SlideShare a Scribd company logo
1 of 65
Download to read offline
GAMBARAN UMUM
AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
POKOK BAHASAN
1.Dasar Hukum
2.Pengertian Basis Akuntansi
3. Manfaat Penerapan Basis Akrual
4. Kesimpulan
DASAR HUKUM AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL
Pasal 1 UU
17/2003
Pendapatan
negara/daerah
adalah hak
pemerintah pusat/
daerah yang diakui
sebagai penambah
nilai kekayaan bersih
Belanja
negara/daerah
adalah kewajiban
pemerintah
pusat/daerah yang
diakui sebagai
pengurang nilai
kekayaan bersih
Pasal 36 ayat
(1) UU 17/2003
Pengakuan dan
pengukuran
pendapatan dan
belanja berbasis
akrual dilaksanakan
selambat-lambatnya
dalam 5 (lima) tahun
Pasal 70 ayat
(2) UU 1/2004
Pengakuan dan
pengukuran
pendapatan dan
belanja berbasis
akrual dilaksanakan
selambat-lambatnya
tahun anggaran 2008
Penerapan penuh Basis Akrual: 2015
PENGERTIAN AKUNTANSI
• …merupakan kegiatan
mencatat,
menggolongkan dan
meringkas transaksi-
transaksi
• … serta melaporkan hasil-
hasilnya ke dalam laporan
keuangan
• Kegiatan ini dilakukan oleh
suatu entitas/ organisasi.
(Definisi dari Segi Proses).
• …merupakan kegiatan jasa
yg menyajikan informasi
kuantitatif ,terutama yang
bersifat keuangan
• ... untuk dijadikan dasar
dalam mengambil
keputusan-keputusan
ekonomi
• Kegiatan ini dilakukan oleh
suatu entitas/ organisasi.
(Definisi dari Segi Fungsi).
BASIS AKUNTANSI
Prinsip yang
menetapkan KAPAN
suatu transaksi atau
kejadian harus
diangap telah terjadi
(diakui) dalam rangka
penyusunan laporan
keuangan
Basis
Kas
Basis
Akrual
Basis
Lainnya
Kata kunci
BASIS AKUNTANSI
Kapan
Diakui
BASIS AKUNTANSI
Kapan
•Kata kunci KAPAN
mencerminkan periode/tahun
buku laporan keuangan (bukan
mencerminkan saat/tanggal
harus dicatat).
• Dalam tehnik / praktik
pencatatan, bisa saja suatu
transaksi dicatat mendahului
atau melampaui tanggal
kejadian sebenarnya.
• Namun demikian, dalam
proses penyajian laporan
keuangan, transaksi tersebut
harus masuk ke tahun buku /
tahun anggaran yang
sebenarnya/seharusnya.
Diakui
• Kata kunci DIAKUI mengandung arti
“dianggap telah terjadi dan
mempengaruhi pos-pos laporan
keuangan”.
• Dalam Basis Kas, pendapatan dan
belanja negara dianggap terjadi jika
uang telah masuk/keluar dari kas
negara.
• Dalam Basis Akrual,
• pendapatan dianggap telah
terjadi jika telah timbul hak
menagih dan jumlahnya dapat
ditentukan secara meyakinkan.
• beban dianggap telah terjadi jika
suatu sumberdaya telah
digunakan yang berakibat timbul
kewajiban membayar atau
menyebabkan aset organisasi
berkurang karena penggunaan
tsb.
MANFAAT PENERAPAN BASIS AKRUAL
1. Pengukuran kinerja menjadi lebih baik.
2. Hak dan Kewajiban dicatat dan
dilaporkan secara lebih tepat.
3. Biaya penyelenggaraan pemerintahan
dapat dianalisis dan dievaluasi secara
lebih baik.
KESIMPULAN
• Azas Akrual harus dilaksanakan 2015
• Kata Kunci Pengertian Basis Akuntansi:
• KAPAN
• DIAKUI
• Manfaat penerapan Basis Akrual:
• Pengukuran kinerja menjadi lebih baik
• Hak dan Kewajiban dicatat dan dilaporkan secara lebih
tepat
• Biaya penyelenggaraan pemerintahan dapat dianalisis
dan dievaluasi secara lebih baik
• Basis Akuntansi yang diterapkan di Indonesia mulai 2015:
• Menerapkan basis Akrual untuk kelompok laporan
tertentu, dan
• Basis Kas untuk kelompok laporan tertentu lainnya
PPAKP 2014
8
SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH PUSAT
(SAPP)
November 2014
SAPP
SAPP
diselenggarakan
dalam rangka
menghasilkan
Laporan
Keuangan
Pemerintah Pusat
(LKPP) yang terdiri
dari 7 jenis utama
Laporan
Keuangan.
SAPP
dikembangkan
sesuai dengan
ketentuan dalam
Standar Akuntansi
Pemerintahan
(SAP)
LRA LPSAL Neraca LO LAK LPE CaLK
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
TUJUAN SAPP
Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya
Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu
tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah
Pusat untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi
anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas
Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang
posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat
secara keseluruhan
Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan
dan keuangan pemerintah secara efisien
1
2
3
4
KERANGKA UMUM SAPP
SAPP
SAI
(Kementerian/Lembaga)
SA-BUN
(Kementerian Keuangan)
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
KERANGKA UMUM SAPP – SUBSISTEM SAI
SAI
Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Unit Akuntansi dan
Pelaporan Barang
Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan /
Barang dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal
dan dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
GAMBARAN PROSES AKUNTANSI
PADA ENTITAS AKUNTANSI
14
SISTEM AKUNTANSI
Dokumen
Sumber
Transaksi
Proses Akuntansi
- Analisis Transaksi
- Jurnal / Entries
- Posting
- LRA
- LO
- LPE
- Neraca
- CaLK
-Relevan
-Andal
-Dpt dibandingkan
-Dpt dipahami
Input Process Output
Formulasi
Prosedur
Transaksi
Bagan
Akun
Standar
Pengaturan
Kelembagaan
Hardware
Dan
Software
Personil
Terampil
Standar Akuntansi
KESIMPULAN
• SAPP menerapkan akuntansi basis akrual.
• SAPP menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) yang merupakan konsolidasi dari proses
yang dihasilkan dari SA BUN dan SAI.
• Komponen LKPP terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, LAK,
LPSAL dan CaLK.
• Komponen LK SAI terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan
CaLK
• Desentralisasi/penjenjangan penyusunan laporan
keuangan.
• Sanksi administratif atas kelalaian dalam
melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data dan
penyampaian laporan keuangan
BAGAN AKUN STANDAR
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
DEFINISI BAGAN AKUN
STANDAR
Daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan yang disusun secara sistematis
sebagai pedoman dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan
pelaporan keuangan pemerintah.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
HUBUNGAN SAPP DENGAN BAS
APBN
Penganggaran
SAPP
Pelaksanaan
Anggaran
Pengawasan
Pertanggungj
awaban
Anggaran
BAS
BAS
BAS
BAS
RKA
-K/L
DIPA
SPM
SP2D
MPN
SIMAK
BMN
SAIBA
SA-
BUN
E-
AUDIT
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
TUJUAN BAGAN AKUN
STANDAR
• Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi
dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang
sama;
• Meningkatkan kualitas informasi keuangan;
• Memudahkan pengawasan keuangan.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
20
Perluasan definisi BAS dari akun menjadi 12
kode yang membentuk struktur BAS
Menggunakan satu BAS untuk pencatatan
akrual dan kas (Accrual Ledger dan Cash
Ledger)
Mengakomodir Penganggaran Berbasis
Kinerja dengan adanya kode Output
Penyesuaian dengan aplikasi SPAN, SAIBA
- Terdapat pemisahan antara struktur dan atribut
pelaporan
Penyempurnaan akun untuk implementasi
akuntansi berbasis akrual
a
b
d
c
e
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
TAMPILAN BAS PADA SPAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
ISI STRUKTUR BAS
22
No KLASIFIKASI DIGIT PENJELASAN ATRIBUT PELAPORAN
1 SATKER 6 Kode satker BA, Eselon1, Konsolidasi Satker
2 KPPN 3 Kode KPPN Kode Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
3 AKUN 6 Kode Akun
4 PROGRAM 3+2+2 Kode BA, Eselon I, Program
5 OUTPUT 4+3 Kode Kegiatan, Output Kegiatan, Fungsi, Subfungsi,
Satuan
6 DANA 1+1+8 Kode Sumber Dana, Cara Tarik, No.
Register
No Register
7 Bank 1+4 Kode Tipe Rekening, No. Rekening,
Bank
Kode KPPN
8 Kewenangan 1 Kode Kewenangan
9 Lokasi 2+2 Kode Propinsi, Kab/Kota
10 Tipe Anggaran 1 Kode Tipe Anggaran
11 Antar entitas 6 Kode Antar Entitas
12 Cadangan 6 Kode Cadangan Belum digunakan
Jumlah (minus
cadangan)
56
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
KLASIFIKASI AKUN DALAM SEGMEN AKUN DI
BAS
KODE AKUN NAMA AKUN
1 ASET
2 KEWAJIBAN
3 EKUITAS
4 PENDAPATAN
5 BELANJA
6 TRANSFER KE DAERAH
7 PEMBIAYAAN
8 TRANSITORIS
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
AKUN DALAM AKRUAL
Kas Menuju Akrual Akrual
Kode Uraian Kode Uraian
1xxxxx ASET 1xxxxx ASET
2xxxxx KEWAJIBAN 2xxxxx KEWAJIBAN
3xxxxx EKUITAS 39xxxx EKUITAS
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
AKUN TRANSAKSI LRA VS LO
Kas Menuju Akrual Akrual
Kode Uraian Kode Uraian
4xxxx
x
PENDAPATAN-LRA 4xxxxx PENDAPATAN-
LO
49xxxx PENDAPATAN
PENYESUAIAN
5xxxx
x
BELANJA 5xxxxx BEBAN
59xxxx BEBAN
PENYESUAIAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
AKUN TRANSAKSI
BEBAN PENYESUAIAN (59XXXX)
• Akun ini digunakan untuk mencatat:
• Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi;
• Konsumsi Barang Persediaan;
• Penyisihan Piutang Pajak;
• Tidak tertagihnya Dana Bergulir;
• Reklasifikasi Aset
• Beban dari Kegiatan Non Operasional
• Selisih Belanja antara Kementerian/ Lembaga dengan BUN
yang masih menunggu penelusuran kebenaran datanya
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Pendapatan
- Pajak XXXX
- PNBP XXXX
Belanja
- Belanja Barang XXXX
- Belanja Modal XXXX
- Belanja Bansos XXXX
NERACA
Aset Lancar Kewajiban
- Persediaan
Aset Tetap
- Tanah, Gedung,
- Peralatan dll.
Ekuitas
Aset Lainnya
Total Aset Total Kewajiban+
Ekuitas
Belanja
Barang
Belanja
Modal
Belanja
Bansos
berupa barang
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
KONSEP DAN DEFINISI JURNAL
STANDAR
• Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi,
pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya.
• Setiap transaksi yang terjadi dijurnal dengan suatu metode
tertentu yang telah ditetapkan secara konsisten.
• Penjurnalan adalah suatu tahap dalam suatu siklus akuntansi
yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mencatat
dampak ekonomi suatu transaksi terhadap suatu entitas
akuntansi sedemikian rupa menggunakan Bagan Akun
Standar.
• Jurnal Standar adalah media pencatatan atas transaksi
keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan
klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar dalam
rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah.
28
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR
ANGGARAN
