Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf

Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Gine Tendriana Pusat Pembinaan Analis Kebijakan - LAN Jakarta, 2 Desember 2021 Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Outline Trend Jumlah Pemangku JFAK 01 Peran dan Tugas JFAK 02 Tantangan dan Permasalahan JFAK & Arah Kebijakan Pembinaan JFAK 03 Pola Karir dan Penilaian Angka Kredit JFAK 04
Kebijakan berdasarkan analisis akan mempunyai dampak positif Keberhasilan program kebijakan dari hasil evaluasi yg ketat (berbasis bukti/ evidence-based). TANTANGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA Menciptakan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)
KEBIJAKAN YANG BERBASIS BUKTI Masih kurang Sumber: Bappenas (2015) MASALAH KEBIJAKAN Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya Konflik Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dala satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya Inkonsisten Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas. Multitafsir Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Tidak operasional
Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Dalam Pembuatan Kebijakan Pengambil keputusan membutuhkan informasi yang berkualitas untuk membuat kebijakan (menyusun, mengevaluasi, merevisi, mempertahankan atau membatalkan) Kebijakan berkualitas harus didasarkan pada bukti (evidence based policy) Informasi ilmiah, objektif, aktual dan faktual dapat diperoleh melalui riset atau analisis. JF Analis Kebijakan berperan menyediakan informasi yang dibutuhkan pembuat kebijakan (decision maker) utk membuat kebijakan
POLICY ANALYST POLICY DOCUMENTS - Policy Memo - Policy Brief - Policy Paper POLICY COMMUNICATIONS - Briefing - Dengar pendapat - Konferensi - Percakapan Communication Utilization Analysis POLICY INFORMATION - Masalah kebijakan - Masa depan kebijakan - Aksi kebijakan - Hasil kebijakan - Kinerja kebijakan Documentation POLICY MAKING PROCESS - Penyusunan agenda kebijakan - Formulasi kebijakan - Adopsi kebijakan - Implementasi kebijakan - Penilaian kebijakan Peran AK dalam Proses Kebijakan (Dunn, 2004)
Model Analisis Kebijakan (Hill, 2005) A. Analysis of Policy: 1.Studi yang mempelajari isi kebijakan 2.Studi yang mempelajari output kebijakan 3.Studi yang mempelajari proses kebijakan B. Analysis for Policy: 1.Evaluasi kebijakan—batas antara analysis of policy dan analysis for policy 2.Studi untuk mendukung informasi pembuatan kebijakan 3.Studi proses advokasi—perbaikan sistem penyusunan kebijakan 4. Studi policy advokasi – komunikasi kebijakan untuk memperjuangkan ide/gagasan kebijakan melalui kelompok kepentingan
JF ANALIS KEBIJAKAN PermenPAN dan RB 45 Tahun 2013 yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik Berkedudukan sebagai fungsional keahlian dan merupakan jabatan karier Prinsip, integritas, profesionalisme, akuntabilitas, efektif dan efisien
Tugas Analis Kebijakan 1. Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan ; 2. Merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan; 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan; 4. Menyusun naskah akademis; 5. Menyediakan rekomendasi kebijakan; 6. Melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah atau rekomendasi kebijakan; 7. Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan; 8. Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan ; 9. Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan dan rekomendasi kebijakan; 10.Melakukan advokasi kebijakan; 11.Melakukan diseminasi kebijakan; 12.Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan; 13.Membuat tulisan dalam bentuk monograf, buku referensi, artikel dalam jurnal dipublikasikan, dipresentasikan. Butir Kegiatan dalam PermenPAN dan RB 45 Tahun 2013 tentang JFAK dan Angka Kreditnya
Peraturan LAN No. 28/2017 tentang Pedoman Penulisan KTI bagi AK Hasil Kerja Analis Kebijakan 1. Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, Raperda 2. Buku Referensi Kebijakan Nasional dan Internasional 3. Monograf Kebijakan 4. Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan 5. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan 6. Telaahan Staf 7. Bahan Pidato/ Ceramah/Presentasi 8. Memo Kebijakan 9. Modul Diklat Kebijakan 10.Model Kebijakan sbg bahan Diklat Kebijakan 11.Alat Bantu (perangkat keras/lunak) Diklat Kebijakan 12.Alat Bantu Gambar/ Suara Diklat Kebijakan 13.Buku Pedoman 14.Juklak / Juknis 15.Laporan diseminasi kebijakan 16.Laporan advokasi kebijakan 17.Daftar konsultasi dan hasil konsultasi 18.Rancangan kebijakan Karya Tulis Kedinasan 1. Policy Paper 2. Policy Brief 3. Artikel Kebijakan 4. Makalah Karya Tulis Ilmiah
