SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  72
Télécharger pour lire hors ligne
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
          NO.13 TAHUN 2003



SEPERANGKAT PERATURAN YANG
MENGATUR SEGALA HAL YANG
BERHUBUNGAN DENGAN TENAGA KERJA
PADA WAKTU SEBELUM, SELAMA DAN
SESUDAH MASA KERJA .
                                  1
TUJUAN PEMBANGUNAN
           KETENAGAKERJAAN

A.   MEMBUDAYAKAN DAN MENDAYAGUNAKAN TENAGA KERJA
     SECARA OPTIMAL DAN MANUSIAWI.
B.   MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA DAN
     PENYEDIAAN TENAGA KERJA YANG SESUAI DENGAN
     KEBUTUHAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH.
C.   MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA TENAGA KERJA
     DAN KELUARGANYA.
D.   MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DAN
     KELUARGANYA
                                                   2
SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG
     KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 2003

1.   KETENTUAN UMUM
2.   LANDASAN ASAS, DAN TUJUAN
3.   KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
4.   PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI
     TENAGA KERJA
5.   PELATIHAN KERJA
6.   PENEMPATAN TENAGA KERJA
7.   PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
8.   PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
9.   HUBUNGAN KERJA
                                              3
Lanjutan


10. PERLINDUNGAN PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN
11. HUBUNGAN INDUSTRIAL
12. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
13. PEMBINAAN
14. PENGAWASAN
15. PENYIDIKAN
16. KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
17. KETENTUAN PERALIHAN
18. KETENTUAN PENUTUP



                                            4
RUANG LINGKUP
1. PENGUSAHA
  A. ORANG PERSEORANGAN, PERSEKUTUAN, ATAU BADAN
    HUKUM YANG MENJALANKAN SUATU PERUSAHAAN
    MILIK SENDIRI.
  B. ORANG PERSEORANGAN, PERSEKUTUAN, ATAU
    BADAN HUKUM YANG MENJALANKAN SUATU
    PERUSAHAAN BUKAN MILIKNYA.
  C. ORANG PERSEORANGAN, PERSEKUTUAN, ATAU BADAN
    HUKUM YANG BERADA DI INDONESIA MEWAKILI
    PERUSAHAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HURUF
    A DAN B YANG BERKEDUDUKAN DILUAR WILAYAH
    INDONESIA
                                                   5
Lanjutan
2. PERUSAHAAN
  A. SETIAP BENTUK USAHA YANG BERBADAN HUKUM ATAU
     TIDAK, MILIK ORANG PERSEORANGAN,MILIPERSEKUTUAN
     ATAU MILIK BADAN HUKUM, BAIK MILIK SWASTA MAUPUN
     MILIK NEGARA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/ BURUH
     DENGAN MEMBAYAR UPAH ATAU IMBALAN DALAM BENTUK
     LAIN.
  B. USAHA-USAHA SOSIAL DAN USAHA-USAHA LAIN YANG
     MEMPUNYAI PENGURUS DAN MEMPEKERJAKAN ORANG
     LAIN DENGAN MEMBAYAR UPAH ATAU IMBALAN DALAM
    BENTUK LAIN.

  CATATAN :
  DARI RUMUSAN TERSEBUT MAKA PERUM PEGADAIAN SEBAGAI
  PERUSAHAAN MILIK NEGARA TUNDUK PADA PERATURAN
  PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN

                                                            6
HUBUNGAN KERJA

HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA ATAU PEMBERI KERJA
DENGAN PEKERJA / BURUH BERDASARKAN PERJANJIAN
KERJA YANG MEMPUNYAI UNSUR :
             - PEKERJAAN
             - PERINTAH
             - UPAH


                                          7
SYARAT KERJA
HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PEKERJA/BURUH
YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

            PERJANJIAN KERJA
PERJANJIAN ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PENGU-
SAHA ATAU PEMBERI KERJA YANG MEMUAT SYARAT
SYARAT KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK


                                          8
DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA


a. KECAKAPAN KEDUA BELAH PIHAK
b. KEMAMPUAN       ATAU     KECAKAPAN   MELAKUKAN   PERBUATAN
   HUKUM
c. ADANYA PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN DAN
d. PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN TIDAK BERTENTANGAN
   DENGAN KETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN DAN PERATURAN
   PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

CATATAN :
-A DAN B DAPAT DIBATALKAN
-C DAN D BATAL DEMI HUKUM



                                                        9
ISI MATERI PERJANJIAN KERJA

A. NAMA, JENIS KELAMIN UMUR DAN ALAMAT PEKERJA/BURUH
B. JABATAN DAN JENIS PEKERJAAN
C. TEMPAT NAMA, ALAMAT PERUSAHAAN DAN JENIS USAHA
D. PEKERJAAN
E. BESARNYA UPAH DAN CARA PEMBAYARANNYA
F. SYARAT-SYARAT KERJA YANG MEMUAT HAK DAN KEWAJIBAN
   PENGUSAHA
G. MULAI DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN
   KERJA
H. TEMPAT DAN TANGGAL PERJANJIAN DIBUAT
I.   TANDA TANGAN PARA PIHAK

                                                    10
PERJANJIAN KERJA

A. WAKTU TERTENTU
B. WAKTU TIDAK
   TERTENTU

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

A. JANGKA WAKTU ATAU
B. SELESAINYA SUATU PEKERJAAN



                                  11
SYARAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

A. SECARA TERTULIS, BAHASA INDONESIA DAN LATIN
B. TIDAK DAPAT MENSYARATKAN PERCOBAAN


             JENIS SIFAT PEKERJAAN

A. SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA
B. PEKERJAAN DALAM WAKTU TIDAK TERLALU LAMA DAN PALING
   LAMA 3 TAHUN
C. BERSIFAT MUSIMAN
D. BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU, KEGIATAN BARU,
   PRODUK TAMBAHAN YANG MASIH DALAM PERCOBAAN ATAU
   PENJAJAGAN                                     12
JANGKA WAKTU

A. PALING LAMA 2 TAHUN DAN HANYA DIPERPANJANG 1 KALI UNTUK
  WAKTU PALING LAMA 1 TAHUN.

B. DALAM HAL DIPERPANJANG 7 HARI SEBELUM BERAKHIR DIBERI
  TAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA PEKERJA/BURUH

C. PEMBAHARUAN HANYA BOLEH 1 KALI DAN PALING LAMA 2 TAHUN

D. DILAKUKAN SETELAH MELEBIHI MASA TENGGANG WAKTU 30 HARI




                                                     13
PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN


1. PENGUSAHA WAJIB MEMBUAT SURAT PENGANGKATAN BAGI
  PEKERJA/BURUH.

2. SURAT PENGANGKATAN

  - NAMA DAN ALAMAT PEKERJA/BURUH

  - TANGGAL MULAI BEKERJA

  - JENIS PEKERJAAN

  - BESARNYA UPAH

                                                14
PKWT UNTUK PEKERJAAN BERSIFAT MUSIMAN


1.   PEKERJAAN YANG PELAKSANAANNYA TERGANTUNG PADA MUSIM ATAU CUACA

2.   HANYA DAPAT DILAKUKAN UNTUK SATU JENIS PEKERJAAN PADA MUSIM
     TERTENTU

3.   PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MEMENUHI PESANAN ATAU
     TARGET DILAKUKAN SEBAGAI PEKERJAAN MUSIMAN

4.   DILAKUKAN UNTUK PEKERJA YANG MELAKUKAN KEGIATAN TAMBAHAN.

5.   MEMBUAT DAFTAR NAMA PEKERJA YANG MELAKUKAN KEGIATAN TAMBAHAN

6.   TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMBAHARUAN




                                                                 15
PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI
            ATAU SEMENTARA SIFATNYA

1. DIDASARKAN ATAS SELESAINYA PEKERJAAN TERTENTU
2. DIBUAT PALING LAMA 3 TAHUN
3. DISELESAIKAN LEBIH CEPAT DARI YANG DIPERJANJIKAN MAKA PKWT
   PUTUS DEMI HUKUM PADA SAAT SELESAINYA PEKERJAAN
4. DALAM PKWT DIDASARKAN ATAS SELESAINYA PEKERJAAN TERTENTU,
   HARUS DICANTUMKAN BATASAN SUATU PEKERJAAN DINYATAKAN
   SELESAI.
5. DAPAT DILAKUKAN PEMBARUAN
6. PEMBAHARUAN DILAKUKAN SETELAH MELEBIHI MASA TENGGANG
   WAKTU 30 HARI KERJA
7. SELAMA TENGGANG WAKTU TIDAK ADA HUBUNGAN KERJA
8. DALAM PKWT PARA PIHAK DAPAT MENGATUR LAIN DARI KETENTUAN
                                                       16
   PEMBAHA RUAN DAN WAKTU PEMBAHARUAN
PKWT PEKERJAAN BERHUBUNGAN PRODUK BARU

1. DIBERLAKUKAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN YANG
  BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU, KEGIATAN BARU ATAU
  PRODUK TAMBAHAN YANG MASIH DALAM PERCOBAAN ATAU
  PENJAJAGAN

2. DAPAT DILAKUKAN UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 2 TAHUN DAN
  DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 1 TAHUN

3. TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMBAHARUAN

4. MELAKUKAN PEKERJAAN DILUAR KEGIATAN ATAU DILUAR PEKERJAAN
  YANG BIASA DILAKUKAN PERUSAHAAN


                                                       17
PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

1.   UNTUK PEKERJAAN TERTENTU YANG BERUBAH-RUBAH DALAM WAKTU DAN
     VOLUME PEKERJAAN SERTA UPAH DIDASARKAN PADA KEHADIRAN.

