Dokumen tersebut membahas tentang benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum perdata. Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba, seperti hasil alam dan hasil pekerjaan manusia. Sedangkan benda tidak berwujud meliputi piutang dan hak-hak lainnya yang timbul dari hubungan hukum. Pemindahan kepemilikan benda berwujud dilakukan secara nyata, sedangkan benda tidak berwujud
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
1. Benda Berwujud dan Tidak Berwujud
Sebagai Objek Hukum Perdata
Oleh :
Yunanda Putra
And Team
2. Pengertian Benda dalam
Hukum
Hukum Benda adalah Peraturan–peraturan hukum
yang mengatur tentang benda atau barang-barang
(zaken) dan Hak Kebendaan (zakelijk recht).
Pengertian benda dapat dibedakan menjadi
pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas.
3. Pengertian benda (zaak) dinyatakan dalam pasal
499 KUH Perdata :
“ Menurut paham undang-undang yang dinamakan
dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-
tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”
Berdasarkan ketentuan tersebut pengertian benda
meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh
subjek hukum, baik itu berupa barang (goed)
maupun hak (recht), sepanjang objek dari hak milik
itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.
4. Dalam sistem hukum perdata Barat (BW)
pengertian benda sebagai objek hukum
tidak hanya meliputi benda yang
berwujud yang dapat ditangkap dengan
pancaindera, tetapi juga benda yang
tidak berwujud yakni hak-hak atas benda
yang berwujud
5. Dasar Hukum Benda
Benda yang dalam hukum perdata diatur
dalam Buku II BW, pengaturan tentang hukum
benda dalam Buku II BW ini mempergunakan
system tertutup, artinya orang tidak
diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan
selain dari yang telah diatur dalam undang
undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat
memaksa (dwingend recht), artinya harus
dipatuhi,tidak boleh disimpangi, termasuk
membuat peraturan baru yang menyimpang dari
yang telah ditetapkan .
6. Pada masa kini, selain diatur di Buku II
BW, hukum benda juga diatur dalam:
Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun
1960, dimana diatur hak-hak kebendaan yang
berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang
terkandung didalamnya.
Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang
mengatur tentang hak atas penggunaan merek
perusahaan dan merek perniagaan .
Undang-Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang
mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak
berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik .
Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tahun
1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan
bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan
7. Ruang lingkup kajian hukum benda meliputi dua hal
yaitu :
Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan
benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat
menjadi objek hukum.
Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan
hak kebendaan. Hak kebendaan (zakelijkrecht)
adalah kewenangan untuk menguasai benda.
8. Pembagian Benda
Benda tidak bergerak dan bergerak
Benda yang berwujud dan benda yang tidak
berwujud
Benda yang musnah dan tidak musnah
Benda yang dapat diganti dan tidak dapat
diganti
Benda yang dapat dibagai dan tidak dapat
dibagi
Benda yang diperdagangkan dan tidak
diperdagangkan
10. Benda Berwujud
Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah
kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan
diraba dengan tangan.
Penyerahan kebendaan bergerak yang berwujud
cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau
secara) nyata dari tangan ke tangan.
11. Benda berwujud (pasal 500) yang timbul dari:
1). Hasil karena alam (natuurlijke vruchten) (pasal
502 ayat 1)
a. tumbuh timbul dari tanah sendiri, seperti buah-
buahan yang berasal dari pohon
b. hasil dari atau dilahirkan oleh binatang-
binatang, seperti telur, susu sapi, atau anak dari
binatang-binatang yang melahirkan.
2). Hasil pekerjaan manusia yang diperoleh karena
penanaman di atasnya (pasal 502 ayat 2) , seperti
ubi-ubian, wortel, atau kacang tanah.
12. Benda tidak berwujud
Benda tidak berwujud yang timbul dari hubungan
hukum tertentu atau hasil perdata (burgerlijke
vruchten) yang terdiri atas:
Piutang-piutang (penagihan-penagihan) (vordering)
yang belum dapat ditagih (pasal 501), berupa piutang
atas nama (aan naam), piutang atas bawa (aan tonder)
atau piutang atas unjuk (aan order);
Penagihan-penagihan lainnya (pasal 502 ayat 2)
berupa uang sewa, uang upeti, uang angsuran, atau
uang bunga.
13. Arti penting pembedaan ini adalah pada saat
pemindah tanganan benda dimaksud, yaitu :
Jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindah
tanganannya harus secara nyata dari tangan ke
tangan.
Jika benda berwujud itu benda tidak
bergerak, pemindah tanganannya harus dilakukan
dengan balik nama.
14. Penyerahan benda tidak berwujud dalam
bentuk berbagai piutang dilakukan
dengan:
Piutang atas nama (op naam) dengan cara
Cessie
Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara
penyerahan surat dokumen yang bersangkutan
dari tangan ke tangan
Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara
endosemen serta penyerahan dokumen yang
bersangkutan dari tangan ke tangan ( Ps. 163
BWI).
