Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

155 vues

Publié le

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi, sedangkan kalau menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dikenakan sansi pidana

Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

  1. 1. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT, ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS KP2KP SETEMPAT www.pajak.go.id pusat.pengaduan.pajak@gmail.com Telepon : (021) 5250208,5251608 ext. 51658,51601,51608 Fax : (021) 5736088 Kring Pajak : 500200 Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan 12190
  2. 2. PELANGGARAN KETENTUAN PERPAJAKAN DAN ANCAMAN SANKSI PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN WAJIB PAJAK, SEPANJANG MENYANGKUT PELANGGARAN KETENTUAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI, SEDANGKAN YANG MENYANGKUT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DIKENAKAN SANKSI PIDANA
  3. 3. SANKSI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Setiap orang yang karena kealpaannya : Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau Menyampaiakn SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit satu (1) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua (2) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama satu (1) tahun.
  4. 4. Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan Setiap orang yang dengan sengaja : Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Tidak menyampaikan SPT; atau Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
  5. 5. Setiap orang yang dengan sengaja : Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau Tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku,catatan, atau dokumen lainnya; atau Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di indonesia; atau Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,
  6. 6. Setiap orang yang dengan sengaja : Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat (4) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
  7. 7. Setiap orang yang dengan sengaja : Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu (1) tahun, Terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, Dikenakan pidana dua (2) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir b
  8. 8. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua ) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan paling dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
  9. 9. Setiap orang yang dengan sengaja :  menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau  menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
  10. 10. Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
  11. 11. DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN TIDAK DAPAT DITUNTUT SETELAH LAMPAU WAKTU SEPULUH TAHUN SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK, BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BERAKHIRNYA BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU BERAKHIRNYA TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN
  12. 12. DELIK ADUAN DAN SANKSINYA Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan. Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut : 1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan masalah perpajakan Wajib Pajak antara lain : Surat Pemberitahuan, Laporan Keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan
  13. 13. 1._(lanjutan)__dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). 2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban merahasiakan masalah perpajakan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
  14. 14. KETERLIBATAN DAN SANKSI BAGI FIHAK KETIGA  SETIAP ORANG YANG WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU BUKTI YANG DIMINTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35 TETAPI DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERI KETERANGAN ATAU BUKTI, ATAU MEMBERI KETERANGAN ATAU BUKTI YANG TIDAK BENAR DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA SATU (1) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 25.000.000 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)  SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENGHALANGI ATAU MEMPERSULIT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA TIGA (3) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 75.000.000 (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
  15. 15.  SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35A AYAT (1) YANG BUNYINYA “Setiap Instansi Pemerintah, Lembaga,Asosiasi, dan pihak lain, waji memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepad Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peratura Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) (yaitu “Dalam hal pihak-pihak yaitu bank, akuntan publik notaris, konsultan pajak,kantor administrasi,dan/atau pihak ketiga lainny yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaa pajak,penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajaka erikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagiha pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiba merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiba merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan” dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda palin banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
  16. 16.  SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN TIDA TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEJABAT DAN PIHAK LAIN YAIT MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGA PERPAJAKAN KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DIPIDANA DENGA PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 10 (SEPULUH) BULAN ATAU DEND PALING BANYAK RP. 800.000.000 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH).  SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN DATA DA NFORMASI YANG DIMINTA OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIPIDAN DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 10 (SEPULUH) BULAN ATA DENDA PALING BANYAK RP. 800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH  SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYALAHGUNAKAN DAT DAN INFORMASI PERPAJAKAN SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIA KEPADA NEGARA DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA SATU) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 500.000.000,00 (LIM RATUS JUTA RUPIAH). KETENTUAN INI BERLAKU JUGA BAGI YANG MENYURUH MELAKUKAN YANG MENGANJURKAN ATAU MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA D BIDANG PERPAJAKAN.
  17. 17. SILAKAN KLIK VIDEO SIMPULAN HALAMAN DI BAWAH INI

×