1. Dokumen tersebut membahas konsep mewirausahakan birokrasi yang pertama kali diperkenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku Reinventing Government. 2. Konsep tersebut menganjurkan agar birokrasi mengubah sistem menjadi lebih akuntabel, responsif, inovatif, profesional, dan berwirausaha. 3. Ada 10 langkah utama yang diusulkan untuk mewujudkan pemerintahan yang berwirausaha, seperti

1. 1 from10
SUGENG ENDARSIWI
MAP 2022
NIM: 20220105019
_________________________________________________
Tugas UTS, MAP223
Mewirausahakan Birokrasi (Osborne dan Gaebler, 1991)
REINVENTING GOVERNMENT
Konsep Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) pertama kali disampaikan oleh
David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku mereka yang berjudul Reinventing Government:
How the enterpreneurial spirit is transforming the public sektor. Buku tersebut ditulis sebagai
saran untuk membantu pencarian solusi di pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993 yang
menanggung beban berat sebagai akibat ditanganinya seluruh kegiatan atau kebutuhan negara
oleh pemerintah federal.
Di dalam Pendahuluan diuraikan tentang perestroika Amerika Serikat yang memberikan
gambaran bahwa sejak tahun 1980 kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah
menurun, bahkan pada tahun 1990-an penurunan kepercayaan tersebut cukup tajam sehingga
dapat dikatakan p,emerinta4an sudah mati atau menemui jalan buntu. Sehubungan dengan itu,
tidak mengherankan jika hanya 5 % warga Amerika Serikat yang akan memilih jabatan dalam
pemerintahan dan hanya 13% dari pegawai tinggi federal yang merekomendasikan karier
pegawai negeri. Pada tahun 1990 USA mengalami defisit yang cukup besar dan untuk
menutupnya di lakukan dengan pajak.
Reinventing government merupakan cara birokrasi mengubah sistem atau pengaturan agar
pelaksanaan pemeritahan dapat berjalan secara akuntabilitas, resposif, inovatif, professional,
dan entrepreneur. Entrepreneur dimaksudkan agar pemerintah daerah yang telah diberikan
otonomi memiliki semangat kewirausahaan untuk lebih inovatif dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjawab tuntutan masyarakat di era globalisasi.
Sehingga mewirausahakan birokrasi bukan berarti birokrasi melakukan wirausaha untuk

2. 2 from10
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melainkan memberdayakan institusi agar
produktivitas dan efisiensi kerja dapat optimal.
Pada bab ini mengemukakan perlunya perubahan peran pemerintah dari peran tradisional
yang mengatur , menguasai menuju ke arah memberikan kesempatan kepada masyarakat.
Osborn dan Gaebler merancang setidaknya 10 alur pikir yang dinamai sebagai Peta Dasar
dalam melakukan suatu restrukturisasi. Pokok pemikiran yang dimaksud adalah sebagai
berikut:
Langkah pertama untuk mewirausahakan birokrasi adalah pemerintah lebih mengutamakan
kegiatan yang bersifat mengarahkan dari pada kegiatan yang sifatnya mengatur.
Konsekuensinya, periu ada redistribusi kepenguasaan dan pemerintah.Secara tradisional, peran
pemerintah adalah mengatur dan kurang mengedepankan dialog. Dalam konsep bam, peran
pemerintah diharapkan lebih bersifat mengarahkan pada dialog serta membangun kemitraan
dengan swasta khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan.
Catalytic Government : Steering Rather Than Rowing Dalam Bahasa Indonesia yaitu
Pemerintahan Katalis : Mengarahkan lebih baik daripada Mengayuh. Maksudnya adalah
berangkat dari filosofi kapal laut, hendaknya pemerintah mengambil peran sebagai pengarah
saja daripada sebagai pengayuh atau pelaku pelayanan publik. Dimana dengan peran
pemerintah yang mengarahkan akan membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi
dan mampu menyeimbangkan berbagai kebutuhan, sedangkan pengayuh membutuhkan orang
yang memfokuskan pada satu misi dan melakukannya dengan baik. Pemerintah entrepreneurial
seharusnya lebih berkonsentrasi pada pembuatan kebijakankebijakan strategis (mengarahkan)
daripada disibukkan oleh hal-hal yang bersifat teknis pelayanan.
Langkah kedua dilakukan dengan cara menempatkan pemerintah sebagai milik masyarakat,
dengan mengutamakan memberikan wewenang ketimbang melayani. Pemberian wewenang
kepada masyarakat dipandang sebagai suatu tradisi yang telah herlaku di Amerika, mengingat
negara Amerika Serikat merupakan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok
organisasi masyarakat yang mandiri. Jika para birokrat tetap mengendalikan pelayanan publik,

