1. TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK
BAGIAN II
OLEH :
PROF. DR. SADU WASISTIONO, MS

2. F. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM
ANALISIS KEBIJAKAN
• POLITICAL SYSTEMS THEORY (by DAVID EASTON)
 mengidentifikasi dan antarhubungan institusi dan
aktivitas di dalam sebuah masyarakat yg membuat
keputusan autoritatif (atau alokasi nilai-nilai) yang
terikat dalam suatu masyarakat. Lingkungan terdiri
dari seluruh kondisi dan kejadian eksternal yg
menjadi batas dari sistem politik. Isinya : Demands,
Support and Feedback.
• GROUP THEORY
Kebijakan publik merupakan produk dari perjuangan
kelompok.

3. • ELITE THEORY
•  Kebijakan publik dapat dianggap sbg nilai-nilai dan
pilihan elit yg sedang berkuasa.
• Dye & Zeigler memberikan ringkasan mengenai teori elit
sbb :
1) Masyarakat dibagi ke dalam beberapa orang yang
memiliki kekuasaan dan lainnya tidak. Hanya
sejumlah kecil orang mengalokasikan nilai-nilai
utk masyarakat, sebagian besar masyarakat tidak
mengambil keputusan publik.
2) Bbrapa orang yg memerintah memiliki karakteristik
berbeda dgn yg diperintah. Elit ditarik secara
disproporsional dari lapisan atas strata sosial
masyarakat.

4. 3) Pergerakan dari kelompok non-elit ke kelompok
elit hrs berjalan perlahan dan berkelanjutan serta
menolak revolusi. Hanya kelompk non-elit yg telah
menerima konsensus dasar elit dpt diterima di
dalam lingkaran elit yang memerintah.
4) Elit memberikan sebuah konsensus pada nilai-nilai
dasar sistem sosial dan memelihara sistem tsb.
5) Kebijakan publik tidak merefleksikan kepentingan
masyarakat tetapi lebih banyak mengikuti nilai-nilai
dari elit. Perubahan kebijakan publik lebih bersifat
bertahap daripada revolusioner.
6) Elit yang aktif merupakan subyek utk mempenga-
ruhi secara langsung massa yg apatis.
(Sumber : James A. Anderson, 1978 :19).

5. • FUNCTIONAL PROCESS THEORY
 Harold Lasswell mengemukakan 7 (tujuh) kategori
analisis fungsional yi sbb :
1) Intelligence : bgmn informasi mengenai masalah
kebijakan yg memperoleh perhatian pembuat
kebijakan didapat dan diproses.
2) Recommendation : Bgmn rekomendasi berkaitan
dengan isyu yg telah ada dibuat & dikembangkan.
3) Prescription : Bgmn aturan-aturan umum dipakai
atau diperankan, oleh siapa ?
4) Invocation : Siapa menentukan aturan atau hukum
yg sdh baku dan penerapan kebutuhan akan aturan
atau hukum ?

6. 5) Application : Bgmn hukum atau aturan diterapkan
atau dipaksakan ?
6) Appraisal : Bgmn pelaksanaan kebijakan, sukses,
gagal atau diharapkan ?
7) Termination : Bgmn aturan atau hukum yg asli
dibatalkan atau dilanjutkan dengan modifikasi atau
mengubah bentuk ?
INSTITUTIONALISM
 Menekankan pada aspek formal dan struktural dari
institusi, sehingga kurang dapat mendayagunakan
pegawai di dalam analisis kebijakan.

7. G. HAKIKAT MASALAH PUBLIK
• Beberapa Pengertian Dasar
a. Peristiwa adalah tindakan yang bersifat alami dan
manusiawi yg dirasa memiliki konsekuensi –
konsekuensi sosial.
b. Permasalahan adalah kebutuhan manusia, entah
bgmn cara mengenalnya, yg tetap ada jalan
keluarnya.
c. Permasalahan publik adalah kebutuhan manusia,
entah bgmn cara mengenalnya, yg tidak dapat
ditangani secara perseorangan.

8.  d. Isyu-isyu adalah permasalahan umum yg bersifat
kontroversial.
e. Bidang isyu adalah kumpulan permasalahan
umum yg bersifat kontroversial.
(Sumber : Jones, 1984 : 70).
* Permasalahan bersifat privat apabila dapat diatasi tanpa
mempengaruhi orang lain.
* Permasalahan publik terdiri dari semua masalah yg
dipengaruhi oleh konsekuensi-konsekuensi tidak langsung
dari pelbagai transaksi hingga pada semacam tingkatan
dianggap perlu utk memiliki konsekuensi-konsekuensi yg
terpelihara secara sistematis. (Sumber : Jones, 1984 : 72).

9. A TAXONOMY OF GENERAL APPROACHES
TO POLITICAL PHENOMENA
Method of Theory Construction
Deductive Inductive
Individual Public choice Welfare Economics
Fundamental
Group Marxism Pluralism/ Corporatism
Unit of
Institutions Neo-Institutio- Statism
Analysis nalism
Sumber : Michael Howlett & M Ramesh, 1995; 19.

10. H. BARANG DAN JASA PUBLIK
• Samuelson mendefinisikan public good sbg :
• “ as one which all enjoy in common in the sense that each
individual’s consumption of such a good leads to no
subtraction from any other individual’s consumption of that
good”.
• A Taxonomy of Goods
Excludable Non-excludable
Rival A B
Non-rival C D
Sumber : John Cullis and Philip Jones, 1992 : 60-67

11. TAKSONOMI UMUM BARANG DAN JASA-JASA
EXHAUSTIVENESS
HIGH LOW
EXCLUSIVITY
HIGH PRIVATE GOOD TOLL GOOD
LOW COMMON POOL GOOD PUBLIC GOOD
Sumber : E.S. Savas, dikutip dari Howlett & Ramesh, 1995 : 32

12. Dua Karakteristik Barang Publik :
 1) non-rivalness in consumption;
 2) non-excludable
Pay-off From Public goods : Voluntary contribution
versus free-riding
Outcomes
Others contribute Others free-ride
Strategies (good provided) (good not provided)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Individual contributes (10 -5 ) 5
Individual free-rides 10 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumber : John Cullis and Philip Jones, 1992 : 63.

13. The Prisoner’s Dilemma
Prisoner A
Denies Confess
A and B each A gets 0 years
Denies get 1 years B gets 5 years
Prisoner B
Confess A gets 5 years A and B each
B gets 0 years serve 3 years
Source : Inge Kaul, et al, 1999 : 8.

14. PRIVATE AND PUBLIC GOODS
Rivalrous Nonrivalrous
Excludable Private good Network
Club good
Nonexcludable Good subject Pure public good
to congestion, Existence value
yet accessible Some global
to all commons
Some global
commons
Source : Inge Kaul, et al, 1999 : 5.

15. PROSES HIRARKI ANALITIK (PHA)
oleh : THOMAS L. SAATY
• Metode PHA adalah metode yg memecah-mecah
suatu situasi yg kompleks, tak terstruktur, ke dalam
bagian-bagian komponennya, menata bagian atau
variabel dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai
numerik pada pertimbangan subyektif tentang relatif
pentingnya setiap variabel; dan mensintesis
berbagai pertimbangan utk menetapkan variabel
mana yg memiliki prioritas paling tinggi dan
bertindak utk mempengaruhi hasil pada situasi
tersebut.

16. EMPAT SIFAT CIRI ANCANGAN
PENGAMBIL KEPUTUSAN
1. Kebenaran dengan tidak menyederhanakan kompleksi
tas secara berlebihan.
2. Keadilan dng menilai biaya serta manfaat & mengalokasi
kan biaya kepada mereka yang memperoleh manfaat.
3. Kemampuan utk merencanakan hal yg belum diketahui
dgn memperhitungkan perubahan, menetapkan dimana
perubahan itu mungkin akan muncul, dan memutuskan
prioritas utk menentukan tindakan.
4. Keluwesan dlm menyesuaikan terhadap perubahan dgn
cara merencanakan, melaksanakan, dan sbg tanggapan
terhadap kondisi yg baru, merencanakan ulang dan
melaksanakan ulang. (Alasdaire MacIntyre)

17. PRINSIP PEMIKIRAN ANALITIK
1. Menyusun hirarki
2. Menentukan prioritas
3. Konsistensi logis
4. Pengukuran
5. Evolusi skala
6. Kebutuhan akan skala baru.

18. TIGA PRINSIP DASAR PHA
1. Menggambarkan dan menguraikan secara hirarkis
 menyusun secara hirarkis – yaitu memecah-
mecah persoalan menjadi unsur-unsur yg terpisah-
pisah.
2. Pembedaan prioritas dan sintesis  disebut
penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat
elemen-elemen menurut relatif pentingnya.
3. Konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua
elemen dikelompokkan secara logis dan
diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan
suatu kriteria yang logis. (Saaty, 1991 : 28).

19. Tingkat 1 :
Fokus
Tingkat 2 :
Kriteria
Tingkat 3 :
Subkriteria
Tingkat 4 :
Alternatif

20. Contoh : Hirarki Untuk Memilih Calon Kepala Dinas
Tingkat 1
Fokus Memilih Kepala Dinas
Tingkat 2 :
Pendidikan dan Pendidikan Ketrampilan Ketrampilan Ketrampilan
Ketrampilan Manajemen Teknis Pribadi
Tingkat 3 :
Kemampuan Kepemimpinan Pemecahan Pengetahuan Tanggung
masalah pekerjaan jawab
Tingkat 4 :
Alternatif Calon 1 Calon 2 Calon 3

21. WHAT WHY HOW WHEN WHERE BY WHORK
FOR: ME, YOU, US,

22. LOGICAL FRAME WORK AKP
“MARS”
INDEPENDENT
VARIABLE
INDEPENDENT
VARIABLE
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
MASALAH
PRA
ANGGAPAN
KERANGKA TEORI:
1. PEMERINTAHAN
2. SUBSTANSI
3. REGULASI
4. PENDUKUNG
5. METODOLOGI
FAKTA:
1.POKOK
2.LINGKUNGAN
3.EMPIRIK
ANALISA:
1. KUANTITATIF
2. KUALITATIF
K
E
S
I
M
P
U
L
A
N
SARAN:
1. KEBIJAKAN
2. STRATEGI
3. UPAYA
DEPENDENT
VARIABLE MENJAWAB
FEED. BACK
JUDUL MASALAH TEORI FAKTA ANALISA KESIMPULAN SARAN

23. METHODS FOR POLICY ANALYSIS
(William N. Dunn)
RECOMMEN-
DATION
MONITORING
POLICY
PERFORMANCE
POLICY
ALTERNATIVES
EVALUATION
POLICY
OUTCOMES
PROBLEM
STRUCTURING FORECASTING
POLICY
PROBLEM
POLICY
ACTIONS
PRACTICAL
INFERENCE

24. CYCLUS POLICY ANALISIS
34
E B
5
D
1 2
A
C
6
ETERANGAN:
PROBLEM STRUCTURING
FORECASTING
RECOMANDING
MONITORING
EVALUATING
INFERENCE
POLICY PROBLEM
POLICY ALTERNATIVE
POLICY ACTION
0. POLICY OUTCOMES
1. POLICY PERFORMANCE

25. PUBLIC
POLICY
∗ POLICYPOLICY
PROGRAMPROGRAM
∗ POLICY ACTION/POLICY ACTION/
IMPLEMENTATIOIMPLEMENTATIO
NN
∗ POLICYPOLICY
EVALUATIONEVALUATION
 IDEA/PROBLEMIDEA/PROBLEM
 ELABORATEELABORATE
 RESEARCH/SURESEARCH/SU
VEYVEY
 DATADATA
 ANALISYAANALISYA
 PROPOSALPROPOSAL ACTUATINGACTUATING
 COORDINATINGCOORDINATING
 MOTIVATINGMOTIVATING
 BUDGETINGBUDGETING
 HUMANHUMAN
RELATINGRELATING
 DECESSIONDECESSION
MAKINGMAKING CONTROLLINGCONTROLLING
 INSPECTINGINSPECTING
 MONITORINGMONITORING
 REPORTINGREPORTING

26. POLICY PROGRAM
1. IDEA &PROBLEMS
2. ELABORATION
3. SOLUTION OF PROBLEM
4. RESEARCH &
5. INVESTIGATION
6. TIME, BUDGET, MATERIAL & METHODE
ANALISYA
7. PROPOSAL
8. VISI – OBSESI – MISI – STRATEGI
9. OUTPUT – PURPOSE – GOAL – SUPER GANT
10. SWOT & NWP

27. • ORGANIZATION & MANAGEMENT
• MAN – MONEY – MATERIAL – METHODE
• COORDINATION – MOTIVATION – COMUNICATION
• TEAM WORK – SPAN OF CONTROL
• LEADERSHIP – STAFF WORK – DECETION MAKING
• ENVIRONMENT FACTOR’S
POLICY ACTIONPOLICY ACTION

28. 1. MONITORING & EVALUATION
2. INSPECTION
3. CONTROLLING
4. INVESTIGATION
5. BILT IN CONTROL
6. INTERNAL&EKSTERNAL CONTROL
7. PRE – IN – POST CONTROL
8. REPORTING & RECOMENTION
9. FOLLOW UP ACTION
10. IMPACT EVALUATION
POLICY EVALUATIONPOLICY EVALUATION