Jurnal Standar Anggaran
29
Jurnal Standar Anggaran dilakukan pada saat diterbitkannya UU APBN
atau UU APBN-P dan DIPA. Jurnal Standar Anggaran terdiri dari Jurnal
Standar APBN dan Jurnal Standar DIPA
 Pada saat diterbitkannya UU
APBN atau UU APBN-P
 Oleh Menkeu selaku Pengelola
Fiskal c.q. DJPB q.q. Dit. APK
 Mencatat estimasi
pendapatan, apropriasi
belanja/transfer, estimasi
penerimaan pembiayaan dan
apropriasi pengeluaran
pembiayaan
 Dicatat dalam Buku Besar
Akrual
 Pada saat diterimanya DIPA
 Oleh setiap satker selaku entitas
akuntansi yang menerima DIPA
 Mencatat estimasi pendapatan
yang dialokasikan, allotment
belanja/transfer, estimasi
penerimaan pembiayaan yang
dialokasikan, dan allotment
pengeluaran pembiayaan
 dicatat dalam Buku Besar Akrual
Jurnal Standar APBN Jurnal Standar DIPA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR DIPA
30
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
K Estimasi Pendapatan Pajak yang Dialokasikan
K Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan
K Estimasi Pendapatan Hibah yang Dialokasikan
D Allotment Belanja Pegawai
D Allotment Belanja Barang
D Allotment Belanja Modal
D Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang
D Allotment Belanja Subsidi
D Allotment Belanja Hibah
D Allotment Belanja Bantuan Sosial
D Allotment Belanja Lain-lain
D Allotment Transfer ke Daerah
K Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang Dialokasikan
K Estimasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri yang Dialokasikan
D Allotment Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
D Allotment Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
Digunakan untuk mencatat anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berdasarkan DIPA.
JURNAL STANDAR DIPA
JURNAL STANDAR SALDO AWAL
31
Jurnal Standar Saldo Awal dilakukan pada saat penyusunan neraca
untuk pertama kali. Jurnal Standar Saldo Awal dicatat dalam Buku Besar
Akrual oleh satuan kerja, dan Buku Besar Kas oleh Kuasa BUN.
 Jurnal Standar Saldo Awal
untuk Buku Besar Akrual
dilakukan oleh satuan kerja
 Digunakan untuk mencatat
saldo awal seluruh jenis Aset.
 Digunakan untuk mencatat
saldo awal Aset yang
mempunyai akun lawan
Kewajiban.
 Digunakan untuk mencatat
saldo awal seluruh jenis
Kewajiban.
 Jurnal Standar Saldo Awal untuk
Buku Besar Kas dilakukan oleh
Kuasa BUN untuk menghasilkan
Neraca Kas Umum Negara.
 Digunakan untuk mencatat
saldo awal Kas pada Neraca
Kas Umum Negara.
Buku Besar Akrual Buku Besar Kas
JURNAL STANDAR
KOMITMEN
Perolehan
Aset Tetap
Penjualan Investasi
(Sekuritas)
32
 Jurnal Standar Komitmen dilakukan pada saat
terjadinya komitmen pengeluaran negara.
 Jurnal Standar Komitmen dicatat oleh setiap satuan
kerja selaku entitas akuntansi.
 Jurnal Standar Komitmen terdiri dari Jurnal Standar
Komitmen Belanja/Transfer dan Jurnal Standar
Komitmen Pengeluaran Pembiayaan.
 Jurnal Standar Komitmen dicatat dalam Buku Besar
Akrual.
 Jurnal Standar Komitmen tidak digunakan dalam
rangka penyusunan laporan keuangan, melainkan
untuk tujuan manajemen anggaran.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Perolehan
Aset Tetap
Penjualan Investasi
(Sekuritas)
33
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Belanja/Transfer
K Dicadangkan untuk Belanja/Transfer
Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen belanja/transfer sesuai dengan jenis belanja/transfer.
Jurnal Standar Komitmen Belanja/Transfer
Jurnal Standar Komitmen Pengeluaran Pembiayaan
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
K Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
K Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri.
Jurnal Standar Komitmen atas Belanja/Transfer, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri,
dan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri akan dibalik pada saat Resume Tagihan.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR REALISASI
 Jurnal Standar Realisasi dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa
BUN.
 Jurnal Standar Realisasi dilakukan pada saat terjadinya Berita
Acara Serah Terima (BAST) atau perolehan Persediaan atau
Aset Tetap, resume tagihan, piutang, pendapatan,
penerimaan pembiayaan, belanja, pengeluaran pembiayaan,
pemakaian persediaan, penyediaan/pengembalian Uang
Persediaan, penerimaan/pengeluaran PFK, dan
penerimaan/pengeluaran pemindahbukuan/Kiriman Uang.
 Jurnal Standar Realisasi terdiri atas Jurnal Standar BAST, Jurnal
Standar Resume Tagihan, Jurnal Standar Piutang Pendapatan,
Jurnal Standar Realisasi Pendapatan, Jurnal Standar Realisasi
Belanja, Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan,
Jurnal Standar Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, Jurnal
Standar Pemakaian Persediaan, dan Jurnal Standar Transitoris.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
BAST PEROLEHAN ASET TETAP / PERSEDIAAN
Kiriman Uang
35
Jurnal Standar BAST/Perolehan Aset Tetap dan Persediaan
(hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual dan dilakukan oleh
satuan kerja)
• BAST/Perolehan Aset Tetap
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Aset Tetap yang Belum Diregister
K Utang yang Belum Diterima Tagihannya
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun
yang tidak melalui BAST yang belum dilakukan verifikasi.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Aset Tetap
K Aset Tetap yang Belum Diregister
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun
yang tidak melalui BAST setelah dilakukan verifikasi.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR
PIUTANG PENDAPATAN
Jurnal Standar Piutang Pendapatan (hanya dicatat dalam Buku
Besar Akrual dan dilakukan oleh satuan kerja)
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Piutang Pendapatan
K Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya Piutang dan Pendapatan baik Perpajakan, PNBP, dan Hibah.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR REALISASI PENDAPATAN
Jurnal Standar Realisasi Pendapatan (dicatat dalam Buku
Besar Akrual dan Buku Besar Kas)
Buku Besar Akrual
37
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Piutang Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan Piutang
Perpajakan/PNBP/Hibah.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah, tanpa
didahului adanya Piutang.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR REALISASI BELANJA
Jurnal Standar Realisasi Belanja (dicatat dalam Buku Besar
Akrual dan Buku Besar Kas)
a) Buku Besar Akrual
b) Buku Besar Kas
38
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Belanja/Transfer yang Masih Harus Dibayar
K Ditagihkan ke Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis belanja/transfer.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Belanja/Transfer
K Ditagihkan ke Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis
belanja/transfer.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR TRANSITORIS
 Digunakan untuk mencatat transaksi Perhitungan Fihak
Ketiga, pemindahbukuan/Kiriman Uang, dan Transito
(Uang Persediaan)
 Dilakukan oleh Kuasa BUN, kecuali untuk Uang
Persediaan yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN dan
satuan kerja
 Penerimaan/Pengeluaran Transito (Uang Persediaan)
dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Akrual
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR PENYESUAIAN
• digunakan pada saat akhir periode pelaporan
keuangan untuk menyesuaikan pos-pos dalam
laporan keuangan
• dilakukan oleh satuan kerja
• terdiri dari Jurnal Standar Penyusutan Aset Tetap,
Jurnal Standar Amortisasi Aset Tak Berwujud, Jurnal
Standar Amortisasi Pemium/Diskonto, Jurnal
Standar Beban Persediaan, Belanja Yang Masih
Harus Dibayar, Jurnal Standar Belanja Dibayar di
Muka, dan Jurnal Standar Pendapatan Diterima di
Muka
• dicatat dalam Buku Besar Akrual
40
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
PPAKP 2014Kementerian Keuangan
41
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban
K Beban Dibayar Dimuka
Digunakan untuk mencatat Beban dan untuk menyesuaikan jumlah Beban Dibayar Dimuka yang telah
menjadi kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk
metode/pendekatan Aset dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban Dibayar di Muka
K Beban
Digunakan untuk mencatat Beban Dibayar di Muka dan untuk menyesuaikan jumlah Beban yang belum
menjadi kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk
metode/pendekatan beban dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka.
Jurnal Standar Belanja Dibayar di Muka
JURNAL STANDAR PENGEMBALIAN42
dilakukan pada saat terjadinya pengembalian pendapatan,
belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan
dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN
Untuk setiap pengembalian tersebut, dibedakan atas
pengembalian atas transaksi tahun anggaran berjalan dan
pengembalian atas transaksi tahun anggaran sebelumnya
terdiri dari Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan, Jurnal
Standar Pengembalian Belanja, dan Jurnal Standar Pengembalian
Pembiayaan
dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan
Buku Besar Akrual
Buku Besar Kas
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan
JURNAL STANDAR PENGEMBALIAN PENDAPATAN
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR PENUTUP44
Dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan
Dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN
Terdiri dari Jurnal Standar Penutup Pendapatan, Jurnal Standar
Penutup Belanja/Transfer dan Beban, Jurnal Standar Penutup
Penerimaan Pembiayaan, Jurnal Standar Penutup Pengeluaran
Pembiayaan, Jurnal Standar Penutup Surplus /Defisit LRA, Jurnal
Standar Penutup Surplus/Defisit-LO, Jurnal Penutup Transaksi
Transitoris
Dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Buku Besar Akrual
45
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Surplus/Defisit-LO
Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Surplus/Defisit-LRA
Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
JURNAL STANDAR PENUTUP PENDAPATAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Buku Besar Kas
Dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Kas
