Dokumen tersebut membahas kasus semburan lumpur di Sidoarjo akibat kegiatan pengeboran gas oleh PT Lapindo Brantas. Dokumen menjelaskan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan, serta tanggung jawab PT Lapindo Brantas sebagai perusahaan pelaku kegiatan tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat korban sesuai prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan.

1. 1
MENJADI PRIMADONA DI TENGAH LUMPUR
PT. Lapindo Brantas (Studi Kasus)
“A project submitted to make social betterment”
Sidi Rana Menggala
Post-Graduated, Social Welfare, University of Indonesia
1306500063

2. 2
DAFTAR ISI
Pendahuluan 3
Latar Belakang 4
Pembahasan 5
Dampak Semburan Lumpur Lapindo 6
Bencana Alam & Hak Asasi Manusia 7
Profil PT. Lapindo Brantas 9
Corporate Social Responsibility PT. Lapindo Brantas 10
Tataran Praktis CSR Officer 13
Panduan CSROfficer 14
Program Sosial Berkelankutan 16
Penutup 18
Daftar Pustaka 19

3. 3
PENDAHULUAN
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah bagian kontribusi perusahaan yang established dan
dikonsepkan dalam sebuah model nyata dan dilakukan berkesinambungan untuk kemajuan masyarakat
dan lingkungannya terutama yang terkena dampak dari seluruh aspek operasional perusahaan dalam
proses jangka panjang. CSR identik dengan usaha untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan
masyarakat secara berkelanjutan (Ismail Solihin, 2009). Menurut hemat pribadi saya, bahwa “CSR is the
ultimate level towards sustainability of development”.
Umumnya kegiatan-kegiatan community development, charity maupun philanthropy yang saat ini mulai
berkembang di bumi. Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat
ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya. Dan
sering kali kegiatannya belum dikaitkan dengan tiga elemen yang menjadi kunci dari pembangunan
berkelanjutan tersebut. Namun hal ini adalah langkah awal positif yang perlu dikembangkan dan diperluas
hingga benar-benar dapat dijadikan kegiatan Corporate Social Responsibility yang benar-benar
berkelanjutan (Arif Budimanta, 2003).
Selain itu program CSR baru dapat menjadi berkelanjutan apabila, program yang dibuat oleh suatu
perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan
itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan
menjadikan program-program tersebut bagaikan program penebusan dosa dari pemegang saham belaka.
Dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut akan
memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan.
Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih
besar baik kepada perusahaan itu sendiri maupun para stakeholder yang terkait. Sebagai contoh nyata dari
program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan semangat keberlanjutan antara lain, yaitu:
pengembangan bioenergi, melalui kegiatan penciptaan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga
(CITYGAS) oleh PT. Lapindo Brantas.
Jaringan gas bumi untuk rumah tangga merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan
pemenuhan kebutuhan energi pada sektor rumah tangga dengan memanfaatkan gas bumi. Pembangunan
infrastruktur gas kota oleh pemerintah ini juga bertujuan untuk mempercepat pengurangan penggunaan
minyak tanah rumah tangga, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat memperoleh energi rumah tangga
yang lebih murah, bersih dan aman.

