3. 1. Data Bank Dunia, Infant Mortality
2. Data Prospera, Laporan Stunting
Sumber:World Bank, Prospera
Akses layanan primer di
daerah timur Indonesia
sangat terbatas
Prevalensi stunting
Indonesia sangat tinggi
dibandingkan dengan
negara lain2
Rata-rata
negara maju
Indonesia
6x
4
Angka Kematian Bayi di
Indonesia 6X lebih tinggi
dibandingkan dengan
negara maju1
23
World Bank (2015), mengestimasikan
bahwa Indonesia kehilangan 2-
3% dari PDB pertahun akibat
stunting.2
90%dari 171 Kecamatan yang tidak
memiliki puskesmas ada di Papua dan
Papua Barat
Papua
Papua Barat
3
7 7
13
22
24 24
30
Unite
d
State
s
Cuba
Japan
Thailan
d
Malaysia
Vietnam
Indonesia
Philippine
s
11
per 1,000 populasi
4. KEMENTERIAN KESEHATAN BERKOMITMEN UNTUK MELAKUKAN TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN
Meningkatkankesehatan Memperkuat sistem
ibu, anak, keluarga Mempercepat perbaikan Memperbaiki Gerakan Masyarakat kesehatan &
berencana dan gizi masyarakat pengendalian penyakit Hidup Sehat (GERMAS) pengendalian obat dan
kesehatanreproduksi makanan
6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan
Outcome
RPJMN
bidang
kesehatan
6
kategori
utama
Transformasi
sistem
pembiayaan
kesehatan
Transformas
i
SDM
Kesehatan
Transformas
i teknologi
kesehatan
Transformasi layanan primer
Edukasi
Kesehatan
Pencegahan
Primer
a Teknologi informasi b
Bioteknologi
c
Pencegahan
Sekunder
Peningkata
n kapasitas
dan
kapabilitas
layanan
primer
1
6
6
5
5
4
4
Transformasi sistem
ketahanan kesehatan
a b
Penguatan
surveilans
berbasislab
dan
ketahanan
tanggap
darurat
Peningkatan
ketahanan
sektor
farmasi &
alat
kesehatan
Peningkatan
akses dan
mutu
layanan
sekunder &
tersier
2
Tran
sformasi
layanan
rujukan
3
a b d
5. Layanan Primer
Semua orang memiliki akses yang
mudah ke layanan primer seperti
imunisasi,konsultasi dokter umum,
pemeriksaan kesehatan, dan
edukasi masyarakat mengenai pola
hidup sehat
Pilar 1
Transformasi
33
6. 5 tingkatan fasilitas layanan primer 5 tingkatan labkesmas, merujuk pada
standar WHO
Revitalisasi struktur dan jejaring layanan kesehatan primer serta
laboratorium kesehatan masyarakat
Tingkatan kelembagaan
Rumah Sakit
Puskesmas
Posyandu Prima
Kegiatan Posyandu
Kunjungan Rumah
Target jangkauan
514 Kabupaten /
Kota
7,230 Kecamatan
~85,000 Desa /
Kelurahan
~300,000 Dusun /
RT/RW
~273.5 juta
penduduk
LABORAT
ORIUM REGIONAL
BBTKL, BBLK, EKSBALAI LITBANGKES
4
LABKESDA PROVINSI
Labkesda Prov & Eks Loka Litbangekes
3
LABORAT
ORIUM NAS
IONAL
Lab Nasional Prof. dr
. Sri Oemiyati
5
LABORAT
ORIUM PUSKESMAS
1
LABKESDA KAB/KOTA
2
Jumlah lab
saat ini
1
25
28
234
10.292
6
7. Standar paket layanan kesehatan primer
untuk memenuhi kebutuhan tiap klaster
siklus hidup secara menyeluruh
Optimalisasi edukasi dan
pemantauan kesehatan
masyarakat melalui
penjangkauan komunitas,
termasuk kunjungan rumah.
2
Standardisasi layanan sesuai
kebutuhan masing-masing
siklus hidup (people centered)
1
Penguatan upaya preventif
dengan pemberian layanan
yang komprehensif.
