Dokumen tersebut membahas sistem pengelolaan pengaduan masyarakat di KPK, termasuk mekanisme penerimaan pengaduan, sarana pengaduan seperti surat dan KWS, proses analisis pengaduan, dan tindak lanjut hasil analisis seperti pengumpulan informasi dan penindakan.

1. Sharing Knowledge Pengelolaan Pengaduan dan KWS
Komisi Pemberantasan Korupsi
Bogor 1 Juni 2013

2. I. WHISTLEBLOWER OVERVIEW

4. Surat edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2011
Whistleblower merupakan pelapor tindak
pidana yang mengetahui dan melaporkan
tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari
pelaku kejahatan yang dilaporkannya

9. Vincentius Amin Susanto (Financial Controller PT.Asian Agri)
11 Januari 2013 memperoleh pembebasan bersyarat

10. Bradley Birkenfeld
Direktur UBS Bank di Swiss Di dakwa menyembunyikan aset Igor Olinicof
senilai US$ 200 juta dan menghindari pembayaran pajak senilai US$ 7,2
juta.

11. Agus Condro
Anggota Komis IX DPR Fraksi PDIP Periode 1999-2004

12. Jeffrey Wigand
Researcher Brown & Williamson Tobbaco Corporation

14. II. SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT di KPK

15. • UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
• PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam
Pencegahan dan Pemberantasan TPK
• Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 23 Februari
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK
• Prosedur Operasi Baku Penanganan Laporan/Pengaduan
TPK Tanggal 22 November 2008
Dasar Hukum

16. 1) Mekanisme penerimaan pengaduan satu pintu
2) Melindungi kerahasiaan pelapor
3) Perlindungan terhadap pelapor
4) Kemudahan penyampaian pengaduan dan pemantauan tindak
lanjut pengaduan
5) Kriteria pengaduan dugaan TPK yang ditangani oleh KPK
6) Review dan pengendalian penanganan pengaduan dugaan TPK
7) Akuntabilitas penanganan pengaduan dugaan TPK
Kebijakan

17. • surat, fax, telpon, sms, email, dan KWS.
• langsung di kantor/di luar kantor.
• Penerimaan pengaduan langsung melalui unjuk rasa dari
perwakilan pengunjuk rasa
Sarana Pengaduan
Whistleblowing System
Whistleblowing System adalah media yang disediakan oleh suatu organisasi
untuk menampung informasi yang dimiliki oleh informan yang ingin
melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran

18. II.1 KPK Whistleblower System

19. • Target pelapor : pegawai/pihak internal organisasi.
• Mengapa :
• Survey oleh Institute of Business Ethics (2007) menyimpulkan bahwa 1
diantara 4 karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi 52%
diantaranya tetap diam. (dikutip dari KNKG – WBS 2008)
• Akses data lebih dimiliki oleh pihak internal organisasi.
• Dugaan TPK yang akan terjadi, untuk tindak lanjut cepat.
• Anonymous whistleblowing.
• Web-base system.
KWS .1

20. • Implementasi :
• Sejak September 2009.
• Hasil evaluasi tahun I, diperlukan target spesifik --> kustomisasi ulang
dan perubahan nama menjadi KPK Whistleblower's System mulai
September 2010.
• Pencapaian :
Uraian S.d 31 Des 2010 Tahun 2011
Tahun 2012 (s.d
17 Des 2012)
Kunjungan ke Laman KWS 78.090 kunjungan 28.086 kunjungan 35.287 kunjungan
Laporan KWS yang diterima 3.779 laporan 1.089 laporan 2.213 laporan
Kotak Komunikasi dibuat atas laporan yang
diterima
2.960 laporan 886 laporan 1.776 laporan
Laporan KWS yang dapat diteruskan ke
penelaahan
121 laporan 47 laporan 104 laporan
% Laporan KWS yang dapat diteruskan ke
penelaahan dari laporan yang diterima
3,20% 4,32% 4,70%
KWS .2

21. KWS .3

22. KWS .4

23. KWS .5

24. KWS .6

25. KWS .7
KWS .7

26. KWS .8
KWS .8KWS .8

27. KWS .9

28. KWS .10

29. II.2 Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat

30. Langsung Surat/fax Tel/SMS/E-mail KWS
Penerimaan
Verifikasi
Penelaahan
Pulbaket ND ke LidikKorsupND ke Cegah URC
Penentuan
TL
TelaahVerifPenerimaan
AplikasiPengaduanMasyarakat
Pemerosesan Pengaduan
Masyarakat

31. 1. Menilai apakah materi pengaduan kategori TPK.
2. Menilai keandalan sumber dan validitas informasi.
3. Menilai kecukupan bukti permulaan
4. Membuat kesimpulan.
5. Membuat rekomendasi saran tindak lanjut.
Proses Analisa

32. • Penentuan kelengkapan unsur-unsur 5 W dan 1 H
• Evaluasi tindak lanjut pengaduan terkait
• Penentuan Rekomendasi Hasil Telaahan:
Pengaduan Tindak Lanjut
Bukan TPK/Tanpa bukti File, surati pelapor
Bukan Kewenangan KPK
Nota dinas ke Dep Penindakan untuk dilimpahkan ke
Penegak hukum Lain
Sudah ditangani PH Lain
Nota dinas ke Dep Penindakan untuk bahan koordinasi dan
supervisi
TPK bukti kurang Nota dinas Usulan pengumpulan bahan keterangan
TPK bukti memadai Nota Dinas Pelimpahan ke Dep Penindakan
TPK Penyuapan dan atau
Pemerasan
Tindakan Reaksi Cepat (libatkan unti lain)
Proses Analisa

33. 1. Perencanaan
2. Pelaksanaan: Terbuka/Tertutup, melalui :
a. Permintaan data ke instansi,
b. Wawancara,
c. Pengamatan,
d. Pembuntutan,
e. Undercover,
f. Penggalangan Informan
1. Ekspose Hasil pulbaket
2. Pelaporan
Pengumpulan bahan & keterangan

34. Unit Reaksi Cepat (URC)
Whistle blower System
Memenuhi kriteria utk
kegiatan OTT
Expose ke Pimpinan
Tindak lanjut
1. Penyadapan
2. Penggalangan
3. Pemantauan
4. Undercover
Penangkapan