4. 4
PT. Lapindo Brantas dalam hal ini ditunjuk oleh Dirjen Migas sebagai penyedia gas bumi rumah tangga
untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kotamadya Surabaya (Kelurahan Rungkut Kidul dan Kelurahan
Rungkut), di mana gas bumi dialirkan dari lapangan Tanggulangin di Kabupaten Sidoarjo.
CSR yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas tidak selalu merupakan promosi perusahaan yang
terselubung, bila ada iklan atau kegiatan PR mengenai program CSR yang dilakukan satu perusahaan, itu
merupakan himbauan kepada dunia usaha secara umum bahwa kegiatan tersebut merupakan
keharusan/tanggung jawab bagi setiap pengusaha. Sehingga dapat memberikan pancingan kepada
pengusaha lain untuk dapat berbuat hal yang sama bagi kepentingan masyarakat luas, agar pembangunan
berkelanjutan dapat terealisasi dengan baik. Karena untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan
mandiri semua dunia usaha harus secara bersama mendukung kegiatan yang terkait hal tersebut. Dimana
pada akhirnya dunia usaha pun akan menikmati keberlanjutan dan kelangsungan usahanya dengan baik
LATAR BELAKANG - LAPINDO BRANTAS (STUDI KASUS)
Semburan lumpur mulai terjadi sejak tanggal 28 Mei 2006 di kawasan Porong, Sidoarjo.Insiden ini terjadi
akibat pengeboran gas yang diLakukan oleh PT Lapindo Brantas (saat ini bernama PT Minarak Lapindo
Jaya) sedalam 32 km yang menyemburkan gas bercampur lumpur yang ditengarai oleh beberapa pihak
sebagai lumpur gunung berapi. Hingga saat ini lumpur terus menyembur dan berbagai cara telah
ditempuh untuk menghentikannya, namun belum berhasil.
Perusahaan Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk, yang 60%
sahamnya dimiliki oleh Bakrie Group, pimpinan Aburizal Bakrie, mantan Menteri Koordinator
Perdagangan dan Industri yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial serta
merupakan pengusaha ternama di Asia
Banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat, dari bencana alam hingga kesalahan manusia, dalam
hal ini PT Lapindo. Hasil penyelidikan pihak kepolisian juga menemukan adanya kesalahan standar
pengeboran dalam kasus ini. Pengeboran yang dilakukan oleh PT Medicitra Nusantara sebagai sub
kontraktor dari PT Lapindo Brantas terjadi pada kedalaman 9.297 kaki di dalam sumur gas yang sedang
dibor. Berdasarkan investigasi, baik sub kontraktor maupun kontraktor harus bertanggung jawab. Selain
tidak menggunakan casing dalam proses pengeborannya, prosedur pengeboran P.T Lapindo Brantas juga
diduga menggunakan teknik pengeboran bertekanan rendah dan juga tidak ada pengawasan dari pihak
perusahaan serta Kementerian Lingkungan Hidup. Tanpa adanya lapisan pengaman (casing), benda cair
dari berbagai tingkatan dapat masuk lubang yang dibor dan menyembur ke permukaan.
Akibat yang ditimbulkan oleh Insiden lumpur sidoarjo ini adalah kerugian yang sangat fatal bagi
masyarakat yang tinggal di daerah sekitar kejadian.Penanganan kasus dan upaya untuk membantu

5. 5
masyarakat korban terus dilakukan baik dari segi kebijakan dan tindakan hukum. Namun hingga saat ini
permasalah ganti rugi ini belum diselesaikan total oleh PT Lapindo Brantas
PEMBAHASAN
1. Bagaimana pemahaman saudara tentang kasus tersebut dengan mengaitkan pemahaman saudara
mengenai konsep dan perkembangan teori CSR (mengacu pada bahan bacaan yang telah kami
berikan).
2. Bagaimana pendapat saudara mengenai keterlibatan negara dalam proses penanganan kasus
tersebut khususnya terkait dengan ganti rugi tanah
3. Pelajaran berharga apa yang dapat diambil dari kasus Lapindo terkait dengan pelaksanaan CSR
suatu perusahaan.
4. Apakah yang akan dilakukan jika Anda sebagai CSR officer dalam pelaksanaan CSR PT
Lapindo.
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan
membangun hubungan harmonis dengan masyarakat lokal. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan
sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama
komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai
agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas.
Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam pandangan CSR adalah pengedepanan prinsip moral dan
etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, dengan paling sedikit merugikan kelompok masyarakat lainnya
(Jackie Ambadar, 2008). Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden-rules, yang
mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka
ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan
etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.
Dalam CSR perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada single bottom
line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja.
Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom line, selain aspek finansial juga sosial dan
lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan
(sustainable), tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.
Berdasarkan contoh kasus PT. Lapindo Brantas. Ada semacam pengabaian kewajiban yang dilakukan
perusahaan setelah terjadinya kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo. Kasus lumpur tersebut merupakan
dampak dari terabaikannya faktor lingkungan oleh perusahaan. Perusahaan cenderung lebih eksploitatif,

6. 6
tanpa memperhatikan sustainability. Jika digambarkan dalam triple bottom line, perusahaan hanya
mempertimbangkan corporate value dengan peningkatan laba, dengan mengabaikan aspek sosial dan
lingkungan. Hasil akhirnya adalah hancurnya perusahaan dengan terperosoknya saham-saham Bakrie
Brothers yang merupakan induk perusahaan Lapindo Brantas, di pasar modal.
Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola
lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah
kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai
kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder inti
diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat
(Kartasasmita, 1996).
Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan
mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing stakeholder agar dapat bersinergi,
untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para stakeholder
diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi
CSR akan di bertumbuh secara bersama.
DAMPAK SEMBURAN LUMPUR LAPINDO
Semenjak Mei 2006, lebih dari 13,000 orang di wilayah Porong telah mengungsi dari delapan desa. Dua
puluh lima pabrik harus ditinggalkan, hektaran sawah, tambak ikan dan udang telah musnah. Berbagai
infrastruktur telah terganggu termasuk jalan tol, rel kereta api, saluran gas dan minyak Pertamina.
Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas
perekonomian di Jawa Timur.Dampak tersebut berupa rusaknya infrastruktur, seperti mengenanggi desa
dan kecamatan, rusaknya rel dan tergenangnya jalan raya, 600 hektar lahan terendam, sutet yang tidak
berfungsi, dan ditutupnya pabrik-pabrik. Dampak tersebut membuat berubahnya struktur perekonomian
bagi masyarakat yang lahan dan tempat tinggalnya terendam oleh lumpur Lapindo. Mereka pada saat itu
hanya menggantungkan hidup dari dana ganti rugi oleh pihak Lapindo. Namun dalam pelaksanaannya
masyarakat merasakan bahwa dana yang dialokasikan oleh pihak yang bersangkutan sangat kurang.