STANDAR KOMPETENSI JFAK Dalamproses revisiPermenPANRBtentangJFAK • PenguasaanSubstansi Teknis Bidang Tugas • PenguasaanSubstansi Teknis Bidang Kepakaran • PerumusanKebijakan Publik • AdvokasiKebijakanPublik • Analisis Urgensi Penyusunan Kebijakan Publik • AnalisisKebijakan Publik Penyesuaian Standar Kompetensi • Penyusunan saran kebijakan • Konsultasi publik • Kemitraan • Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi) • Regulasi danLegislasi • Komunikasi • Membangun Jejaring • Presentasi • Pengetahuan tentang Substansi Kebijakan Publik • Metode Riset • TeknikdanAnalisis Kebijakan • Kemampuan menulis dan publikasi • Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan Standar Kompetensi Eksisting KOMPETENSI SPESIALIS KOMPETENSI POLITIS KOMPETENSI ANALISIS
Tantangan dan Permasalahan JF Analis Kebijakan
Karakteristik Dunia Saat Ini … Kerumitan Ketidakajegan Kemenduaan Ketidakpastian
Permasalahan Terbatasnya Tim Penilai JFAK Jenis Pengembangan Kompetensi JFAK masih terbatas JFAK yang mengikuti pelatihan masih terbatas JFAK belum didayagunakan secara optimal JFAK masih bersifat generalis, saran rekomendasi kebijakan belum detail dan implementatif Persebaran JFAK belum merata di Instansi Pemerintah Penempatan dan pembinaan JFAK di masing-masing K/L/D belum jelas Penyetaraan JA kedalam JF tanpa Formasi dan Uji Kompetensi
Arah Pembinaan dan Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pengembangan Kompetensi Saat Ini 21 Inpassing, Perpindahan Jabatan, Penyetaraan Jabatan Inpassing, Perpindahan Jabatan, Penyetaraan Jabatan
Pengembangan Kompetensi Ke Depan Morgan McCall, Michael M. Lombardo and Robert A. Eichinger dalam “The Career Architect Development Planner” (1996)
Pengembangan Kompetensi Berbasis E-Learning
Pendayagunaan TPI/TPD o Memberikan jaminan kualitas hasil kerja JFAK dan meningkatkan objektivitas penilaian kinerja JFAK sesuai dengan substansi bidang kerjanya o Instansi pembina memberikan panduan dan kontrol ke K/L/D dalam pembentukan TPI dan TPD o Optimalisasi penggunaan DUPAK Online JFAK dan persiapan integrasi penilaian SKP dan Angka Kredit JF di setiap instansi Petunjuk Teknis Pembentukan TPI/ TPD & Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Sertifikasi Profesi Analis Kebijakan o LSP LAN telah mendapatkan lisensi BNSP o Sertifikasi untuk Analis Kebijakan sudah siap dilaksanakan o Dapat diikuti ASN dan Non ASN, baik dari JFAK maupun JF lain, termasuk JPT, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana. o Menjadi salah satu persyaratan: (rekruitmen PPPK) o Seluruh kantor LAN dapat menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) o Peningkatan kapasitas individu ASN dengan standar kompetensi berbasis SKKNI dan KKNI
Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia pada jabatan kerja analis kebijakan meliputi: Jenjang 5 Jenjang 6 Jenjang 7 Jenjang 8 Jenjang 9 Diterapkan untuk: 1. Pelaksanaan pendidikan atau pelatihan 2. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi; 3. Pengembangan sumber daya manusia; dan 4. Pengakuan kesetaraan kualifikasi. 5 Jenjang Kualifikasi AK 2 Klaster AK Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analis Kebijakan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 547/K.1/HKM.02.2/2019 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analis Kebijakan Klaster Analisis Klaster Advokasi Kebijakan
Optimalisasi Peran JF Analis Kebijakan TUJUAN Umum: meningkatkan pemahaman terkait beragam aspek JFAK di dalam instansi pemerintah. Khusus: meningkatkan pendayagunaan JFAK di dalam organisasi dan memperkuat peran JFAK di dalam siklus kebijakan SASARAN PEMBACA Atasan Langsung AK. Pengelola Kepegawaian, Pemangku JFAK
Kolaborasi antara JFAK maupun dengan JF lain Sumber: Panduan Optimalisasi Peran JFAK oleh LAN, UGM, KSI (2021)
Pola Karir dan Penilaian Angka Kredit JFAK