3
7
8. Program utama untuk penguatan
preventif di layanan primer
Imunisasi rutin: dari 11
menjadi 14 jenis vaksin
BCG, DPT
-Hib, Hep B, MMR/MR,
Polio (OPV-IPV), TT/DT/td, JE, HPV,
PCV, Rotavirus
Kanker Serviks merupakan satu-
satunya kanker yang bisa dicegah
dengan imunisasi Human
Papillomavirus (HPV)
Pneumonia dan diare merupakan
2 dari 5 penyebab tertinggi
kematian balita di Indonesia* yang
dapat dicegah dengan imunisasi
(PCV dan Rotavirus)
Perluasan deteksi dini
Skrining penyakit penyebab kematian
tertinggi disetiap sasaran usia:
• Hipotiroid kongenital
• Thalasemia
• Anemia dan kanker anak,Stroke
• Serangan jantung
• Hipertensi
• Penyakit paru non-infeksi
• Tuberkulosis
• Kanker paru
• Hepatitis
• Diabetes
• Kanker payudara
• Kanker serviks
• Kanker usus
Peningkatan kesehatan ibu
dan anak
Pemantauan tumbuh kembang anak
di Posyandu dengan alat
antropometri terstandar
Pemeriksaan kehamilan (ANC) dari 4
kali menjadi 6 kali, termasuk 2 kali
USG dengan dokter pada trimester 1
dan 3
8
9. Penguatan peran Kader
sebagai agen dan aktivis
pemberdayaan kesehatan
masyarakat di
lingkungannya
Penguatan kampanye-
kampanye dan gerakan-
gerakan, terutama untuk
program prioritas secara
mandiri maupun melalui
kerja sama dengan ormas
Penggunaan platform dan
media edukasi terintegrasi
untuk menjangkau
masyarakat secara luas
Edukasi kesehatan sebagai upaya promotif
5kader per Posyandu untuk
~
300,000Posyanduyang dilatih
dan dipantau secara standar
Kerja sama untuk kampanye
kesehatanbayi dan balita
Berbagai platformdan media akan
digunakan untukmenjangkau
masyarakat
9
10. Tranformasi akreditasi FKTP sebagai bagian dari
Transformasi Layanan Primer bertujuan untuk
meningkatkan mutu penyelenggaraan akreditasi
dan akselerasi capaian akreditasi FKTP di RPJM
2020-2024
11. Persiapan Re-Akreditasi FKTP
• Pengganti SE 455/2020
• Pelaksanaan Akreditasi Disesuaikan Dengan
Level Kondisi Pandemi
• Bagi FKTP Yang Telah Habis Masa Berlaku
Sertifikat Atau FKTP Yang Belum Terakreditasi
Diberi Waktu 1 Tahun Terhitung SE Dikeluarkan
TERHITUNG 18 FEBRUARI 2023
PENGGUNAAN “KOMITMEN MUTU” SEBAGAI
DASAR KERJASAMA/PERPANJANGAN
KERJASAMA DENGAN BPJS DINYATAKAN
TIDAK BERLAKU
12. Dasar Hukum
Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium
Kesehatan dan Unit Transfusi Darah
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
pada lampiran B menyatakan bahwa Upaya Kesehatan dalam Penyelenggaraan
registrasi, akreditasi, dan standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik dan
swasta menjadi urusan Pemerintah Pusat.
KMK No 298 Tahun 2008
Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
Permenkes No 46 Tahun 2015
Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter
dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
1
2
3
1
2
13. Akreditasi Puskesmas
Total Puskesmas: 10.292
Akreditasi Klinik
Akreditasi Labkes
Total Labkes: 1.466
Terakreditasi
88%
Belum
Terakreditasi
12%
Paripurna
3%
Utama
18%
Madya
55%
Dasar
24%
Terakreditasi
22%
Belum
Terakreditasi
78%
Total Klinik: 7.357
Terakreditasi
2%
Belum
Terakreditasi
98%
Paripurna
44%
Utama
33%
Madya
20%
Dasar
3%
14. 14
Sumber Data, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer per tanggal 25 November 2021
213 214
150
99
70
317
40
189
84 96
552
1560
1107
129
1091
346
132 114
36 53 52 52
0
121
17 22
195
25 14 5 16 12 4
26
121
1565
244
176 167
411
65
421
94
311
1068
1263
1517
215
895
985
279
121 102 104
207
46
285
10 26
66
287
65
38
2
42
3
36
110
DATA KLINIK
Data Klinik Klinik Ter Registrasi
TOTAL REGISTRASI KLINIK NASIONAL : 7.153
TOTAL KLINIK NASIONAL MANUAL : 11.347
15. DIMENSI / KARAKTER MUTU
PELAYANAN KESEHATAN
Tingkat Pelayanan yang dapat
meningkatkan outcome yang diharapkan,
sesuai standar pelayanan,
perkembangan ilmu, hak pasien dan
keterlibatan pasien dan masyarakat
Dimensi
Mutu
Aman
Efektif
Efisien
Tepat
Waktu
Adil
Berorientasi
pada
Pasien
Terintegrasi
17. • Akreditasi Puskesmas, Klinik
Pratama, Praktek Mandiri