7. 7
Para korban pada umumnya berubah menjadi komunitas yang penuh kemarahan, frustasi dan putus asa.
Mereka susah untuk saling bergantung karena semua mengalami kesusahan yang sama. Mereka merasa
menjadi korban dan bahkan setelah bencana terjasi, mereka terkadang hanya menjadi komoditi politik.
Aspek sosiologi yang ditimbulkan oleh peristiwa ini akan dibahas dari sudut pandang hukum yang ada.
Peraturan terkait, terutama UU tentang lingkungan hidup menjadi salah satu materi pembahasan
Dilihat dari Sosiologi Hukum, ada tiga sarana penegakan hukum lingkungan, yaitu sarana administratif,
sarana kepidanaan, dan sarana keperdataan. Sarana administratif dapat bersifat pencegahan dan bertujuan
untuk menegakkan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam UU 23/1997 pasal 23 ayat
(1), untuk “melakukan paksaan”, pasal 25 ayat (5) tentang “pembayaran sejumlah uang tertentu”, dan
pasal 27 yaitu “pencabutan izin”(sumber : http://io.ppijepang.org/). Pihak pemerintah harus melakukan
tindakan paksa terhadap PT Lapindo Brantas untuk menanggulangi akibat salah prosedur pengeboran
yang menimbulkan lumpur panas sampai saat ini.Pemerintah juga harus memaksa PT Lapindo Brantas
untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya
perusahaan.Pihak pemerintah seharusnya mencabut izin PT Lapindo Brantas karena telah terbukti
melakukan pengeboran yang tidak sesuai dengan prosedur.
Semburan lumpur panas yang mengandung hidrogen sulfida H2 sehingga akibatnya, penduduk di empat
desa harus mengungsi. Mereka kehilangan rumah, sawah, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Bencana itu
juga mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara. Hingga kini, penyebab musibah itu tidak pernah
jelas akibat aktivitas alam atau kesalahan pengeboran oleh Lapindo Brantas Inc. Ada yang menyatakan,

8. 8
fenomena semburan lumpur itu termasuk hal biasa dalam dunia pertambangan dan merupakan risiko yang
sering terjadi.
Namun, harus diingat, hanya di Indonesia pertambangan boleh dilakukan di permukiman seperti di
Sidoarjo. Maka, sesuai prinsip pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan, Lapindo Brantas Inc
mutlak (absolut liability) harus bertanggung jawab atas dampak lumpur panas tanpa melihat apakah itu
kesalahan aktivitas Lapindo Brantas atau tidak. Di sisi lain, karena dalam perkembangannya bencana itu
mengakibatkan pelanggaran HAM, negara juga harus bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung
jawab perusahaan.
BENCANA ALAM & HAK ASASI MANUSIA
Bencana lumpur panas ini menggenangi empat desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan
ribuan penduduknya kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Mereka kehilangan lingkungan yang sehat
untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak mereka terhambat perkembangan dan pendidikannya. Korban
akan kian besar jika diperhitungkan dampak bencana itu menghambat aktivitas ekonomi dan sosial
masyarakat Jawa Timur.
Penjelasan lebih lanjut, bencana itu telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak terlindungi dan
terpenuhinya hak asasi korban. Hak-hak yang terlanggar antara lain:
1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti dijamin dalam
Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.
2. Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja
sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.
3. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin Pasal
27A UUD 1945.
4. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi seperti dijamin Pasal 28G
Ayat (1) UUD 1945.
5. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup
yang baik dan sehat, serta hak mendapat layanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H
Ayat (1) UUD 1945.