• Dalam hal terjadi Surplus LRA
• Dalam hal terjadi Defisit LRA
46
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Surplus-LRA
K SiLPA/SiKPA
Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LRA ke SiLPA/SiKPA
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D SiLPA/SiKPA
K Defisit-LRA
Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LRA ke SiLPA/SiKPA
Jurnal Standar Penutup
Surplus/Defisit-LRA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Buku Besar Akrual
• Dalam hal terjadi Surplus LO
• Dalam hal terjadi Defisit LO
47
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Surplus LO
K Ekuitas
Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LO ke Ekuitas
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Ekuitas
K Defisit LO
Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LO ke Ekuitas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Penutup
Surplus/Defisit-LO
PROSES BISNIS SAIBA
Standar dan Sistem Akuntansi
Dokumen
Sumber
Transaksi
Proses
Akuntansi
- Analisa
Transaksi
- Jurnal / Entries
- Posting
-LRA
-LO
- Neraca
- LAK
- CaLK
-Relevan
-Andal
-Dpt
dibandingkan
-Dpt dipahami
Input Proces
s
Outpu
t
Saldo Awal
Transaksi
Akrual
Transaksi
Anggaran
Transaksi
Lainnya
Transaksi
Berjalan
MIGRASI SALDO AWAL
No Akun CTA Mapping Akun Akrual
1. Aset Aset
2. Kewajiban
(kecuali akun Pendapatan Ditangguhkan)
Kewajiban
3. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Lainnya
Ekuitas
SISTEM JURNAL KOROLARI DARI BUKU BESAR KAS KE
BUKU BESAR AKRUAL UNTUK TRANSAKSI ANGGARAN
Transaksi Buku Besar Kas Buku Besar Akrual
Uraian Dr Cr Uraian Dr Cr
Pendapatan Utang kepada KUN X Diterima DEL X
Pendapatan Pajak
Pendapatan PNBP
Pendapatan Hibah
X
X
X
Pendapatan Pajak
Pendapatan PNBP
Pendapatan Hibah
X
X
X
Belanja/
Beban
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Bunga Utang
Belanja Subsidi
Bantuan Sosial
Belanja Hibah
Belanja lain-Lain
X
X
X
X
X
X
X
Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan
Beban Brg. Diserahkan
Kepada Masyarakat
Beban Bunga Utang
Beban Subsidi
Bantuan Sosial
Beban Hibah
Beban lain-Lain
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Piutang dari KUN X Ditagihkan KEL X
Belanja Modal Belanja Modal XXX X Aset Tetap Sbl Diregister
Aset Lainnya Sbl
Diregister
X
X
Piutang dari KUN X Ditagihkan KEL X
Uang
Persediaan
Kas di Bendahara
Pengeluaran
X
Uang Muka dari KPPN X
Pengembalian
Uang
Persediaan
Uang Muka dari KPPN X
Kas di Bendahara
Pengeluaran
X
Pengembalian
Pendapatan
Pendapatan PNBP Pendapatan PNBP X
Utang Kepada KUN Diterima DEL X
Pengembalian
Belanja
Piutang dari KUN Ditagihkan KEL X
Belanja Beban X
Transaksi Buku Besar Kas Buku Besar Akrual
SISTEM JURNAL KOROLARI DARI BUKU BESAR KAS KE
BUKU BESAR AKRUAL UNTUK TRANSAKSI ANGGARAN
FORMULA DAN TAMPILAN LO
 Surplus/Defisit LO pada LO diperoleh dari perhitungan realisasi
pendapatan dan beban, sementara itu pos Surplus/Defisit LO pada
LPE diperoleh dari perhitungan jurnal tutupan akun-akun pendapatan
dan beban, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme
check and balance pada masing-masing laporan;
 Beban Barang dilebur ke dalam Beban Persediaan, Beban Jasa,
Beban Pemeliharaan, dan Beban Lain-lain sesuai peruntukannya.
 Penyajian persediaan menggunakan pendekatan beban, sehingga
belanja-belanja yang berpotensi menghasilkan persediaan langsung
dimapping ke beban persediaan, dan pada akhir periode dilakukan
penyesuaian atas nilai persediaan pelaporan. Selain itu, persediaan
yang berasal dari transfer, pengakuan bebannya terdapat pada
entitas yang menerima persediaan.
 Ditambahkan pos Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada LPE
untuk menampung transaksi koreksi nilai aset tetap yang tidak
berasal dari kegiatan revaluasi;
 Terdapat penambahan beberapa akun baru guna mengakomodasi
penyajian pada LO dan LPE.
DEMO APLIKASI SAIBA
SIKLUS AKUNTANSI
Pencatatan
Dokumen
Sumber
Transaksi
Proses
Akuntansi
Penyusunan LK
Transaksi
Tahun
Berjalan
Saldo
Awal
Transaksi
Lainnya
Transaksi
Anggaran
Transaksi
Akrual
Analisis
Transaksi
Jurnal /
Entries
Posting
LRA
LPE
LO
Neraca
CaLK
IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PERTAMA KALI
Pencatatan Saldo Akhir akun
neraca menurut basis kas
menuju akrual (CTA) menjadi
saldo awal untuk neraca
menurut basis akrual;
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
TRANSAKSI DIPA
TRANSAKSI DIPA
TRANSAKSI TAHUN BERJALAN
Tanggal Transaksi
6 Januari 2015 Dibuat SPP/SPM Permintaan Uang Persediaan sebesar Rp 10 juta. Pada hari itu
juga diterbitkan SP2D UP. (Jurnal huruf a)
8 Januari 2015 Ditandatangani kontrak pengadaan ATK dan Bibit Tanaman untuk diserahkan
kepada Masyarakat Nilai kontrak sebesar Rp 150 juta. (jurnal Komitmen)
12 Januari 2015 Diserahterimakan ATK dan Bibit Tanaman dengan BAST. (jurnal BAST)
13 Januari 2015 Diajukan SPP/SPM ke KPPN untuk pengadaan ATK dengan akun 521111
sebesar Rp 50.000.000 dan Bibit Tanaman dengan akun 526115 sebesar
Rp 100.000.000. (jurnal huruf b)
14 Januari 2015 Diterbitkan SP2D atas SPM ATK dan Bibit Tanaman (jurnal huruf c)
15 Januari 2015 Diterbitkan SPP/SPM pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Februari 2015
sebesar Rp. 150 juta. (belum dijurnal)
16 Januari 2015 Ditandatangani perjanjian sewa ruangan untuk pembukaan gerai ATM bank
BTN sebesar Rp 120 juta untuk jangka waktu 5 tahun. Pada hari itu juga
diterima pembayaran sewa ruangan untuk ATM dari bank BTN sebesar Rp 120
juta dan langsung disetor ke kas Negara melalui bank persepsi. (Jurnal huruf
d&e)
TRANSAKSI TAHUN BERJALAN
Tanggal Transaksi
19 Januari 2015 Bendahara pengeluaran membayar dengan UP biaya-biaya:
- Penggandaan dokumen sebesar Rp 4 juta (521219);
- Service rutin motor dan mobil sebesar Rp 3 juta (523121);
- Pengiriman surat-surat dinas sebesar Rp 1 juta (521114).
20 Januari 2015 Dibuat SPP/SPM GU sebesar Rp 8 juta dan SP2D-nya terbit pada hari yang sama. (jurnal f &
g)
30 Januari 2015 Digunakan persediaan senilai Rp 17 juta (jurnal Persediaan)
1 Februari 2015 Diterbitkan SP2D Gaji dan Tunjangan PNS bulan Februari 2015. Pada potongan SP2D gaji
tersebut terdapat pendapatan PNBP (potongan sewa rumah dinas) sebesar Rp350.045,-.
(jurnal (h & i)
1 April 2015 Diterima penyerahan laptop dari pihak ketiga (dibuatkan BAST). Hari itu juga dibuat
SPP/SPM LS Belanja Modal (532111) sebesar Rp.7.500.000 dan SP2D-nya terbit pada hari
yang sama. (jurnal l & m)
5 Desember 2015 Dibuat SPP/SPM LS Belanja Uang Makan (511129) sebesar Rp. 8.200.000 dan SP2D-nya terbit
pada hari yang sama.
21 Desember
2015
Dibuat SPP/SPM GU Nihil belanja jasa pemeliharaan (523111) sebesar Rp 9 juta dan SP2D-
nya terbit pada hari yang sama.
22 Desember
2015
Disetorkan sisa UP sebesar Rp 1 juta ke kas Negara.
24 Desember
2015
Disetorkan Pengembalian Uang Makan bulan November 2015 sebesar Rp 100.000 ke Kas
Negara.
Jurnal Pengeluaran
Transito
JURNAL PENYESUAIAN
Tanggal Transaksi
31
Desember
2015
1. Jurnal Beban Penyusutan (metode garis lurus tanpa nilai sisa):
a. Peralatan dan Mesin, masa manfaat:
Mobil Rp210.000.000/7 tahun = 30.000.000
Laptop 7.500.000/4 tahun = 1.875.000
Jumlah = 31.875.000
b. Gedung dan Bangunan Rp450.000.000/50 tahun = 9.000.000
c. Jalan, irigasi dan jaringan Rp267.000.000/10 tahun = 26.700.000
Pendapatan diterima dimuka yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan sewa adalah 12 bulan.
Pendapatan sewa ruangan untuk ATM transaksi ke-7, jumlah pendapatan tahun 2015 menjadi
Rp120.000.000/5 tahun =Rp24.000.000
Saldo awal belanja dibayar dimuka sebesar Rp 20 juta merupakan sewa rumah pejabat untuk masa 2015
sampai dengan 2018. Beban sewa untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp20.000.000/4 tahun= 5.000.000.
Diterima SK Kenaikan Pangkat pegawai, TMT 1 Oktober 2015.Jumlah kekurangan gaji yang belum dibayar
adalah Rp 1 juta.
Terdapat keterlambatan serah terima pekerjaan barang (Sesuai dengan BAST no 21) sehingga perlu
dikenakan denda keterlambatan senilai Rp. 1,2 juta (berdasarkan surat PPK no S- 21/PPK/PP.52/2015).
Akan dilunasi tanggal 5 Januari 2016 dengan Akun 423752.
Dilakukan penyisihan piutang PNBP atas transaksi sebelumnya dengan akun 594211 senilai Rp1.200.000 x
5 per mil = Rp6.000
Nilai Persediaan pada akhir Tahun 2015 Rp 132 juta; terdiri dari Persediaan dari 526111 Rp. 100 jt dan
persediaan yang berasal dari akun 521111 32 jt;
Diterima kas yang belum disetorkan ke kas Negara dari PNBP sebesar Rp2.300.000,-;
Terdapat pendapatan jasa giro yang belum disetor sebesar Rp300.000,-
Terdapat uang makan atas SP2D yang terbit tanggal 5 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000,- yang belum
diserahkan kepada yang Berhak
Pendapatan-LO-satker
Ditagihkan ke entitas lainBeban LO
Beban Ymh. Dibayar
Piutang pendapatan
Kas di Bend. Penerimaan
Hubungan Antar Akun dalam basis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga termasuk satker
Uang Muka dr BUN/KPPN
Diterima dari entitas lain
c) 150.000 b) 150.000
b) 150.000 c) 150.000
d) 120.000 d) 120.000 e) 120.000e) 120.000
f) 8.000
f) 8.000 g) 8.000
g) 8.000q) 9.000
Kas Di Bend. Pengeluaran
a) 10.000a) 10.000 q) 9.000
h) 150.000i) 150.000
h) 150.000
j) 350
j) 350
i) 150.000
k) 350 k) 350
l) 7.500 m) 7.500
l) 7.500
o) 9.000 p) 9.000
o) 9.000
p) 9.000
r) 1.000r) 1.000
t) 67.575
u) 96.000
v) 5.000
w) 1.000
x) 1.200
x) 1.200
y) 2.300
y) 2.300
Aset tetap belum diregister Aset Tetap
m) 7.500
n) 8.200
n) 8.200
n) 8.200 n) 8.200
s) 100 s) 100
AK. Penyusutan
t) 67.575
u) 96.000
Pendapatan DTM Sewa dibayar di muka
Saldo awal
20.000
Persediaan
SA. 117.000v) 5.000
w) 1.000
b) 154.000
z) 15.000
z) 139.000
aa) 300
aa) 300
bb) 1000 bb) 1.000
Laporan Operasional
Pendapatan 28.150
Beban-LO (383.675)
Surplus/Defisit LO (355.525)
(C) Fauzi Syafriel, Kasi Verifikasi akuntansi KPPN Gorontalo
Lap. Perubahan Ekuitas
Ekuitas Awal 1.390.100
Surplus/Defisit LO (355.525)
Transaksi Antar Entitas 212.250
Ekuitas Akhir 1.246.825
KDBPG 1.300
PDDM 96.000
UKPH3 244.500
Piutang 1.200
Total 1.587.325
Ekuitas 1.246.825
Total 1.587.325
Neraca
KDBPN 2.300
SDBD 15.000
Perdiaan 132.000
AT 1.634.500
AK P (198.975)
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual

More Related Content

What's hot

SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpkgunawankusumo
 
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2Pemdes Seboro Sadang
 
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanMateri 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanRaka Aprizal
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022MEsatoAriq1
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidAhmad Abdul Haq
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSujatmiko Wibowo
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Ppt bab 11 neraca saldo setelah penyesuaian
Ppt bab 11 neraca saldo setelah penyesuaianPpt bab 11 neraca saldo setelah penyesuaian
Ppt bab 11 neraca saldo setelah penyesuaianIndah Rohmatullah
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptxWakhyudi
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA93220872
 
LAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPLAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPnanipalawa
 

What's hot (20)

SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
 
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
 
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanMateri 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Ppt bab 11 neraca saldo setelah penyesuaian
Ppt bab 11 neraca saldo setelah penyesuaianPpt bab 11 neraca saldo setelah penyesuaian
Ppt bab 11 neraca saldo setelah penyesuaian
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
 
LAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPLAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIP
 

Similar to Gambaran umum akuntansi berbasis akrual

Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxWillyMatra
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptxRicardoStevens1
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptxnatta sanjaya
 
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptxrasarahman
 
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahanKerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahanMuhammad Anshar
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKDesi Nurmalasari
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).pptImanSantosa9
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxDINIDINAR2
 
PPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptxPPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptxssusereda2ea1
 
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii  rakornas 2019 - bpkpPanel viii  rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkpJoseph Sitepu
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakipZakiah dr
 
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptxV.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptxHuziMahdiAttamimi
 
Pengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. Kepri
Pengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. KepriPengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. Kepri
Pengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. Keprisysirait
 
Presentasi keuangan rakerwil 2015 kepri
Presentasi keuangan rakerwil 2015 kepriPresentasi keuangan rakerwil 2015 kepri
Presentasi keuangan rakerwil 2015 keprisysirait
 
1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap edit1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap editFerie Sulistiono
 

Similar to Gambaran umum akuntansi berbasis akrual (20)

Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptx
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
 
sap 1.pptx
sap 1.pptxsap 1.pptx
sap 1.pptx
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
 
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahanKerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
 
Gambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptxGambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptx
 
Bab iii fix
Bab iii fixBab iii fix
Bab iii fix
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
 
PPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptxPPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptx
 
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii  rakornas 2019 - bpkpPanel viii  rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakip
 
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptxV.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
 
Pengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. Kepri
Pengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. KepriPengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. Kepri
Pengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. Kepri
 
Presentasi keuangan rakerwil 2015 kepri
Presentasi keuangan rakerwil 2015 kepriPresentasi keuangan rakerwil 2015 kepri
Presentasi keuangan rakerwil 2015 kepri
 
1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap edit1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap edit
 

More from Tatang Suwandi

Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Tatang Suwandi
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfPMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfTatang Suwandi
 
PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012 PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012 Tatang Suwandi
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriTatang Suwandi
 
Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNSistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNTatang Suwandi
 
PMK. No.163/PMK.05/2013
PMK. No.163/PMK.05/2013PMK. No.163/PMK.05/2013
PMK. No.163/PMK.05/2013Tatang Suwandi
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 

More from Tatang Suwandi (20)

Dasar Dasar Akuntansi
Dasar Dasar AkuntansiDasar Dasar Akuntansi
Dasar Dasar Akuntansi
 
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
 
UU 15 Tahun 2004
UU 15 Tahun 2004UU 15 Tahun 2004
UU 15 Tahun 2004
 
UU No.1 Tahun 2004
UU No.1 Tahun 2004UU No.1 Tahun 2004
UU No.1 Tahun 2004
 
UU No.17 Tahun 2003
UU No.17 Tahun 2003UU No.17 Tahun 2003
UU No.17 Tahun 2003
 
Perdirjen 42 pb 2013
Perdirjen 42 pb 2013 Perdirjen 42 pb 2013
Perdirjen 42 pb 2013
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
Motivasi Achievement
Motivasi AchievementMotivasi Achievement
Motivasi Achievement
 
Service Excellence
Service ExcellenceService Excellence
Service Excellence
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfPMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
 
PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012 PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012
 
PP 45 Tahun 2013
PP 45 Tahun 2013 PP 45 Tahun 2013
PP 45 Tahun 2013
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
 
Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNSistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
 