3. 3 from10
berarti akan mengurangi kepercayaan dan kompetensi warga masyarakat sehingga akan
berdampak pada ketergantungan, dan adanya ketergantungan surlah tentu kurang
menguntungkan. Dengan adanya pembenan kewenangan kepada masyarakat, maka partisipasi
masyarakat akan meningkat Dicontohkan dalam bidang pendidikan~ para orang, tua,.
membentuk dewan sekolah dan dewan ini bertindak sebagai''direksi, mempekerjakan dan
menentukan kepala sekolah atas dasar jasa atau prestasi kerjanya dan bukan atas dasar
senioritas belaka. Dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat diharapkan akan dapat
membangkitkan kepercayaan serta mampu memberikan solusi yang lebih baik., mengingat
masyaraakat memiliki komitmen yang lebih tinggi serta lebih memahamimasalahnya~ dan
dapat Menegakkan standar perilaku yallg lebih efektif.
Langkah ketiga perlunya pemerintahan yang kompetitif yakni perlunya persaingan dalan
mememberikan pelayanan. Kompetisi yang sehat akan memberikan keuntungan antara lain
terjadinya etlsiensi yang lebih besar, meningkatkan respon terhadap kebutuhan pelanggan,
mendorong inovasi, dan membangkitkan rasa harga diri maupun semangat juang.
Keuntungan dari kompetisi:
1. adalah efisiensi yang lebih besar, mendatangkan banyak uang.
2. Memaksa monopoli pemerintah (atau swasta) untuk merespon segala kebutuhan
pelanggannya
3. Menghargai inovasi
4. Membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai negeri
Jenis – jenis kompetisi:
1. Kompetisi publik melawan swasta
2. Kompetisi swasta melawan swasta
3. Kompetisi Publik melawan publik

4. 4 from10
Langkah keempat, perlu adanya perubahan dalam tata kerja pemerintahan, yakni mengubah
dan sistem pemerintahan yang digerakkan oleh peraturan menuju pemerintahan yang
digerakkan oleh misi. Misi yang akan dicapai hendaknya dipandang sebagai arah kebijakan
pemerintah. Organisasi yang digerakkan dengan misi ternyata memilik ikeuntungan, yakni
akan lebih efisien dan efektif, inovatif, fleksibel, serta memiliki semangat kerja yang lebih
tinggi. Sehubungan dengan itu, disarankan dalam menyusun anggaran periu didasarkan pada
misi. Demikian juga dalarn mcnentukan personalia. Untuk dapat membangun organisasi yang
digerakkan dengan misi, perlu ada pernyataan tentang misi, serta mengorganisasi berdasarkan
misi dan hukan berdasarkan atas kekuasaan.
Langkah kelima adalah menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Untuk
menilai suatu hasil dilakukan dengan kriteria kepuasanpelayanan, tingkat partisipasi
masyarakat, serta kualitas.
Kekuatan Pengukuran Kinerja:
1. Jika anda tidak mengukur hasil, anda tak dapat membedakan keberhasilan dengan
kegagalan
2. Jika anda tidak bisa melihat keberhasilan, anda tidak bisa menghargainya
3. Jika tidak bisa menghargai keberhasilan, mungkin anda menghargai kegagalan
4. Jika anda tidak dapat meilhat keberhasilan, anda tidak dapat belajar darinya
5. Jika anda tidak dapat mengenali kegagalan, anda tidak dapat membetulkannya
6. Jika anda dapat menunjukan hasil, anda dapat memenangkan dukungan masyarakat
Langkah keenam, adalah pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan, yakni berusaha
memenuhi kebutuhan pelanggan (masyarakat) dan bukan memenuhi kebutuhan birokrasi.
Jika orientasi pemerintah kepada birokrasi di khawatirkan akan menimbulkan arogansi
birokrasi dan atau lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok kepentingan
tertentu.
Masyarakat merupakan pelanggan pemerintah, sehingga pelayanan kepada rakyat semakin
baik.