29. ALAT ANALISA
1. KUALITATIF – DESKRIPTIF
2. KAUNTITATIF – STASTISTIK – VERIFIKATIF
3. PROGRAM KERJA TERPADU
4. PROGRAM PENINGKATAN KINERJA
5. MEAN’S & END’S
6. SWOT & STRATEGIC
7. H T A G
8. ETC

30. STRENGHS : Kemampuan internal semua aspek
WEAKNESSES: Keterbatasan internal dipelbagai aspek
THREATS : Kondisi eksternal yang tidak
menguntungkan (Kelemahan, hambatan, kendala)
MANFAAT ANALISIS SWOT:
• FAKTOR YANG HARUS DIPERHITUNGKAN DALAM MENYUSUN,
MEMILIH, MENENTUKAN STRATEGI DASAR.
• UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS DAN
PERHITUNGAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

31. S + OS + O
COMPARATIVECOMPARATIVE
&&
ADVANTAGEADVANTAGE
SS ± T± T
MOBILISASIMOBILISASI
RESOURCESRESOURCES
OO ± W± W
INVESTINVEST
&&
DIRECTDIRECT
T + WT + W
DAMAGEDAMAGE
CONTROLCONTROL
1. OPTIMALKAN S & O, MINIMALKAN W DAN T.1. OPTIMALKAN S & O, MINIMALKAN W DAN T.
2. MEMECAHKAN MASALAH DENGAN ARGUMENTASI DAN2. MEMECAHKAN MASALAH DENGAN ARGUMENTASI DAN
ALTERNATIFALTERNATIF
3. KEPUTUSAN AKURAT – EFEKTIF DAN EFISIEN3. KEPUTUSAN AKURAT – EFEKTIF DAN EFISIEN

32. POLICY
PROBLEM
EVALUATION
SYSTEM ANDSYSTEM AND
PROSEDUREPROSEDURE
SYSTEM ANDSYSTEM AND
PROSEDUREPROSEDURE
HUMANHUMAN
RESOURCESRESOURCES
HUMANHUMAN
RESOURCESRESOURCES
LAWLAW
ENFORCEMENTENFORCEMENT
LAWLAW
ENFORCEMENTENFORCEMENT
EQUIPMENTEQUIPMENTEQUIPMENTEQUIPMENT
⇒ INSTITUTION JOB
⇒ DISCRIPTION
⇒ COORDINATION
⇒ FLOW OF REPORT
⇒ INSTITUTION JOB
⇒ DISCRIPTION
⇒ COORDINATION
⇒ FLOW OF REPORT
⇒ PROFESIONALPROFESIONAL
⇒ MORRALITYMORRALITY
⇒ QUALITYQUALITY
⇒ PROFESIONALPROFESIONAL
⇒ MORRALITYMORRALITY
⇒ QUALITYQUALITY
⇒ TP . TGRTP . TGR
⇒ ADM.ADM.
⇒ PIDANAPIDANA
⇒ TP . TGRTP . TGR
⇒ ADM.ADM.
⇒ PIDANAPIDANA
⇒ SOFT & HARDSOFT & HARD
⇒ BUDGETBUDGET
⇒ SOFT & HARDSOFT & HARD
⇒ BUDGETBUDGET

33. 1. PERCEPTION/DEFINITION
PROSES KELAHIRAN KEBIJAKAN NEGARAPROSES KELAHIRAN KEBIJAKAN NEGARA
((DUNN AND JONES)DUNN AND JONES)
2. AGREGATION2. AGREGATION
3. ORGANIZATION3. ORGANIZATION
4. REPRESENTATION4. REPRESENTATION
5. AGENDA SETTING5. AGENDA SETTING
6. FORMULATION6. FORMULATION
7. LEGITIMATION7. LEGITIMATION
8. BUDGETTING8. BUDGETTING
9. IMPLEMENTATION9. IMPLEMENTATION
10.EVALUATION10.EVALUATION
11.ADJUSTMENT/11.ADJUSTMENT/
DETERMINATIONDETERMINATION

34. 1. INTEREST AFFECTED
2. TYPES OF BENEFITS
3. EXTENT OF CHANGE UNVISIONED
4. SITE OF DECISION MAKING
5. PROGRAM IMPLEMENTORS
6. RESOURCES COMMITED
1. POWER, INTEREST AND STRATEGIES OF ACTORS
INVOLVES
2. INSTITUION &REGIME CHARACTERISTICS
3. COMPLIANCE AND RESPONSIVENESS