Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019

168 vues

Publié le

2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019

2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019

  1. 1. 1 APBN DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA 2019 Riznaldi Akbar, Ph.D Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Makassasr, 28 Maret 2019
  2. 2. 2 Pokok Bahasan Konsep Kebijakan Fiskal Arah & Strategi Kebijakan Fiskal
  3. 3. 3 Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Amanat Pendiri Bangsa
  4. 4. 4 TUJUAN PEMBANGUNAN INDONESIA • Mengurangi kemiskinan • Mengurangi pengangguran • Mengatasi kesenjangan • Membangun dari pinggiran • Indonesia centris (bukan jawa centris) Memajukan Kesejahteraan Umum • Pendidikan • Riset + Teknologi & Inovasi • Kesehatan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa • Penegakan Hukum • TNI dan POLRI • Pemerintahan yang efektif dan bersih) Menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi • Mengurangi ketimpangan antarpendapatan dan antarwilayah; • Pemerataan dan pengurangan kesenjangan antar pendapatan Keadilan Sosial Melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia Cukup Tinggi Berkelanjutan Inklusif dan Berkeadilan Perangi Kemiskinan & Kesenjangan Ekonomi Harus Tumbuh • Menjaga Pertahanan & keamanan; • Penegakan HAM; • Penguatan perekonomian daya saing dan perekonomian domestik.
  5. 5. 5 Infrastruktur Penguatan SDM melalui pendidikan dan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial Kualitas SDM Pengayaan inovasi dan teknologi berperan dalam menjawab tantangan industri kedepan Teknologi Perbaikan kualitas pelayanan dan efisiensi proses bisnis diperlukan Birokrasi Pemerintah INDONESIA 2045: MENJADI NEGARA MAJU BISNIS Penduduk 309 juta jiwa PENDUDUK Usia produktif 52% PRODUKTIVITAS 75% tinggal di kota URBAN 80% kelas menengah MIDDLE INCOME Ekonomi ke-5 terbesar di dunia EKONOMI Pendapatan per kapita US$29.300 PERKAPITA Struktur ekonomi bergeser pada sektor bernilai tambah tinggi STRUKTUR 73% kue ekonomi berasal sektor jasa Infrastruktur yang layak menjadi penyokong movilitas dan mendorong pembangunan Pengelolaan tata ruang yang baik dan didukung oleh sistem yang integratif Tata Ruang Wilayah APBN sehat menjadi kunci kesuksesan target 2045 Sumber Daya Ekonomi dan keuangan
  6. 6. 6 Konsep Kebijakan Fiskal
  7. 7. 7 Fungsi Alokasi Fungsi Distribusi Fungsi Stabilisasi Fungsi APBN APBN adalah alat (tools) untuk mencapai tujuan pembangunan.
