Makalah ini membahas berbagai teori politik modern seperti teori Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, serta berbagai teori kekuasaan seperti kekuasaan Tuhan, hukum, negara, rakyat, dan demokrasi."

1. TEORI POLITIK MODEREN
MAKALAH
Diajukan untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Teori dan Strategi Politik
Disusun Oleh :
MUHAMAD YOGI 41032161121007
SITI YUSI R.A 41032161121004
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
BANDUNG
2014

2. KATA PENGANTAR
Atas berkat rahmat dan hidayah serta atas kehadirat Allah SWT atas
limpahan karunianya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah ini, dan
tak lupa kami panjatkan doa bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan
para sahabatnya serta para ulama zuama semoga diberkahi. Amin….
Makalah ini berjudul Teori Politik Moderen yang memuat tentang
Serangkaian konsep dalam bentuk preposisi yang saling berkaitan, yang memberi
gambaran sistematis tentng suatu gejala disebut teori yang dan merupakan
abstraksi pemikiran dari fenomena politik yang kompleks, pendapat-pendapat para
ahli dan pemikir mengenai Teori Politik Moderen, Negara, kekuasaan Negara.
Sesungguhnya Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu
kami memperkenankan teman-teman dan para pembaca memberikan kritik dan
saran yang sifatnya membangun guna melengkapi dan menyempurnakan
pembuatan makalah kami berikutnya. Sekian dan terima kasih.
ii
Bandung, 25 Oktober 2014
Penyusun

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
1. Latar Belakang ........................................................................................... 1
2. Rumusan Masalah ...................................................................................... 1
3. Tujuan ........................................................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN .............................................................................................. 3
1. Pengertian Teori Politik ............................................................................. 3
2. Teori Politik Thomas Hobbes .................................................................... 3
3. Teori Politik John Locke ............................................................................ 4
4. Teori Politik Montesquine .......................................................................... 4
5. Teori Kekuasaan Tuhan ............................................................................. 5
6. Teori Kekuasaan Hukum ............................................................................ 5
7. Teori Kekuasaan Negara ............................................................................ 6
8. Teori Kekuasaan Rakyat ............................................................................ 6
9. Teori Kekuasaan Politik Demokrasi .......................................................... 6
10. Teori Politik Kedaulatan ............................................................................ 7
11. Teori Politik Kedaulatan Intern dan Ekstern .............................................. 7
12. Teori Politik De Jure dan De Facto ............................................................ 7
BAB III PENUTUP ....................................................................................................... 8
1. Kesimpulan ................................................................................................ 8
2. Saran .......................................................................................................... 8
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 9
iii

4. BAB I
PENDAHULUAN
1
1. Latar Belakang
Semua phenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan
pedoman dan patokan ini. Teori-teori semacam ini mencoba mengatur
hubungan-hubungan antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di
satu pihak memberi kepuasan perorangan, dan di pihak lain dapat
membimbingnya menuju ke suatu struktur masyarakat politik yang stabil dan
dinamis. Untuk keperluan itu teori-teori politik semacam ini memperjuangkan
suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam
kehidupan politik. Fungsi utama dari teori-teori politik ini ialah mendidik
warga masyarakat mengenai norma-norma dan nilai-nilai itu.
Serangkaian konsep dalam bentuk preposisi yang saling berkaitan, yang
memberi gambaran sistematis tentng suatu gejala disebut teori yang jug
merupakan abstraksi pemikiran dari fenomena politik yang kompleks menjadi
sederhana dan dapat menjelaskan fenomena politik yang terjadi. Dalam
menyusun sebuah generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep.
Konsep itu lahir dalam pikiran manusai dan karena itu bersifat abstrak,
sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.
2 . Rumusan Masalah
1. Apa pengertian Teori Politik ?
2. Bagaimana teori politik menurut Thomas Hobbes ?
3. Bagaimana teori politik menurut John Locke ?
4. Bagaimana teori politik menurut Montesquine ?
5. Bagaimana anggapan teori kuasaan Tuhan ?
6. Bagamana anggapan teori kekuasaan Hukum ?
7. Bagaimana anggapaan teori kekuasaan Negara ?
8. Bagaimana anggapan teori kekuasaan rakyat ?
9. Bagaiaman anggapan teori kekuasaan Politik Demokrasi ?
10. Bagaimana anggapan teori Politik Kedaulatan ?

