sistem pemerintahan antara Negara Rusia dan Tiongkok, buat dalam sebuah matrik perbandingan! NO TEMA RUSIA TIONGKOK 1. Bentuk Negara Negara berbentuk fedrasi yang menganut model republik Negaraberbentukkesatuandan menganut sistem republik Sejarah Secara formal dibentuk berdasrkan Konstitusi 1918. Pada saat itu dibentuk Uni Soviet Federal Sosialis. Yang termasuk bagian dari komunisme Unis Soviet. Pasca Perang Dunia II Rusia dikukuhkan dengan model Republik melalui pembentukan konstitusi 1993. Berdiri sebagai NegaraMerdeka pada 1 Oktober 1949 dengan system politik dan pemerintahan sosialis dan atau komunis. Mao Zedong adalah pendiri dan pemimpin pertamanya Komunisme Tiongkok banyak dipengaruhi Komunisme Soviet. Konstitusi Konstutusi rusia adalah konstitusi 1993 yang disusun melalui referendum. Konstitusi ini bersifat tertulis dalam satu dokumen yang memuat sejumlah prinsip prinsip dasar Konatituai RRT adlah konstitusi yang diadopsi oleh Kongres Rakyat Nasional kelima pada 4 Desember 1962 Konstitusi ini telahdiamandemensebanyak4 kali ( 1998.1993,19991 dan
- 4. 2. tentang pembagian kekuasaan hak dan kewajiban dari setiap level pemerintahan,penyelenggaraan pemilu dan pembahasan kekuasaan presiden. 2004 ) Amandemennya dilakukan melakukan reformasi system politik dan ekonomi yang memadukan komunisme dan kapitalisme. Hubungan Pusat daerah Hubungan antara pemerintah pusat dan unit pemerintahan bersifatkoordinatif dalamposisi yang setara. Semua wilayah yang tergabung dalam Federasi Rusia oleh konstitusi diakui sebagai entitas pemerintahan tersendiri.Namun tidak dengan Daulat penuh. Karena kedaulatan penuh berada pada negara federal Hubungan antara daerah pusat dan daerah dijalankan dengan system sentralistik. Kekuasaan terpusat pada pemerintahan nasional di bawah dominasi partai Komunis Tiongkok, Namun setiap pemerintah local diberi kedudukan yang berbeda ada yang menjadi wilayah administrative ada yang mendapat otonomi husus. Sistem Pemerintahan Rusia menganut system pemerintahan semi presedensial demokratik RRT menganut system pemerintahan parlementer di bawah demokrasi diktatorsip rakyat Tiongkok Eksekutif Memakai system dwi eksekutif dimanaPresidensebagai Kepala negara sedangkan perdana mentri sebagai Kepala pemerintahan. Pengangkatan PM memerlukan persetujuan parlemennamunPresidentidak perlu Presiden memiliki kekuasaan tertinggi di eksekutif yang dijalankan oleh PM. Sedangkan PM memiliki kekuasaan yang terbatas Dewan Negara merupakan organ admisnistratif dan organ kekuasaan negara tertinggi dalam struktur Pemerintahan Tiongkok. Dewan Negara ini memiliki wewenang dalam mengatur dan mengendalikan seluruh struktur administrative dan Bersama sama dengan PKT menjalankan Pemerintahan Tiongkok. Legislatif Bernama Majelis Federal ( Federal Assembly ) menganut system 2 kamar terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah.Majelisfederalmemiliki anggota 178 orang yang mewakili 89 wilayah yang menjadi komponen federal sedangkan duma memiliki anggota 45 orang yang dipilih secara rutin dalam 4 tahun sekali. Menganut system unicameral yaitu National People’s Congress yaitu Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan paling penting dalam struktur pemerintahan Tiongkok. Para anggota KRN dipilih 5 tahun sekali melalui pemilihan tidak langsung oleh Kongres Provinsi. Jumlah anggota KRN sekitar 3000 s.d 3500 orang. Yudikatif Terbagi menjadi 3 yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung Arbitrase. HakimketigaYudikatif menjabat seumur hidup . Hakim hakim Mahkamah Rakyattertinggi dan bawahannya adalah Kejaksaan Rakyat Tertinggi. Kedua Lembaga diatur untuk menyelidiki kasus kasus dan
- 5. 3. federal tersebut ditunjuk Presiden dan disetujui oleh Dewab Negara Bagian memberikan putusan pengadilan. Sistem Pemilu PemiluNasional diadakanuntuk memilih Presiden dan anggota parlemen yang berjumlah 450 orang ( majelisrendah).Pemilu Presiden menggunakan system proposional representation. Sedangkan pemilihan anggota duma diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dengan system parallel penggabungan antara first past the post system dan proportional represantion. Diadakan 5 Tahun sekali untuk memilih anggota parlemen di semua tingkatan dan memilih pimpinan eksekutif di tingkat kabupaten/kota/provinsi dan nasional/ untuk anggota kongres dilaksanakan hirearkis. Kongres rakyat tingkat kabupaten/kota dipilih secara langsung sedangkan provinsi dan eksekutif dipilih secar tidak langsung. Sistem Kepartaian Menggunakan system multi partai