Mt pb 1 spb 1 1 kajian kebutuhan

1. MEDIA TAYANG
SPB 5.1
Merancang Program Peningkatan Kapasitas Kader
Teknik dan PLD
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
2017
Modul Pelatihan Pra Tugas Pendamping Desa
Teknik Infrastruktur

2. TUJUAN SESI
Setelah sesi ini peserta diharapkan dapat :
1
• Melakukan analisis
kebutuhan peningkatan
kapasitas kader teknik (TNA
Training Needs Assessment)
2
•Menyusun program
peningkatan kapasitas
kader teknik

3. Diskusikan:
 Apa pengertian pembangunan partisipatif ?
 Siapa yang terlibat dalam pembangunan desa ?
 Bagaimana agar pembangunan desa itu
partisipatif ?
 Apa yang harus dilakukan Kader Teknis & PLD
agar pembangunan desa bisa partisipatif ?

4. Sistem Pembangunan Desa Adalah Suatu System
Pembangunan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa
Dengan Melibatkan Seluruh Masyarakat Desa Dengan
Semangat Gotong Royong Mulai Dari Perencanaan,
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pengawasan.
 Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang
dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian, keadilan sosial
dan kesejahteraan.
4

5. 5
DEFINISI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

6. 6
MUSDES
PEMDES BPD
MASYARAKAT
PENDAMPING DESA
(SKPD, PENDAMPING PROFESIONAL, KPMD,
PIHAK KETIGA LAINNYA)
POLITIK
EKONOMI
SOSIAL
BUDAYA
PENDAMPINGAN DESA YANG TRANSFORMATIF
DESA PANCASILA
KUAT
MAJU
MANDIRI
DEMOKRATI
S
TRANSFORMASI

7. PENDAMPINGAN DESA SEBAGAI HUBUNGAN TIMBAL BALIK
PEMBANGUNAN DESA - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
•.
PEMBANGUNAN DESA
DESA BERDIKARI SECARA
EKONOMI : BERDAYA MENGE-
LOLA SUMBERDAYA DESA
(SDA/SDM/SD LAINNYA)
STRUKTUR KEKUASAAAN
EKONOMI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA BERDAULAT SECARA
POLITIK : BERDAYA
MENGELOLA PEMERINTAHAN
DESA YANG DEMOKRATIS
STRUKTUR KEKUASAAN POLITIK
PENDAMPING
DESA

8. UU Desa Pasal 79
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupaten/kota.
 Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) jangka waktu
1 (satu) tahun.
 RPJMDes dan RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa,
dan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
 Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang
berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan
pelaksanaannya kepada Desa.
 Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu
sumber masukan dalam perencanaan pembangunan
kabupaten/kota.

9.  Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan
dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
 Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah
perencanaan Pembangunan Desa.
 Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota.
 Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian
terhadap kebutuhan masyarakat Desa.
UU Desa Pasal 80
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

10. Penyusunan RPJM Desa
(DISUSUN DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN SETELAH PELANTIKAN KADES)
Penyusun: Pemerintah Desa
1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
2. Sosialisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
3. Pengkajian Keadaan Desa
4. Musyawarah Desa
5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Rancangan Permendagri
Pedoman Pembangunan Desa

11. 11
PENYUSUNAN RKP DESA
11
BPD MUSYAWARAH DESA
PEMDES RANCANGAN RKPDESA
PEMDES MUSRENBANG DESA
PEMDES PERDES RKPDESA
PEMDES RANCANGAN APBDESA
PEMDES PRIORITAS BELANJA DESA
PEMDES 31 DES = PERDES APBDESA
JUNI DESEMBER
RPJM DESA
PAGU DEFINITIF
DESA
PAGU INDIKATIF DESA & PROGRAM/PROYEK MASUK DESAJULI
JUNI
OKTOBER

12. Provinsi
Dana
Perimbangan
Program/Hibah
RPJMDesa - RKP Desa - APBDesa
Kabupaten/
Kota
Indeks
Indikator
Alokasi &
Pemanfa-
atan
SKEMA SUMBER-
SUMBER PENDAPATAN
DESA DARI PUSAT
1. DAD: 10% dari DAU +
DBH
2. 10% dari bagian dari Pajak
& Retribusi
3. HIbah
Program K/L
APBN
Dana Transfer ke Daerah KL
KEUANGAN DESA
PA Des Sumber Lain
12

13. 13
ADD-APBD, DD-APBN, BAGI
HASIL PAJAK/RETRIBUSI
DAERAH, BK-APBN/APBD
PRO./APBD KAB/KOTA, HIBAH
DAN SUMBANGAN YANG TIDAK
MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA,
LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA
YANG SAH
APBDESA
PA-DESA
BUMDES
ASET DESA
1 JAN – 31 DES
KADES
(PENGUASA ANGGARAN)
BENDAHARA DESA
(REKENING
TUNGGAL)
PROGRAM SEKTORAL/DAERAH
(DIINTEGRASIKAN – DICATAT DI
LAMPIRAN APBDESA
PROGRAM SEKTORAL/DAERAH
BERSKALA LOKAL DESA
(DIDELEGASIKAN – MENJADI
PENDAPATAN DAN ASET DESA
REVISI APBDESA)

14. 14
RAPBDESA
PENYUSUNAN APBDESA 1 OKTOBER – 31 DESEMBER
EVALUASI BUPATI/
WALIKOTA
P
A
G
U
DEFINITIF
R
K
P
D
E
S
A
1 BULAN
PERDES
APBDESA
30% RUTIN
(SILTAP,
INSENTIF,
OPERASIONAL)
70%
PEMBANGUNAN
10 HARI KUA-PPAS

15. Tugas Pendamping Desa adalah:
a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantuan terhadap
pembangunan desa dan pemberdayaan masayarakat desa.
b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan social dasar,
pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan
masayarakat desa.
c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masayarakat
desa.
d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi
laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada pemerintah Derah
Kabupaten/Kota
15

16. Tugas Pendamping Lokal Desa adalah:
a) Menumbuhkan dan mengembangkan, serta
menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya
gotong royong.
b) Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pemantuan terhadap pembangunan desa dan
pemberdayaan masayarakat desa.
c) Mendampingi desa dalam kerjasama Desa.
d) Mendampingi desa dalam pengembangan ekonomi
local desa dan BUM Desa.
e) Mendampingi desa dalam pembangunan yang berskala
local desa.
16

17. Tugas Kader Teknis adalah:
 Mendampingi Pemerintah Desa dalam implementasi Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 Mengembangkan Kaderisasi masyarakat Desa dalam rangka
pelaksanaan UU Desa.
 Memfasilitasi konstruksi secara sederhana kepada masyarakat sesuai
dengan kondisi kekhususan setempat.
 pembuatan Desain dan RAB.
 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan
sarana prasarana Desa.
 Fasilitasi sertifikasi infrastruktur Desa hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan Desa
 Fasilitasi koordinasi pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan
sarana prasarana Desa/antar Desa dengan sektor atau pihak lain yang
terkait.
17

18. Diskusi kelompok
18
Tupoksi
Kader
Teknis
& PLD
Bentuk rilkegiatan/Fasilitasi
Kader Teknis & PLD dalam
Pembangunan Partisipatif
Kendala/hambatan
/solusi
1 2 3

19. 19
Tupoksi
Kader
Teknis &
PLD
Jenis pelatihan
dan materi
JenisMateri
IST
Jenismateri
OJT
Tupoksi 1 2 3
1
2
Non
Tupoksi
1
2

20. SELAMAT BEKERJA
7/6/2020 20