2.   KURANG DARI 21 HARI KERJA DALAM 1 BULAN

3.   BEKERJA 21 HARI ATAU LEBIH DALAM 3 BULAN BERTURUT-TURUT

4.   PEKERJA HARIAN LEPAS DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN JANGKA WAKTU
     PKWT PADA UMUMNYA.

5.   WAJIB MEMBUAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS SECARA TERTULIS

6.   WAJIB MEMBUAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS, SEKURANG-
     KURANGNYA MEMUAT : NAMA/ALAMAT PEMBERI KERJA, NAMA/ALAMAT
     PEKERJA, JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN, BESARNYA UPAH/IMBALAN

7.   DAFTAR PEKERJA/BURUH YANG DISAMPAIKAN KEPADA INSTANSI YANG
     BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN SETEMPAT
     SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI KERJA SEJAK MEMPEKERJAKAN PEKERJA
     HARIAN LEPAS
                                                               18
PENCATATAN



1. PKWT DICATATKAN PENGUSAHA KEPADA INSTANSI YANG
  BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN SETEMPAT
  SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI KERJA SEJAK PENANDATANGANAN.

2. PEKERJA HARIAN LEPAS YANG DICATATKAN ADALAH DAFTAR
  PEKERJA/BURUH




                                                    19
AKIBAT HUKUM

1. PKWT TIDAK DIBUAT DALAM BAHASA INDONESIA DAN HURUF LATIN
  BERUBAH MENJADI PKWTT SEJAK ADANYA HUBUNGAN KERJA.
2. PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA
   PENYELESAIAN LEBIH 3 TAHUN DAN PEKERJAAN YANG BERSIFAT
   MUSIMAN TIDAK DILAKUKAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN
   TAMBAHAN, BERUBAH SEJAK ADANYA HUBUNGAN KERJA
3. PEKERJAAN UNTUK PRODUK BARU TIDAK SESUAI DENGAN JANGKA
   WAKTU DAN DILAKUKAN PEMBARUAN, BERUBAH SEJAK DILAKUKAN
   PENYIMPANGAN.
4. PEMBAHARUAN TIDAK MELALUI MASA TENGGANG WAKTU DAN TIDAK
   DIPERJANJIKAN LAIN, BERUBAH SEJAK TIDAK TERPENUHINYA SYARAT
   PKWT TERSEBUR.
5. PENGUSAHA MENGAKHIRI HUBUNGAN KERJA, HAK-HAK PEKERJA DAN
   PROSEDUR PENYELESAIANNYA DILAKUKAN SESUAI KETENTUAM
   PERATURAN PER-UU AN BAGI PKWTT                     20
PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN

A.   PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN DIBUAT SECARA
     TERTULIS DAN BERBENTUK BADAN HUKUM
B.   PEKEJAAN YANG DAPAT DISERAHKAN

     - DILAKUKAN SECARA TERPISAH DARI KEGIATAN UTAMA
     - DILAKUKAN DENGAN PERINTAH LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI PEMBERI
       PEKERJAAN.
     - MERUPAKAN KEGIATAN PENUNJANG PERUSAHAAN SECARA KESELURUHAN.
     - TIDAK MENGHAMBAT PROSES PRODUKSI SECARA KESELURUHAN

A.   PERLINDUNGAN PEKERJA DAN SYARAT KERJA PEKERJA PERUSAHAAN PEMBORONG
     PEKERJAAN SEKURANG-KURANGNYA SAMA DENGAN PERLINDUNGAN KERJA DAN SYARAT-
     SYARAT KERJA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA.
B.   HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN
     DILAKUKAN DENGAN PKWTT ATAU PWTT YANG DIBUAT SECARA TERTULIS
                                                                      21
Lanjutan



              PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN


E. PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAM TIDAK SESUAI DENGAN SYARAT PEKERJAAN
   YANG DAPAT DISERAHKAN DAN TIDAK BERBADAN HUKUM, MAKA STATUS HUBUNGAN
   KERJA DEMI HUKUM BERALIH KEPADA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA.




                                                                   22
SYARAT PEKERJAAN YANG DAPAT DISERAHKAN

1. DILAKUKAN SECARA TERPISAH DARI KEGIATAN UTAMA BAIK MANAJEMEN
   MAUPUN KEGIATAN PELAKSANA PEKERJAAN
2. DILAKUKAN DENGAN PERINTAH LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI
   PEMBERI PEKERJAAN DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERI PENGARAHAN TENTANG
   TATA CARA MELAKSANAKAN PEKERJAAN AGAR SESUAI DENGAN STANDAR
   YANG DITETAPKAN OLEH PERUSAHAAN PEMBERI KERJA.
3. MERUPAKAN KEGIATAN PENUNJANG SECARA KESELURUHAN, KEGIATAN
   TERSEBUT MERUPAKAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG DAN MEMPERLANCAR
   PELAKSANAAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN ALUR KEGIATAN KERJA
   PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
4. TIDAK MENGHAMBAT PROSES PRODUKSI SECARA LANGSUNG KEGIATAN
   TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN KEGIATAN TAMBAHAN APABILA DILAKUKAN
   PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN TETAP BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA

                                                              23
SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN
              KEPADA PERUSAHAAN LAIN



2.   PERUSAHAAN DAPAT MENYERAHKAN SEBAGIAN PELAKSANA PERUSAHAAN
     PENERIMA PEMBORONGAN PEKERJAAN, PERUSAHAAN LAIN YANG MENERIMA
     PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANA PEKERJAAN, TIDAK TERMASUK
     PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG PERDAGANGAN BARANG DAN
     JASA KONSULTASI UNTUK KEBUTUHAN PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN
     PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN
3.   PENYERAHAN DILAKSANAKAN MELALUI PERJANJIAN PEMBORONGAN
     PEKERJA AN SECARA TERTULIS
4.   PENYERAHAN DILAKUKAN PADA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN
     HARUS BERBADAB HUKUM
5.   PERUSAHAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN AKAN MENYERAHKAN LAGI
     SEBAGIAN PEKERJAAN YANG DITERIMA, PENYERAHAN DAPAT DIBERIKAN
     KEPADA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN YANG BUKAN BERBADAN
     HUKUM                                                     24
•   PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN YANG BERBADAN HUKUM YANG
    BERTANGGUNG JAWAB MEMENUHI KEWAJIBAN HAK-HAK PEKERJA, BILA
    PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM
    TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA
•   DALAM SUATU DAERAH TIDAK TERDAPAT PERUSAHAAN PEMBORONG
    YANG TIDAK BERBADAN HUKUM ATAU TERDAPAT PERUSAHAAN YANG
    BERBADAN HUKUM TAPI TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI UNTUK DAPAT
    MELAKSANAKAN SEBAGIAN PEKERJAAN, PENGUSAHA DAPAT
    MENYERAHKAN PADA PERUSAHAAN PEMBORONG YANG BUKAN BERBADAN
    HUKUM
•   PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN YANG TIDAK BERBDAN HUKUM
    TERSEBUT, BERTANGGUNG JAWAB MEMENUHI HAK-HAK PEKERJA YANG
    TERJADI DALAM HUBUNGAN KERJA
•   TANGGUNG JAWAB TERSEBUT HARUS DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN
    PEMBORONGAN PEKERJAAN

•   PERJANJIAN PEMBORONG PEKERJAAN WAJIB MEMUAT KETENTUAN YANG
    MENJAMIN TERPENUHI HAK-HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA
    SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
                                                           25
1. PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN YANG AKAN MENYERAHKAN SEBAGIAN
   PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN WAJIB MEMUAT
   ALUR KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN
2. ALUR KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN DITETAPKAN JENIS-
   JENIS PEKERJAAN UTAMA DAN PENUNJANG SERTA MELAPORKAN KEPADA
   INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
   SETEMPAT
3. PERUSAHAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SEBELUM DITETAPKAN
   KEPUTUSAN INI TETAP MELAKUKAN PERJANJIAN SAMPAI BERAKHIRNYA
   PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
4. SELANJUTNYA WAJIB MENYESUAIKAN DENGAN KEPUTUSAN INI




                                                            26
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA

1.   KEGIATAN JASA PENUNJANG ATAU KEGIATAN YANG TIDAK BERHUBUNGAN
     LANGSUNG DENGAN PROSES PRODUKSI DAPAT MENGGUNAKAN PEKERJA DARI
     PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA
2.   SYARAT PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH

     a.   HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PERUSAHAAN
          PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH.
     b.   PERJANJIAN KERJA DIBUAT UNTUK WAKTU TERTENTU DAN UNTUK WAKTU
          TIDAK TERTENTU
     c.   PERLINDUNGAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN, SYARAT-SYARAT KERJA
          SERTA PERSELISIHAN YANG TIMBUL MENJADI TANGGUNG JAWAB
          PERUSAHAAN PENYEDIA JASA

1.   PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA MERUPAKAN BENTUK USAHA YANG
     BERBADAN HUKUM DAN MEMILIKI IJIN DARI INSTANSI YANG BERTANGGUNG
     JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.
2.   APABILA TIDAK MEMENUHI SYARAT, DEMI HUKUM HUBUNGAN KERJA ANTARA
     PEKERJA DAN PENGUSAHA PENYEDIA JASA BERALIH MENJADI HUBUNGAN
     KERJA ANTARA PEKERJA DAN PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
                                                               27
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH


1. PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM YANG DALAM KEGIATAN USAHANYA
   MENYEDIAKAN JASA PEKERJA UNTUK DIPEKERJAKAN DI PERUSAHAAN
   PEMBERI KERJA.