dengan satu partai dominan saat ini terdapat 4 partai di parlemen Menerapkan system partai tunggal yaitu PKT sejak berdirinya negara tahun 1949. Tahapan pembuatan Kebijakan Setiap kebijakan public draft rancangan uu dikoordinasi dan disusun oleh ekdekutif federal. Kemudiandrafttersebutdikirim ke parlemen untuk dibahas tiga kali di duma. Setelah itu dicari persetujuan dari majelis tinggi untuk dicarikan masukan dengan cara konsultasi kepada kelompok atau LSM yang selanjtnya dikirim ke Presiden Proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan mekanisme top down dan sanagat elistis da;am 6 tahapan. Aktorutama pembuat kebijkan Eksekutif ( Presiden),perdana mentri dandeputi perdana mentri,elitdumaparaketua komisi dankelompokkorporasi bisnis. Komite tetapPoltobiro( PSC dan DewanNegara) 4. Budaya Politik Jika melihat budaya politikdi Rusiamemang dari konstruksi yang terbentuk adanya rezim yang sudah lama memimpin pada pemerintahan memang memberikan cukup besar pengaruh di dalamnya. Budaya politik di Rusia memang merupakan warisan sejarah, perubahan politik yang tidak cukup China(Tionghoa) saatini merupakannegarasosialis- leninisyangpadaawalnya berbentukAutoritarian.Budaya politikTionghoamengalami perkembangandari yang awalnyaberupaAutoritarian menjadi Anarki hingga kemudianmenjadiTotalitarian. Budayapolitikautoritarian dimuTionghoalai ketika awalnyadaratanTionghoa dikuasai olehsebuah kekaisarandimanaterdapat kerajaanyangmenguasai sebuahdinasti yang
- 6. besar, serta yang paling penting adalah kondisi perekonomian negara yang membawa dampak kehidupan sehari-hari sebagai salah satu faktor untuk mengeluarkan rezim pada pemeritahan tersebut. Dalam partisipasi politik merupakan sebagai tingkat keberhasilan prinsip demokrasi di dalam negara tersebut sehingga bisa terlihat dengan tingkat keberhasilan demokrasi yang diciptakan untuk negara tersebut membawa dampak yang positif atau masih tetap sama seperti sebelumnya. Yang terakhir dalam dimensi budaya politik adalah interpersonal trust dari masyarakat Rusia. Interpersonal trust melihat kepercayaan seseorang terhadap pemerintahan, karena masyarakat Rusia memangsudahterbiasa dengan pemerintahan otoriter. Mereka kurang peduli dengan sistem yang diterapkan oleh pemimpin mereka. MasyarakatRusiahanya menginginkan kemajuan untuk Rusia, terutama dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya terlepas dari mempunyai kekuatandan legitimasiyangbesar dikarenakaniadianggap sebagai “Sonof Heaven. Taoisme menjadi pahamutama dalamkehidupandi Tionghoa saat itu,dimanapemujaan terhadapkerajaanadalah sebuahtradisi yangselalu dilakukan.Terdapattotal 24 dinasti padamasa autoritarian, sebelumTionghoagempa dahsyatkemudian menghancurkanBeijingpada tahun1976 dan membuat kematianMao Zhedong menjadi tandaberakhirnya masa authoritarianisme-empire TionghoaSelanjutnya, Confucianismelahirmenjadi sebuahfilosofi yang mempengaruhi budayapolitik. Sistemimperealisme diterapkandanpenguasabaru dipilihberdasarkanseleksi masyarakatatas beberapa kriteriaseperti kompetensi, merit,danprofesionalisme. Kandidatpemimpinimperial ini kemudiandipilihberdasarkan kemampuandan pengetahuannyaatasajaran Confucius.Hanyakandidatyang lolosprovincial examination saja yangdapat menjabat sebagai pejabatpemerintah terendah.Confucianism sebagai ideologinegarapada masa itudianggaplebih berpengaruhterhadap kebijakanpolitikkaren Tionghoaa Confucianismdapat disebutjugasebagai authoritarianism.Keduanya sama-samamementingkan legitimasibenardansalah daripadaanggapanmengenai ’mandate of heaven’seperti yang dipergunakanoleh pemerintahpadamasa sebelumnya.Padamasaini juga
- 7. cara yang dilakukan oleh pemimpin untuk membuat negara menjadi lebih baik. Sama halnya dengan pandangan Catherine Danks yang mengatakan budaya politik Rusia didominasi oleh otoriterian dan masyarakat Rusia pun ercaya bahwa kepemimpinan yang otoriter diperlukan untuk mencegah anarki dan kekacauan politik. Seperti itulah adanya interpersonal trust yang terkonstruk di dalam masyarakat Rusia. Masyarakat Rusia memang tidak peduli dengan sistem pemerintahan yang otoriter ataupun demokrasi. Budaya yang tercipta tersebut mengakibatkan partisipasi politiik masyarakat Rusia tidak memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, Rusia memerlukan negara yang kuat yang bisa menjamin hak individu dan masyarakat. Selama ini hak individu dan kebebesan hanya tertanam secara kolektif saja. menjalinhubungandengan orang asing(westerners) namundengancara mengisolasikeberadaan merekadiwilayahpelabuhan.