5. 5 from10
1. Mendekatkan diri pada pelanggan
2. Metode mutu terpadu
3. Menempatkan pelanggan di kursi pengemudi
Langkah ketujuh adalah pemerintahan wirausaha merupakan pemerintahan yang o'rientasi
untuk menghasilkan dari pada hanya sekedar membelanjaan. Jika orientasi pemerintahan hanya
pada pengeluaran maka akan terjadi pemborosan. Untuk itu perlua ada perubahan orientasi
yang mendorong kekuatan dan motif bahwa setiap pengeluaran hendaknya dapat menghasilkan
target tertentu. Memang diakui bahwa untuk dapat menghasilkan diperlukan biaya. Biaya
tersebut dapat dikenakan kepada mereka yang mendapatkan manfaat kegiatan yang
bersangkutan. Pembiayaan atau pengeluaran hendaknya dipandang sebagai kegiatan menabung
sehingga setiap pengeluaran atau investasi dimasudkan untuk mendapatkan hasil. Untuk itu
periu diadakan pengubahan pada diri manajer publik tennasuk pada birokfat agar selalu
bertindak dan berpikir sebagai wirausaha, bersifat inovatif: efisien, serta berani melakukan
investasi.
Mengubah Manajer menjadi Wirausaha, dalam kaitannya dengan Langkah ini adalah manajaer
harus didorong untuk berbuat mencari uang alias dana dan profit, dengan Langkah sebagai
berikut:
1. Andil tabungan dan pendapatan
2. Modal inovasi
3. Dana usaha
4. Pusat laba
5. Mengidentifikasi biaya sesungguhnya dari pelayanan

6. 6 from10
Langkah kedelapan adalah pemerintahan yang antisipatif sehingga periu bertindak cepat dan
mempersiapkan diri terhadap keadaan yang akan terjadi berdasarkan data dan trend yang ada
pada saat kini. Oleh sehab itu, periu menerapkan prinsip mencegah lebih baik dari pada
mengobati. Dalam sistem pemerintahan tradisonal,umumnya kegiatan yang dilakukan lebih
banyak yang bersifat reaktif: menyelenggarakan pelayanan jasa untuk mengurangi masalah.
Misalnya untuk menanggulangi masalah kesehatan, pemerintah mendanai perawatan kesehatan.
Untuk mengurangi kejahatan, pemerintah mendanai polisi yang lebih banyak. Dalam
pemerintahan yang antisipatit: oalam mengurangi masalah kesehatan.
Pemerintah membanguan sarana air bersih, pengolahan limbah, pengawasan makanan,
enyelenggarakan vaksinasi dan sebagainya, yang semua kegiatan merupakan upaya
pencegahan.
Kegiatan pencegahan macam inidiharapkan akan lebih dapat memecahkan masalah dari·pada
hanya memberikanpelayananjasa. Untuk dapat mengantisipasi keadaan yang .akan timbul
perlu melakukan analisis berbagi tantangan yang kemung·kinan akan terjadi kemudian
mempersiapkan langkah-langkah antisipatif. 'Dengan melakukan kegiatankegiatan yang
sifatnya antisipatif terhadapapa yang akan terjradi diharap-kan dampaknegatif akan dapat
diminimalisasi serta penlbiayaan untuk mengatasihal tersebut akan lebih sedikit, serta akan
Dapat menghinda.rkan diri dari kemungkinan krisis yang timbul. Sehubungan dengan itu, maka
pemerintah hendaknya memiliki pandangan ke depan dan dapat mengantisipasi akan yang akan
terjadi pada masa depan, selanjutnya merumuskan sejumlah kegiatan daIam
suatu kerangka rencana strategis. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya sekedar kegiatanyang
sifatnyarutin.Untuk keperluan penyusun strategis dan penganggaran jangka panjan,g dapat
dibentuk komisi masa depan.
Langkah ke sembilan adalah pemerintahan desentralisasi. Pada waktu lima puluh tahun yang
lalu, pemerintahan yang tersentralisasi sangat diperlukan. Karena pada masa itu teknologi
informasi masih primiti£: komunikasi antar lokasi masih sangat lamban, sumber claya manusia
masih lemah. Namun, pada masa killi keadaan telah berubah, dimana teknologi komullikasi

