SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Sistem Integritas Daerah Sistem Harkat dan Martabat Daerah Sebuah Strategi Pemberantasan Korupsi Transparency International - Indonesia  Diadaptasi dari Buku Panduan Transparency International, Jeremy Pope (ed.)
Berbagai Definisi Korupsi ,[object Object],[object Object]
Akibat Korupsi ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Bagaimana Melawan Korupsi? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Mengapa Korupsi Diberantas? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Sistem Integritas Daerah ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Manfaat Sistem Integritas Daerah ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tujuan Akhir Sistem Integritas Daerah Membuat korupsi dari “ beresiko kecil dengan keuntungan besar ” menjadi “ beresiko tinggi dengan keuntungan kecil ” sehingga Penyelenggaraan kekuasaan negara dapat dijalankan lebih efektif, adil dan efisien
Sistem Integritas yang Saling Terkait
Bangunan Sistem Integritas Daerah Pembangunan  Berkelanjutan Nilai-nilai Masyarakat
LANDASAN SISTEM INTEGRITAS DAERAH ,[object Object],[object Object]
Pilar-Pilar Integritas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
PRINSIP INTEGRITAS PEJABAT PUBLIK ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Lanjutan prinsip-prinsip ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Prinsip-prinsip lanjutan ,[object Object],[object Object]
Prinsip-prinsip (lanjutan) ,[object Object],[object Object]
TANGGUNG GUGAT HORISONTAL ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
“ Peraturan” dan “Praktek”Perangkat pada Pilar Integritas   Pilar Integritas Tanggapan utama dari “Peraturan” dan “Praktek” Pemerintah  Peraturan konflik kepentingan, kode perilaku DPR Peraturan konflik kepentingan, komisi kode etik/perilaku Komisi Akuntan Publik (dari DPR) Hak Memeriksa Pejabat Tinggi, kode perilaku, komisi kode perilaku/ etik BPK Laporan kepada  Publik, kode perilaku Pelayanan Publik Etika Pelayanan Publik Peradilan Independen, kode perilaku, komisi etik (mahkamah konstitusi?)
“ Peraturan” dan “Praktek” pada Pilar Integritas   Pers (Media) Akses mendapat Informasi dan jaminan kebebasan pers Masyarakat Sipil Kebebasan Berbicara, akses informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Ombudsman Pengelolaan berkas Catatan dan prosedur kerja Lembaga Pengawas/Anti Korupsi  UU yang dapat ditegakkan dan harus ditegakkan Sektor Swasta Kebijakan Persaingan, termasuk aturan pengadaan barang dan jasa publik Masyarakat Internasional Bantuan hukum/peradilan yang saling menguntungkan
Langkah-langkah SIDaerah ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Lokakarya Integritas Daerah   ,[object Object],[object Object]
KORUPSI TIDAK DAPAT DILAWAN SENDIRIAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Jangan ragu untuk ikut serta dalam memerangi korupsi Terima kasih

More Related Content

Similar to Integritas daerah

Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Fathur Rohman
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxriopongsarani88
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxriopongsarani88
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxriopongsarani88
 
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Corruption & fraud
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Corruption & fraudBE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Corruption & fraud
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Corruption & fraudmaya indrawati
 
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Dadang Solihin
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiDadang Solihin
 
Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Menciptakan Good Governance melalui PerencanaanMenciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Menciptakan Good Governance melalui PerencanaanDadang Solihin
 
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
Materi 6 b  lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010Materi 6 b  lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010Fathur Rohman
 
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017Basori Basori
 
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdfSlate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdfHuziMahdiAttamimi
 
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moralKebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moralmonalisaibrahim
 
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013dinnianggra
 
Bab vi-sistem-politik-di-ind
Bab vi-sistem-politik-di-indBab vi-sistem-politik-di-ind
Bab vi-sistem-politik-di-inddinnianggra
 
Membangun etika politik
Membangun etika politikMembangun etika politik
Membangun etika politikMuhammad Yunus
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 

Similar to Integritas daerah (20)

Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
 
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Corruption & fraud
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Corruption & fraudBE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Corruption & fraud
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Corruption & fraud
 