  8. 8. 8 Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian (alokasi sumber daya, produksi, distribusi pendapatan dan kekayaan) melalui belanja, pendapatan, serta pembiayaan Pengertian Kebijakan Fiskal 2 1 3 Tujuan Kebijakan Fiskal Penyediaan Barang dan Jasa Publik Redistribusi Pendapatan/Kekayaan serta Social Safety Net Stabilitas MakroekonomiJangka Pendek Jangka Panjang Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Internal Balance: Meminimalkan Output Gap External Balance: Neraca Perdagangan
  9. 9. 9 APBN sehat & berkelanjutan Penguatan Fungsi Pokok Kebijakan Fiskal Pembangunan yang berkelanjutan ▪ APBN yang sehat merupakan fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan ▪ Melalui APBN yang sehat akan mendorong 3 Fungsi Pokok Kebijakan Fiskal berjalan optimal yang selanjutnya akan dapat menopang pembangunan yang berlanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. 9 STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN Fungsi alokasi Fungsi stabilisasi Fungsi distribusi Aspek ekonomi Aspek sosial Aspek lingkungan Aspek inklusifitas Pertumbuhan ekonomi yang kuat Mengurangi pengangguran Mengurangi kemiskinan Mengurangi kesenjangan Optimimalisasi pendapatan Quality of spending Sustainable Financing Kesejahteraan 1 2 3
  10. 10. 10 10 • Countercyclical🡪 Pemerintah akan menambah belanja (Ekspansi) dan atau menurunkan tarif pajak/ DTP ketika terjadi krisis (resesi) untuk stimulasi agregate demand dan mencegah penggunaan sumber daya ekonomi yang kurang optimal (underemploying) dan sebaliknya mengurangi belanja (kontraksi) dan atau menaikan tarif pajak untuk cool off dalam rangka menghindari over heating perekonomian • Pro Cyclical🡪 Pemerintah akan mengurangi belanja (kontraksi) ketika perekonomian lesu Countercyclical Pro Cyclical Budget Budget Crisis Boomin g Ekspansi Kontraksi Crisis Boomin g Kontraks i Ekspansi RESPON KEBIJAKAN FISKAL
  11. 11. 11 Arah & Strategi Kebijakan Fiskal
  12. 12. 12 Kontribusi Perpajakan Meningkat (Tumbuh 15,4%) Pembiayaan Utang Tumbuh Negatif Porsi Valas Menurun dan Pendalaman Pasar Domestik (SBN/SBSN Ritel) Fokus pembangunan SDM dan Infrastruktur (Keadilan Antargenerasi) Penguatan Program Pelindungan Sosial (Keadilan Antar Kelompok Pendapatan) Transfer ke Daerah dan Dana Desa Meningkat (Keadilan Antarwilayah) Mendorong Iklim Investasi dan Ekspor Menjaga Kesehatan Fiskal • Simplifikasi dan Kemudahan Investasi dan Ekspor • Peningkatan Kualitas Layanan Publik • Pemberian Insentif Fiskal Melalui APBN yang: 1. Produktif 2. Efisien 3. Berdaya Tahan 4. Sustainable Defisit 1,84% PDB Keseimbangan Primer Menuju Positif Rasio Utang Dijaga Level Aman ( 30% PDB) Arah Kebijakan Makro Fiskal APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing
  13. 13. 13 1 2 Defisit dikendalikan dalam batas aman dan diupayakan menurun Keseimbangan primer diupayakan menuju positif 3 Tax ratio diupayakan meningkat melalui terobosan kebijakan 4 Utang dikelola secara prudent dan produktif, dalam jangka menengah rasio utang didorong semakin menurun Konsep Sustainability : PRODUKTIVITAS > RISIKO ARAH KEBIJAKAN MAKRO FISKAL Melanjutkan reformasi untuk penyehatan dan meningkatkan kredibilitas fiskal
  14. 14. 14 APBN 2019 SEHAT, ADIL, DAN MANDIRI PDB 5,3 Inflasi 3,5 SPN 3 bulan 5,3 Nilai Tukar Rp15.000/ USD ICP 70 Lifting Minyak 775 rb barel/hari Lifting Gas 1.250 rb barel/hari Keseimbangan Primer (Rp20,1T) SBN Netto Rp389,0T Investasi (Rp75,9T) PDB 5,3 Pengangguran (4,8-5,2) Kemiskinan (8,5-9,5) Ketimpangan (0,38-0,39) IPM 71,98 Pendapatan Negara Rp2.165,1 T Belanja NegaraRp2.461,1 T Perpajakan Rp1.786,4 T PNBP Rp378,3 T Hibah Rp0,4 T Bel. PusatRp1.634,3 T TKDDRp826,8 T a.l. Dana DesaRp70,0 T Defisit 1,84% PDB