7. 7 from10
berkembang pesat, komukasi antar daerah berjalan lancar bahkan untuk daerah terpencilpun
dapat terlayani komunikasi, sumber daya manusia berkualitas, sarana dan prasarana umum
lengkap dan memadai. Bahkan perubahan keadaan dalam era globalisasi dapat dikatakan luar
biasa, sehingga wajar jika dewasa ini disebut sebagai era komunikasi dan teknologi.
Apa yang terjadi disuatu wilayah, dengan segera dapat di ketahui oleh wilayah lainnya. Dengan
adanya kemajuan informasi dan teknologi maka pemerintahan yang berjiwa wirausaha
menghendaki terjadinya desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah atau
Lembaga yang terdesentralisasi memiliki keungguan :
(a) Lebih fleksibel karena dapat memberikan respo yang lebih cepta terhadap lingkungan
dan kebutuhan yang berubah.
(b) Lebih efektif karen dapat mengetahui perkembangan setiap saat dan menciptakan solusi
yang lebih baik.
(c) Lebih inovatif karena terbukanya gagasan dan ide dari pelaksana di lapangan dan,
(d) Memberikan semangat kerja yang lebih tinggi, komitment yang tinggi sehingga
produktivitas yang dicapai akan semakin meningkat.
Dalam rangka mendesentralisasikarl organisasi publik perlu dikembangkan manajemen
partisipatif Manajemen partisipatif akan berjalan baik dalam organisasi publik yang
entrepreneurial pada seluruh tingkatan organisasi.
Langkah kesepuluh adalah pemerintahan yang berorientasi pada pasar, dimana perubahan-
perubahan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan melalui mekanisme pasar. Jika
dibandingkan dengan manajemen administratif, mekanisme pasar memiliki beberapa
keunggulan, antara lain:
(a) Lebih kompetiti (sehingga lebih efisien serta mutu produk dan pelayanan terjaga);

8. 8 from10
(b) Mendorong pelanggan untuk membuat pilihan, mengingat jumlah produk relatif cukup
banyak baik jumlah maupun jenisnya;
(c) dapat memberikan respon yang lebih cepat terhadap perubahan yang terjadi.
Merestrukturasi Pasar
1. Menetapkan peraturan pasar
2. Meneyediakan informasi bagi konsumen
3. Menciptakan atau memperbanyak permintaan
4. Mengkatalisir penawaran sector swasta
5. Mengubah kebijakan investasi public
6. Membangun komunitas
7. Dst..
Langkah Kesebelas, adalah bagaimana semua Langkah yang di sebutkan 10 tadi bisa di
manfaatkan dan di fungsikan dalam kebijakan publik.
Kemudian menciptakan sebuah system perawatan yang efektif, menata Kembali Pendidikan
negeri, memikirkan ulang ancangan terhadap criminal, paradigma baru dan revolusi global.
Paradigma baru, bahwa pemerintah harus besar, tersentralisasi, dan birokratris.
Revolusi global, dalam revolusi global harus bisa memahami krisis baik krisis fiscal,
ekonomi, politik bahkan masalah alam seperti gempa bumi dapat menciptakan tuntutan
adanya perubahan.
Kepemimpinan, dan komunitas kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting. Infras
stuktur warga yang sehat, visi dan tujuan Bersama, kepercayaan, sumber daya luar, dan
model untuk di ikuti.