2. WAJIB MEMILIIKI IJIN OPERASIONAL DARI INSTANSI YANG
   BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN SESUAI
   DOMISILI PERUSAHAAN

3. IJIN OPERASIONAL BERLAKU DI SELURUH INDONESIA UNTUK JANGKA
   WAKTU 5 TAHUN DAPAT DIPERPANJANG UNTUK JANGKA WAKTU YANG
   SAMA
                                                         28
PROSES IJIN OPERASIONAL

1. PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA MENYAMPAIKAN
   PERMOHONAN DENGAN MELAMPIRKAN

   A. COPY PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM BERBENTUK PT.
      ATAU KOPERASI
   B. COPY ANGGARAN DASAR YANG DIDALAMNYA MEMUAT KEGIATAN
      USAHA PENYEDIA JASA PEKERJA
   C. COPY SIUP
   D. COPY WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN YANG MASIH BERLAKU.


2. INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN,
   HARUS SUDAH MENERBITKAN IJIN OPERASIONAL DALAM WAKTU
   PALING LAMA 30 HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN DITERIMA

                                                       29
PERJANJIAN PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN
    DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA

1. JENIS PEKERJAAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PEKERJA DARI
  PERUSAHAAN PENYEDIA JASA.
2. PENEGASAN BAHWA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN, HUBUNGAN
   KERJA YANG TERJADI ADALAH ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
   DENGAN PEKERJA, PERLINDUNGAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN ,
   SYARAT-SYARAT KERJA SERTA PERSELISIHAN YANG TIMBUL MENJADI
   TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA
3. PENEGASAN BAHWA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA
   BERSEDIA MENERIMA PEKERJA DARI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
   PEKERJA YANG SEBELUMNYA UNTUK JENIS JENIS PEKERJAAN YANG
   TERUS MENERUS ADA DI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA DALAM HAL
   TERJADI PENGGANTIAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA.

                                                           30
PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIA JASA
                     PEKERJA


1. KAB/KOTA TEMPAT PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA
  MELAKUKAN PEKERJAAN.

2. PROVINSI, MELAKUKAN PEKERJAAN PADA PERUSAHAAN PEMBERI
  KERJA BERADA DI WILAYAH LEBIH DARI SATU KAB/KOTA DALAM SATU
  PROVINSI

3. DIREKTUR JENDERAL MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA BERADA DI
  WILAYAH LEBIH DARI SATU PROVINSI



                                                        31
PROSES PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIA
                 JASA PEKERJA

1. INSTANSI, MELAKUKAN PENELITIAN PERJANJIAN TERSEBUT.

2. PERJANJIAN MEMENUHI KETENTUAN, PEJABAT MENERBITKAN BUKTI
   PENDAFTA RAN

3. DALAM HAL TIDAK MEMENUHI KETENTUAN, PEJABAT MEMBUAT
   CATATAN PADA BUKTI PENDAFTARAN

4. PERUSAHAAN TIDAK MENDAFTARKAN PERJANJIAN, INSTANSI
   MENCABUT IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN.

5. DALAM HAL IJIN OPERASIONAL DICABUT , HAK-HAK PEKERJA TETAP
   MENJADI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
                                                         32
PERATURAN PERUSAHAAN


PERATURAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS
OLEH PENGUSAHA YANG MEMUAT SYARAT-SYARAT
KERJA DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN




                                        33
DASAR HUKUM PERATURAN PERUSAHAAN


1. UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 BAGIAN KEENAM PASAL
  108 – PASAL 115

2. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN
  PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN OENDAFTARAN PERJANJIAN
  KERJA BERSAMA NO. 48/MEN/2004 TANGGAL 8 APRIL 2004




                                                       34
TUJUAN PERATURAN PERUSAHAAN


1. MEMBERIKAN KEPASTIAN SYARAT-SYARAT KERJA DI
  PERUSAHAAN

2. MENINGKATKAN KEGAIRAHAN DAN KETENANGAN BEKERJA

3. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA, AKHIRNYA AKAN
  MENINGKATKAN TARAF HIDUP PEKERJA DAN KELUARGANYA



                                                     35
MATERI PERATURAN PERUSAHAAN



1. HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA

2. HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA

3. SYARAT KERJA

4. TATA TERTIB PERUSAHAAN

5. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA



                                       36
PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN
1.   PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH SEKURANG-KURANGNYA
     10 ORANG WAJIB MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN

2.   MEMUAT SYARAT KERJA YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-
     UNDANGAN DAN RINCIAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.   MERUPAKAN KEAWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

4.   MASUKAN YANG DISAMPAIKAN SP/SB DAN ATAU WAKIL PEKERJA/BURUH
     BERSIFAT SARAN DAN PERTIMBANGAN, TIDAK DAPAT DIPERSELISIHKAN

5.   HANYA DAPAT DIBUAT 1 PERATURAN PERUSAHAAN YANG BERLAKU BAGI
     SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN

6.   PERUSAHAAN YANG MEMILIKI CABANG DAPAT DIBUAT PERATURAN PERUSAHAAN
     TURUNAN YANG BERLAKU DI MASING-MASING PERUSAHAAN

7.   PERATURAN PERUSAHAAN TURUNAN BERLAKU SETELAH MENDAPATKAN
     PENGESAHAN

8.   BEBERAPA PERUSAHAAN BERGABUNG DALAM SATU GRUP, PERATURAN
     PERUSAHAAN DIBUAT MASING-MASING PERUSAHAAN
                                                                    37
PROSES MENDAPATKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN

1. PENGESAHAN HARUS MENDAPATKAN NASKAH RANCANGAN
  PERATURAN       PERUSAHAAN       KEPADA      PERWAKILAN
  PEKERJA/BURUH

2. SARAN   DAN   PERTIMBANGAN     HARUS   SUDAH   DITERIMA
  PENGUSAHA      DALAM   WAKTU    14   HARI   KERJA   SEJAK
  DITERIMANYA      NASKAH        RANCANGAN      PERATURAN
  PERUSAHAAN

3. DALAM WAKTU 14 HARI KERJA, TIDAK MEMBERIKAN SARAN
  DAN PERTIMBANGAN,      PENGUSAHA DAPAT       MENGAJUKAN
  PERMOHONAN PENGESAHAN DISERTAI BUKTI                 38
PERSYARATAN PERMOHONAN PENGESAHAN
            PERATURAN PERUSAHAAN


1. MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS

2. MELAMPIRKAN NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN RANGKAP 3
  YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PENGUSAHA

3. MELAMPIRKAN BUKTI TELAH DIMINTA SARAN DAN
  PERTIMBANGAN DARI PERWAKILAN PEKERJA/BURUH




                                                39
PERMOHONAN PENGESAHAN
        PERATURAN PERUSAHAAN

1. NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN
2. NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN
3. WILAYAH OPERASI PERUSAHAAN
4. STATUS PERUSAHAAN
5. JENIS ATAU BIDANG USAHA
6. JUMLAH PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN
7. STATUS HUBUNGAN KERJA
8. UPAH TERTINGGI DAN TERENDAH
9. NAMA DAN ALAMAT SP/SB BILA ADA
10. NOMOR PENCATATAN SP/SB BILA ADA
11. MASA BERLAKU
12. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG
    KEBERAPA
                                           40
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN


1. KEPALA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
  KETENAGAKERJAAN KAB/KOTA, UNTUK PERUSAHAAN YANG
  TERDAPAT HANYA DALAM 1 KAB/KOTA

2. KEPALA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
  KETENAGAKERJAAN DI PROPINSI UNTUK PERUSAHAAN YANG
  TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 KAB/KOTA

3. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
  UNTUK PERUSAHAAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1
  PROPINSI
                                                      41
PROSES PENGESAHAN PERATURAN
                      PERUSAHAAN
1.   MENELITI KELENGKAPAN DOKUMENTASI DAN MATERI PERATURAN
     PERUSAHAAN
2.   MENGEMBALIKAN PERMOHONAN PENGUSAHA DALAM WAKTU PALING LAMA 7
     HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN, UNTUK DILENGKAPI DAN
     DIPERBAIKI
3.   PERUSAHAAN WAJIB MENYAMPAIKAN NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN
     DALAM WAKTU PALING LAMA 14 HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERIMANYA
     PENGEMBALIAN PERATURAN PERUSAHAAN
4.   APABILA TIDAK DIKEMBALIKAN DALAM WAKTU PALING LAMA 14 HARI KERJA,
     DAPAT DIANGGAP PERUSAHAAN BELUM MEMILIKI PERATURAN PERUSAHAAN
5.   PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN WAJIB MENERBITKAN SURAT
     KEPUTUSAN DALAM WAKTU PALING LAMA 30 HARI KERJA
6.   DALAM HAL WAKTU 30 HARI KERJA TERLAMPAUI DAN PERATURAN
     PERUSAHAAN TELAH MEMENUHI SYARAT, PERATURAN PERUSAHAAN
     DIANGGAP TELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN
     CATATAN : AKIBAT NO. 4 PERUSAHAAN DIKENAKAN SANKSI PIDANA PELANGGA
                                                                  42
     RAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 188 UU KETENAGAKERJAAN
TUJUAN PENGESAHAN PERATURAN
                 PERUSAHAAN


1. MENCEGAH ISI PERATURAN PERUSAHAAN
  BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN
  YANG BERLAKU

2. MENGESAHKAN PERBAIKAN DAN MENINGKATKAN
  SYARAT KERJA


                                            43
PERUBAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. PERUBAHAN HARUS BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA
  PENGUSAHA DAN SP/SB DAN ATAU WAKIL PEKERJA/BURUH

