Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

STRATEGIK PLANNING SDM

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par SIWI Book store (20)

Plus récents (20)

Publicité

STRATEGIK PLANNING SDM

  1. 1. STRATEGIK PLANING SDM DAN ILMU MSDM SEKTOR PUBLIK KELOMPOK 2 1. Muhammad Nuh 2. Rizky A. Mubarok 3. Sunny Agung K 4. Mat Sanusi
  2. 2. TUJUAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam organisasi melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan organisasi •Peningkatan Efisiensi •Peningkatan Efektifitas Kualitas Pelayanan Kepuasan Karyawan •Peningkatan Produktivitas
  3. 3. FUNGSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSI • Planning (perencanaan) • Organizing (pengorganisasian) • Directing (pengarahan) • Controlling (pengendalian) Fungsi Manajerial • Pengadaan tenaga kerja (SDM) • Pengembangan • Kompensasi • Pengintegrasian • Pemeliharaan • Pemutusan hubungan kerja Fungsi Operasional
  4. 4. PERGESERAN FUNGSI MANAJEMEN SDM Perubahan teknologi yang sangat cepat Organisasi perlu menyesuaikan diri Fungsi Manajeman Sumber Daya Manusia bergeser tidak hanya administratif Fungsinya menjadi terintegrasi dengan seluruh fungsi lainnya di dalam organisasi
  5. 5. TINGKAT INTEGRASI PERENCANAAN STRATEGIS DENGAN MSDM Hubungan Administrasi • Disini manajer puncak (top manager) dan manajer fungsional yang lainnya menganggap fungsi SDM relatif tidak penting dan memandang manusia bukan sebagai keterbatasan maupun aset perusahaan dalam pengambilan keputusan Hubungan Satu Arah • Terdapat hubugan skuensial antara perencanaan strategis dengan fungsi-fungsi SDM. Fungsi SDM merancang program dan sistem untuk mendukung tujuan strategis perusahaan. Jadi SDM bereaksdi terhadap inisiatif strategis tetapi tidak memiliki pengaruh. Hubungan Dua Arah • Ditandai dengan hubungan resiprokal yang saling ketergantungan antara perencanaan strategi dengan SDM. Fungsi SDM dipandang penting dan dapat dipercaya. SDM berperan dalam penentuan arah strategis organisasi dan sudah dijadikan mitra strategis Hubungan Integratif • Ditandai oleh hubungan yang dinamis dan interaktif antar fungsi-fungsi SDM dan perencanaan strategis. Di sini manajer SDM dipandang sebagai sebenar-benarnya mitra staregis dan dilibatkan dalam keputusan strategis
  6. 6. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM DI PEMERINTAH INDOENSIA
  7. 7. Tujuan Pengelolaan ASN • Berintegritas • Profesional • Netral • Bebas intervensi politik • Bersih dari KKN • Mampu menyelenggarakan pelayanan public • Mampu menjalankan peran sebagai unsur perkeat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Kebijakan pengelolaan ASN disusun untuk mewujudkan ASN yang
  8. 8. REFORMASI BIROKRASI • ASN wajib mengelola dan mengembangkan diri • ASN wajib mempertanggungjawabkan kinerja • Penerapan system merit dalam pelaksanaan manajemen ASN Hal ini dilakukan mengingat bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan sejalan dengan tata Kelola pemerintahan yang baik
  9. 9. Dasar Hukum 1 UU Nomor 5 T ahun 2014 T entangASN 1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan jabatan. Hasil penyusunan kebutuhan disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri tembusan Kepala BKN (melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah). 2 PPNomor 11 T ahun 2017 tentang Manajmen PNS diubahdenganPPNo17Tahun2020 3 PPNomor49Tahun2018tentang Manajemen PPPK
  10. 10. Urgensi perubahan PP No.11 Tahun 2017 Penguatan Pengembangan Karier PNS dan Pemenuhan Kebutuhan Organisasi Penambahan pengaturan dan melengkapi pengaturan agar lebih implementatif Fleksibilitas dan penegasan pengaturan dan kewenangan presiden Penyesuaian dan penyelarasan beberapa pengaturan dengan kondisi saat ini 1 2 3 4
  11. 11. PENJELASAN PERATURAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN Pasal 4 - 14 PENGADAAN Pasal 15 - 45 PANGKAT DAN JABATAN Pasal 46 - 161 PENGEMBANGAN KARIR, KOMPETENSI DAN SIM KARIER Pasal 162 - 227 PENGHARGAAN Pasal 231 - 237 PEMBERHENTIAN Pasal 238 - 302 PENGGAJIAN, TUNJANGAN DAN FASILITAS Pasal 238 - 302 JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA Pasal 304 - 307 CUTI Pasal 304 - 341 PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN Pasal 228 - 230 PERLINDUNGAN Pasal 303 11
  12. 12. Siklus Pengelolaan ASN
  13. 13. Jenis Jabatan Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator Kabag, kasubdit dsb Keahlian: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Pertama Keterampilan: Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia Jabatan Pengawas Kasubag, Kasie dsb Jabatan Pelaksana Penganalisis, Pengadministrasi dsb • SEKJEN; • DIRJEN; dan • ST AF AHLI • KEP ALA BIR O • DIREKTUR • KAPUS • KEP ALA B ALAI • KETUA DIISI DARI PEGAWAI ASN JPT MADYA JPT PRATAMA • SEKDA PROVINSI • KEP ALA DINAS PROVINSI • STAFAHLI GUBERNUR • SEKDA KABUP ATEN/KOT A • KEP ALA DINAS KABUP ATEN/KOT A • STAFAHLI BUP ATI/WALIKOT A JPT PRATAMA JPT MADYA JPT PRATAMA • KEP ALA B ADAN DI LEMBAGA JPT UTAMA
  14. 14. E-Formasi Kemenpan RB Peta jabatan Sekelompokjabatan ygadadidalamorganisasiinstansi Kebutuhan Jumlah Pegawai berdasarkan beban kerja (saat ini dan akan datang dalam waktu 5 tahun) 2019 S/D 2023 existing JumlahPNSygmendudukijabatan padaunit organisasi instansi Pensiun Berhentidll Jumlah PNSyg akan pensiun, berhenti serta mutasi pd unit organisasi instansi Kelebihan Perbandingan Jumlah Pegawai dengan beban kerja ternyata berlebihan Kekurangan Perbandingan Jumlah Pegawai dengan beban kerja ternyata kekurangan Formasi Alokasi Kekuranganpegawai berdasarkan Jabatan dan unit kerja Organisasi Instansi Kelas Jabatan Tergambarkan seluruh kelas jabatan sebagai dasar penghitungan penghasilan ASN NIP MenyimpanProfil PNSberdasarkanDataIndukyangadadiBKN ANJAB Sebagai dasar manajemenASN (PNS & PPPK)
  15. 15. Proses Analisis Jabatan
  16. 16. Terima Kasih

×