9. 9
6. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar; hak mendapat pendidikan
dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidup dan demi kesejahteraan manusia seperti dijamin Pasal 28C UUD 1945.
7. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin Pasal 28B
Ayat (2) UUD 1945.
Pasal 28I UUD 1945 mengamanatkan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk itu, dalam kasus lumpur Sidoarjo
pemerintah harus bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab Lapindo Brantas Inc.
Menjadi sebuah ironi, bencana yang sudah terjadi tujuh bulan belum ditangani dengan baik. Bahkan,
hingga kini belum ada keputusan yang menyatakan, apakah semburan lumpur dapat dihentikan dalam
waktu dekat atau tidak. Selain ganti rugi bagi korban, yang lebih penting adalah memberi kepastian dan
pilihan yang menentukan masa depan korban yang lama terkatung-katung.
Jika semburan itu mungkin dihentikan dalam waktu dekat, yang dibutuhkan adalah penampungan
sementara yang memenuhi kelayakan hingga dapat menempati tempat tinggal semula. Tentu harus
disiapkan pembangunan kembali perumahan, infrastruktur dan fasilitas sosial yang rusak terendam
lumpur. Tidak kalah penting, menyiapkan program ekonomi untuk mengembalikan penghidupan korban
yang dalam jangka panjang tidak akan dapat menggantungkan pada lahan persawahan atau tambak.
Jika semburan lumpur itu tidak dapat dihentikan dalam waktu dekat, harus segera diputuskan adanya
relokasi korban. Persoalan paling krusial adalah menentukan apakah relokasi itu dilakukan di wilayah
Kabupaten Sidoarjo sendiri atau ke wilayah lain karena menyangkut identitas kelahiran dan ikatan nenek
moyang yang tidak mudah dihilangkan. Karena itu, proses relokasi harus benar-benar dilakukan secara

10. 10
partisipatif tanpa pemaksaan. Relokasi juga harus dilakukan dengan menyediakan sarana perumahan,
infrastruktur memadai, fasilitas umum dan sosial, serta ketersediaan lapangan kerja baru sesuai keahlian
yang dimiliki masing-masing korban.
PROFIL PT. LAPINDO BRANTAS
Lapindo Brantas, Inc (LBI) bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produksi migas di Indonesia yang
beroperasi melalui skema Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di blok Brantas, Jawa Timur. LBI
melakukan eksplorasi secara komersil di 2 wilayah kerja (WK) di darat dan 3 WK lepas pantai dan saat
ini total luas WK Blok Brantas secara keseluruhan adalah 3.042km2. Sementara komposisi jumlah
Penyertaan Saham (Participating Interest) perusahaan terdiri dari Lapindo Brantas Inc. (Bakrie Group)
sebagai operator sebesar 50%, PT Prakarsa Brantas sebesar 32% dan Minarak Labuan Co. Ltd (MLC)
sebesar 18%. Dari kepemilikan sebelumnya, walaupun perizinan usaha LBI terdaftar berdasarkan hukum
negara bagian Delaware di Amerika Serikat, namun saat ini 100% sahamnya dimiliki oleh pengusaha
nasional.
Dari berbagai kegiatan eksplorasi yang dilakukan, LBI telah menemukan cadangan-cadangan migas yang
berpotensi sangat baik, antara lain di lapangan Wunut yang terletak di Kecamatan Porong, Kabupaten
Sidoarjo. Lapangan Wunut dinyatakan komersial dan mulai berproduksi pada bulan Januari 1999.
Kemudian disusul oleh lapangan Carat di Kabupaten Mojokerto juga yang telah dinyatakan komersial
pada tahun 2006, lalu lapangan Tanggulangin yang mulai dinyatakan komersial pada bulan Juni 2008.
Untuk memajukan usahanya, LBI didukung oleh 77 orang karyawan tetap dan kontrak, ditambah 142
orang dari kontrak pihak ketiga (sumber: http://lapindo-brantas.co.id/id/about/profile/).
Seiring dengan upaya pemenuhan perbaikan kuantitas dan kualitas SDM, LBI telah menjalankan
serangkaian program guna menunjang pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