Persyaratan Kenaikan Pangkat JFAK Mencapai angkat kredit yang dipersyaratkan Memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir Syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
Persyaratan Kenaikan Jenjang Jabatan JFAK Memiliki masa kerja 1 tahun dalam jabatan Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir Tersedia formasi jabatan Lulus uji kompetensi Mencapai angka kredit yang dipersyaratkan
-Pola Karir- Rekrutmen CPNS Pertama Angka Kredit: 300 – III/d 200 – III/c Muda Angka Kredit: 700 – IV/c 550 – IV/b 400 – IV/a Madya Angka Kredit: 1050 – IV/e 850 – IV/d Utama UJIAN KOMPETENSI Ujian Kompetensi & Orasi Ilmiah UJIAN KOMPETENSI Pelatihan AK Lanjutan Pelatihan Khusus AK (Inpassing/Perpindahan Jabatan/Penyetaraan Jabatan) Pelatihan Advokasi Angka Kredit: 150 – III/b 100 – III/a Pelatihan Penulisan UJIAN KOMPETENSI Pelatihan CAK * Recruitmen CPNS sejak 2017 dapat diangkat tanpa melalui Pelatihan CAK dan Ujikom
Penilaian Angka Kredit JFAK UNSUR UTAMA •Mengajar /melatih pada diklat kebijakan •Berperan aktif dalam seminar/lokakrya/konfere nsi/ delegasi ilmiah di bidang kebijakan •Menjadi pengurus/ anggota dalam organisassi profesi analis kebijakan •Menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan 1. PENDIDIKAN • Pendidikan Formal dan Memperoleh Ijazah • Pendidikan dan Pelatihan fungsional • Pendidikan dan pelatihan prajabatan • Melakukan riset dan analisis kebijakan • Memberikan rekomendasi kebijakan • Melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan dan • Melakukan publikasi hasil kajian kebijakan 3. PENGEMBANGAN PROFESI • Membuat modul bahan ajar diklat kebijakan • Membuat model kebijakan sebagai bahan diklat • Membuat alat bantu diklat kebijakan • Membuat audio visual untuk diklat kebijakan • Mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan • Menyusun /mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan • Memperoleh gelar kehormatan akademis • Memperoleh penghargaar, tanda jasa , tanda kehormatan atau penghargaan lainnya. 2. KAJIAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN UNSUR PENUNJANG PENUNJANG
Kewajiban Pemenuhan Sub Unsur Pertama A: min 1 B: Min 8,5 C : Min 3 Muda A: min 1 B: Min 18 C : Min 6 Madya A: min 1 B: Min 28,5 (-2) C : Min 8 (+2) Utama A: min 1 B: Min 35 C : Min 14 A: Pendidikan, B: Kajian & Analisis, C: Pengembangan profesi
Distribusi Angka Kredit sesuai Peran dan Kedudukan Angka kredit maksimal Individu : Angka kredit maksimal satuan hasil yang dikerjakan Team, Apabila analis kebijakan lebih dari 4 (empat) orang maka analis kebijakan ke-1 proporsinya 40% dan sisanya dibagi sama rata sesuai dengan jumlah Anallis Kebijakan yang terlibat Kelompok : 100% dibagi dengan jumlah penyusun
Pendistribusian Angka Kredit Per Analis Kebijakan Jumlah Tim Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota orang % % % % % % 2 60 40 3 50 25 25 4 40 20 20 20 5 40 15 15 15 15 6 40 12 12 12 12 12 Keterangan : 1. Apabila Tim terdiri dari 2 (dua) orang maka Ketua proporsinya 60% dan Anggota proporsinya 40%. 2. Apabila Tim terdiri dari 3 (tiga) orang maka Ketua proporsinya 50% dan sisanya dibagi sama rata. 3. Apabila Tim terdiri dari 4 (empat) orang atau lebih maka Ketua proporsinya 40% dan sisanya dibagi sama rata sesuai dengan jumlah Anggota yang terlibat
Waktu Penilaian DUPAK PERIODE PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN DUPAK JFAK ONLINE Periode Waktu Pengusulan PAK Kenaikan Pangkat I Minggu pertama bulan Oktober Januari April II Minggu pertama bulan April Juli Oktober • Sidang penilaian dapat dilaksanakan jika 2/3 (dua per tiga) anggota Tim Penilai JFAK telah melakukan penilaian secara online. • Hasil sidang Tim Penilai JFAK dianggap sah, apabila paling sedikit dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan anggota Tim Penilai JFAK.
Dokumen kelengkapan pengusulan DUPAK 1. Surat pengusulan (Ditandatangani oleh Bagian Kepegawaian) 2. DUPAK 3. Formulir Self Asessment 4. SK Pangkat terakhir 5. SK Jabatan dalam pangkat terakhir 6. Kartu Pegawai 7. PAK terakhir 8. SKP 1 tahun terakhir bernilai baik 9. Formulir SPMK untuk setiap kegiatan
TERIMA KASIH Komunitas Analis Kebijakan Jendela Analis Kebijakan pusakalan Sedulur PUSAKA 0812 3510 0050

Check these out next

Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf(20)

Dernier(20)

Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf