Semoga Bermanfaat! Find Me On Instagram @mawineyyyyy!

1. Permasalahan E-Goverment dan Metode
Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan
Sentiana GAC 118 116
Yessica Claudia GAC 118 136
Wisnu Prabowo GAC 118 101
Thony Mandala GAC 116 156
Andri Ronaldo GAC 118 086

2. E-Government?
Suatu bentuk sistem baru atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan
teknologi digital serta berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Manfaat E-Government dalam hal efektivitas dan efisiensi berbagai bidang kehidupan
bernegara diantara sebagai berikut :
1. Meningkatkan transparansi, kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan
pemerintah untuk aktivitas sehari-hari.
3. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru
melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepa dan tepat menjawab
berbagai permasalahan dan memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam
proses pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokratis.
5. Memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam
pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah serta memperbaiki produktivitas dan
efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Tipe E-Government
1. G2C (Government to Citizens)
Aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu
dimana pemerintah membangun dan menerapkan
berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan
untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan
masyarakat (rakyat).
Contohnya Kepolisian membangun dan menawarkan
jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
(SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
melalui internet untuk mendekatkan aparat
administrasi kepolisian dengan komunitas pemilik
kendaraan bermotor dan para pengemudi.

4. 2. G2B (Government to Business)
Merupakan bentuk sebuah lingkungan bisnis
pemerintahan yang kondusif agar roda perekenomian
sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Adapun contohnya adalah para perusahaan wajib
pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi
berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang
harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan
pembayaran melalui internet.

5. 3. G2G (Government to Governments)
Merupakan suatu kebutuhan untuk berinteraksi antar satu
pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar
pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi
untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar
entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain)
dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi
perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan
budaya, dan lain sebagainya.
Salah satu contohnya adalah hubungan administrasi antara kantor-
kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan
besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan
informasi akurat .

6. 4. G2E (Government to Employees)
Merupakan sebuah aplikasi e-Government yang
diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan
pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai
pelayan masyarakat.
Contoh aplikasinya Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan
bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi
dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik,
apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan
(sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk
menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta
keluarganya.

7. Bidang E-Government
Online Sevices
Bidang bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya ke
luar baik itu masyarakat maupun kepada pelaku bisnis.
Tetapi yang terpenting disini adalah pemerintah menawarkan
pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak
yang terkait, contohnya seperti pembayaran retribusi, pajak
properti atau lisensi.
Government Operations
Kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah, lebih
khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai
pemerintah seperti electronic procurement, manajemen
dokumen berbasiskan web, formulir elektronik dan hal-hal
lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet.

8. Hambatan dalam Mengimplementasikan E-Government
1. Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah
urusan belum merasuk di Indonesia.
2. Kultur mendokumentasi belum lazim. Yaitu kurangnya kebiasaan
mendokumentasikan sesuatu. Padahal kemampuan mendokumentasikan ini menjadi
bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari Standar Software
Engineering.Langkanya
3. Sumber Daya Manusia yang handal. Pernerintah umumnya jarang yang memiliki
SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di
lingkungan bisnis atau industri.
4. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Di beberapa daerah di Indonesia,
masih belum tersedia saluran telepon atau bahkan aliran listrik dan pemerintah juga
belum menyediakan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.
5. Tempat akses yang terbatas. Di Indonesia, hal ini dapat dilakukan di Kantor pos,
Kantor Pernerintahan, atau tempat-tempat umum lainnya.

9. Solusi dalam Mengimplementasikan E-Government
1. Infrastruktur Telekomunikasi. Dalam pelaksanaan e-Government, salah satu unsur yang penting
merupakan infrastruktur telekomunikasi. Peran infrastruktur telekomunikasi dalam penerapan e-
Government terutama dapat dirasakan dalam pelayanan publik. Pengembangan infrastruktur dan
basis data untuk komunikasi memungkinkan akses langsung ke masyarakat luas.
2.Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
(Information and Communication Technology / ICT) menjadi sangat penting dalam era globalisasi
sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun.
Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut electronic government
(e-gov) sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pemerintahan.
3.Kesiapan SDM. Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar
sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan
dari masyarakat. Pemerintah umumnya jarang yan memiliki SDM yang handal di bidang teknologi
informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini
menjadi salah satu penghambat hnplementasi dari e-government, terutama di negara berkembang.

10. 4. Ketersediaan Dana dan Anggaran. Pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-
government harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar anggaran
yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara efisiei dan dapat menghasilkan daya
ungkit yang kuat bagi pembentukan tata-pamong yang baik. Dengan demikian
diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan dan pengevaluasian
anggaran pengembangan e-government yang baik, sehingga pelaksanaan strategi untuk
pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan secara efektif.
5. Perangkat Hukum. Sebagai salah satu bidang baru dalam pemerintahan, e-
Govemment masih miskin dalam hal perangkat hukum, baik pada tingkat nasional
maupun daerah. Hingga saat ini transaksi elektronik belum memiliki landasan hukum
yang pasti sehingga proses layanan publik melalui transaksi elektronik sulit untuk
diterapkan pada e-Government, padahal di sisi teknologi dan kemampuan SDM, tidak
sediki yang sudah mampu.
6. Perubahan Paradigma. Teknologi informasi khususnya web dan email hanyalah
sebatas tools, namun yang terpenting dari e-government adalah perubahan paradigma,
dari Government Centric menuju Customer Centric sehingga layanan-layanan yang
diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Demikian juga
media akses (PC, Mobile Phone, PDA dll) ataupun tempat akses (Kantor, Kampus,
Fasilitas Pemerintah, Warnet, Warintek, dll) yang dapat dijangkau oleh semua lapisan
masyarakat.

11. Metode Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan
Menggunakan “Konsep New Public Service (NPS)”
New Public Service (NPS) adalah model pelayanan publik yang lebih menekankan
peran serta masyarakat dan sektor publik menuju manajemen pelayanan publik
yang lebih pro pasar, publik diposisikan sebagai pelanggan (customers) sedangkan
pemerintah berperan mengarahkan (steering) pasar.
New Public Service (NPS) merupakan paradigma birokrasi publik yang dituntut
untuk merubah dirinya dari government menjadi governance sehingga
administrasi publik akan tampil lebih powerfull dalam menjelaskan masalah-
masalah kontemporer yang terjadi di dalam bahasan publik.
New Public Service (NPS) menyusun perangkat hukum dalam rangka membangun
pelayan-pelayan publik (public servant) yang mengedepankan prinsip-prinsip
demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dengan paradigma baru
(the new paradigma) berubahnya birokrasi dari pangreh menjadi abdi alias
pelayan masyarakat.

12. Ciri-ciri Konsep New Public Service (NPS)
1. Efektif, Lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi
tujuan dan sasaran
2. Sederhana, Mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan
diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta
pelayanan. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan
arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :
a. Prosedur/tata cara pelayanan.
b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan
administratif.
c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan.
e. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
f. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

13. Ciri-ciri Konsep New Public Service (NPS)
3. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan,
satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu
penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan
dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar
mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun
tidak diminta.
4. Efisiensi, mengandung arti :
a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan
langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk
pelayanan yang berkaitan.
b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal
proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan
adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah
lain yang terkait.

14. Ciri-ciri Konsep New Public Service (NPS)
c. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan
masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
d. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang
menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;
5. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan
dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh
kembang.

15. Metode Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan
Menggunakan “Konsep Citizens Charter (Piagam Warga)”
Citizens Charter (Piagam Warga) merupakan sebuah pendekatan dalaam
penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan
sebagai pusat perhatian. Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya
diterapkan “Citizens Charter” dalam penyelenggaraan layanan publik.
1. “Citizens Charter” diperlukan untuk memberikan kepastian pelayanan yang
meliputi dimensi waktu, biaya, prosedur, dan tata cara pelayanan.
2. “Citizens Charter” dapat memberikan informasi mengenai hak dan
kewajiban pengguna jasa layanan publik dalam keseluruhan proses
penyelenggaraan layanan publik.
3. “Citizens Charter” memberikan kemudahan bagi pengguna layanan publik
untuk mengontrol praktek penyelenggaraan layanan publik.
4. “Citizens Charter”akan dapat memudahkan manajemen pelayanan untuk
memperbaikian mengembangkan penyelenggaraan pelayanan publik.

16. No. Pelayanan Publik Monopolik Pelayanan Publik Berdasarkan “Citizens
Charter”
1. Dirumuskan sepihak oleh pemerintah
dan para aparatnya secara tertutup.
Dirumuskan sebagai sebuah kesepakatan
dan bersama yang bersifat terbuka.
2. Sebagai alat kontrol pemerintah. Sebagai instrumen untukmengawasi
jalannya penyelenggaraanpelayanan publik
yang berkualitas
3. Hanya menetapkan kewajiban bagi
pengguna layanan dan cenderung
mengabaikan hak-hak pengguna
layanan
Menetapkan hak dan kewajiban
penyelenggara dan pengguna layanan secara
seimbang
4. Layanan publik menjadi urusan dan
tanggung pemerintah
Layanan publik menjadi urusan dan
tanggung jawab bersama antara pemerintah
dan masyarakat
5. Hanya dimaksudkan sebagai
pedoman oleh pihak aparat
pemerintah.
Di samping dimaksudkan sebagaipedoman
oleh pihak aparat pemerintah juga sebagai
standart yang menjamin kualitas layanan.

17. Mengapa Pentingnya Standar Pelayanan Publik
dalam Tatanan Kehidupan Pemerintahan ?
1. Standar Pelayanan Publik (SPP) dapat bermanfaat untuk menentukan
jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan
publik.
2. Standar Pelayanan Publik (SPP) dapat dijadikan dasar dalam
menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja.
3. Adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) akan memperjelas tugas pokok
pemerintah dan akan merangsang terjadinya checks and balances yang
efektif antara lembagalembaga eksekutif dan lembaga DPRD
4. Adanya Adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) akan dapat membantu
Pemerintah Daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai
yang dibutuhkan. Kejelasan pelayanan akan membantu Pemerintah
Daerah dalam menentukan jumlah dan kualifikasi pegawai untuk
mengelola pelayanan publik tersebut.

18. Kesimpulan
E-Government merupakan sebuah istilah baru tekhusus nya didalam
penyelenggaraan pemerintahan guna pemerintahan akan selalu
memperbaharui kualitasnya termasuk dalam teknologi informasi dan
komunikasi.
Metode Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Menggunakan “Konsep
New Public Service (NPS)” dan Metode Pelayanan Penyelenggaraan
Pemerintahan Menggunakan “Konsep Citizens Charter (Piagam Warga)”
merupakan dua metode pelayanan yang dianggap cocok untuk dilaksanakan
didalam penyelenggaraan pemerintahan guna mengurangi dan menyelesaikan
masalah serta hambatan yang ada dalam pemerintahan.
Pelayanan publik yang prima (excellent) merupakan tanda dari kesadaran
baru dari pemerintah atas tanggung jawab utama dalam mengelola
pemerintahan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat agar pelayanan
yang diberikan aparatur pemerintah dapat lebih memuaskan masyarakat
pengguna layanan, maka perlu perubahan mindset dari seluruh aparatur
pelaksana pelayanan publik sebagai langkah awal dalam memberikan
pelayanan yang prima tersebut.

19. Diskusi Pertama : Membahas definisi
dan manfaat E-Government

20. Diskusi Kedua : Membahas Perbedaan Metode Pelayanan
Publik dengan Penggambaran Menggunakan Tabel Agar
Terlihat Menarik dalam Memahaminya.

21. Diskusi Ketiga : Membahas Tentang Hambatan Pelayanan di
Kampung/Daerah Masing-masing (Termasuk bagaimana pelayanan
yang diberikan pemerintahan semasa pandemi Covid 19)

22. Diskusi Keempat : Membahas tentang
pelayanan yang sebenarnya sesuai
kondisi masa kini.

23. Diskusi Kelima : Membahas Tentang Solusi
Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan
Terkhususnya di era E-Government

24. Pembahasan Individu Terhadap Permasalahan
E-Government
E-Government merupakan suatu pembaharuan dan indikator utamanya
adalah kita sendiri sebagai aktor dan juga dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi sebagai tolak ukur suatu keberhasilan dari E-
Government sebagai salah satu ilmu dari cabang Good Government atau
Pemerintahan yang baik.
E-Government memberikan banyak manfaat yaitu sebagai berikut :
1. Memperbaiki kulitas pelayanan publik sebuah kinerja pemerintahan,
terutama dalam hal efektifitas dan efisiensi dalam berbadai bidang kehidupan.
2. Meningkatkan transparasi, kontrol serta penyelenggaraan pemerintahan.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas sehari-hari.

25. 4. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak
yang berkepentingan
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat
secara cepa dan tepat menjawab berbagai permasalahan publik
maupun global
6. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam
proses pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokratis
7. Memperluas partisipasi publik dimana masyarakat
dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan
atau kebijakan pemerintah.
8. Memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

26. Pembahasan Individu Terhadap Permasalahan
Metode Pelayanan
Pelayanan publik yang ideal menurut paradigma New Public Service (NPS)
yaitu pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan
nilai-nilai publik yang ada. Tugas pemerintah adalahmelakukan negosiasi dan
mengelaborasi berbagai kepentingan warga negara dan kelompok komunitas.
Kenapa New Public Service (NPS) dijadikan sasaran sebagai model atau
metode yang harus digunakan dengan melihat kondisi sekarang? Masyarakat
setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat,
meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara
empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan hal-hal
seperti berbelit-belit, lamban, mahal, melelahkan, ketidakpastian. Keadaan
demikian terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang
“melayani” bukan yang dilayani.

27. Ada beberapa model pelayanan publik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah
pelayanan publik di Indonesia diantaranya adalah :
1. Model Citizen’s Charter (kontrak pelayanan), model ini berasal dari ide Osborne dan
Plastrik (1997). Dalam model ini terdapat standar pelayanan publik yang ditetapkan
berdasarkan masukan warga masyarakat, dan aparat pemerintah berjanji untuk
memenuhinya dan melaksanakannya.
2. Model KYC (Know Your Costumers), model ini dikembangkan dalam dunia
perbankan yang dapat diadaptasi ke dalam konteks pelayanan publik dalam organisasi
pemerintah. Mekanisme kerja dalam model ini yaitu berupaya mengenali terlebih
dahulu kebutuhan dan kepentingan pelanggan sebelum memutuskan jenis pelayanan
yang akan diberikan (Dwiyanto, 2005). Untuk mengetahui keinginan, kebutuhan dan
kepentingan pengguna layanan, maka birokrasi pelayanan publik harus mendekatkan
diri dengan masyarakat.
3. Model M-Government (m-Gov), kemajuan teknologi dibidang informasi dan
komunikasi ikut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja
birokrasi pemerintah terutama dari segi pelayanan warga masyarakat. M-Government
sebenarnya diadaptasi dari Electronic Government (e-Gov) yakni salah satu cara untuk
menjalankan fungsi pemerintah dengan memanfaatkan berbagai perangkat teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) (Nugroho, 2008).

28. Perspektif New Publik Service dan Good Governance dianggap
paling tepat untuk kondisi sekarang dalam mengatasi
masalahmasalah pelayanan publik di Indonesia. Hal itu
didukung oleh situasi politik yang lebih demokratis dan
keterbukaan pemerintah.
Dan untuk efektifnya implementasi persepektif tersebut, dapat
diterapkan dengan menggunakan beberapa model seperti model
citizen’s charter, model KYC (Know Your Customer), dan model
m-Government. Dengan adanya modelmodel tersebut di atas
diharapkan kendalakendala yang selama ini menghambat
efektivitas pelaksanaan pelayanan publik dapat diatasi sehingga
pelaksanaan pelayanan publik dapat ditingkatkan
efektivitasnya, sekalipun demikian kesemuanya kembali kepada
person atau pelaksana pelayanan tersebut yakni aparat
pemerintah dan juga partisipasi masyarakat.

29. Mata Kuliah : Teknologi Informasi Pemerintahan
Dosen Pengampu : Charles Hutapea, S.IP., M.IP
SELESAI.