2. PERUBAHAN HARUS MENDAPATKAN PENGESAHAN KEMBALI

3. PERUBAHAN DIANGGAP TIDAK ADA APABILA BELUM
  MENDAPATKAN PENGESAHAN




                                                     44
PEMBAHARUAN PERATURAN PERUSAHAAN
1.   PENGUSAHA WAJIB MENGAJUKAN PEMBAHARUAN PALING LAMA 30 HARI
     KERJA SEBELUM BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERATURAN PERUSAHAAN
2.   PEMBAHARUAN DILAKUAKAN SEBAGAIMANA PENGATURAN PERMOHONAN
     PENGESAHA PERATURAN PERUSAHAAN
3.   DALAM PEMBAHARUAN, APABILA TERDAPAT PERUSAHAAN MATERI DARI
     PERATURAN PERUSAHAAN SEBELUMNYA, PERUBAHAN TERSEBUT HARUS
     DIDASARKAN ATAS KESEPAKATAN PENGUSAHA DENGAN WAKIL
     PEKERJA/BURUH
4.   KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUSAHAAN YANG TELAH BERAKHIR
     MASA BERLAKUNYA, TETAP BERLAKU SAMPAI DITANDA TANGANINYA PKB
     ATAU DISAHKANYA PERATURAN PERUSAHAAN BARU
5.   DALAM HAL PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB TELAH DILAKUKAN, BELUM
     MENCAPAI KESEPAKATAN, PENGUSAHA WAJIB MENGAJUKAN
     PERMOHONAN PENGESAHAN PEMBAHARUAN PERATURAN PERUSAHAAN.

                                                            45
KETENTUAN PERATURAN PERUSAHAAN
1.   PENGUSAHA MEMPEKERJAKAN PEKERJA SEKURANG-KURANGNYA 10
     ORANG WAJIB MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN
2.   MULAI BERLAKU SEJAK DISAHKAN
3.   MASA BERLAKUNYA 2 (DUA) TAHUN DAN WAJIB DIPERBAHARUI SETELAH
     HABIS MASA BERLAKUNYA
4.   SELAMA BERLAKUNYA PP, PENGUSAHA WAJIB MELAYANI KEHENDAK SP/
     SB UNTUK PEMBUATAN PKB
5.   SELAMA PERUNDINGAN BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN, PP BERLAKU
     SAMPAI HABIS JANGKA WAKTU BERLAKUNYA
6.   KETENTUAN DALAM PP TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN
     PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
7.   PERUBAHAN PP HANYA DAPAT DILAKUKAN ATAS DASAR KESEPAKATAN
     PENGUSAHA DAN WAKIL PEKERJA
8.   PERUBAHAN PP HARUS MENDAPAT PENEGASAN
9.   PENGUSAHA WAJIB MEMBERITAHUKAN DAN MENJELASKAN ISI PP SERTA
     MEMBERIKAN NASKAH PP ATAU PERUBAHANNYA KEPADA PEKERJA
                                                             46
SANKSI
TINDAK PIDANA PELANGGARAN


DENDA PALING SEDIKIT RP. 5.000.0000 DAN PALING BANYAK RP. 50.000.000
  PASAL 188


E. TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN
  PASAL 108 AYAT (1)


H. TIDAK MELAKUKAN PEMBAHARUAN
  PASAL 111 AYAT (3)


K. TIDAK MEMBERITAHUKAN DAN MENJELASKAN ISI SERTA MEMBERIKAN
   NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERUBAHANNYA KEPADA
   PEKERJA
  PASAL 114
                                                              47
PERJANJIAN KERJA BERSAMA

  PERJANJIAN YANG MERUPAKAN HASIL PERUNDINGAN
   ANTARA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH YANG
TERCATAT PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI
 BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGUSAHA ATAU
      BEBERAPA PENGUSAHA ATAU PERKUMPULAN
 PENGUSAHAYANG MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA, HAK
         DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK




                                           48
DASAR HUKUM PEMBUATAN PKB


1. UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 BAGIAN KETUJUH
  PASAL 116 – PASAL 133

2. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN
  PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN OENDAFTARAN PERJANJIAN
  KERJA BERSAMA NO. 48/MEN/2004 TANGGAL 8 APRIL 2004




                                                         49
TUJUAN PKB


1. MENGUSAHAKANPERBAIKAN SYARAT-SYARAT KERJA

2. MENINGKATKAN KEGAIRAHAN DAN KETENANGAN BEKERJA DI
  PERUSAHAAN




                                                50
MATERI PKB


1. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN SERTA ALAMAT SP/SB

2. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN SERTA ALAMAT PENGUSAHA

3. NOMOR SERTA TANGGAL PENCATATAN SP/SB

4. HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA

5. HAK DAN KEWAJIBAN SP/SB BESERTA PEKERJA

6. JANGKA WAKTU DAN TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PKB

7. TANDA TANGAN PARA PIHAK

8. PENANDATANGANAN OLEH WAKIL HARUS ADA SURAT KUASA
  KHUSUS DILAMPIRKAN PADA PKB                      51
PEMBUATAN PKB

1. HANYA DAPAT DIBUAT 1 PKB, BERLAKU BAGI SELURUH PEKERJA
  DI PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN

2. PERUSAHAAN YANG MEMILIKI CABANG, PKB INDUK BERLAKU DI
  SEMUA CABANG DAN DAPAT DIBUAT PKB TURUNAN YANG
  BERLAKU DI MASING-MASING CABANG

3. PKB INDUK MEMUAT KETENTUAM YANG BERLAKU UMUM DI
  SELURUH CABANG OERUSAHAAN, PKB TURUNAN MEMUAT
  PELAKSANAAN PKB INDUK YANG DISESUAIKAN DENGAN KONDISI
  CABANG PERUSAHAAN MASING-MASING

4. PKB TURUNAN BELUM DISEPAKATI, PKB INDUK TETAP BERLAKU
                                                     52
PERSYARATAN PEMBUATAN PKB

1. DIRUNDINGKAN SP/SB ATAU BEBERAPA SP/SB YANG
   TERCATAT PAD INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
   DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGUSAHA
   ATAU BEBERAPA PENGUSAHA

2. HARUS DIDASARI ITIKAD BAIK DAN KEMAUAN BEBAS
   KEDUA BELAH PIHAK

3. DILAKUKAN SECARA MENYELURUH UNTUK MUFAKAT

4. LAMANYA PERUNDINGAN DITETAPKAN BERDASARKAN
   KESEPAKATAN DAN DITUANGKAN DALAM TATA TERTIB
   PERUNDINGAN
                                             53
PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB

1. TEMPAT PERUNDINGAN DILAKUKAN DI KANTOR PERUSAHAAN
   ATAU KANTOR SP/SB ATAU TEMPAT LAIN SESUAI DENGAN
   KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK

2. BIAYA PERUNDINGAN MENJADI BEBAN PENGUSAHA, KECUALI
   DISEPAKATI KAIN OLEH KEDUA BELAH PIHAK

3. TIM PERUNDING SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DENGAN
   KETENTUAN MASING-MASING OIHAK PALING BANYAK 9 ORANG
   DENGAN KUASA PENUH

4. SP/SB YANG TIDAK TERWAKILI DALAM TIM PERUNDING DAPAT
   MENYAMPAIKAN ASPIRASINYA SECARA TERTULIS KEPADA TIM
   PERUNDING SEBELUM DIMULAI PERUNDINGAN            54
SYARAT SP/SB UNTUK MERUNDINGKAN
               PEMBUATAN PKB

1. SP/SB TELAH TERCATAT BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN
   2000

2. MEMENUHI PENGESAHAN SEBAGAIMANA DIATUR OASAK
   119 DAN PASAL 120 UU. NO. 13 TAHUN 2003

3. MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS




                                               55
SERIKAT PEKERJA MEMBUAT PKB
1.   DALAM HAL 1 SP MEMILIKI ANGGOTA LEBIH DARI 50 % DARI JUMLAH
     PEKERJA
2.   MENDAPAT DUKUNGAN LEBIH 50 % DARI JUMLAH SP MELALUI
     PEMUNGUTAN SUARA
3.   BILA TIDAK MENDAPAT DUKUNGAN SP DAPAT MENGAJUKAN KEMBALI
     PERUNDINGAN PKB SETELAH 6 BULAN SEJAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN
     SUARA
4.   DALAM HAL LEBIH DARI 1 SP MAKA SP YANG MEMILIKI JUMLAH
     KEANGGOTAAN LEBIH DARI 50 % DARI JUMLAH PEKERJA
5.   MELAKUKAN KOALISI, SEHINGGA TERCAPAI KEBIH 50 % DARI JUMLAH
     PEKERJA
6.   MEMBENTUK TIM PERUNDING YANG KEANGGOTAANNYA DITENTUKAN
     SECARA PROPOSIONAL
7.   PEMUNGUTAN SUARA DISELENGGARAKAN PANITIA (WAKIL PEKERJA DAN
     PENGURUS SP) DISAKSIKAN OLEH PENGUSAHA DAN PIHAK PEJABAT YANG
     BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
8.   KEANGGOTAAN SP DIBUKTIKAN DENGAN KARTU ANGGOTA          56
PROSES PELAKSANAAN HAK BERUNDING APABILA
                       HANYA SATU SP
1.   SP/SB TIDAK MEMILIKI JUMLAH ANGGOTA LEBIH DARI 50 % DARI JUMLAH
     SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN
2.   SP/SB TERSEBUT DAPAT MEWAKILI PEKERJA DALAM PERUNDINGAN PKB,
     BILA MENDAPAT DUKUNGAN 50 % DARI JUMLAH SELURUH PEKERJA DI
     PERUSAHANA MELALUI PEMUNGUTAN SUARA
3.   PEMUNGUTAN SUARA DILAKUKAN OLEH PANITIA TERDIRI-DARI PENGURUS
     SP/SB DAN WAKIL DARI PEKERJA YANG BUKAN ANGGOTA
4.   PANITIA MENGUMUMKAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA SELAMBAT-
     LAMBATNYA 24 HARI SEBELUM TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
5.   PANITIA MEMBERITAHUKAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
     SUARA KEPADA PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
     KETENAGAKERJAAN DAN PENGUSAHA UNTUK MENYAKSIKAN
     PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
6.   SP/SB DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENJELASKAN PROGRAM
     PEMBUATAN PKB DALAM WAKTU 14 HARI DAN DILAKUKAN 3 HARI SETELAH
     TANGGAL DIUMUMKAN PEMUNGUTAN SUARA
                                                                57
1.   PELAKSANAAN PENJELASAN TERSEBUT DILAKUKAN DILUAR JAM KERJA
     PADA TEMPAT-TEMPAT YANG DISEPAKATI SP DAN PENGUSAHA
2.   DALAM WAKTU PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA, SP
     DAPAT MEMBUKTIKAN KEANGGOTAANNYA PADA PENGUSAHA, MAKA
     PEMUNGUTAN SUARA TIDAK PERLU DILAKSANAKAN
3.   PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MENYESUAIKAN WAKTU PELAKSANAAN
     PEMUNGUTAN SUARA JADWAL KERJA SEHINGGA TIDAK MENGGANNGU
     PROSES PRODUKSI
4.   TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DITETAPKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN
     ANTARA PANITIA DENGAN PENGUSAHA
5.   HASIL PEMINGUTAN SUARA SAH, SETELAH DITANDATANGANI OLEH PANITIA
     DAN SAKSI-SAKSI




                                                              58
PROSES PELAKSANAAN HAK BERUNDING APABILA
                   SP LEBIH DARI SATU
1. SP/SB YANG BERHAK MEWAKILI PEKERJA MELAKUKAN PERUNDINGAN
   PKB ADALAH SP YANG MEMILIKI ANGGOTA LEBIH DARI 50 % DARI
   JUMLAH SELURUH PEKERJA
2. PENENTUAN SP/SB YANG BERHAK DILAKUKAN MELALUI VERIFIKASI
   OLEH PANITIA YANG TERDIRI DARI WAKIL PENGURUS SP/SB
   DISAKSIKAN WAKIL INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
   KETENAGAKERJAAN DAN PENGUSAHA
3. VERIFIKASI DILAKUKAN BERDASARKAN KARTU TANDA ANGGOTA
   (KTA), APABILA TERDAPAT KTA LEBIH DARI ATU, KTA YANG TERAKHIR
   YANG SAH
4. PELAKSANAAN DILAKUKAN DI TEMPAT-TEMPAT KERJA DIATUR
   SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA TIDAK MENGGANGGU PROSE PRODUKSI
   DALAM WAKTU 1 HARI KERJA YANG DISEPAKATI SP/SB
5. PENGUSAHA MAUPUN SP/SB DILARANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG
   MEMPENGARUHU PELAKSANAAN VERIFIKASI
                                                           59
TATA TERTIB PERUNDINGAN

1. TUJUAN PEMBUATAN TATA TERTIB
2. SUSUNAN TIM PERUNDING
3. LAMANYA MASA PERUNDINGAN
4. MATERU PERUNDINGAN
5. TEMPAT PERUNDINGAN
6. TATA CARA PERUNDINGAN
7. CARA PENYELESAIAN APABILA TERJADI KEBUNTUAN PERUNDINGAN
8. SAHNYA PERUNDINGAN
9. BIAYA PERUNDINGAN



                                                        60
PENDAFTARAN PKB
1.   PENGUSAHA MENDAFTARKAN KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG
     JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.
2.   PENGAJUAN PENDAFTARAN, MELAMPIRKAN NASKAH PKB DALAM RANGKAP
     3 BERMETERAI CUKUP YANG TELAH DIBUBUHKAN TANGA TANGAN
     PENGUSAHA DAN SP/SB
3.   PENELITIAN DALAM WAKTU 7 HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERIMANYA
     PEMOHON, MELIPUTI KELENGKAPAN PERSYARATAN FORMAL DAN MATERI
4.   PERSYARATAN DAN MATERI TELAH TERPENUHI, DALAM WAKTU 7 HARI
     KERJA SEJAK SELESAINYA PENELITIAN, HARUS MENERBITKAN SURAT
     KEPUTUSAN PENDAFTARAN
5.   APABILA PERSYARATAN DAN ATAU MATERI BERTENTANGAN DENGAN
     PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEMBERI CATATAN PADA SURAT
     KEPUTUSAN PENDAFTARAN
6.   APABILA PERSYARATAN DAN ATAU MATERI BERTENTANGAN DENGAN PER
     UU –AN, MEMBERI CATATAN PADA SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN
7.   CATATAN MEMUAT PASAL-PASAL YANG BERTENYANGAN DENGAN PER-UU-
     AN
                                                            61
PENGAJUAN PENDAFTARAN PKB

1. NAMA DAN LAMAT PERUSAHAAN
2. NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN
3. WILAYAH OPERASI PERUSAHAAN
4. STATUS PERMODALAN PERUSAHAAN
5. JENIS ATAU BIDANG USAHA
6. JUMLAH PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN
7. STATUS HUBUNGAN KERJA
8. UPAH TERTINGGI DAN TERENDAH
9. NAMA DAN ALAMAT SP/SB
10. NO. PENCATATAN SP/SB
11. JUMLAH ANGGOTA SP
12. MASA BERLAKU PKB
13. PENDAFTARAN YANG KE

                                              62
INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI
           BIDANG KETENAGAKERJAAN


1. KABUPATEN/KOTA, LINGKUP BERLAKUNYA HANYA
   MENCAKUP SATU KAB/KOTA
2. PROPINSI LINGKUP BERLAKUNYA LEBIH DARI SATU
   KABUPATEN/KOTA
3. DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN UNDUSTRIAL LINGKUP
   BERLAKUNYA MELIPUTI LEBIH DARI SATU PROPINSI




                                                 63
MAKSUD PENDAFTARAN


1. SEBAGAI ALAT MONITORING DAN EVALUASI
   PENGATURAN SYARAT KERJA DI PERUSAHAAN


3. SEBAGAI RUJUKAN UTAMA DALAM HAL TERJADI
   PERSELISIHAN PELAKSANAAN PKB




                                             64
MASA BERLAKUNYA PKB


1. BERLAKUNYA 2 TAHUN
2. DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 1 TAHUN BERDASARKAN
  KESEPAKATAN SECARA TERTULIS
3. PERUNDINGAN PEMBUATAN DAPAT DIMULAI PALING CEPAT 3 BULAN
  SEBELUM BERAKHIR
4. DALAM HAL TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN, TETAP BERLAKU UNTUK
  PALING LAMA 1 TAHUN
5. DAPAT MENGADAKAN PERUBAHAN



                                                        65
PERPANJANGAN ATAU PEMBAHARUAN PKB


1. DALAM HAL TERDAPAT 1 SP, TIDAK MEMPERSYARATKAN JUMLAH
   ANGGOTA
2. APABILA TERDAPAT LEBIH DARI 1 SP, SP YANG ANGGOTANYA LEBIH
   DARI 50 %, BERSAMA-SAMA SP YANG MEMBUAT TERDAHULU
3. DALAM HAL TIDAK ADA SP YANG ANGGOTANYA LEBIH DARI 50 % DAPAT
   MEMBUAT KOALISI
4. APABILA HAL TERSEBUT TIDAK TERPENUHI SP MEMBENTUK TIM
   PERUNDING, YANG KEANGGOTAANNYA DITENTUKAN SECARA
   PROPOSIONAL
                                                           66
PERUBAHAN PKB


1. PERUBAHAN PKB YANG SEDANG BERLAKU, HARUS
  BERDASARKAN KESEPAKATAN


3. PERUBAHAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK
  TERPISAHKAN DARI PKB YANG SEDANG BERLAKU


                                             67
KEWAJIBAN PARA PIHAK


1. WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN YANG ADA DI
  DALAM PKB
2. WAJIB MEMBERITAHUKAN ATAU PERUBAHNNYA
  KEPADA PEKERJA
3. PENGUSAHA HARUS MENCETAK DAN MEMBAGIKAN
  KEPADA SETIAP PEKERJA ATAS BIAYA PERUSAHAAN
4. PENGUSAHA MENDAFTARKAN