Per 42 pb_2013
Per 42 pb_2013Per 42 pb_2013
Per 42 pb_2013
 
PMK. No.163/PMK.05/2013
PMK. No.163/PMK.05/2013PMK. No.163/PMK.05/2013
PMK. No.163/PMK.05/2013
 
Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 

Gambaran umum akuntansi berbasis akrual

  • 1. GAMBARAN UMUM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  • 2. POKOK BAHASAN 1.Dasar Hukum 2.Pengertian Basis Akuntansi 3. Manfaat Penerapan Basis Akrual 4. Kesimpulan
  • 3. DASAR HUKUM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Pasal 1 UU 17/2003 Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Pasal 36 ayat (1) UU 17/2003 Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun Pasal 70 ayat (2) UU 1/2004 Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008 Penerapan penuh Basis Akrual: 2015
  • 4. PENGERTIAN AKUNTANSI • …merupakan kegiatan mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi- transaksi • … serta melaporkan hasil- hasilnya ke dalam laporan keuangan • Kegiatan ini dilakukan oleh suatu entitas/ organisasi. (Definisi dari Segi Proses). • …merupakan kegiatan jasa yg menyajikan informasi kuantitatif ,terutama yang bersifat keuangan • ... untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi • Kegiatan ini dilakukan oleh suatu entitas/ organisasi. (Definisi dari Segi Fungsi).
  • 5. BASIS AKUNTANSI Prinsip yang menetapkan KAPAN suatu transaksi atau kejadian harus diangap telah terjadi (diakui) dalam rangka penyusunan laporan keuangan Basis Kas Basis Akrual Basis Lainnya Kata kunci BASIS AKUNTANSI Kapan Diakui
  • 6. BASIS AKUNTANSI Kapan •Kata kunci KAPAN mencerminkan periode/tahun buku laporan keuangan (bukan mencerminkan saat/tanggal harus dicatat). • Dalam tehnik / praktik pencatatan, bisa saja suatu transaksi dicatat mendahului atau melampaui tanggal kejadian sebenarnya. • Namun demikian, dalam proses penyajian laporan keuangan, transaksi tersebut harus masuk ke tahun buku / tahun anggaran yang sebenarnya/seharusnya. Diakui • Kata kunci DIAKUI mengandung arti “dianggap telah terjadi dan mempengaruhi pos-pos laporan keuangan”. • Dalam Basis Kas, pendapatan dan belanja negara dianggap terjadi jika uang telah masuk/keluar dari kas negara. • Dalam Basis Akrual, • pendapatan dianggap telah terjadi jika telah timbul hak menagih dan jumlahnya dapat ditentukan secara meyakinkan. • beban dianggap telah terjadi jika suatu sumberdaya telah digunakan yang berakibat timbul kewajiban membayar atau menyebabkan aset organisasi berkurang karena penggunaan tsb.
  • 7. MANFAAT PENERAPAN BASIS AKRUAL 1. Pengukuran kinerja menjadi lebih baik. 2. Hak dan Kewajiban dicatat dan dilaporkan secara lebih tepat. 3. Biaya penyelenggaraan pemerintahan dapat dianalisis dan dievaluasi secara lebih baik.
  • 8. KESIMPULAN • Azas Akrual harus dilaksanakan 2015 • Kata Kunci Pengertian Basis Akuntansi: • KAPAN • DIAKUI • Manfaat penerapan Basis Akrual: • Pengukuran kinerja menjadi lebih baik • Hak dan Kewajiban dicatat dan dilaporkan secara lebih tepat • Biaya penyelenggaraan pemerintahan dapat dianalisis dan dievaluasi secara lebih baik • Basis Akuntansi yang diterapkan di Indonesia mulai 2015: • Menerapkan basis Akrual untuk kelompok laporan tertentu, dan • Basis Kas untuk kelompok laporan tertentu lainnya PPAKP 2014 8
  • 10. SAPP SAPP diselenggarakan dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari 7 jenis utama Laporan Keuangan. SAPP dikembangkan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) LRA LPSAL Neraca LO LAK LPE CaLK INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 11. TUJUAN SAPP Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien 1 2 3 4
  • 12. KERANGKA UMUM SAPP SAPP SAI (Kementerian/Lembaga) SA-BUN (Kementerian Keuangan) INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 13. KERANGKA UMUM SAPP – SUBSISTEM SAI SAI Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan / Barang dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal dan dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 14. GAMBARAN PROSES AKUNTANSI PADA ENTITAS AKUNTANSI 14 SISTEM AKUNTANSI Dokumen Sumber Transaksi Proses Akuntansi - Analisis Transaksi - Jurnal / Entries - Posting - LRA - LO - LPE - Neraca - CaLK -Relevan -Andal -Dpt dibandingkan -Dpt dipahami Input Process Output Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Akun Standar Pengaturan Kelembagaan Hardware Dan Software Personil Terampil Standar Akuntansi
  • 15. KESIMPULAN • SAPP menerapkan akuntansi basis akrual. • SAPP menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan konsolidasi dari proses yang dihasilkan dari SA BUN dan SAI. • Komponen LKPP terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, LAK, LPSAL dan CaLK. • Komponen LK SAI terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK • Desentralisasi/penjenjangan penyusunan laporan keuangan. • Sanksi administratif atas kelalaian dalam melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data dan penyampaian laporan keuangan
  • 16. BAGAN AKUN STANDAR INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 17. DEFINISI BAGAN AKUN STANDAR Daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 18. HUBUNGAN SAPP DENGAN BAS APBN Penganggaran SAPP Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Pertanggungj awaban Anggaran BAS BAS BAS BAS RKA -K/L DIPA SPM SP2D MPN SIMAK BMN SAIBA SA- BUN E- AUDIT INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 19. TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR • Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama; • Meningkatkan kualitas informasi keuangan; • Memudahkan pengawasan keuangan. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 20. 20 Perluasan definisi BAS dari akun menjadi 12 kode yang membentuk struktur BAS Menggunakan satu BAS untuk pencatatan akrual dan kas (Accrual Ledger dan Cash Ledger) Mengakomodir Penganggaran Berbasis Kinerja dengan adanya kode Output Penyesuaian dengan aplikasi SPAN, SAIBA - Terdapat pemisahan antara struktur dan atribut pelaporan Penyempurnaan akun untuk implementasi akuntansi berbasis akrual a b d c e INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 21. TAMPILAN BAS PADA SPAN INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 22. ISI STRUKTUR BAS 22 No KLASIFIKASI DIGIT PENJELASAN ATRIBUT PELAPORAN 1 SATKER 6 Kode satker BA, Eselon1, Konsolidasi Satker 2 KPPN 3 Kode KPPN Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan 3 AKUN 6 Kode Akun 4 PROGRAM 3+2+2 Kode BA, Eselon I, Program 5 OUTPUT 4+3 Kode Kegiatan, Output Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan 6 DANA 1+1+8 Kode Sumber Dana, Cara Tarik, No. Register No Register 7 Bank 1+4 Kode Tipe Rekening, No. Rekening, Bank Kode KPPN 8 Kewenangan 1 Kode Kewenangan 9 Lokasi 2+2 Kode Propinsi, Kab/Kota 10 Tipe Anggaran 1 Kode Tipe Anggaran 11 Antar entitas 6 Kode Antar Entitas 12 Cadangan 6 Kode Cadangan Belum digunakan Jumlah (minus cadangan) 56 INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 23. KLASIFIKASI AKUN DALAM SEGMEN AKUN DI BAS KODE AKUN NAMA AKUN 1 ASET 2 KEWAJIBAN 3 EKUITAS 4 PENDAPATAN 5 BELANJA 6 TRANSFER KE DAERAH 7 PEMBIAYAAN 8 TRANSITORIS INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 24. AKUN DALAM AKRUAL Kas Menuju Akrual Akrual Kode Uraian Kode Uraian 1xxxxx ASET 1xxxxx ASET 2xxxxx KEWAJIBAN 2xxxxx KEWAJIBAN 3xxxxx EKUITAS 39xxxx EKUITAS INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 25. AKUN TRANSAKSI LRA VS LO Kas Menuju Akrual Akrual Kode Uraian Kode Uraian 4xxxx x PENDAPATAN-LRA 4xxxxx PENDAPATAN- LO 49xxxx PENDAPATAN PENYESUAIAN 5xxxx x BELANJA 5xxxxx BEBAN 59xxxx BEBAN PENYESUAIAN INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 26. AKUN TRANSAKSI BEBAN PENYESUAIAN (59XXXX) • Akun ini digunakan untuk mencatat: • Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi; • Konsumsi Barang Persediaan; • Penyisihan Piutang Pajak; • Tidak tertagihnya Dana Bergulir; • Reklasifikasi Aset • Beban dari Kegiatan Non Operasional • Selisih Belanja antara Kementerian/ Lembaga dengan BUN yang masih menunggu penelusuran kebenaran datanya INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 27. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pendapatan - Pajak XXXX - PNBP XXXX Belanja - Belanja Barang XXXX - Belanja Modal XXXX - Belanja Bansos XXXX NERACA Aset Lancar Kewajiban - Persediaan Aset Tetap - Tanah, Gedung, - Peralatan dll. Ekuitas Aset Lainnya Total Aset Total Kewajiban+ Ekuitas Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bansos berupa barang INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 28. KONSEP DAN DEFINISI JURNAL STANDAR • Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. • Setiap transaksi yang terjadi dijurnal dengan suatu metode tertentu yang telah ditetapkan secara konsisten. • Penjurnalan adalah suatu tahap dalam suatu siklus akuntansi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mencatat dampak ekonomi suatu transaksi terhadap suatu entitas akuntansi sedemikian rupa menggunakan Bagan Akun Standar. • Jurnal Standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah. 28 INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 29. JURNAL STANDAR ANGGARAN Jurnal Standar Anggaran 29 Jurnal Standar Anggaran dilakukan pada saat diterbitkannya UU APBN atau UU APBN-P dan DIPA. Jurnal Standar Anggaran terdiri dari Jurnal Standar APBN dan Jurnal Standar DIPA  Pada saat diterbitkannya UU APBN atau UU APBN-P  Oleh Menkeu selaku Pengelola Fiskal c.q. DJPB q.q. Dit. APK  Mencatat estimasi pendapatan, apropriasi belanja/transfer, estimasi penerimaan pembiayaan dan apropriasi pengeluaran pembiayaan  Dicatat dalam Buku Besar Akrual  Pada saat diterimanya DIPA  Oleh setiap satker selaku entitas akuntansi yang menerima DIPA  Mencatat estimasi pendapatan yang dialokasikan, allotment belanja/transfer, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan allotment pengeluaran pembiayaan  dicatat dalam Buku Besar Akrual Jurnal Standar APBN Jurnal Standar DIPA INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 30. JURNAL STANDAR DIPA 30 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian K Estimasi Pendapatan Pajak yang Dialokasikan K Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan K Estimasi Pendapatan Hibah yang Dialokasikan D Allotment Belanja Pegawai D Allotment Belanja Barang D Allotment Belanja Modal D Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang D Allotment Belanja Subsidi D Allotment Belanja Hibah D Allotment Belanja Bantuan Sosial D Allotment Belanja Lain-lain D Allotment Transfer ke Daerah K Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang Dialokasikan K Estimasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri yang Dialokasikan D Allotment Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri D Allotment Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Digunakan untuk mencatat anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berdasarkan DIPA. JURNAL STANDAR DIPA