5. 2
11. Bagaimana anggapan teori Politik Kedaulatan Intern dan Ekstern ?
12. Bagaimana anggapan teori Politik Kedaulatan Defacto & Dejure ?
3. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian Teori Politik
2. Untuk mengetahui Teori Politik menurut Thomas Hobbes
3. Untuk mengetahui Teori Politik menurut John Locke
4. Untuk mengetahui Teori Politik menurut Montesquine
5. Untuk mengetahui Teori Kuasaan Tuhan
6. Untuk mengetahui Teori Kekuasaan Hukum
7. Untuk mengetahu Teori Kekuasaan Negara
8. Untuk mengetahui Teori Kekuasaan Rakyat
9. Untuk megetahui Teori Politik Demokrasi
10.Untuk mengetahui Teori Politik Kedaulatan
11.Untuk Mengetahui Teori Politik Kedaulatan Intern dan Ekstern
12.Untuk mengetahu Teori Politik Defacto dan Dejure

6. BAB II
PEMBAHASAN
3
1. Pengertian Teori Politik
Teori Politik berasal dari dua suku kata, Teori dan Politik. Teori dapat
diartikan sebagai cara, model kerangka fikiran ataupun pedapat yang
dikemukakan oleh seseorang sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.
Sedangkan politik berarti negara (berasal dari kata polis). Politik juga memiliki
arti sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan-kekuasaan dalam
masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya
dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai
definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu Politik.
Politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
 Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan
kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
 Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
dan negara
 Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat
 Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan public
2 .Teori Politik Thomas Hobbes
Teori politik Thomas Hobbes yang mencakup: Pengaruh situasi politik
pada masa sistem politik absolut di bawah kekuasaan Charles I dan Charles II di
Inggris, kemudian Hobbes menulis Buku Decove 1642 dan Leviathan 1951,
Runtuhnya kekuasaan Absolute sebagai akibat dari petentangan antara
cendikiawan dengan raja-raja dalam hal pembatasan kekuasaan raja yang
menimbul teori politik liberal. Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State

7. 4
Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain.
Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing, b) membela
diri, c) ingin dihormati. Untuk menghindari kematian, Hobbes mengemukakan
teori perjanjian sosial untuk merubah bentuk kehidupan manusia dari keadaan
alamiah ke dalam bentuk negara atau Commen Wealth. Hobbes sebagai seorang
filosof ditandai dengan adanya keinginan untuk memperoleh kenikmatan hidup
dalam hal materi. Oleh sebab itu dia disebut filosof yang materialistis.Pada sisi
teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku
Leviathan. Namun dari segi praktis teori politik Hobbes dominan berlaku pada
saat sekarang.
3. Teori Politik John Locke
John Locke mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku
two treatises on civil government. State of Nature juga merupakan karya teori
politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of
nature terjadi: Kebingungan, Ketidak pastian, Ketidak aturan, Tidak ada kematian.
Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut: hak akan
hidup, hak atas kebebasan dan kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. Konsep
perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu
negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga: legislatif, eksekutif dan
yudikatif dan federatif. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:Monarkhi,
Aristokrasi dan Demokrasi. tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk
kebaikan ummat manusia melalui kegiatan kewajiban negara memelihara dan
menjamin hak-hak azasi manusia. Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki
perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.
4. Teori Politik Montesquine
Montesquieu terkenal dengan dunia ilmu pengetahan tentang negara,
hukum dan kemudian dia mengemukakan state of nature yang diartikan dalam
keadaan alamiah kualitas hidup manusia rendah. Teori politik Trias Politika yang