  15. 15. Pembangunan Infrastruktur: Rp415,0 T ✔ Target PIP 20,1 Juta Siswa ✔ Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ✔ Penguatan Vokasional dan Dukung R&D ✔ Penguatan SWF untuk Keadilan antar Generasi ✔ Konektivitas (Jalan, Jembatan, Bandara, Jalur KA) ✔ Kedaulatan Pangan (Irigasi, Bendungan) ✔ Telekomunikasi (Jaringan, Akses Internet, Penguatan Penyiaran) ✔ Ektrifikasi Listrik ✔ PKH Kenaikan Manfaat ✔ Program Bidik Misi ✔ JKN ✔ Program Indonesia Pintar ✔ BPNT ✔ Alokasi Dana Desa KEBIJAKAN STRATEGIS 2019 untuk menjawab tantangan 1) Fokus Penguatan Kualitas SDM 2) Perlindungan Sosial 3) Infrastruktur 4) Desentralisasi Fiskal Kebijakan Baru Dana Kelurahan Dana Abadi Penelitian DRFI (Strategi Mitigasi Risiko Bencana Peningkatan Kualitas Pendidikan: Rp492,5 T Program Perlindungan Sosial: Rp385,0 T Transfer ke Daerah: Rp826T
  16. 16. 16 • Memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sesuai PP No.7/2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan • KEBIJAKAN ini bersifat melengkapi tanpa mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). • Memperkuat pengawasan dengan mengoptimalkan peran aparat pengawas fungsional di Daerah karena pendanaan tsb bagian dari Belanja APBD. • Pengendalian melalui penyaluran dan penguatan pemantauan dan evaluasi. • Alokasi Rp 3 Triliun BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN • Mengembangkan kerangka pendanaan risiko bencana, skema transfer risiko dan skema APBN; • Melanjutkan skema asuransi yang telah ada • Membentuk dana penanggulangan bencana alam yang dikelola khusus; • Sumber-sumber pendanaan: • APBN (Rupiah Murni) • PHLN termasuk pinjaman siaga bencana • Kontribusi daerah • Sumber lain yang sah MITIGASI RISIKO BENCANA (DRFI) KEBIJAKAN BARU 2019 DANA ABADI PENELITIAN Endowment fund untuk penguatan riset 1 2 3
  17. 17. 17 BREAKTHROUGH POLICIES: PENGUATAN KUALITAS BELANJA: “MENGUBAH MINDSET DARI KONSUMTIF KE PRODUKTIF” Mendorong belanja lebih produktif: infrastruktur,pendidikan dan kesehatan •Reformasi subsidi Tahun 2015, dengan implementasi subsidi tetap untuk solar dan menghapus subsidi untuk premium. Mulai Juli 2016 subsidi tetap solar. •Merelokasi penghematan subsidi untuk kegiatan prioritas dan produktif (Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan) •Pemerintah masih konsisten untuk melanjutkan akselerasi pembangunan Infrastruktur APBN 2019 REFORMASI SUBSIDI
  18. 18. 18 KEBIJAKAN EKSPANSIF UNTUK MENDORONG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN -1,84 APBN 2019Outlook Defisit APBN
  19. 19. 19 UPAYA MITIGASI RISIKO FISKAL 1 Adanya Fiscal Buffer: SAL (Saldo Anggaran Lebih) 2 Dana Cadangan Risiko Fiskal dan Fleksibilitas Anggaran yang Sesuai dengan UU APBN 4Penyiapan Crisis Management Protocol (KSSK & CMP Fiskal) 5 Development partner untuk keadaan darurat (Chiang Mai Initiatives) 3 Bond Stabilization Framework untuk mengantisipasi dampak krisis pasar SBN domestik
  20. 20. 20 Fiscal Rules 1 2 Defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB Rasio utang utang terhadap PDB di bawah 60% 3 Alokasi Anggaran Pendidikan minimal 20% dari Belanja Negara 4 Alokasi Anggaran Kesehatan minimal 5% dari Belanja Negara
  21. 21. 21 TERIMA KASIH
