Kebijakan impor beras 500 ribu ton pada awal 2018 ditetapkan berdasarkan mekanisme Sistem Ekonomi Pancasila dan peraturan pemerintah yang menunjuk BULOG sebagai pelaksana. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan beras di masa mendatang. Namun, keakuratan data produksi menjadi kunci untuk menetapkan kebijakan yang tepat.

1. Disusun oleh TEAM 3:
Vianney Tinezia (1901581784)
Sarah Yerina (1901591495)
La Ode M Sapri (1901581185)
Leonard Joshua (1901584073)
Rezky Oktavian (1901584193)
Kebijakan Ekonomi: Impor Beras 500 Ribu Ton
Pada Awal Tahun 2018

2. 1.Apakah kebijakan impor beras pada awal tahun 2018 ini
sebesar 500 ribu ton sudah benar?
2.Apakah kebijakan impor beras ini perlu ditambah kuotanya
atau dikurangi mengingat sudah dikeluarkannya lagi
kebijakan ijin impor beras lagi 500 ribu ton kepada Badan
Urusan Logistik(BULOG).
3.Apakah sistem distribusi yang dilakukan BULOG saat ini
sudah baik?

3. Bagi Indonesia, beras bukan hanya masalah ekonomi melainkan juga politik.
Segala tindakan dan kebijakan pemerintah dalam bidang pangan ini khususnya
beras akan memberikan penilaian positif atau negatif bagi pemerintahan
tersebut. Ketika membiarkan harga beras tidak terkendali, terus naik dari hari ke
hari, pemerintah akan dianggap tidak peduli kepada rakyatnya. Sebaliknya,
ketika pemerintah berusaha untuk mengendalikan harga beras pemerintah
dianggap tidak berpihak kepada petani.
Dalam konteks seperti ini, bisa dipahami bila impor beras 500 ribu ton pada awal
tahun 2018 dan ditambah ijin impor dalam jumlah yang sama pada pertengahan
tahun 2018 jadi pelik dan rumit. Namun pemerintah tetap melakukan impor
beras pada awal tahun 2018 lalu sebesar 500 ribu ton karena tak ingin ambil
risiko harga beras terus naik karena pasokan terbatas.

4. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan impor beras 500 ribu ton dari
sembilan Negara dengan yang terbanyak berasal dari Vietnam dan Thailand pada
awal tahun 2018. Kebijakan ini dilakukan oleh Kementrian Perdagangan
(Kemendag) setelah mengacu pada mekanisme atau tata cara dan aturan
pemerintah yaitu impor beras diserahkan kepada BULOG dengan penentuan kuota
yang tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan
untuk kesejahteraan rakyat (mencegah inflasi karena inflasi dapat mengurangi
kesejahteraan rakyat). BULOG yang melaksanakan kegiatan impor ini karena
sesuai dengan mekanisme Sistem Ekonomi Pancasila yaitu ekonomi dijalankan
sesuai dengan Pasal 33 UUD 45 di mana BULOG adalah wakil pemerintah yang
menjalankan tugas pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan aturan pemerintah
yaitu Keppres No. 39 tahun 1969, Keppres No. 39 tahun 1987 sampai
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2003 yang menerangkan
BULOG sebagai Perusahaan Umum (Perum BULOG) yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas umum pemerintah dan penyediaan pangan (manajemen
logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras.

5. Untuk hal ini, memang benar karena harga beras saat ini masih tinggi di atas
harga eceran tertinggi dan pasokan beras sangat terbatas atau penurunan
produksi.. Penyerapan beras BULOG saat panen raya (Februari-Mei) rendah yaitu
hanya 0,8 juta ton dari target 2,2 juta ton. Di gudang BULOG kali ini ada 1,2 juta
ton beras termasuk dari impor di awal tahun 2018 500 ribu ton. Namun, jumlah
ini tidak akan mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun. Apalagi pemerintah
harus menghitung kebutuhan saat Paceklik: Januari-Februari 2019.
Namun, seandainya bersandar pada data pada tahun 2017 di mana Indonesia
tidak melakukan impor beras maka mungkin hal ini kurang tepat. Produksi padi
Indonesia tahun 2017 mencapai 46,3 juta ton beras. Total konsumsi beras 260
juta jiwa penduduk Indonesia sebesar 29,7 juta ton beras. Jadi masih terdapat
surplus 46,3 juta ton – 29,7 juta ton = 16,6 juta ton beras. Konsumsi beras
penduduk Indonesia selama satu bulan adalah 29,7 juta ton dibagi 12 bulan =
2,47 juta ton. Pada tahun 2017 ada surplus sebesar 16,6 juta ton yang berarti
dapat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia selama 16,6 juta
ton dibagi 2,47 juta ton = 6,7 bulan. Impor beras dilakukan pada awal 2018.
Dengan demikian, kebijakan mengimpor beras pada awal tahun 2017 adalah
kurang tepat karena pada saat itu di gudang BULOG masih terdapat cadangan
beras untuk konsumsi penduduk Indonesia selama enam bulan ke depan.

6. Mengenai ijin tambahan impor beras juga 500 ribu ton pada pertengahan tahun
2018 adalah karena saat ini harga beras masih tinggi di atas harga eceran
tertinggi. Ini pertanda stok beras di masyarakat menipis. Sementara Menteri
Pertanian mengklaim telah menyuplai beras sebesar 30 persen daripada
kebutuhan normal. Menteri Pertanian mengaku bingung, apa penyebabnya? Ia
memastikan itu bukan karena ada masalah di dalam pasokan beras. Sementara
Dirut BULOG tidak akan segera mengeksekusi ijin impor. Ia akan mempelajarinya
terlebih dahulu.
Namun, harga beras tinggi sepertinya memang disebabkan karena kurangnya
beras yang ada di masyarakat. Akan tetapi berdasarkan data pada tahun 2017 di
atas, dapat diketahui bahwa kurangnya beras di masyarakat bukan karena
kurangnya produksi tetapi karena kurangnya pasokan beras dari BULOG.