11. 11
Berbasis Kompetensi secara konsisten. Sistem tersebut diterapkan sejalan dengan inisiatif LBI untuk
memperbarui strategi-strategi SDM dan strategi pengembangan bisnis secara keseluruhan melalui
meningkatkan kemampuan karyawan kami.
Dalam rangka memantapkan dan menunjang semangat, etos, motivasi dan produktivitas kerja, perusahaan
senantiasa mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawainya dengan memberlakukan kenaikan upah
setiap tahunnya yang jatuh pada bulan April dengan menerapkan merit increase, berdasarkan hasil kinerja
(performance rating) yang dihasilkan dari online performnace management system (PMS). Di samping
itu, untuk menciptakan lingkungan kerja yang hormonis serta menjunjung tinggi kerja sama tim,
perusahaan selalu mengedapankan kesetaraan kesempatan bagi seluruh karyawan perusahaan.
Perubahan sosial dan budaya
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. LAPINDO BRANTAS
Perusahaan Lapindo Brantas telah melakukan usaha penanggulangan terhadap lumpur panas di Sidoarjo
dengan mengeluarkan dana tidak kurang 140 juta dolar Amerika. Berdasarkan laporan, PT Lapindo
Brantas telah berusaha membangun jaringan dam dan pelindung untuk menampung semburan lumpur
panas dari tempat pengeboran gas yang dilakukannya. Namun, pada tanggal 26 September 2006 dam
yang dibuat untuk melokalisasi lumpur panas telah jebol membanjiri lebih banyak desa-desa sekitarnya.
Namun yang tidak bisa dibantah adalah, penyelesaian ganti rugi sampai saat inipun belum diselesaikan
dengan baik.
Bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi dampak sosial pada kondisi darurat, baik yang terjadi karena
dampak semburan maupun penurunan tanah, serta melaksanakan tindakan berjaga-jaga sebagai bentuk
kesiapsiagaan apabila terjadi bencana. Kesiapsiagaan ini perlu terus dikembangkan dengan mengingat
bahwa hingga kini sumber bencana masih belum berhenti.
Berdasar Perpres 14/2007, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh berkaitan dengan kegiatan Bantuan
Sosial adalah sebagai berikut (sumber: https://accounting1st.wordpress.com/tag/kasus-lapindo/):
1. Melaksanakan pengawasan pemberian bantuan sosial
Pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh PT Minarak Lapindo Jaya. Besaran bantuan sosial yang
diberikan kepada warga desa terdampak adalah (1) jaminan hidup per jiwa sebesar Rp. 300.000.00 selama
9 bulan (2) uang evakuasi per kepala keluarga sebesar Rp. 500.000.00 dan (3) uang kontrak per kepala
keluarga sebesar Rp. 5.000.000.00 untuk 2 tahun.
2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan evakuasi warga korban luapan lumpur

12. 12
Menurut data Timnas pelaksanaan evakuasi korban lumpur ke Pasar Porong Baru dilaksanakan dalam tiga
tahap. Pengungsi tahap pertama, periode bulan Juni s/d Oktober 2006 yang berasal dari Kelurahan Siring,
Jatirejo, Desa Kedungbendo, dan Renokenongo berjumlah 3080 KK/11.456 jiwa. Pengungsi tahap kedua,
periode November 2006 s/d April 2007 berasal dari Desa Kedungbendo (Perumtas I, Perum Citra
Pesona), Ketapangkeres, Kalitengah, dan Glagaharum, berjumlah 4.350 KK/16.525. Dari jumlah ini
sebanyak 210 KK/1758 jiwa merupakan penduduk musiman. Setelah mendapatkan bantuan sosial yang
berupa uang kontrak rumah, jaminan hidup dan biaya pindah, kecuali penduduk musiman tidak diberikan
jaminan hidup, mereka bersedia meninggalkan Pasar Porong Baru. Namun pengungsi tahap ketiga,
periode April s/d 8 Juni 2008 yang berasal dari Desa Renokenongo, berjumlah 867 KK/2924 Jiwa tidak
bersedia menerima bantuan sosial, mereka memilih untuk tetap tinggal di Pasar Porong Baru, serta
menolak skema penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dituangkan dalam Perpres No. 14 tahun
2007.
Kewajiban untuk memberikan bantuan sosial sebenarnya tidak tercantum dalam Perpres No. 14 Tahun
2007. Bantuan sosial yang diberikan kepada warga di dalam peta area terdampak oleh PT. Lapindo
Brantas/ PT Minarak Lapindo Jaya merupakan bentuk dari Corporate Social Responsibility (CSR) dari
badan usaha tersebut.
3. Bantuan Sosial Berdasarkan Perpres 48 / 2008
Bantuan sosial yang diamanahkan oleh Perpres 48 / 2008 adalah bantuan sosial untuk warga di 3 Desa
yaitu Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Bantuan sosial untuk warga di tiga desa
di atas diberikan karena adanya rencana pemerintah untuk memanfaatkan desa tersebut sebagai kolam
penampung lumpur sebelum dialirkan ke sungai Kali Porong. Sesuai dengan jadwal waktu yang
ditetapkan, proses pencairan dana bantuan sosial telah dapat diselesaikan pada tanggal 28 September 2007
sehingga bantuan sosial yang berupa bantuan kontrak rumah dan biaya pindah telah diberikan kepada
1.666 Kepala Keluarga di tiga desa yaitu Kedungcangkring 151 KK, Besuki 1.066 KK dan Pejarakan 449
KK dengan dana bantuan yang berjumlah Rp. 4.998.000.000,-. Sedangkan bantuan sosial yang berupa
jaminan hidup diberikan kepada semua warga desa yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga
sebanyak 6.094 Jiwa, dengan nilai uang sebesar Rp. 1.828.200.000.
4. Bantuan Air Bersih
Bantuan air bersih diberikan kepada warga di 12 desa/kelurahan yang sumber airnya tercemar, yaitu
Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo, Ketapang, Kalitengah, Gempolsari, Glagaharum, Besuki,
Kedungcangkring, Pejarakan dan Mindi. Pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 14 April 2008. Bantuan
air bersih ditujukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dengan jatah tiap jiwa 20 liter/hari.

