Dasar Hukum dan Struktur Pengelolaan Keuangan Desa
1.
2. DASAR HUKUM
• UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• PP Nomor 43 Tahun 2014
• PP Nomor 60 Tahun 2014
• Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
• Pemendagri Nomor 111 Tahun 2014
• Perbup tentang Siltap
• Perbup Pengaturan jumlah uang dalam kas desa (Permendagri Psl 25 ayat (3)
• Perbup ttg Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Pasal 43)
• Perbup ttg Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa (Permendagri Pasal 32)
• Perbup ttg pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Camat (Permendagri Pasal 23 ayat (6))
4. PENGERTIAN
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban.
Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan,
belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa
7. KEKUASAAN PENGELOLAAN
• Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang
dipisahkan
• Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa
atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
• Wewenang Kades selaku PKPKDesa
– menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
– menetapkan PTPKD;
– menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
– menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
– melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
8. PTPKD
• Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh
PTPKD
• Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur
perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
• PTPKD, terdiri dari unsur
– Sekretaris desa sebagai koordinator
– Kepala Seksi/ Urusan
– Bendahara
• Tugas Koordinator PTPKD :
– menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
– menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung
jawaban pelaksanaan APB Desa;
– melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
– menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
– melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
9. PTPKD
• Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya,
mempunyai tugas :
– menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
– melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
telah ditetapkan di dalam APB Desa;
– melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan;
– mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
– melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
– menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
• Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, bertugas:
– menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa
10. APB Desa
• APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
• APB Desa,terdiri atas:
– Pendapatan Desa;
– Belanja Desa; dan
– Pembiayaan Desa.
• Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
• Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan
jenis.
• Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
12. PENDAPATAN DESA
Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan
hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa
13. BELANJA
• Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
• Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
BELANJA KEGIATAN MASING-MASING KELOMPOK
Modal
15. PEMBIAYAAN
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. PERENCANAAN
RPJM Desa/
RKP Desa
Penyusunan
Raperdes APB Desa
Penyerahan
Raperdes APB Desa
kpd Kades
Penyerahan kpd BPD
untuk
dibahas/disepakati
Penyepakatan
Bersama BPD
Evaluasi
Bupati via
Camat
Penetapan Perdes
APB Desa
tidak memberikan hasil evaluasi
Pelaksanaan Perdes
APB Desa
Penyempurnaan
Raperdes APB Desa
Pembatalan
Perdes
APB Desa
tidak sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih
tinggi
Pagu APB Desa
Tahun
sebelumnya
20 hr
7 hr
3 hr
Perbup ttg pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa kepada Camat (Permendagri Pasal
23 ayat (6))
Pencabutan
Perdes
Kades & BPD
7 hr
20. PERUBAHAN APB Desa
Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
• keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
– keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;
– terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
dan/atau
– terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
– perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
• Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
• Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa.
• Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan
bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang
perubahan APB Desa. BPD diberikan informasi atas perubahan APB Desa tersebut
21. PENATAUSAHAAN
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa
dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
• buku kas umum;
• buku Kas Pembantu Pajak; dan
• buku Bank
22. PELAPORAN
• Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada
Bupati/Walikota berupa:
– laporan semester pertama; dan
– laporan semester akhir tahun.
• Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa.
• Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun berjalan.
• Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan
Januari tahun berikutnya.
23. PERTANGGUNGJAWABAN
• Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati
setiap akhir tahun anggaran, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
• Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
– format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
– format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
– format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
• Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
• Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
• Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan
24. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian
dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil
Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
• Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
26. KEPALA DESA ….. (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama
Kabupaten/Kota)
PERATURAN DESA… (Nama Desa)
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(Nama Peraturan Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),
Menimbang: a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. dan seterusnya …;
Mengingat: 1. …;
. …;
3. dan seterusnya …;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …
dan
KEPALA DESA … (Nama Desa)
MEMUTUSKAN:
LAMBANG
PEMDES
PEMERINTAH DESA ......................
KECAMATAN .........................
KABUPATEN ....................
RANCANGAN PERATURAN DESA ......................
NOMOR ............ TAHUN..........
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ..................
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .......................
Menimbang: a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. dan seterusnya …;
Mengingat: 1. …;
. …;
3. dan seterusnya …;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................
MEMUTUSKAN
Permendagri 111
Permendagri 113
27. FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA .......................
TAHUN ANGGARAN .................
ANGGARAN KETERANGAN
KODE
REKENING URAIAN (Rp).
1. PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha
1.1.2 Hasil Aset
1.1.3 Swadaya dan Partisipasi
1.1.4 Gotong Royong
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa
1.2.2
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah
kabupaten/kota
1.2.3 Alokasi Dana Desa
1.2.4 Bantuan Keuangan
1.2.4.1 Bantuan Provinsi
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota
1.3 Pendapatan lain lain
1.3.1 Hibah
1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat
1.3.3 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3
1.3.4 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
JUMLAH PENDAPATAN
28.
2. BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1 Belanja Pegawai
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan BPD
2.1.2 Operasional Perkantoran
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa :
- Alat Tulis Kantor
- Benda Pos
- Pakaian Dinas dan Atribut
- Pakaian Kerja
- Alat dan Bahan Kebersihan
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik, dan Telepon
- Honor
- dst.....................
2.1.2.3 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin Tik
- dst.........................
2.1.3 Operasional RT/RW
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa:
- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- dst.....................
29.
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi
2.2.1.3 Belanja Modal
- Semen
- Material
- dst .................
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst................................................
2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa
2.2.2.3 Belanja Modal
- Aspal
- Pasir
- dst .................
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst.....................
2.2.3 Kegiatan..........................
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1 Kegiatan ................................................
2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa :
- Honor Pelatih
- Konsumsi Peserta
- Alat Pelatihan
- dst.......................
2.3.2 Kegiatan ..........................................................
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.4.1 kegiatan ............................................................
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Pelatih
- Alat dan Bahan Pelatihan
- dst..........................
2.4.2 Kegiatan.........................................
30. 2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 Kegiatan ............................................................
2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Masker penyaring udara
- Honor Tim
- dst..........................
2.5.2 Kegiatan.........................................
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLAH (Rp.)
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (Rp.)
DITETAPKAN DI .................................................................
TANGGAL,……………………………………………..............................
KEPALA DESA ..................……..
TTD
(…………………………………………...........................)
31. FORMAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB Desa
PEMERINTAH DESA .......................
TAHUN ANGGARAN .................
KODE
REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG KETERANGAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1. PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha
1.1.2 Hasil Aset
1.1.3 Swadaya dan Partisipasi
1.1.4 Gotong Royong
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa
1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota
1.2.3 Alokasi Dana Desa
1.2.4 Bantuan Keuangan
1.2.4.1 Bantuan Provinsi
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota
1.3 Pendapatan lain lain
1.3.1 Hibah
1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat
1.3.3 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3
1.3.4 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
JUMLAH PENDAPATAN
32.
2. BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1 Belanja pegawai
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan BPD
2.1.2 Operasional Perkantoran
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa :
- Alat Tulis Kantor
- Benda pos
- Pakaian Dinas dan Atribut
- Pakaian Kerja
- Alat dan Bahan Kebersihan
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik, dan Telepon
- Honor
- dst.....................
2.1.2.3 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin Tik
- dst.........................
2.1.3 Operasional RT/RW
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa:
- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- dst.....................
33.
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi
2.2.1.3 Belanja Modal
- Semen
- Material
- dst .................
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst.........................................
2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa
2.2.2.3 Belanja Modal
- Aspal
- Pasir
- dst .................
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst.....................
2.2.3 Kegiatan..........................
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1 Kegiatan ................................................
2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa :
- Honor Pelatih
- Konsumsi Peserta
- Alat Pelatihan
- dst.......................
2.3.2 Kegiatan ..........................................................
34. 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.4.1 kegiatan ............................................................
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Pelatih
- Alat dan Bahan Pelatihan
- dst..........................
2.4.2 Kegiatan.........................................
2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 Kegiatan ............................................................
2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Masker penyaring udara
- Honor Tim
- dst..........................
2.5.2 Kegiatan.........................................
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLAH (Rp.)
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (Rp.)
DITETAPKAN DI..................................
TANGGAL,
…………………………………………….
KEPALA DESA ..............……..
TTD
(…………………………………………................
)
35. Daftar Peristilahan
ISTILAH PENJELASAN
APB Desa rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
BPD lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
RKP Desa penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
Dana Desa ( DD ) dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Alokasi Dana Desa (ADD) dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus
Kelompok Transfer dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Pengertian rancau ketika memasukkan dana perimbangan dengan
yang sifatnya bantuan keuangan
PTPKD unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
Bendahara unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa
Rekening Desa rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan
Penerimaan Desa Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa
Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa
36. ISTILAH PENJELASAN
Pengeluaran Desa uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa
Surplus selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa
Defisit selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa
SILPA selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
Perdes peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.