Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang menjamin simpanan nasabah bank di Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan. LPS bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan serta turut serta memelihara stabilitas perbankan.
2. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu
lembaga independen yang berfungsi menjamin
simpanan nasabah perbankan di Indonesia.
• Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22
September 2004.
3. FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN
1. berfungsi menjamin simpanan nasabah bank
dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem
perbankan sesuai kewenangannya.
2. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih
dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan
dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.
4. TUGAS LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN
• Merumuskan dan menetapkan kebijakan
pelaksanaan penjaminan simpanan.
• Melaksanakan penjaminan simpanan.
• Merumuskan dan menetapkan kebijakan
dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas
sistem perbankan.
5. WEWENANG LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN
1. Menetapkan dan memungut premi
penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada
saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan
kewajiban LPS.
6. TUJUAN DIBENTUKNYA LPS
Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan untuk
menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk
bertransaksi dengan bank dalam hal simpanan sehingga
muncul kembali rasa kepercayaan mereka terhadap bank.
Maksud dan tujuan dibentuknya LPS menurut UU
No.24/2004 adalah untuk menyempurnakan program
penjaminan simpanan nasabah bank dalam rangka
mendukung system perbankan yang sehat dan stabil guna
menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil
dan tangguh.
7. SYARAT-SYARAT SUATU PINJAMAN
DAPAT DI JAMIN OLEH LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN
1) Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan
bank
2) Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang
melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan
oleh LPS/nasabah tidak menerima imbalan yang
tidak wajar dari bank.
3) Nasabah tidak melakukan tindakan yang
merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet
di bank tersebut.