13. 13
5. Bantuan Pemberdayaan
Pada tahun 2007 Bantuan Pemberdayaan diberikan berupa peralatan parutan kelapa kepada sebanyak 50
orang, yang berada di Besuki, Mindi, Pejarakan, Kedungcangkring, Gempolsari, dan Glagaharum.
Lebih lanjut lagi, Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (selanjutnya kita sebut dengan UU 23/1997), tertulis “Pembangunan tidak lagi menempatkan
sumber daya alam sebagai modal, tetapi sebagai suatu kesatuan ekosistem yang di dalamnya berisi
manusia, lingkungan alam dan/atau lingkungan buatan yang membentuk kesatuan fungsional, saling
terkait dan saling tergantung dalam keteraturan yang bersifat spesifik, berbeda dari satu tipe ekosistem ke
tipe ekosistem lain”. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan hidup bersifat spesifik, terpadu, holistik, dan
berdimensi ruang.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Insiden LUSI yang telah meluluhlantakkan infrastruktur
yang ada telah memaksa 13.000 orang untuk mengungsi dari delapan desa, menenggelamkan 4 desa dan
25 pabrik, memusnahkan sawah, tambak ikan dan udang, menimbulkan dampak dan kerugian ekonomi
bagi masyrakat, kerusakan lingkungan fisik dan manusia, belum ditangani secara hukum dengan baik dan
sistem CSR yang dilakukan oleh PT Lapindo kurang berjalan secara efektif dan tepat guna serta terkesan
PT lapindo setengah-setengah menyelesaikan kewajibannya oleh sebab itu perlu adanya intervensi dari
pemerintah pusat dari sisi penanganan sosial
Program Bina Lingkungan
Lapindo Brantas hidup dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat di daerah operasinya. Melalui
membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat, Lapindo Brantas berharap untuk
memberikan masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik.
Empat program Tanggung Jawab Sosial (CSR) utama PT. Lapindo Brantas
 Pemberdayaan Ekonomi: Dengan berbagai kegiatan termasuk memberikan lokakarya di bordir,
pembuatan sepatu, membuat teka-teki dan kerajinan lainnya, serta memberikan bantuan untuk
pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD).
 Peningkatan Infrastruktur: Peningkatan infrastruktur pedesaan jalan, rekonstruksi limbah desa dan
fasilitas drainase, dan perbaikan sistem penerangan jalan desa.

14. 14
 Pendidikan dan Kesehatan: Termasuk renovasi sekolah; menyediakan beasiswa bagi mahasiswa
berprestasi, penyuluhan kesehatan, kesadaran dan pencegahan demam berdarah, donor darah, dan
khitanan massal (memenuhi persyaratan agama).
 Umum dan Fasilitas Sosial Dukungan: Rekonstruksi sumur air dan renovasi balai desa desa;
agama dan fasilitas olahraga.
TATARAN PRAKTIS CSR OFFICER
Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal
yaitu (profit), masyarakat (people), dan lingkungan (planet). Perusahaan harus memiliki tingkat
profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan
mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan
melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan
kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan
lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya
kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang (Hendrik, 2008).
Tabel Motivasi Diri – Pekerja CSR Officer
Sumber: Saidi dan Abidin (2004 ) dalam Edi Suharto PhD. Pekerjaan Sosial, CSR dan ComDev
Karitatif Filantropis Kerwargaan
Semangat/prinsip Agama, tradisi,
adat
Norma, etika dan
hukum universal:
redistribusi
kekayaan
Pencerahan diri dan
rekonsiliasi dengan
ketertiban sosial
Misi Mengatasi masalaj
sesaat/saat itu
Menolong sesama Mencari dan mengatasi
akar permasalahan;
memberikan kontribusi
kepada masyarakat
Pengelolaan Jangka pendek dan
parsial
Yayasan/Dana
Abadi
Profesional: keterlibatan
tenaga-tenaga ahli di
bidangnya
Penerima Manfaat Orang miskin Masyarakat luas Masyarakat luas dan
perusahaan
Kontribusi Hibah sosial Hibah
Pembangunan
Hibah sosial maupun
pembangunan dan
keterlibatan sosial
Inspirasi Kewajiban Kemanusiaan Kepentingan bersama