                                              68
KEWAJIBAN PENGUSAHA, SP/SB

1. MELAKSANAKAN KETENTUAN YANG ADA DALAM PKB
2. WAJIB MEMBERITAHUKAN ISI PKB DAN PERUBAHANYA KEPADA
  SELURUH PEKERJA




                                                  69
PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB TIDAK MENCAPAI
                    KESEPAKATAN
1. MENJADWALKAN KEMBALI PERUNDINGAN DENGAN WAKTU PALING LAMA 30
   HARI SETELAH PERUNDINGAN GAGAL, APABILA PERUNDINGAN PEMBUATAN
2. MEMBUAT PERNYATAAN SECARA TERTULIS TIDAK DAPAT DISELESAIKAN
   MEMUAT :
   A. MATERI YANG BELUM DISEPAKATI
   B. PENDIRIAN PARA PIHAK
   C. RISALAH PERUNDINGAN
   D. TEMPAT, TANGGAL DAN TANDA TANGAN PARA PIHAK
7. SALAH SATU PIHAK ATAU KEDUA BELAH PIHAK MELAPORKAN KEPADA INSTANSI
   YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
8. PENYELESAIAN MELALUI INSTANSI, SESUAI MEKANISME PENYELESAIAN PERSE
   LISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UU. NO. 2 TAHUN 2003
                                                               70
PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI
1.   PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI, PARA PIHAK ATAU SALAH SATU PIHAK
     TIDAK MENERIMA ANJURAN, BERDASARLAM KESEPAKATAN PARA PIHAK
     MEDIATOR MELAPORKAN KEPADA MENTERI UNTUK MENETAPKAN LANGKAH-
     LANGKAH PENYELESAIAN
2.   LAPORAN MEDIATOR MEMUAT
     A. MATERI YANG BELUM DISEPAKATI
     B. PENDIRIAN PARA PIHAK
     C. KESEMPULAN PERUNDINGAN
     D. PERTIMBANGAN DAN SARAN PENYELESAIAN
7.   MENTERI DAPAT MENUNJUK PEJABAT UNTUK MENYELESAIKAN PEMBUATAN
     PKB
8.   PENYELESAIAN PEMBUATAN PKB JUGA TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN
     SALAH SATU PIHAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
     HUBUNGAN INDUSTRIAL DAERAH HUKUM TEMPAT PEKERJA BEKERJA
9.   DAERAH HUKUM TEMPAT PEKERJA BEKERJA MELEBIHI 1 DAERAH HUKUM PHI
     GUGATAN DIUAJUKAN PADA PHI YANG DAERAH HUKUMNYA MENCAKUP
     DOMISILI PERUSAHAAN                                      71
KETENTUAN KHUSUS
1. DALAM 1 PERUSAHAAN HANYA DAPAT DIBUAT 1 PKB
2. MULAI BERLAKU SEJAK DITANDATANGANI, KECUALI DITENTUKAN LAIN
3. PERJANJIAN KERJA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PKB
4. DALAM HAL PERJANJIAN KERJA TIDAK MEMUAT ATURAN YANG DIATUR
   DALAM PKB, MAKA BERLAKU ATURAN ATURAN DALAM PKB
5. DILARANG MENGGANRI PKB DENGAN PP
6. APABILA TIDAK ADA LAGI SP, MAKA KETENTUAN YANG ADA DALAM PP
   TIDAK BOLEH RENDAH DARI PKB
7. SP BUBAR ATAU PENGALIHAN KEPEMILIKAN, PKB TETAP BERLAKU
   SAMPAI BERAKHIR
8. DALAM HAL MERGER YANG BERLAKU ADALAH PKB YANG PALING
   MENGUNTUNGKAN PEKERJA
9. MERGER ANTARA PERUSAHAAN YANG BELUM MEMILIKI PKB DENGAN
   YANG TELAH MEMILIKI PKB, MAKA YANG BERLAKU ADALAH PKB
   TERSEBUT
                                                             72

Contenu connexe

Tendances

Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanKurnia Utami
 
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & PekerjaPola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & PekerjaFardalaw Labor
 
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerjaHi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerjaAlen Pepa
 
Hukum Ketenagakerjaan - Sumber Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hubungan Kerja d...
Hukum Ketenagakerjaan - Sumber Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hubungan Kerja d...Hukum Ketenagakerjaan - Sumber Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hubungan Kerja d...
Hukum Ketenagakerjaan - Sumber Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hubungan Kerja d...Idik Saeful Bahri
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanBagoes Prasetya
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Tata cara membuat peraturan perusahaan
Tata cara membuat peraturan perusahaanTata cara membuat peraturan perusahaan
Tata cara membuat peraturan perusahaanDian Rini
 
Penerapan phk kesalahan berat
Penerapan phk kesalahan beratPenerapan phk kesalahan berat
Penerapan phk kesalahan beratFardalaw Labor
 
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/BuruhCut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruhcutzurnali
 
Pemutusan hubungan kerja
Pemutusan hubungan kerjaPemutusan hubungan kerja
Pemutusan hubungan kerjaFardalaw Labor
 
UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)
UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)
UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)Dyah Via
 
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniakasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniaKartika Febriyanti
 
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanPresentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanArif Gunawan
 

Tendances (20)

Kumpulan Putusan MK
Kumpulan Putusan MKKumpulan Putusan MK
Kumpulan Putusan MK
 
Perjanjian Kerja
Perjanjian KerjaPerjanjian Kerja
Perjanjian Kerja
 
Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan
 
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & PekerjaPola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
Pola Hubungan Pemberi kerja & Pekerja
 
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerjaHi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
 
Hukum Ketenagakerjaan - Sumber Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hubungan Kerja d...
Hukum Ketenagakerjaan - Sumber Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hubungan Kerja d...Hukum Ketenagakerjaan - Sumber Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hubungan Kerja d...
Hukum Ketenagakerjaan - Sumber Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hubungan Kerja d...
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaan
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Tata cara membuat peraturan perusahaan
Tata cara membuat peraturan perusahaanTata cara membuat peraturan perusahaan
Tata cara membuat peraturan perusahaan
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 
Penerapan phk kesalahan berat
Penerapan phk kesalahan beratPenerapan phk kesalahan berat
Penerapan phk kesalahan berat
 
MOGOK KERJA
MOGOK KERJAMOGOK KERJA
MOGOK KERJA
 
Hukum perburuhan
Hukum perburuhanHukum perburuhan
Hukum perburuhan
 
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/BuruhCut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
 
Pemutusan hubungan kerja
Pemutusan hubungan kerjaPemutusan hubungan kerja
Pemutusan hubungan kerja
 
Hasil Eksaminasi dalam Perkara Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang...
Hasil Eksaminasi dalam Perkara Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang...Hasil Eksaminasi dalam Perkara Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang...
Hasil Eksaminasi dalam Perkara Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang...
 
UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)
UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)
UU no.13 tahun 2003 (Law No.13 0f 2003)
 
CONTOH SOP Mengatasi Pemogokan Karyawan
CONTOH SOP Mengatasi Pemogokan KaryawanCONTOH SOP Mengatasi Pemogokan Karyawan
CONTOH SOP Mengatasi Pemogokan Karyawan
 
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniakasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
 
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanPresentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
 

En vedette

Silabus pemasaran strategis
Silabus pemasaran strategisSilabus pemasaran strategis
Silabus pemasaran strategisjonisaptra
 
Hubungan industrial
Hubungan industrial Hubungan industrial
Hubungan industrial iv4nnavi
 
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )Tsuchey Oetami
 
Hubungan Industrial di Indonesia
Hubungan Industrial di Indonesia Hubungan Industrial di Indonesia
Hubungan Industrial di Indonesia Instansi
 
Modul 1 hubungan industrial
Modul 1 hubungan industrialModul 1 hubungan industrial
Modul 1 hubungan industrialriswan ludfi
 

En vedette (6)

Silabus pemasaran strategis
Silabus pemasaran strategisSilabus pemasaran strategis
Silabus pemasaran strategis
 
Hubungan Industrial Pancasila
Hubungan Industrial PancasilaHubungan Industrial Pancasila
Hubungan Industrial Pancasila
 
Hubungan industrial
Hubungan industrial Hubungan industrial
Hubungan industrial
 
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
 
Hubungan Industrial di Indonesia
Hubungan Industrial di Indonesia Hubungan Industrial di Indonesia
Hubungan Industrial di Indonesia
 
Modul 1 hubungan industrial
Modul 1 hubungan industrialModul 1 hubungan industrial
Modul 1 hubungan industrial
 

Similaire à Belajarserikatpekerja

Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3ahmadjaryani
 
Sosialisasi WKWI & PHK_AMHI 24 Maret 2021 (1).pdf
Sosialisasi WKWI & PHK_AMHI 24 Maret 2021 (1).pdfSosialisasi WKWI & PHK_AMHI 24 Maret 2021 (1).pdf
Sosialisasi WKWI & PHK_AMHI 24 Maret 2021 (1).pdfafri7
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...Affiah Jannah
 
Bahan persentasi mph
Bahan persentasi mphBahan persentasi mph
Bahan persentasi mpholgadwicahaya
 
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptxMateri Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptxanggaeka04
 
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docxContoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docxPhilippeArgha
 
Tugas plkh 40 kontrak drafting
Tugas plkh 40 kontrak draftingTugas plkh 40 kontrak drafting
Tugas plkh 40 kontrak draftingDesii Nugraha
 
7 Dasar-dasar dalam hubungan industrial - Copy.pptx
7 Dasar-dasar dalam hubungan industrial - Copy.pptx7 Dasar-dasar dalam hubungan industrial - Copy.pptx
7 Dasar-dasar dalam hubungan industrial - Copy.pptxHIDANJAMSOS
 
TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.doc
TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.docTEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.doc
TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.docMeneerGultom
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 
Daf 2323 t1 PENGAWALAN DISIPLIN PEKERJA
Daf 2323 t1 PENGAWALAN DISIPLIN PEKERJADaf 2323 t1 PENGAWALAN DISIPLIN PEKERJA
Daf 2323 t1 PENGAWALAN DISIPLIN PEKERJASurianim Azmi
 
Daf 2323 t1 disiplin
Daf 2323 t1 disiplinDaf 2323 t1 disiplin
Daf 2323 t1 disiplinSurianim Azmi
 
Implementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif Perusahaan
Implementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif PerusahaanImplementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif Perusahaan
Implementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif PerusahaanF W
 
Administrasi kepegawaian
Administrasi kepegawaianAdministrasi kepegawaian
Administrasi kepegawaianAmir Uddin
 
5.1 - Nota Ceramah JPP Slide Pembentangan - Kursus Penyelia Kilang MPOB.pdf
5.1 - Nota Ceramah JPP Slide Pembentangan - Kursus Penyelia Kilang MPOB.pdf5.1 - Nota Ceramah JPP Slide Pembentangan - Kursus Penyelia Kilang MPOB.pdf
5.1 - Nota Ceramah JPP Slide Pembentangan - Kursus Penyelia Kilang MPOB.pdfqwertqwert31
 
Contoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahContoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahBudi Cahyadi
 
syarat_kontrak.pdf
syarat_kontrak.pdfsyarat_kontrak.pdf
syarat_kontrak.pdfEFFENDY3
 

Similaire à Belajarserikatpekerja (20)

Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3
 
Sosialisasi WKWI & PHK_AMHI 24 Maret 2021 (1).pdf
Sosialisasi WKWI & PHK_AMHI 24 Maret 2021 (1).pdfSosialisasi WKWI & PHK_AMHI 24 Maret 2021 (1).pdf
Sosialisasi WKWI & PHK_AMHI 24 Maret 2021 (1).pdf
 
193254247 pengantar-hukum-pajak
193254247 pengantar-hukum-pajak193254247 pengantar-hukum-pajak
193254247 pengantar-hukum-pajak
 
Hukum Ketenagakerjaan
Hukum KetenagakerjaanHukum Ketenagakerjaan
Hukum Ketenagakerjaan
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
 
Bahan persentasi mph
Bahan persentasi mphBahan persentasi mph
Bahan persentasi mph
 
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptxMateri Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
 
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docxContoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
Contoh_Peraturan_Perusahaan_docx (1).docx
 
Tehnik presentasi
Tehnik presentasiTehnik presentasi
Tehnik presentasi
 
Tugas plkh 40 kontrak drafting
Tugas plkh 40 kontrak draftingTugas plkh 40 kontrak drafting
Tugas plkh 40 kontrak drafting
 
7 Dasar-dasar dalam hubungan industrial - Copy.pptx
7 Dasar-dasar dalam hubungan industrial - Copy.pptx7 Dasar-dasar dalam hubungan industrial - Copy.pptx
7 Dasar-dasar dalam hubungan industrial - Copy.pptx
 
TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.doc
TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.docTEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.doc
TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.doc
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Daf 2323 t1 PENGAWALAN DISIPLIN PEKERJA
Daf 2323 t1 PENGAWALAN DISIPLIN PEKERJADaf 2323 t1 PENGAWALAN DISIPLIN PEKERJA
Daf 2323 t1 PENGAWALAN DISIPLIN PEKERJA
 
Daf 2323 t1 disiplin
Daf 2323 t1 disiplinDaf 2323 t1 disiplin
Daf 2323 t1 disiplin
 
Implementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif Perusahaan
Implementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif PerusahaanImplementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif Perusahaan
Implementasi HAM dalam Praktek Bisnis-Perspektif Perusahaan
 
Administrasi kepegawaian
Administrasi kepegawaianAdministrasi kepegawaian
Administrasi kepegawaian
 
5.1 - Nota Ceramah JPP Slide Pembentangan - Kursus Penyelia Kilang MPOB.pdf
5.1 - Nota Ceramah JPP Slide Pembentangan - Kursus Penyelia Kilang MPOB.pdf5.1 - Nota Ceramah JPP Slide Pembentangan - Kursus Penyelia Kilang MPOB.pdf
5.1 - Nota Ceramah JPP Slide Pembentangan - Kursus Penyelia Kilang MPOB.pdf
 
Contoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahContoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucah
 
syarat_kontrak.pdf
syarat_kontrak.pdfsyarat_kontrak.pdf
syarat_kontrak.pdf
 

Plus de adaaje

Persamaan dasar-akuntansi
Persamaan dasar-akuntansiPersamaan dasar-akuntansi
Persamaan dasar-akuntansiadaaje
 
Basis akuntansi
Basis akuntansiBasis akuntansi
Basis akuntansiadaaje
 
Siklus akuntansi
Siklus akuntansiSiklus akuntansi
Siklus akuntansiadaaje
 
Rekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankRekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankadaaje
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganPsak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganadaaje
 
Definisi akuntansi
Definisi akuntansiDefinisi akuntansi
Definisi akuntansiadaaje
 

Plus de adaaje (6)

Persamaan dasar-akuntansi
Persamaan dasar-akuntansiPersamaan dasar-akuntansi
Persamaan dasar-akuntansi
 
Basis akuntansi
Basis akuntansiBasis akuntansi
Basis akuntansi
 
Siklus akuntansi
Siklus akuntansiSiklus akuntansi
Siklus akuntansi
 
Rekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankRekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bank
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganPsak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
 
