Konsepsi negara hukum baik rechtsstaat maupun rule of law berfokus pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, pengertian keadilan dapat dipengaruhi oleh pendekatan hukum formil atau materiil, sehingga keberhasilan penegakannya bergantung pada karakteristik budaya setiap bangsa.

1. KONSEPSI RECHTSTAAT
DAN RULE OF LAW
HUKUM TATA NEGARA

2. Negara hukum adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum
yang mulai muncul pada abad ke-19 di Eropa, bersamaan
dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Negara
hukum merupakan terjemahan dari Rule of Law atau
Rechtsstaat. Secara sederhana pengertian negara hukum
adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di negara yang
berdasarkan hukum, negara termasuk di dalamnya
pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan
tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum.
1. SUBSTANSI KONSEPSI RECHTSTAAT DAN RULE OF LAW

3. Negara hukum menurut Friedman, dibedakan antara
pengertian formal (in the formal sense), dan pengertian
hakiki (ideological sense).
Dalam pengertian formal Negara hukum tidak lain adalah
"organized public power" atau kekuasaan umum yang
terorganisasikan. Oleh karena itu, setiap organisasi hukum
(termasuk organisasi yang namanya negara) mempunyai
konsep negara hukum, termasuk negara-negara otoriler
sekalipun.

4. Negara hukum dalam pengertian hakiki (materiil), sangat erat
hubungannya dengan menegakkan konsep negara hukum secara
hakiki, karena dalam pengertian hakiki telah menyangkui ukuran-
ukuran "entang hukum yang baik dan hukum yang buruk. Cara
menentukan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum
yang buruk dalam suatu konsep negara hukum sangat sulit, karena
setiap masyarakat yang melahirkan konsep tersebut berbeda satu
sama lain dan karenanya "rasa keadilan" di setiap masyarakat
berbeda pula.

5. Ide negara hukum berkaitan erat dengan konsep
‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, meskipun terjemahannya
ke dalam bahasa Indonesia sama-sama negara hukum, namun
sebenarnya terdapat perbedaan antara rechtsstaat dan rule
of law. Menurut Prof. Dr. Mahfud MD, perbedaan konsepsi
tersebut sebenarnya lebih terletak pada operasionalisasi
atas substansi yang sama yaitu perlindungan atas hak-hak
asasi manusia.

6. Frederich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa
Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtstaat meliputi:
a) Hak Asasi Manusia;
b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin
Hak Asasi Manusia yang biasa dikenal sebagai trias
politica;
c) Pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan; dan
d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.
1. RECHTSTAAT

7. Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum anglo saxon memberi ciri-ciri Rule of
Law sebagai berikut:
a) Supremasi hukum;
b) kedudukan yang sama di depan hukum ; dan
c) terjaminnya Hak Asasi Manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.
Sedangkan, International Commision of Jurist pada konfrensinya di Bangkok pada
tahun 1965 merumuskan ciri-ciri negara demokratis di bawah Rule of Law, yang
meliputi:
a) perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain dari pada menjamin
hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh
perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
b) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
c) kebebasan untuk menyatakan pendapat;
d) pemilihan umum yang bebas;
e) kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi; dan
f) pendidikan kewarganegaraan.
2. RULE OF LAW

8. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, dapat dirumuskan kembali adanya dua
belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang.
Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga
berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum
(The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:
1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)
3. Asas Legalitas (Due Process of Law)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

9.  Dalam konsepsi negara hukum baik rechtsstaat maupun
rule of law, keadilan tidak serta-merta akan terwujud
secara substantif, terutama karena pengertian orang
mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran
pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh
aliran pikiran hukum materiel.
 Bila dilihat dari ciri-ciri di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa keberhasilan penegakan atas konsep negara hukum
sangat tergantung kepada kepribadian nasional masing-
masing bangsa. Hal ini berarti konsep negara hukum
sebagai suatu institusi sosial, memiliki struktur
sosiologisnya sendiri, dan mempunyai akar budaya sendiri.
2. KESIMPULAN