15. 15
Pada tataran praktis CSR biasanya berupa program yang memiliki tujuan mengembangkan masyarakat.
Konsep pengembangan masyarakat sendiri memiliki tujuan pemberdayaan. Proses pengembangan
masyarakat mengajak masyarakat agar turut serta dalam berkembang, bukan hanya mendapat bantuan.
Konsep Community Development mengajak dan merangkul seluruh masyarakat untuk dapat bekerja sama
dan berpartisipasi penuh dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat. Sehingga setelah adanya
bentuk kegiatan pengembangan masyarakat ini, mereka dapat lebih mandiri dan berdaya dari sebelumnya.
Setelah dipetakan ada beberapa motivasi yang melandasi sebuah perusahaan untuk melakukan CSR, dari
mulai menjalankan kewajiban hingga demi membantu sesama, dan beramal kepada sesama menjadi
memberdayakan dan membangun masyarakat.
PANDUAN CSR OFFICER
Dalam rangka menciptakan Good CSR harus memadukan empat prinsip good corporate governance,
yakni fairness, transparency, accountability dan responsibility, secara harmonis. Ditambah dengan harus
menggabungkan kepentingan shareholders dan stakeholders. Karenanya, CSR tidak hanya fokus pada
hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah di
bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR, termasuk ComDev (Alfitri, 2011).
1. Engagement.
Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini
juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama
langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang akan
dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun ”kontrak sosial”
antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.
2. Assessment.
Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam
merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan needs-based
approach (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada rights-based approach
(konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).
3. Plan of action.
Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memerhatikan aspirasi
masyarakat (stakeholders) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain
pihak.
4. Action and Facilitation.

16. 16
Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri
oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak
perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan
implementasi program.
6. Evaluation and Termination or Reformation.
Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan
evaluasi, program akan diakhiri (termination) maka perlu adanya semacam pengakhiran
kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksanakana TOT
CSR melalui capacity building terhadap masyarakat (stakeholders) yang akan melanjutkan
program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (reformation),
maka perlu dirumuskan lessons learned bagi pengembangan program CSR berikutnya.
Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan.
Dalam prakteknya, upaya CSR Officer dapat ditelaah dan dilakukan dengan mengacu pada tiga:
1. Enabling
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
(enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat,
memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali
tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk
membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran
akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Empowering
Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).Dalam rangka
ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan
suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai
masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang
akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi
masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua,
tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.
3. Protecting

17. 17
Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus
dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam
menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah
amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti
mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk
mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang
lemah.
Ketiga kerangka pemikiran tersebut harus ditambah dengan konsep sustainability dan integrated
development. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, salah satu aspek mendasar dari CSR adalah
sustainability atau berkelanjutan. Dimana setiap program dan kegiatan CSR tidak hanya dilaksanakan
untuk jangka waktu pendek. Melainkan dapat diterapkan dalam kurun waktu tertentu dengan membuat
serangkaian kegiatan, dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti lingkungan, sosial, religi. Sebagai
contoh setelah masyarakat mendapatkan bantuan modal usaha, perusahaan membuat pelatihan dan
pengusaha kecil dan mikro ini juga diajarkan cara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Setelah usaha
cukup maju masyarakat juga diajarkan bagaimana caranya untuk mengembangkan usaha tersebut,
sehingga sumber daya lokal dapat terserap. Dengan pola pembangunan yang berkelanjutan dan
terintegrasi diharapkan dapat memberikan alternatif terobosan baru untuk memberdayakan masyarakat
dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks dan rumit dalam dekade
terakhir.
PROGRAM SOSIAL BERKELANKUTAN
Lele Lapindo
Pengembangan masyarakat (community development) dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang
diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang
lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pengembangan atau pemberdayaan. Sehingga
masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan
kesejahteraan yang lebih baik.
Program community development memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (community
based), berbasis sumber daya setempat (local resource based) dan berkelanjutan (sustainable). Melalui
pengembangan budidaya lele di Kalidawir, hal ini sesuai dengan potensi yang ada dan kesiapan petani
serta peluang pasar yang menjanjikan.