7. Muncul masalah baru yaitu data tahun 2017 yang dibuat oleh BPS diklaim sebagai
data yang tidak dapat diketahui kebenarannya. Jika hal ini benar tentu pasar
akan banjir beras mengingat ada 16,6 juta ton beras di pasar. Dengan banyaknya
beras di pasar maka akan menekan harga beras. Akan tetapi, yang terjadi justru
sebaliknya. Terjadi kenaikan harga beras 2-3 hari. Amat mungkin ada ulah pelaku
dominan ambil untung di air keruh. Seandainya kenaikan selama berminggu-
minggu atau berbulan-bulan ini baru dapat dijadikan petunjuk telah terjadi
kesalahan dalam pasokan. Apalagi Satgas pangan intensif bergerak. Mustahil ada
yang berani menimbun.
Penjelasan ini bermuara pada satu hal: soal kualitas data pangan. Sebetulnya ada
kajian yang berusaha menjawab pertanyaan: Benarkah data produksi padi kita?
Kajian ini dibuat untuk menjawab gugatan terhadap kualitas data produksi kita.
Hasilnya semua kajian itu mempunyai kesimpulan yang sama yaitu bahwa data
produksi padi yang dilaporkan lebih tinggi dari yang sesungguhnya.

8. Cara kerja BULOG dalam melaksanakan distribusi pangan(beras, gula,
minyak goreng, dll) adalah:
1.BULOG mengembangkan divisi regional di seluruh provinsi yang ada di
Indonesia dan sub divisi di masing-masing kota/kabupaten dan
menyimpan persediaan di gudang-gudang BULOG untuk kebutuhan
beberapa bulan yang akan datang.
2.Membuka program kemitraan misalnya melalui:
a.Mitra Kerja Pengadaan (MKP) Dalam Negeri yaitu kerja sama dengan
mitra untuk mendirikan perusahaan yang berbadan hukum untuk
melakukan kerja sama pengadaan gabah/beras dan pengadaan lainnya.
b.On-Farm yaitu kerja sama BULOG dengan kelompok tani dalam
mengelola lahan pertanian.

9. 3.Mendirikan Rumah Pangan Kita (RPK) yaitu warung atau semacam gerai yang
menyediakan produk pangan langsung dari BULOG.
4.Petani dapat menjual hasil panen mereka langsung/tanpa perantara kepada
BULOG dalam rangka melindungi petani agar harga padi/gabah tidak terlalu
rendah.
5.BULOG dapat menjual langsung produknya kepada retailer misalnya
supermarket langsung kepada konsumen akhir dan juga dibantu oleh BUMN dan
juga bank-bank pemerintah yang dapat membantu penjualan produk-produk
BULOG.

10. Kesimpulan
Kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah harus mengacu pada mekanisme
atau tata cara yang benar dan aturan pemerintah yang berlaku. Kebijakan impor beras
500 ribu ton pada awal tahun 2018 adalah salah satu contohnya. Kebijakan ini
ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan yang hanya boleh dieksekusi oleh BULOG.
Hal ini sesuai dengan mekanisme atau tata cara yaitu dilaksanakan sesuai dengan
Sistem Ekonomi Pancasila yang digunakan di Indonesia yaitu sistem ekonomi yang
berdasarkan pada Pasal 33 UUD 45 yang antara lain menerangkan bahwa cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara. Penunjukkan BULOG juga sesuai dengan aturan
pemerintah yaitu: Keppres No.39 tahun 1969 diperbaharui dengan Keppres No. 39
tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2003 yang
menerangkan bahwa BULOG adalah Perum milik Negara yang mengadakan tugas
pemerintah dalam hal logistic dan distribusi pangan dalam hal ini beras.
BULOG melakukan impor beras dengan tujuan mencegah agar harga beras jangan
terus naik/dapat dikendalikan dan untuk menjamin ketersediaan pangan atau beras
pada saat ini dan beberapa bulan ke depan. Contohnya: BULOG melakukan impor
beras 500 ribu ton pada awal tahun 2018 karena pada saat itu harga beras sedang naik
dan terus naik karena kurangnya pasokan beras dari petani. Apalagi menurut prediksi
BULOG, pada bulan Januari-Februari 2019 saat ini terjadi paceklik di mana pasokan
beras dari petani akan sangat rendah sehingga sangat dibutuhkan impor beras.
Kegiatan BULOG adalah logistik dan distribusi sehingga termasuk
penyimpanan/penggudangan sebagai cadangan beberapa bulan ke depan.

11. Saran
BULOG dalam melakukan impor beras, sebaiknya dilakukan dengan sangat hati-hati
dan penuh perhitungan, harus melakukan perhitungan dan peramalan
kebututahan/pemenuhan kebutuhan beberapa bulan ke depan dengan sangat tepat
agar kegiatan impor beras menjadi sangat tepat waktu dan tepat kuota.
Mengenai persoalan data-data produksi beras, sebaiknya diinformasikan dan
diterangkan dengan benar karena data adalah pangkal awal kebijakan publik. Jika
data yang digunakan sebagai dasar membuat kebijakan public tidak akurat, kebijakan
yang dibuat potensial akan keliru. Jika kebijakan yang keliru itu menyangkut hajat
hidup orang banyak,seperti impor beras, tentu potensial akan merugikan banyak
orang.