  • 31. JURNAL STANDAR SALDO AWAL 31 Jurnal Standar Saldo Awal dilakukan pada saat penyusunan neraca untuk pertama kali. Jurnal Standar Saldo Awal dicatat dalam Buku Besar Akrual oleh satuan kerja, dan Buku Besar Kas oleh Kuasa BUN.  Jurnal Standar Saldo Awal untuk Buku Besar Akrual dilakukan oleh satuan kerja  Digunakan untuk mencatat saldo awal seluruh jenis Aset.  Digunakan untuk mencatat saldo awal Aset yang mempunyai akun lawan Kewajiban.  Digunakan untuk mencatat saldo awal seluruh jenis Kewajiban.  Jurnal Standar Saldo Awal untuk Buku Besar Kas dilakukan oleh Kuasa BUN untuk menghasilkan Neraca Kas Umum Negara.  Digunakan untuk mencatat saldo awal Kas pada Neraca Kas Umum Negara. Buku Besar Akrual Buku Besar Kas
  • 32. JURNAL STANDAR KOMITMEN Perolehan Aset Tetap Penjualan Investasi (Sekuritas) 32  Jurnal Standar Komitmen dilakukan pada saat terjadinya komitmen pengeluaran negara.  Jurnal Standar Komitmen dicatat oleh setiap satuan kerja selaku entitas akuntansi.  Jurnal Standar Komitmen terdiri dari Jurnal Standar Komitmen Belanja/Transfer dan Jurnal Standar Komitmen Pengeluaran Pembiayaan.  Jurnal Standar Komitmen dicatat dalam Buku Besar Akrual.  Jurnal Standar Komitmen tidak digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 33. Perolehan Aset Tetap Penjualan Investasi (Sekuritas) 33 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Belanja/Transfer K Dicadangkan untuk Belanja/Transfer Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen belanja/transfer sesuai dengan jenis belanja/transfer. Jurnal Standar Komitmen Belanja/Transfer Jurnal Standar Komitmen Pengeluaran Pembiayaan Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri K Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri K Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri. Jurnal Standar Komitmen atas Belanja/Transfer, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri akan dibalik pada saat Resume Tagihan. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 34. JURNAL STANDAR REALISASI  Jurnal Standar Realisasi dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN.  Jurnal Standar Realisasi dilakukan pada saat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau perolehan Persediaan atau Aset Tetap, resume tagihan, piutang, pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja, pengeluaran pembiayaan, pemakaian persediaan, penyediaan/pengembalian Uang Persediaan, penerimaan/pengeluaran PFK, dan penerimaan/pengeluaran pemindahbukuan/Kiriman Uang.  Jurnal Standar Realisasi terdiri atas Jurnal Standar BAST, Jurnal Standar Resume Tagihan, Jurnal Standar Piutang Pendapatan, Jurnal Standar Realisasi Pendapatan, Jurnal Standar Realisasi Belanja, Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan, Jurnal Standar Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, Jurnal Standar Pemakaian Persediaan, dan Jurnal Standar Transitoris. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 35. BAST PEROLEHAN ASET TETAP / PERSEDIAAN Kiriman Uang 35 Jurnal Standar BAST/Perolehan Aset Tetap dan Persediaan (hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual dan dilakukan oleh satuan kerja) • BAST/Perolehan Aset Tetap Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Aset Tetap yang Belum Diregister K Utang yang Belum Diterima Tagihannya Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST yang belum dilakukan verifikasi. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Aset Tetap K Aset Tetap yang Belum Diregister Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST setelah dilakukan verifikasi. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 36. JURNAL STANDAR PIUTANG PENDAPATAN Jurnal Standar Piutang Pendapatan (hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual dan dilakukan oleh satuan kerja) Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Piutang Pendapatan K Pendapatan Digunakan untuk mencatat terjadinya Piutang dan Pendapatan baik Perpajakan, PNBP, dan Hibah. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 37. JURNAL STANDAR REALISASI PENDAPATAN Jurnal Standar Realisasi Pendapatan (dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas) Buku Besar Akrual 37 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Diterima dari Entitas Lain K Piutang Pendapatan Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan Piutang Perpajakan/PNBP/Hibah. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Diterima dari Entitas Lain K Pendapatan Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah, tanpa didahului adanya Piutang. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 38. JURNAL STANDAR REALISASI BELANJA Jurnal Standar Realisasi Belanja (dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas) a) Buku Besar Akrual b) Buku Besar Kas 38 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Belanja/Transfer yang Masih Harus Dibayar K Ditagihkan ke Entitas Lain Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis belanja/transfer. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Belanja/Transfer K Ditagihkan ke Entitas Lain Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis belanja/transfer. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 39. JURNAL STANDAR TRANSITORIS  Digunakan untuk mencatat transaksi Perhitungan Fihak Ketiga, pemindahbukuan/Kiriman Uang, dan Transito (Uang Persediaan)  Dilakukan oleh Kuasa BUN, kecuali untuk Uang Persediaan yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN dan satuan kerja  Penerimaan/Pengeluaran Transito (Uang Persediaan) dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Akrual INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 40. JURNAL STANDAR PENYESUAIAN • digunakan pada saat akhir periode pelaporan keuangan untuk menyesuaikan pos-pos dalam laporan keuangan • dilakukan oleh satuan kerja • terdiri dari Jurnal Standar Penyusutan Aset Tetap, Jurnal Standar Amortisasi Aset Tak Berwujud, Jurnal Standar Amortisasi Pemium/Diskonto, Jurnal Standar Beban Persediaan, Belanja Yang Masih Harus Dibayar, Jurnal Standar Belanja Dibayar di Muka, dan Jurnal Standar Pendapatan Diterima di Muka • dicatat dalam Buku Besar Akrual 40 INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 41. PPAKP 2014Kementerian Keuangan 41 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Beban K Beban Dibayar Dimuka Digunakan untuk mencatat Beban dan untuk menyesuaikan jumlah Beban Dibayar Dimuka yang telah menjadi kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan Aset dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Beban Dibayar di Muka K Beban Digunakan untuk mencatat Beban Dibayar di Muka dan untuk menyesuaikan jumlah Beban yang belum menjadi kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan beban dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka. Jurnal Standar Belanja Dibayar di Muka
  • 42. JURNAL STANDAR PENGEMBALIAN42 dilakukan pada saat terjadinya pengembalian pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN Untuk setiap pengembalian tersebut, dibedakan atas pengembalian atas transaksi tahun anggaran berjalan dan pengembalian atas transaksi tahun anggaran sebelumnya terdiri dari Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan, Jurnal Standar Pengembalian Belanja, dan Jurnal Standar Pengembalian Pembiayaan dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 43. Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan Buku Besar Akrual Buku Besar Kas Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pendapatan K Diterima dari Entitas Lain Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan JURNAL STANDAR PENGEMBALIAN PENDAPATAN Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pendapatan K Diterima dari Entitas Lain Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 44. JURNAL STANDAR PENUTUP44 Dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan Dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN Terdiri dari Jurnal Standar Penutup Pendapatan, Jurnal Standar Penutup Belanja/Transfer dan Beban, Jurnal Standar Penutup Penerimaan Pembiayaan, Jurnal Standar Penutup Pengeluaran Pembiayaan, Jurnal Standar Penutup Surplus /Defisit LRA, Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LO, Jurnal Penutup Transaksi Transitoris Dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 45. Buku Besar Akrual 45 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pendapatan K Surplus/Defisit-LO Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pendapatan K Surplus/Defisit-LRA Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA) JURNAL STANDAR PENUTUP PENDAPATAN INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Buku Besar Kas