Dr/Drg
Revisi PMK
46 thn 2015
•
• Standar Kegiatan Usaha Dan
Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Kesehatan
PMK 14 thn
2021
STANDARD
AKREDITASI
KLINIK
18. UNSUR STANDAR PMK 46 TAHUN 2015 DRAFT STANDAR REVISI
BAB
1. Kepemimpinan dan Manajemen Klinik
2. Layanan Klinik Berorientasi Pasien
3. Manajemen Penunjang Layanan Klinik
4. Peningkatan Mutu Klinik dan
Keselamatan Pasien
1. Tata Kelola Klinik
2. Peningkatan Mutu dan Keselamatan
Pasien
3. Pelayanan Klinik Perseorangan
STANDARD 26 Standar 22 Standar
ELEMEN PENILAIAN 499 Elemen Penilaian 105 Elemen Penilaian
USULAN REVISI
STANDARD AKREDITASI KLINIK
19. BAB
Topik utama terkait proses
bisnis Klinik
STANDAR -
MAKSUD & TUJUAN
Hal yang dinilai dalam
akreditasi
ELEMEN PENILAIAN
(EP)
Poin rinci yang dinilai
dalam standar
Standar Akreditasi Klinik
Berlaku Untuk Klinik Pratama dan Klinik Utama
Struktur Standar Kinik
BAB TATA KELOLA
KLINIK
PENINGKATAN
MUTU &
KESELAMATAN
PASIEN
PELAYANAN
KESEHATAN
PERSEORANGAN
Total
Ruang
lingkup
Kepemimpinan dan
Manajemen Klinik
MUTU DAN
KESELAMATAN
PASIEN DI KLINIK
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KLINIK
STANDAR 4 3 15 22
EP 18 18 69 105
19
20. Puskesmas, Klinik,
Labkes, UTD*
DINKES
KEMENKES
Lembaga Akreditasi
Pengajuan
Akreditasi
SERTIFIKAT
AKREDITASI
dari Lembaga kepada Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD
*) UTD di luar RS
RENCANA ALUR PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS,
KLINIK, LABKES DAN UTD
1
22. Memeriksa Persyaratan Untuk Akreditasi
Penentuan Jadwal Akreditasi
33.Penilaian Akreditasi
• Secara online : Pemeriksaan, telusur dan klarifikasi dokumen
• Secara offline : telusur dan kunjungan lapangan
44. Melaporkan hasil akreditasi dan
rekomendasi
55. Penerbitan dan penandatangan
sertifikat akreditasi
66.Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Rekomendasi Perbaikan
77. Penyerahan Salinan sertifikat akreditasi
dan rekomendasi akreditasi
21. Persyaratan Klinik Yang Akan
mengajukan Survei:
1. Memiliki Perizinan berusaha dan
sudah teregistrasi di Kemenkes
2. Penanggung jawab Klinik adalah
seorang tenaga medis yang
memiliki pengalaman di Klinik
3. Seluruh tenaga medis yang
menyelenggarakan pelayanan
memiliki STR dan SIP yang masih
berlaku
22. 01
PROSES PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYELENGGARA AKREDITASI
02
PROSES PENETAPAN STANDAR AKREDITASI
OLEH MENKES
03
PROSES PENETAPAN BIAYA SURVEI
AKREDITASI OLEH MENKES
04
PENYIAPAN SURVEIOR AKREDITASI
05
PENYIAPAN SISTEM INFORMASI
DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI
06
PEMBINAANDAN PENGAWASAN LEMBAGA
PENYELENGGARAAKREDITASI
PENYIAPAN PENYELENGGARAAN
AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK, LABKES & UTD
07
PENYIAPAN PEDOMAN SURVEY
AKREDITASI
24. Harapan pemerintah
dalamTransformasi Akreditasi
FKTP
24
Terwujudnya peningkatan mutu layanan FKTP
Pelayanan kesehatan yang memenuhi standar dan
melindungi pasien, petugas dan pemilik
FKTP mampu bertransformasi menjadi fasilitas
kesehatan yang unggul, aman dan berorientasi pada
kebutuhan pasien
This is a transition slide to go between presentations
Untuk meningkatkan outcome yang diharapkan, sesuai standar pelayanan, perkembangan ilmu, hak pasien dan keterlibatan pasien dan masyarakat, terdapat 7 dimensi mutu menurut WHO yaitu :
aman/safe : meminimalisasi terjadinya harm, cedera atau kesalahan medis yang dapat dicegah kepada pasien yang menerima pelayanan
Efektif : menyediakan pelayanan kesehatan yang berbasis bukti kpd masyarakat
Efisien : mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pelayanan
Tepat waktu : mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pemberian pelayanan kesehatan
Adil : melayani pasien tanpa membeda-bedakan misal suku, etnik, sosial ekonomi, agama
Berorientasi pada pasien : memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien
Terintegrasi : menyediakan pelayanan yang terkoordinasi lintas fasyankes dan pemberi pelayanan