  22. 22. 22 • DefiSit 1.84% thd GDP, terendah sejak 2013 • Menuju keseimbangan primer positif • Rasio utang (Debt to GDP) dibawah 30% APBN 2019: SEHAT, ADIL, DAN MANDIRI ADIL MANDIRI 5.3% 3.5% 5.3% 15,000 70 Pertumbuhan Inflasi SPN 3bln Nilai tukar (Rp/US$ ICP (USD/barrel) 4.8% - 5.2% pengangguran 0.38 - 0.39 Gini Ratio 8.5% - 9.5% Kemiskina n 775Lifting minyak 1,250 (barrel/day) Lifting gas (barrel/day) 71.98 HDI ASUMSI TARGET PERBAIKAN KUALITAS MAKRO PERTUMBUHAN SEHAT • Penguatan desentralisasi fiskal (peningkatan alokasi transfer) • Penguatan program perlindungan sosial • Penguatan SDM (keadilan antar generasi) • Penerimaan perpajakan membaik • Peningkatan surat utang berdenominasi rupiah • Pedalaman pasar keuangan • Mendorong ekspor 22
  23. 23. 23 Pendapatan Negara UTANG UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN PRIORITAS Tambahan utang selama 2015-2018 sebesar Rp1.809,5T untuk mendukung daya saing (infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) ▪ Untuk mendukung kegiatan prioritas selama 2015-2018 sebesar Rp3.278,7T(Infrastruktur, pendidikan, kesehatan) belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari pendapatan negara; ▪ Untuk menutup financing gap diperlukan sumber pembiayaan antara lain dari Utang; ▪ Selama tahun 2015-2018 tambahan utang Pemerintah sebesar Rp1.809,5 T (Stock utang 2014: Rp2.608,8T 🡪 2018:Rp4.418,3T ); ▪ Tambahan utang untuk mendukung kegiatan produktif (tambahan utang Rp1.809,5T vs anggaran produktif :Rp3.278,8T)
  24. 24. 24 Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum 106,4 104,0 417,9 414,9 1. Minimal 50 persen dari DBH CHT untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 2. Penyelesaian Kurang Bayar DBH pada Triwulan IV. 3. Sharing beban subsidi BBM dan LPG dalam hal terdapat kenaikan realisasi PNBP Migas. PENGUATAN KUALITAS DESENTRALISASI FISKAL Pemerintah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Kelurahan 1. Dana Kelurahan sebesar Rp3,0 T ditujukan bagi 8.212 kelurahan di seluruh kab/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat (Dasar hukumnya UU tentang APBN Tahun 2019 dan pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri). 2. Pagu DAU bersifat final untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD. 3. Memperhitungkan kenaikan gaji pokok 5 persen, gaji ke 13, dan THR, serta Formasi CPNS Daerah. Triliun Rupiah 826,8 832,3 RAPBN APBN DAK Fisik DAK Nonfisik 1. Fokus pada pembangunan SDM melalui percepatan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas 2. Sesuai usulan daerah dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, dan memperhatikan aspirasi program pembangunan anggota DPR. 3. Penambahan sub-bidang GOR dan Perpustakaan Daerah. 1. Perbaikan kualitas kinerja (BOS Kinerja). 2. Peningkatan unit cost BOS untuk Pendidikan Vokasi. 3. Afirmasi untuk daerah 3 T (Tertinggal, Terluar, dan Transmigrasi). 4. Penambahan DAK Nonfisik baru yaitu BOP untuk kesetaraan, BOP untuk museum dan taman budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan Dana BLPS 69,3 77,2 131,0 131,2 2019 : 70,0 2018 : 60,0 2015 : 20,8 1. Penyempurnaan formulasi dan afirmasi untuk percepatan pengentasan kemiskinan. 2. Penyempurnaan skema padat karya tunai (cash for work). 3. Penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan dan capaian output. 4. Penguatan monev, kapasitas SDM desa, dan tenaga pendamping desa. Dana Desa Rata-Rata Per Desa : 2019 : Rp933,9 juta 2018 : Rp800,5 juta 2015 : Rp280,0 juta TKDD

×