  • 46. Dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Kas • Dalam hal terjadi Surplus LRA • Dalam hal terjadi Defisit LRA 46 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Surplus-LRA K SiLPA/SiKPA Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LRA ke SiLPA/SiKPA Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D SiLPA/SiKPA K Defisit-LRA Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LRA ke SiLPA/SiKPA Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LRA INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 47. Buku Besar Akrual • Dalam hal terjadi Surplus LO • Dalam hal terjadi Defisit LO 47 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Surplus LO K Ekuitas Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LO ke Ekuitas Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Ekuitas K Defisit LO Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LO ke Ekuitas INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LO
  • 48. PROSES BISNIS SAIBA Standar dan Sistem Akuntansi Dokumen Sumber Transaksi Proses Akuntansi - Analisa Transaksi - Jurnal / Entries - Posting -LRA -LO - Neraca - LAK - CaLK -Relevan -Andal -Dpt dibandingkan -Dpt dipahami Input Proces s Outpu t Saldo Awal Transaksi Akrual Transaksi Anggaran Transaksi Lainnya Transaksi Berjalan
  • 49. MIGRASI SALDO AWAL No Akun CTA Mapping Akun Akrual 1. Aset Aset 2. Kewajiban (kecuali akun Pendapatan Ditangguhkan) Kewajiban 3. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Lainnya Ekuitas
  • 50. SISTEM JURNAL KOROLARI DARI BUKU BESAR KAS KE BUKU BESAR AKRUAL UNTUK TRANSAKSI ANGGARAN Transaksi Buku Besar Kas Buku Besar Akrual Uraian Dr Cr Uraian Dr Cr Pendapatan Utang kepada KUN X Diterima DEL X Pendapatan Pajak Pendapatan PNBP Pendapatan Hibah X X X Pendapatan Pajak Pendapatan PNBP Pendapatan Hibah X X X Belanja/ Beban Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Utang Belanja Subsidi Bantuan Sosial Belanja Hibah Belanja lain-Lain X X X X X X X Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Beban Brg. Diserahkan Kepada Masyarakat Beban Bunga Utang Beban Subsidi Bantuan Sosial Beban Hibah Beban lain-Lain X X X X X X X X X X X Piutang dari KUN X Ditagihkan KEL X
  • 51. Belanja Modal Belanja Modal XXX X Aset Tetap Sbl Diregister Aset Lainnya Sbl Diregister X X Piutang dari KUN X Ditagihkan KEL X Uang Persediaan Kas di Bendahara Pengeluaran X Uang Muka dari KPPN X Pengembalian Uang Persediaan Uang Muka dari KPPN X Kas di Bendahara Pengeluaran X Pengembalian Pendapatan Pendapatan PNBP Pendapatan PNBP X Utang Kepada KUN Diterima DEL X Pengembalian Belanja Piutang dari KUN Ditagihkan KEL X Belanja Beban X Transaksi Buku Besar Kas Buku Besar Akrual SISTEM JURNAL KOROLARI DARI BUKU BESAR KAS KE BUKU BESAR AKRUAL UNTUK TRANSAKSI ANGGARAN
  • 52. FORMULA DAN TAMPILAN LO  Surplus/Defisit LO pada LO diperoleh dari perhitungan realisasi pendapatan dan beban, sementara itu pos Surplus/Defisit LO pada LPE diperoleh dari perhitungan jurnal tutupan akun-akun pendapatan dan beban, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme check and balance pada masing-masing laporan;  Beban Barang dilebur ke dalam Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Lain-lain sesuai peruntukannya.  Penyajian persediaan menggunakan pendekatan beban, sehingga belanja-belanja yang berpotensi menghasilkan persediaan langsung dimapping ke beban persediaan, dan pada akhir periode dilakukan penyesuaian atas nilai persediaan pelaporan. Selain itu, persediaan yang berasal dari transfer, pengakuan bebannya terdapat pada entitas yang menerima persediaan.  Ditambahkan pos Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada LPE untuk menampung transaksi koreksi nilai aset tetap yang tidak berasal dari kegiatan revaluasi;  Terdapat penambahan beberapa akun baru guna mengakomodasi penyajian pada LO dan LPE.
  • 55. IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PERTAMA KALI Pencatatan Saldo Akhir akun neraca menurut basis kas menuju akrual (CTA) menjadi saldo awal untuk neraca menurut basis akrual;
  • 60. TRANSAKSI TAHUN BERJALAN Tanggal Transaksi 6 Januari 2015 Dibuat SPP/SPM Permintaan Uang Persediaan sebesar Rp 10 juta. Pada hari itu juga diterbitkan SP2D UP. (Jurnal huruf a) 8 Januari 2015 Ditandatangani kontrak pengadaan ATK dan Bibit Tanaman untuk diserahkan kepada Masyarakat Nilai kontrak sebesar Rp 150 juta. (jurnal Komitmen) 12 Januari 2015 Diserahterimakan ATK dan Bibit Tanaman dengan BAST. (jurnal BAST) 13 Januari 2015 Diajukan SPP/SPM ke KPPN untuk pengadaan ATK dengan akun 521111 sebesar Rp 50.000.000 dan Bibit Tanaman dengan akun 526115 sebesar Rp 100.000.000. (jurnal huruf b) 14 Januari 2015 Diterbitkan SP2D atas SPM ATK dan Bibit Tanaman (jurnal huruf c) 15 Januari 2015 Diterbitkan SPP/SPM pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Februari 2015 sebesar Rp. 150 juta. (belum dijurnal) 16 Januari 2015 Ditandatangani perjanjian sewa ruangan untuk pembukaan gerai ATM bank BTN sebesar Rp 120 juta untuk jangka waktu 5 tahun. Pada hari itu juga diterima pembayaran sewa ruangan untuk ATM dari bank BTN sebesar Rp 120 juta dan langsung disetor ke kas Negara melalui bank persepsi. (Jurnal huruf d&e)
  • 61. TRANSAKSI TAHUN BERJALAN Tanggal Transaksi 19 Januari 2015 Bendahara pengeluaran membayar dengan UP biaya-biaya: - Penggandaan dokumen sebesar Rp 4 juta (521219); - Service rutin motor dan mobil sebesar Rp 3 juta (523121); - Pengiriman surat-surat dinas sebesar Rp 1 juta (521114). 20 Januari 2015 Dibuat SPP/SPM GU sebesar Rp 8 juta dan SP2D-nya terbit pada hari yang sama. (jurnal f & g) 30 Januari 2015 Digunakan persediaan senilai Rp 17 juta (jurnal Persediaan) 1 Februari 2015 Diterbitkan SP2D Gaji dan Tunjangan PNS bulan Februari 2015. Pada potongan SP2D gaji tersebut terdapat pendapatan PNBP (potongan sewa rumah dinas) sebesar Rp350.045,-. (jurnal (h & i) 1 April 2015 Diterima penyerahan laptop dari pihak ketiga (dibuatkan BAST). Hari itu juga dibuat SPP/SPM LS Belanja Modal (532111) sebesar Rp.7.500.000 dan SP2D-nya terbit pada hari yang sama. (jurnal l & m) 5 Desember 2015 Dibuat SPP/SPM LS Belanja Uang Makan (511129) sebesar Rp. 8.200.000 dan SP2D-nya terbit pada hari yang sama. 21 Desember 2015 Dibuat SPP/SPM GU Nihil belanja jasa pemeliharaan (523111) sebesar Rp 9 juta dan SP2D- nya terbit pada hari yang sama. 22 Desember 2015 Disetorkan sisa UP sebesar Rp 1 juta ke kas Negara. 24 Desember 2015 Disetorkan Pengembalian Uang Makan bulan November 2015 sebesar Rp 100.000 ke Kas Negara. Jurnal Pengeluaran Transito
  • 62. JURNAL PENYESUAIAN Tanggal Transaksi 31 Desember 2015 1. Jurnal Beban Penyusutan (metode garis lurus tanpa nilai sisa): a. Peralatan dan Mesin, masa manfaat: Mobil Rp210.000.000/7 tahun = 30.000.000 Laptop 7.500.000/4 tahun = 1.875.000 Jumlah = 31.875.000 b. Gedung dan Bangunan Rp450.000.000/50 tahun = 9.000.000 c. Jalan, irigasi dan jaringan Rp267.000.000/10 tahun = 26.700.000 Pendapatan diterima dimuka yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan sewa adalah 12 bulan. Pendapatan sewa ruangan untuk ATM transaksi ke-7, jumlah pendapatan tahun 2015 menjadi Rp120.000.000/5 tahun =Rp24.000.000 Saldo awal belanja dibayar dimuka sebesar Rp 20 juta merupakan sewa rumah pejabat untuk masa 2015 sampai dengan 2018. Beban sewa untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp20.000.000/4 tahun= 5.000.000. Diterima SK Kenaikan Pangkat pegawai, TMT 1 Oktober 2015.Jumlah kekurangan gaji yang belum dibayar adalah Rp 1 juta. Terdapat keterlambatan serah terima pekerjaan barang (Sesuai dengan BAST no 21) sehingga perlu dikenakan denda keterlambatan senilai Rp. 1,2 juta (berdasarkan surat PPK no S- 21/PPK/PP.52/2015). Akan dilunasi tanggal 5 Januari 2016 dengan Akun 423752. Dilakukan penyisihan piutang PNBP atas transaksi sebelumnya dengan akun 594211 senilai Rp1.200.000 x 5 per mil = Rp6.000 Nilai Persediaan pada akhir Tahun 2015 Rp 132 juta; terdiri dari Persediaan dari 526111 Rp. 100 jt dan persediaan yang berasal dari akun 521111 32 jt; Diterima kas yang belum disetorkan ke kas Negara dari PNBP sebesar Rp2.300.000,-; Terdapat pendapatan jasa giro yang belum disetor sebesar Rp300.000,- Terdapat uang makan atas SP2D yang terbit tanggal 5 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000,- yang belum diserahkan kepada yang Berhak
  • 63. Pendapatan-LO-satker Ditagihkan ke entitas lainBeban LO Beban Ymh. Dibayar Piutang pendapatan Kas di Bend. Penerimaan Hubungan Antar Akun dalam basis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga termasuk satker Uang Muka dr BUN/KPPN Diterima dari entitas lain c) 150.000 b) 150.000 b) 150.000 c) 150.000 d) 120.000 d) 120.000 e) 120.000e) 120.000 f) 8.000 f) 8.000 g) 8.000 g) 8.000q) 9.000 Kas Di Bend. Pengeluaran a) 10.000a) 10.000 q) 9.000 h) 150.000i) 150.000 h) 150.000 j) 350 j) 350 i) 150.000 k) 350 k) 350 l) 7.500 m) 7.500 l) 7.500 o) 9.000 p) 9.000 o) 9.000 p) 9.000 r) 1.000r) 1.000 t) 67.575 u) 96.000 v) 5.000 w) 1.000 x) 1.200 x) 1.200 y) 2.300 y) 2.300 Aset tetap belum diregister Aset Tetap m) 7.500 n) 8.200 n) 8.200 n) 8.200 n) 8.200 s) 100 s) 100 AK. Penyusutan t) 67.575 u) 96.000 Pendapatan DTM Sewa dibayar di muka Saldo awal 20.000 Persediaan SA. 117.000v) 5.000 w) 1.000 b) 154.000 z) 15.000 z) 139.000 aa) 300 aa) 300 bb) 1000 bb) 1.000
  • 64. Laporan Operasional Pendapatan 28.150 Beban-LO (383.675) Surplus/Defisit LO (355.525) (C) Fauzi Syafriel, Kasi Verifikasi akuntansi KPPN Gorontalo Lap. Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal 1.390.100 Surplus/Defisit LO (355.525) Transaksi Antar Entitas 212.250 Ekuitas Akhir 1.246.825 KDBPG 1.300 PDDM 96.000 UKPH3 244.500 Piutang 1.200 Total 1.587.325 Ekuitas 1.246.825 Total 1.587.325 Neraca KDBPN 2.300 SDBD 15.000 Perdiaan 132.000 AT 1.634.500 AK P (198.975)