8. 5
dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori
demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya CHEK AND
BALANCE terhadap mekanisme pembangian kekuasaan. Demokrasi yang
dibentuk yaitu demokrasi liberal yang masih mengalami kekurangan. Untuk
memantapkan dan menyempurnakan teori demokrasi liberal maka dibutuhkan
berbagai unsur-unsur demokrasi liberal untuk mengukuhkan Montesquieu sebagai
pencetus demokrasi liberal.
5. Teori Kekuasaan Tuhan
Teori Kekuasaan Tuhan yang tidak rasional karena penguasa menganggap
diri mendapat kekuasaan dari Tuhan dan menempatkan diri sebagai wakil Tuhan
di dunia. Pada sisi lain, terdapat teori kekuasaan Tuhan Rasional yang
beranggapan bahwa seorang penguasa yang dinobatkan menjadi penguasa karena
kehendak Tuhan. Dalam teori kekuasaan Tuhan, keadilan dijadikan dasar negara
Tuhan untuk mengatur kehidupan warga negara. Dalam kehidupan warga negara
menurut teori kekuasaan Tuhan diperlukan adanya kebebasan bagi warga negara
dan ada batas-batas kekuasaan dari para penguasa.
6. Teori Kekuasaan Hukum
Teori politik hukum yang dominan mengutarakan kegiatan-kegiatan
penguasa yang harus berdasarkan hukum yang disebut Rule of Law.
Perkembangan teori kekuasaan hukum menurut Thomas Aquiras, John Locke,
Krabe, Krenen Berg. Kebaikan-kebaikan teori kekuasaan hukum meliputi:
Penguasa menjalankan kekuasaan sesuai UUD, Penguasa berkuasa sesuai hukum,
Penguasa berupaya menerapkan open manajemen, Pers yang bebas sesuai dengan
UUD Negara, Adanya kepastian hukum dalam sistem demokrasi, Pemilu yang
bebas dan rahasia, Setiap warga negara diikutkan dalam mekanisme politik, Setiap
warga negara sama di depan hukum dan Diperlukan pengawasan masyarakat.
Kelemahan-kelemahan dari teori kekuasaan hukum apabila penguasa sudah

9. 6
menggunakan kekuasaan semena-mena maka pada saat itu teori kekuasaan hukum
menjadi lunak.
7. Teori Kekuasaan Negara
Teori kekuasaan negara yang meliputi: Sifat memaksa dari kekuasaan
negara. Karena setiap negara dalam bentuk negara selalu menggunakan paksa
pada rakyat untuk kepentingan penguasa dan kepentingan rakyat. Sifat menopoli
dari kekuasaan negara dalam bentuk menetapkan tujuan bersama. Negaralah yang
menentukan hidup matinya warga negara dan pengelompokan warga negara
dalam berbagai organisasi. Sifat mencakup semua dari kekuasaan negara. Aturan
yang dibuat oleh pemerintah atas nama negara harus diterapkan mencakup semua
warga negara tanpa kecuali. Untuk implementasi berbagai sifat negara maka
kekuatan militer merupakan alat yang ampuh untuk melaksanakan kekuasaan
negara.
8. Teori Kekuasaan Rakyat
Kekuasaan rakyat yaitu penguasaan rakyat atas lembaga perundangundang
yang sekarang disebut legislatif. Menurut Rousseau kekuasaan rakyat dalam
negara merupakan akibat perjanjian antara individu untuk menyerahkan semua
hak politik kepada masyarakat. Menurut Montesquieu dalam pemerintahan
republik kekuasaan tertinggi ada pada seluruh rakyat atau sebagian besar rakyat.
Secara teoritis disebut Trias Politika.
9. Teori Politik Demokrasi
Demokrasi Rakyat merupakan negara dalam masa transisi, bertugas
menjamin perkembangan negara ke arah sosialisme. Demokrasi Rakyat RRC
menurut pola Mao Tse Tung mendominankan kepemimpinan politik dan
pembuatan kebijakan dengan tujuan membantu seluruh rakyat agar ikut dalam
modernisasi ekonomi, sosial dan politik.