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
 
Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Menciptakan Good Governance melalui PerencanaanMenciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan
 
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
Materi 6 b  lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010Materi 6 b  lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
 
Presentation pkn
Presentation pknPresentation pkn
Presentation pkn
 
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
 
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdfSlate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
 
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moralKebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
 
Materi 7
Materi  7Materi  7
Materi 7
 
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
 
Bab vi-sistem-politik-di-ind
Bab vi-sistem-politik-di-indBab vi-sistem-politik-di-ind
Bab vi-sistem-politik-di-ind
 
Softskill 11
Softskill 11Softskill 11
Softskill 11
 
DEMOKRASI.pptx
DEMOKRASI.pptxDEMOKRASI.pptx
DEMOKRASI.pptx
 
Membangun etika politik
Membangun etika politikMembangun etika politik
Membangun etika politik
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 

More from Mulyanto Tejokusumo

More from Mulyanto Tejokusumo (6)

4 merumuskan permasalahan penelitian
4 merumuskan permasalahan penelitian4 merumuskan permasalahan penelitian
4 merumuskan permasalahan penelitian
 
Kepemimpinan 121219015226-phpapp01 (2)
Kepemimpinan 121219015226-phpapp01 (2)Kepemimpinan 121219015226-phpapp01 (2)
Kepemimpinan 121219015226-phpapp01 (2)
 
Dampak konversi htn
Dampak konversi htnDampak konversi htn
Dampak konversi htn
 
Ekologi tanaman final bab 1
Ekologi tanaman final bab 1Ekologi tanaman final bab 1
Ekologi tanaman final bab 1
 
1 teori-kelompok
1 teori-kelompok1 teori-kelompok
1 teori-kelompok
 
Bahan kepimpinan pemimpin pelapis
Bahan kepimpinan pemimpin pelapisBahan kepimpinan pemimpin pelapis
Bahan kepimpinan pemimpin pelapis
 

Recently uploaded

AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptxSirlyPutri1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...Kanaidi ken
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...Kanaidi ken
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajarHafidRanggasi
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 

Integritas daerah

  • 1. Sistem Integritas Daerah Sistem Harkat dan Martabat Daerah Sebuah Strategi Pemberantasan Korupsi Transparency International - Indonesia Diadaptasi dari Buku Panduan Transparency International, Jeremy Pope (ed.)
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. Tujuan Akhir Sistem Integritas Daerah Membuat korupsi dari “ beresiko kecil dengan keuntungan besar ” menjadi “ beresiko tinggi dengan keuntungan kecil ” sehingga Penyelenggaraan kekuasaan negara dapat dijalankan lebih efektif, adil dan efisien
  • 9. Sistem Integritas yang Saling Terkait
  • 10. Bangunan Sistem Integritas Daerah Pembangunan Berkelanjutan Nilai-nilai Masyarakat
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19. “ Peraturan” dan “Praktek”Perangkat pada Pilar Integritas Pilar Integritas Tanggapan utama dari “Peraturan” dan “Praktek” Pemerintah Peraturan konflik kepentingan, kode perilaku DPR Peraturan konflik kepentingan, komisi kode etik/perilaku Komisi Akuntan Publik (dari DPR) Hak Memeriksa Pejabat Tinggi, kode perilaku, komisi kode perilaku/ etik BPK Laporan kepada Publik, kode perilaku Pelayanan Publik Etika Pelayanan Publik Peradilan Independen, kode perilaku, komisi etik (mahkamah konstitusi?)
  • 20. “ Peraturan” dan “Praktek” pada Pilar Integritas Pers (Media) Akses mendapat Informasi dan jaminan kebebasan pers Masyarakat Sipil Kebebasan Berbicara, akses informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Ombudsman Pengelolaan berkas Catatan dan prosedur kerja Lembaga Pengawas/Anti Korupsi UU yang dapat ditegakkan dan harus ditegakkan Sektor Swasta Kebijakan Persaingan, termasuk aturan pengadaan barang dan jasa publik Masyarakat Internasional Bantuan hukum/peradilan yang saling menguntungkan
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24. Jangan ragu untuk ikut serta dalam memerangi korupsi Terima kasih