Editor's Notes

  1. Kata kunci dari BASIS AKUNTANSI adalah: 1. KAPAN 2. DIAKUI Kata kunci KAPAN mencerminkan periode/tahun buku laporan keuangan (bukan mencerminkan saat/tanggal harus dicatat). Dalam tehnik / praktik pencatatan, bisa saja suatu transaksi dicatat mendahului atau melampaui tanggal kejadian sebenarnya. Namun demikian, dalam proses penyajian laporan keuangan, transaksi tersebut harus masuk ke tahun buku / tahun anggaran yang sebenarnya/seharusnya. Kata kunci DIAKUI mengandung arti “dianggap telah terjadi dan mempengaruhi pos-pos lapoan keuangan”. Contoh: Dalam Basis Kas, pendapatan dan belanja negara dianggap terjadi jika uang telah masuk/keluar dari kas negara. Dalam Basis Akrual, pendapatan dianggap telah terjadi jika telah timbul hak menagih dan jumlahnya dapat ditentukan secara meyakinkan. Dalam Basis Akrual, beban dianggap telah terjadi jika suatu sumberdaya telah digunakan yang berakibat timbul kewajiban membayar atau menyebabkan aset organisasi berkurang karena digunakan.
  2. LKPP = LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK
  3. RKA-K/L adalah Aplikasi komputer yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Kemeterian Negara/Lembaga DIPA adalah Aplikasi komputer yang digunakan untuk menghasilkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran SPM adalah Aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat Surat Perintah Membayar SP2D adalah Aplikasi komputer yang digunakan KPPN non SPAN untuk menghasilkan Surat Perintah Pencairan Dana MPN adalah Modul pada Aplikasi komputer perbankan yang digunakan untuk merekan transaksi Surat Setoran Bukan Pajak, Surat Setoran Pengembalian Belanja, dan Surat Setoran Pajak, dan Surat Setoran lainnya yang ditujukan ke rekening Kas Umum Negara. SIMAK BMN SAIBA SA-BUN E-AUDIT
  4. PENGGANTIAN PMK No. 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (BAS) BAS untuk Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual ditetapkan dalam PMK Nomor 91/PMK.05/2007 tentang BAS yang mengatur mengenai Kodefikasi yang digunakan dalam siklus APBN yaitu: 1. Kode dan Uraian Fungsi/Sub Fungsi dan Program; 2. Kode dan Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan; 3. Kode dan Uraian Bagian Anggaran/Unit/Satuan Kerja; dan 4. Kode Akun Penggantian disebabkan: Perluasan Definisi Bagan Akun Standar Menggunakan satu Bagan Akun Standar untuk pencatatan akrual dan kas (mengakomodir pencatatan ke Buku Besar Kas maupun Buku Besar Akrual) Mengakomodir penganggaran berbasis kinerja melalui penggunaan kode output dilekatkan pada struktur Bagan Akun Standar Penyesuaian dengan Aplikasi SPAN, yakni dengan terdapatnya pemisahan antara struktur dan atribut pelaporan Penyempurnaan akun untuk implementasi akuntansi berbasis akrual
  5. SEGMEN SATKER Mencerminkan adanya unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi; Sebagai Balancing Segment: mengacu dimana letak pembebanannya (satker sebagai cost center). Rumusan akuntansi Aset = Utang + Ekuitas atau keseimbangan akuntansi (balance) terjadi di level satker. Satker dapat menghasilkan laporan keuangan, baik laporan keuangan sebagai entitas satker maupun sebagai bahan laporan keuangan konsolidasi Memiliki keterkaitan dengan kodefikasi Bagian Anggaran dan Eselon I ybs. Kodefikasi: 6 digit SEGMEN KPPN Menunjukan fungsi tempat pemrosesan pembayaran melalui KPPN; Berfungsi: menghasilkan LAK per KPPN sebagai pengelola kas, menyusun laporan gabungan satker yang ada pada masing-masing KPPN. Memiliki keterkaitan dengan kodefikasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kodefikasi: 3 digit SEGMEN AKUN Merupakan segmen yang berisikan kode akun untuk setiap transaksi dan pos yang disajikan dalam laporan keuangan SEGMEN PROGRAM Merupakan penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri atas beberapa kegiatan. Klasifikasi program adalah bentuk rumusan yang mengidentifikasikan kebijakan dengan sasaran dan kinerja yang jelas dan terukur sehingga setiap program merupakan gambaran setiap unit Eselon 1 di Kementerian negara/Lembaga. Terdiri dari 3 digit kode Bagian Anggaran, 2 digit kode Eselon 1 dan 2 digit kode Program Terdiri atas Program Teknis dan Program Generik SEGMEN OUTPUT Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa Satker sebagai bagian dari pencapaian suatu program. Kegiatan bersifat spesifik terhadap suatu Satker sehingga memiliki sasaran dan keluaran yang jelas untuk setiap kegiatan. Segmen Output melekat pada pelaksanaan dan pencapaian suatu kegiatan. Merupakan kombinasi dari kode kegiatan dan kode output, dengan atribut berupa kode fungsi, subfungsi, prioritas, dan satuan volume output. Kodefikasi: 7 digit, terdiri dari 4 digit kode kegiatan dan 3 digit kode Output. SEGMEN DANA Mencerminkan adanya alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu dan memiliki cara penarikan dana yang sesuai dengan sumber dana tersebut. Merupakan kombinasi dari 1 digit kode sumber dana, 1 digit kode cara penarikan, dan 8 digit kode nomor register utang pemerintah dan/atau hibah. SEGMEN BANK Mencerminkan penggunaan rekening bank berbeda dalam pengelolaan anggaran oleh pemegang kas pemerintah yaitu Kuasa BUN yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat, dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah. Dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Rekening BUN yang dibuka di Bank Indonesia/Bank Umum/Pos; Rekening pengesahan, yang Rekening pengesahan merupakan rekening dummy yang ditetapkan oleh KPPN dalam rangka pengesahan transaksi melalui sistem aplikasi terintegrasi; dan Rekening transito, yang merupakan rekening dummy yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN dalam rangka penyelesaian transaksi transito melalui sistem aplikasi terintegrasi SEGMEN KEWENANGAN Mencerminkan kewenangan yang berbeda dalam pelaksanaan anggaran suatu satuan kerja yaitu: KP (Kantor Pusat), KD (Kantor Daerah), DK (Dekonsentrasi), TP (Tugas Perbantuan), DS (Desentralisasi), UB (Urusan Bersama) SEGMEN LOKASI Bagian dari Budget Control; Mencerminkan tempat pelaksanaan kegiatan bersifat independen; Untuk penerusan pinjaman juga sebagai informasi kode penerima penerusan pinjaman (Debitur). SEGMEN ANGGARAN Mencerminkan tahapan pengelolaan APBN sebagai berikut: APBN, DIPA (Alotmen; Komitmen; Realisasi), Pengembalian Realisasi, Penyesuaian Akrual SEGEMEN ANTAR ENTITAS Segmen yang berisi Ditagihkan Kepada Entitas Lain (Due to) dan Diterima Dari Entitas Lain (Due From) sebagai lawan dari kode satker untuk transaksi antar entitas. Transaksi antar entitas terjadi ketika pada suatu transaksi berisi hubungan relasi antara dua kode satker yang berbeda, sehingga terdapat beda kepemilikan dalam satu transaksi. Kodefikasi: 6 digit SEGEMEN CADANGAN Kode Cadangan saat ini belum digunakan. Kode ini disediakan jika nantinya dalam pengembangan BAS ke depan akan membutuhkan segmen baru yang belum tertampung dalam segmen kodefikasi BAS saat ini.