18. 18
Salah satu modelnya adalah Lele - Lapindo, dimana pihak pengelola program csr melakukan upaya
penebaran benih lele ini sebagai wujud kepedulian terhadap warga Kalidawir dan juga merupakan
implementasi salah satu program pengembangan masyarakat bidang ekonomi di Desa Kalidawir
Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
Landasan Program
Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang besar dalam sektor pengembangan perikanan. Tahun 2009-
2029 Sidoarjo merencanakan pengembangan sektor perikanan yaitu agropolitan perikanan.
Pengembangan agropolitan yang direncanakan menekankan keterkaitan dalam pengembangan sektor hulu
hingga hilir yaitu industri pengolahan.
Di RT 11 RW 4 Kalidawir Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang menjadi lokasi pengabdian
masyarakat, lebih banyak pada budidaya bandeng, padahal kualitas air di daerah tersebut kurang baik
sehingga ukuran bandeng yang dihasilkan tidaklah besar. Aspek inilah yang menjadi pertimbangan utama
bahwa budidaya lele akan bisa lebih meningkatkan pendapatan masyarakat oleh divisi CSR PT. Lapindo
Brantas. Mengingat bahwa sifat ikan lele yang kuat sehingga tidak mudah mati dalam
pengembangbiakan.
Pelaksanaan Program
 Tahap pertama adalah penyediaan 1,1 hektar (11.000 m2) yang dibagi pada 40 petak kolam.
Terdiri dari 18 kolam untuk lele konsumsi isi 6000 bibit/kolam, 22 kolam untuk lele gelondongan
40000 bibit/kolam, serta 108 ribu bibit lele konsumsi dan 880 ribu bibit lele glondongan
 Tahapan selanjutnya adalah diberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani ikan di
Kalidawir
 Tahapan terakhir adalah program pendampingan untuk olahan produk ikan lele, seperti Abon lele,
Nugget lele, Krupuk lele dan rumah makan “Warung Lele Barokah Indonesia” dengan menu
utama ikan lele, sehingga budidaya ini memberi nilai tambah
Tahap Pembuatan Kolam
Pada tahap awal budidaya lele organik, dengan membuat kolam ukuran 2×3 meter dengan ketinggian
120 cm, dengan kedalaman air kolam idealnya minimum 80 cm. Ataupun ukuran dapat disesuaikan
dengan lokasi lahan budidaya (kelipatan dari ukuran diatas). Penggunaan air bisa menggunakan air
sumur, air pam, ataupun air hujan.

19. 19
PENUTUP
CSR merupakan suatu konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras
agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteran stakeholders, serta dapat mencapai profit
maksimum sehingga dapat meningkatkan harga saham. CSR merupakan kepedulian perusahaan yang
didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, yaitu: Profit (keuntungan),
People (masyarakat) dan Planet (lingkungan)
CSR merupakan salah satu hal yang memiliki peranan yang cukup penting dalam hal keberlangsungan
hidup suatu perusahaan. Apabila perusahaan mengabaikan tanggung jawab sosialnya, maka hal tersebut
dapat mengganggu going concern perusahaan yang berupa tuntutan dari lingkungan internal dan eksternal
perusahaan khususnya masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi terganggungnya going concern
perusahaan perlu sikap yang tegas dan komitmen yang tinggi dari pihak perusahaan untuk menjaga
hubungan yang baik dan berkesinambungan terhadap stakeholders nya. Perubahan-perubahan yang terjadi
setelah perusahaan memperhatikan tanggung jawab sosialnya biasanya akan tampak pada kinerja
perusahaan dan penampilan finansialnya dimana kondisi dan posisi keuangan perusahaan mengalami
perubahan dan hal ini tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang sadar akan pentingnya
memperhatikan tanggung jawab sosial bagi pertumbuhan dan keberlangsungan usahanya.
Dengan adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dikelola dengan baik maka
secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Selain itu
perusahaan dapat pula melindungi lingkungan sekitar agar terjadi keharmonisasian antara perusahaan
dengan lingkungan sekitar dan masyarakat sehingga PT. Lapindo Brantas menjadi “PRIMADONA DI
TENGAH LUMPUR” dengan program CSR budidaya lele.

20. 20
DAFTAR PUSTAKA
o Alfitri, Community Development (Teori Dan Aplikasi), 2011
o Arif Budimanta & Bambang Rudito, Metode Dan Teknik : Pengelolaan Community
Development, 2003
o Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, 2008
o Ismail Solihin, Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability, 2009
o Jackie Ambadar, CSR dalam Praktik di Indonesia, 2008
o Jim Ife & Frank Tesoriero, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di
Era Globalisasi, 2008
o Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan
Pemerataan. Penerbit PT.Pustaka CIDESINDO
o Trianita Kurniati, Panduan Praktis Pengelolaan CSR, 2011
o Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, 2007
o Resensi online : Google/lumpur lapindo
o Undang-Undang Negara :
 Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS).
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi Sebagai Otonomi.

21. 21
APPENDIX