Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Uu 7 2004-sd_air
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Perpres no. 88 tahun 2012

Télécharger pour lire hors ligne

SIH 3

  • Soyez le premier à aimer ceci

Perpres no. 88 tahun 2012

  1. 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI I-IIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN I-IIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL Menimbang 2 Mengingat 8.. 1. DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAI-IA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2(XJ4 tentang Sumber Daya Air, pefiu ditetapkan pengelolaan s'stem informasi hidrologi, hidromcteorologi, dan hidrogeologi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presideu tentang Kebijakan Pengdolaan Sistem Informasi Hidrolog, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2094 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang—Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139); V 4. Peraturan . ..
  2. 2. 4. Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -2- tahun 2008 Pengelolaan Sumher Daya Air (Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83); MEMUTUSKAN : INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, I-IIDROMETEOROLOGI, DAN I-IIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL. (1) (2) (3) Pasal 1 Menetapkan Kcbijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, I-Iidrometeorologi, dan I-Iidrogeologi pada Tingkat Nasional. Kebijakan Sistem Informasi I-Iidrologi, Hidrometeorologi, dan I-Iidrogeologi pada Tingkat Nasional Pengelolaan menjadi arahan strategis pengelolaan data dan informasi Hidrologi, I-Iidrometeorologi, dan I-Iidrogcologi sampai dengan tahun 2030. Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi I-Iidrologi, Hidrometeorologi, dan I-Iidrogeologi pada Tingkat Nasional adalah arahan strategis untuk mendukung pengelolaan Sistem informasi sumber daya air, yang terdiri dari: W7 a. Kebijakan
  3. 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- Kebijakan Pengembangan Kelembagaan; b. Kebijakan Peningkatan Tatalaksana; c. Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d. Kebijakan Pembiayaan; dan e. Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha. (4) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi I-Iidrologi, I-Iidrometeorologi, dan I-Iidrogeoiogi, sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Prcsiden ini. Pasal2 Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi I-Iidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai acuan bagi: 3.. menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi sumber daya air dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrologis sesuai kewenangannya; menteri atau kepala Iembaga pemerintah non kementerian yang membidangi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrometeorologis sesuai kewenangannya; dan menteri atau kepala Iembaga pemerintah non kementerian yang membidangi air tanah, dalam menetapkan kebijakan kondisi hidrogeologis sesuai pengelolaan informasi kewenangannya. Pasal 3 ‘ii
  4. 4. I5?’ ‘W; *4; ‘A “.1” I41 0 a ‘QM 401’/ ’ “2,<‘. ’;’l>*’ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4- Pasal 3 (I) Gubernur menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, clan Hidrogeologi pada tingkat provinsi dengan mengacu pada Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi I-Iidrologi, Hidrometeorologi, dan I-Iidrogcologi pada Tirigkat Nasional. (2) Bupati/ Walikota menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi I-Iidrologi, I-Iidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat kabupaten/ kota dengan mengacu pada Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat provinsi. Pasal 4 Rincian program pelaksanaan Kebijakan Pengelolaaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan I-Iidrogeologi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Pasal 5 Dewan Sumber Daya Air Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaaan Sistem Informasi Hidrologi, I-Iidrometeorologi, dan Hidrogeologi. Pasal 6 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
  5. 5. I>F7II'5SIXN REF’UBi__I K§lI*: ‘DONESI/ - Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. I-I. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN I-[AK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd . AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 218 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

SIH 3

Vues

Nombre de vues

402

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

6

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×