9. 9 from10
Osborne dan Gaebler mengemukakan beberapa cara untuk mebentuk dan
menjalankan birokrasi-wirausaha, yaitu:
1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus lebih menjadi pengarah daripada menjadi
pelaksana. Misalnya adalah bekerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan
pemungutan pajak, akan tetapi penentuan Wajib Pajak dan besarnya pungutan pajak tetap
dilakukan oleh pemerintah.
2. Pemerintah sebagai milik masyarakat harus lebih memberdayakan masyarakat ketimbang
terus- menerus melayani masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan menghimbau
masyarakat agar mampu mengurus keamanan lingkungannya sendiri.
3. Pemerintah sebagai institusi yang berada di alam kompetisi haruslah menyuntikkan
semangat persaingan ke dalam tubuh aparat dan organisasi pelayanannya. Misalnya
dengan memberikan peluang bagi swasta dalam menangani urusan-urusan yang
dimonopoli pemerintah, seperti air minum, listrik, dan telepon.
4. Unit-unit pemerintahan sebagai lembaga yang bertugas mewujudkan misi harus lebih
diberi kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Untuk itu, petunjuk pelaksanaan yang
kaku dan mengikat harus dihindarkan, baik mengenai keuangan, kepegawaian, maupun
pelayanan kepada masyarakat.
5. Pemerintah harus lebih mementingkan hasil yang akan dicapai daripada terlalu
memfokuskan pada faktor masukan (input). Misalnya, pemberian bantuan untuk suatu
sekolah haruslah lebih didasarkan kepada kinerja dan produktivitasnya daripada jumlah
muridnya.
6. merintah sebagai pelayan masyarakat harus lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan
pelanggan, bukannya memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri. Untuk
itu, cara- cara baru dalam memikat pelanggan harus dilakukan.

10. 10 from10
7. Pemerintah sebagai suatu badan usaha harus pandai mencari uang dan tidak hanya bisa
membelanjakannya. Oleh karena itu, cara-cara mencari sumber penghasilan yang baru
dan menggalakkan investasi harus selalu menjadi pemikiran para manajer pemerintahan.
8. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki daya antisipatif harus mampu mencegah
daripada hanya menanggulangi masalah. Misalnya soal kebakaran, dengan memakai
prinsip ini, bukan mobil pemadam kebakaran yang dibeli terus tetapi supervisi/
pengawasan terhadap bangunan yang harus ditingkatkan.
9. Pemerintah harus menggeser pola kerja hierarki yang dianut ke model kerja partisipasi
dan kerja sama. Misalnya, rantai organisasi yang panjang dan ‘gemuk’ harus dikurangi,
struktur organisasi yang tebal harus ditipiskan, dan gugus kendali mutu harus
dikembangkan.
10. Pemerintah sebagai pihak yang berorientasi pada pasar harus berusaha mengatrol
perubahan lewat penguasaannya terhadap mekanisme pasar. Misalnya, dalam menangani
sampah yang berasal dari botol minuman, daripada membiayai usaha daur ulang yang
mahal, lebih baik pemerintah mensyaratkan pengusaha minuman untuk membayar setiap
pembeli yang mengembalikan botolnya.
SEKIAN
Sugeng Endarsiwi / NIM : 20220105019