10. 7
10 .Teori Politik Kedaulatan
Teori kedaulatan terdapat berbagai teori yang pada umumnya menekankan
pada kekuasaan sebagai suatu tandingan atau perimbangan terhadap kekuasaan
penguasa atau kekuasaan tunggal. Penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia
diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan kenegaraan menurut UUD 1945:
Kedaulatan rakyat di bidang politik. Hak-hak azasi manusia dan faham
kekeluargaan. Struktur kedaulatan rakyat yang dipandang dari: bentuk geografis
jumlah penduduk suatu negara, Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat, Berserikat dan berorganisasi sebagai salah satu implementasi kedaulatan
rakyat dan Kedaulatan rakyat dibidang ekonomi.
11. Teori Kedaulatan Intern dan Ektern
Kedaulatan intern yang memperlihatkan batas lingkup kekuasaan negara
yang berbentuk fisik. Batas kedaulatan ini meliputi : Kedaulatan bidang politik,
Kebebasan kemerdekaan, Keadilan, Kemakmuran atau kesejahteraan dan
Keamanan. Kedaulatan ekstern yang dominan menunjukkan pada kebebasan
negara dan kekuasaan-kekuasaan negara lain yang tidak dijajah oleh negara lain.
Kedaulatan ekstern ini dalam penerapan pada saat negara memutuskan untuk
melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain dalam bidang tertentu.
12. Teori kedaulatane De Facto dan De Jure
Teori kedaulatan ini menunjuk pada pelaksanaan kekuasaan yang nyata
dalam suatu masyarakat merdeka atau telah memiliki independensi, diantaranya :
Kedaulatan de facto yang tidak sah dan Kedaulatan de facto yang sah. Sedangkan
Teori kedaulatan de jure. Dalam teori politik, kedaulatan de jure menunjuk pada
pengakuan suatu wilayah atau suatu situasi menurut hukum yang berlaku. Oleh
karena itu kajian kedaulatan de jure lebih menitikberatkan penggunaan aspek
hukum sebagai dasar yuridis formal atas hak politik warga negara dan wilayah
negara dengan penguasa negara.

11. BAB III
PENUTUP
8
1. Kesimpulan
Pada dasar nya setiap pandangan parah ahli politik mengenai teori politik pada
perkembangan era moderen tentunya pandangan nya pasti berbeda beda masing –
masing memiliki pemikiran tersendiri akan teori politik tetapi intinya bahwa
pandangan mereka tidak akan jauh berbeda karena konsep teori politik ruang
lingkupnya tidak jauh dari kekuasan,keputusan, kebijakan,, masyarakat, kelas
sosial, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan , mordenisasi, perubahan
social, pembangunan politik, negara dan lainya. Tinggal bagaiman mana kita
memahami teori tersebut. Dan pada dasarnya sama bahwa politik itu intinya untuk
memperbaiki atau menggapai kehidupan manusia kearah yang lebih baik.
2. Saran
Karena banyaknya teori politik dari para tokoh dan parah ahli dalam
menerapkanya dalam suatu Negara perlu disesuiakan dengan berbagai aspek yang
ada dalam Negara tersebut dan tentuya kita juga harus paham terhadap teori
tersebut sehingga dalam pelaksanaanya paling tidak bias mendekati yang
diharapkan.

12. 9
DAFTAR PUSTAKA
Armin, Arsyad. 2004. Teori-Teori Ilmu Politik. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Mandala Indonesia
Budiarjo, Miriam. 1992. Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampa.
Jakarta: Gramedia.
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar- Dasr Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Putaka
Utama
Machiavelli, Nicolo. 1991. Sang Penguasa. Jakarta: Gramedia
Noer, Deliar. 1990. Pemikiran Politik di Negeri Barat. Bandung: Mizan