Definisi akuntansi
Definisi akuntansiDefinisi akuntansi
Definisi akuntansi
 

Belajarserikatpekerja

  • 1. UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 2003 SEPERANGKAT PERATURAN YANG MENGATUR SEGALA HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN TENAGA KERJA PADA WAKTU SEBELUM, SELAMA DAN SESUDAH MASA KERJA . 1
  • 2. TUJUAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN A. MEMBUDAYAKAN DAN MENDAYAGUNAKAN TENAGA KERJA SECARA OPTIMAL DAN MANUSIAWI. B. MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA DAN PENYEDIAAN TENAGA KERJA YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH. C. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA TENAGA KERJA DAN KELUARGANYA. D. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DAN KELUARGANYA 2
  • 3. SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 2003 1. KETENTUAN UMUM 2. LANDASAN ASAS, DAN TUJUAN 3. KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA 4. PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI TENAGA KERJA 5. PELATIHAN KERJA 6. PENEMPATAN TENAGA KERJA 7. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 8. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 9. HUBUNGAN KERJA 3
  • 4. Lanjutan 10. PERLINDUNGAN PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN 11. HUBUNGAN INDUSTRIAL 12. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 13. PEMBINAAN 14. PENGAWASAN 15. PENYIDIKAN 16. KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF 17. KETENTUAN PERALIHAN 18. KETENTUAN PENUTUP 4
  • 5. RUANG LINGKUP 1. PENGUSAHA A. ORANG PERSEORANGAN, PERSEKUTUAN, ATAU BADAN HUKUM YANG MENJALANKAN SUATU PERUSAHAAN MILIK SENDIRI. B. ORANG PERSEORANGAN, PERSEKUTUAN, ATAU BADAN HUKUM YANG MENJALANKAN SUATU PERUSAHAAN BUKAN MILIKNYA. C. ORANG PERSEORANGAN, PERSEKUTUAN, ATAU BADAN HUKUM YANG BERADA DI INDONESIA MEWAKILI PERUSAHAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HURUF A DAN B YANG BERKEDUDUKAN DILUAR WILAYAH INDONESIA 5
  • 6. Lanjutan 2. PERUSAHAAN A. SETIAP BENTUK USAHA YANG BERBADAN HUKUM ATAU TIDAK, MILIK ORANG PERSEORANGAN,MILIPERSEKUTUAN ATAU MILIK BADAN HUKUM, BAIK MILIK SWASTA MAUPUN MILIK NEGARA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/ BURUH DENGAN MEMBAYAR UPAH ATAU IMBALAN DALAM BENTUK LAIN. B. USAHA-USAHA SOSIAL DAN USAHA-USAHA LAIN YANG MEMPUNYAI PENGURUS DAN MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN DENGAN MEMBAYAR UPAH ATAU IMBALAN DALAM BENTUK LAIN. CATATAN : DARI RUMUSAN TERSEBUT MAKA PERUM PEGADAIAN SEBAGAI PERUSAHAAN MILIK NEGARA TUNDUK PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN 6
  • 7. HUBUNGAN KERJA HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA ATAU PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA / BURUH BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA YANG MEMPUNYAI UNSUR : - PEKERJAAN - PERINTAH - UPAH 7
  • 8. SYARAT KERJA HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PEKERJA/BURUH YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERJANJIAN KERJA PERJANJIAN ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PENGU- SAHA ATAU PEMBERI KERJA YANG MEMUAT SYARAT SYARAT KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 8
  • 9. DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA a. KECAKAPAN KEDUA BELAH PIHAK b. KEMAMPUAN ATAU KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM c. ADANYA PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN DAN d. PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU CATATAN : -A DAN B DAPAT DIBATALKAN -C DAN D BATAL DEMI HUKUM 9
  • 10. ISI MATERI PERJANJIAN KERJA A. NAMA, JENIS KELAMIN UMUR DAN ALAMAT PEKERJA/BURUH B. JABATAN DAN JENIS PEKERJAAN C. TEMPAT NAMA, ALAMAT PERUSAHAAN DAN JENIS USAHA D. PEKERJAAN E. BESARNYA UPAH DAN CARA PEMBAYARANNYA F. SYARAT-SYARAT KERJA YANG MEMUAT HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA G. MULAI DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA H. TEMPAT DAN TANGGAL PERJANJIAN DIBUAT I. TANDA TANGAN PARA PIHAK 10
  • 11. PERJANJIAN KERJA A. WAKTU TERTENTU B. WAKTU TIDAK TERTENTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU A. JANGKA WAKTU ATAU B. SELESAINYA SUATU PEKERJAAN 11
  • 12. SYARAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU A. SECARA TERTULIS, BAHASA INDONESIA DAN LATIN B. TIDAK DAPAT MENSYARATKAN PERCOBAAN JENIS SIFAT PEKERJAAN A. SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA B. PEKERJAAN DALAM WAKTU TIDAK TERLALU LAMA DAN PALING LAMA 3 TAHUN C. BERSIFAT MUSIMAN D. BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU, KEGIATAN BARU, PRODUK TAMBAHAN YANG MASIH DALAM PERCOBAAN ATAU PENJAJAGAN 12
  • 13. JANGKA WAKTU A. PALING LAMA 2 TAHUN DAN HANYA DIPERPANJANG 1 KALI UNTUK WAKTU PALING LAMA 1 TAHUN. B. DALAM HAL DIPERPANJANG 7 HARI SEBELUM BERAKHIR DIBERI TAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA PEKERJA/BURUH C. PEMBAHARUAN HANYA BOLEH 1 KALI DAN PALING LAMA 2 TAHUN D. DILAKUKAN SETELAH MELEBIHI MASA TENGGANG WAKTU 30 HARI 13
  • 14. PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN 1. PENGUSAHA WAJIB MEMBUAT SURAT PENGANGKATAN BAGI PEKERJA/BURUH. 2. SURAT PENGANGKATAN - NAMA DAN ALAMAT PEKERJA/BURUH - TANGGAL MULAI BEKERJA - JENIS PEKERJAAN - BESARNYA UPAH 14
  • 15. PKWT UNTUK PEKERJAAN BERSIFAT MUSIMAN 1. PEKERJAAN YANG PELAKSANAANNYA TERGANTUNG PADA MUSIM ATAU CUACA 2. HANYA DAPAT DILAKUKAN UNTUK SATU JENIS PEKERJAAN PADA MUSIM TERTENTU 3. PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MEMENUHI PESANAN ATAU TARGET DILAKUKAN SEBAGAI PEKERJAAN MUSIMAN 4. DILAKUKAN UNTUK PEKERJA YANG MELAKUKAN KEGIATAN TAMBAHAN. 5. MEMBUAT DAFTAR NAMA PEKERJA YANG MELAKUKAN KEGIATAN TAMBAHAN 6. TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMBAHARUAN 15
  • 16. PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA 1. DIDASARKAN ATAS SELESAINYA PEKERJAAN TERTENTU 2. DIBUAT PALING LAMA 3 TAHUN 3. DISELESAIKAN LEBIH CEPAT DARI YANG DIPERJANJIKAN MAKA PKWT PUTUS DEMI HUKUM PADA SAAT SELESAINYA PEKERJAAN 4. DALAM PKWT DIDASARKAN ATAS SELESAINYA PEKERJAAN TERTENTU, HARUS DICANTUMKAN BATASAN SUATU PEKERJAAN DINYATAKAN SELESAI. 5. DAPAT DILAKUKAN PEMBARUAN 6. PEMBAHARUAN DILAKUKAN SETELAH MELEBIHI MASA TENGGANG WAKTU 30 HARI KERJA 7. SELAMA TENGGANG WAKTU TIDAK ADA HUBUNGAN KERJA 8. DALAM PKWT PARA PIHAK DAPAT MENGATUR LAIN DARI KETENTUAN 16 PEMBAHA RUAN DAN WAKTU PEMBAHARUAN
  • 17. PKWT PEKERJAAN BERHUBUNGAN PRODUK BARU 1. DIBERLAKUKAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU, KEGIATAN BARU ATAU PRODUK TAMBAHAN YANG MASIH DALAM PERCOBAAN ATAU PENJAJAGAN 2. DAPAT DILAKUKAN UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 2 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 1 TAHUN 3. TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMBAHARUAN 4. MELAKUKAN PEKERJAAN DILUAR KEGIATAN ATAU DILUAR PEKERJAAN YANG BIASA DILAKUKAN PERUSAHAAN 17
  • 18. PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS 1. UNTUK PEKERJAAN TERTENTU YANG BERUBAH-RUBAH DALAM WAKTU DAN VOLUME PEKERJAAN SERTA UPAH DIDASARKAN PADA KEHADIRAN. 2. KURANG DARI 21 HARI KERJA DALAM 1 BULAN 3. BEKERJA 21 HARI ATAU LEBIH DALAM 3 BULAN BERTURUT-TURUT 4. PEKERJA HARIAN LEPAS DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN JANGKA WAKTU PKWT PADA UMUMNYA. 5. WAJIB MEMBUAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS SECARA TERTULIS 6. WAJIB MEMBUAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS, SEKURANG- KURANGNYA MEMUAT : NAMA/ALAMAT PEMBERI KERJA, NAMA/ALAMAT PEKERJA, JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN, BESARNYA UPAH/IMBALAN 7. DAFTAR PEKERJA/BURUH YANG DISAMPAIKAN KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN SETEMPAT SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI KERJA SEJAK MEMPEKERJAKAN PEKERJA HARIAN LEPAS 18
  • 19. PENCATATAN 1. PKWT DICATATKAN PENGUSAHA KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN SETEMPAT SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI KERJA SEJAK PENANDATANGANAN. 2. PEKERJA HARIAN LEPAS YANG DICATATKAN ADALAH DAFTAR PEKERJA/BURUH 19
  • 20. AKIBAT HUKUM 1. PKWT TIDAK DIBUAT DALAM BAHASA INDONESIA DAN HURUF LATIN BERUBAH MENJADI PKWTT SEJAK ADANYA HUBUNGAN KERJA. 2. PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA PENYELESAIAN LEBIH 3 TAHUN DAN PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN TIDAK DILAKUKAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN TAMBAHAN, BERUBAH SEJAK ADANYA HUBUNGAN KERJA 3. PEKERJAAN UNTUK PRODUK BARU TIDAK SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU DAN DILAKUKAN PEMBARUAN, BERUBAH SEJAK DILAKUKAN PENYIMPANGAN. 4. PEMBAHARUAN TIDAK MELALUI MASA TENGGANG WAKTU DAN TIDAK DIPERJANJIKAN LAIN, BERUBAH SEJAK TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PKWT TERSEBUR. 5. PENGUSAHA MENGAKHIRI HUBUNGAN KERJA, HAK-HAK PEKERJA DAN PROSEDUR PENYELESAIANNYA DILAKUKAN SESUAI KETENTUAM PERATURAN PER-UU AN BAGI PKWTT 20
  • 21. PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN A. PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN DIBUAT SECARA TERTULIS DAN BERBENTUK BADAN HUKUM B. PEKEJAAN YANG DAPAT DISERAHKAN - DILAKUKAN SECARA TERPISAH DARI KEGIATAN UTAMA - DILAKUKAN DENGAN PERINTAH LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI PEMBERI PEKERJAAN. - MERUPAKAN KEGIATAN PENUNJANG PERUSAHAAN SECARA KESELURUHAN. - TIDAK MENGHAMBAT PROSES PRODUKSI SECARA KESELURUHAN A. PERLINDUNGAN PEKERJA DAN SYARAT KERJA PEKERJA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN SEKURANG-KURANGNYA SAMA DENGAN PERLINDUNGAN KERJA DAN SYARAT- SYARAT KERJA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA. B. HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN DILAKUKAN DENGAN PKWTT ATAU PWTT YANG DIBUAT SECARA TERTULIS 21
  • 22. Lanjutan PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN E. PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAM TIDAK SESUAI DENGAN SYARAT PEKERJAAN YANG DAPAT DISERAHKAN DAN TIDAK BERBADAN HUKUM, MAKA STATUS HUBUNGAN KERJA DEMI HUKUM BERALIH KEPADA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA. 22
  • 23. SYARAT PEKERJAAN YANG DAPAT DISERAHKAN 1. DILAKUKAN SECARA TERPISAH DARI KEGIATAN UTAMA BAIK MANAJEMEN MAUPUN KEGIATAN PELAKSANA PEKERJAAN 2. DILAKUKAN DENGAN PERINTAH LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI PEMBERI PEKERJAAN DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERI PENGARAHAN TENTANG TATA CARA MELAKSANAKAN PEKERJAAN AGAR SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PERUSAHAAN PEMBERI KERJA. 3. MERUPAKAN KEGIATAN PENUNJANG SECARA KESELURUHAN, KEGIATAN TERSEBUT MERUPAKAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG DAN MEMPERLANCAR PELAKSANAAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN ALUR KEGIATAN KERJA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA 4. TIDAK MENGHAMBAT PROSES PRODUKSI SECARA LANGSUNG KEGIATAN TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN KEGIATAN TAMBAHAN APABILA DILAKUKAN PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN TETAP BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA 23
  • 24. SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN 2. PERUSAHAAN DAPAT MENYERAHKAN SEBAGIAN PELAKSANA PERUSAHAAN PENERIMA PEMBORONGAN PEKERJAAN, PERUSAHAAN LAIN YANG MENERIMA PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANA PEKERJAAN, TIDAK TERMASUK PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG PERDAGANGAN BARANG DAN JASA KONSULTASI UNTUK KEBUTUHAN PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN 3. PENYERAHAN DILAKSANAKAN MELALUI PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJA AN SECARA TERTULIS 4. PENYERAHAN DILAKUKAN PADA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN HARUS BERBADAB HUKUM 5. PERUSAHAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN AKAN MENYERAHKAN LAGI SEBAGIAN PEKERJAAN YANG DITERIMA, PENYERAHAN DAPAT DIBERIKAN KEPADA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN YANG BUKAN BERBADAN HUKUM 24
  • 25. PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN YANG BERBADAN HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMENUHI KEWAJIBAN HAK-HAK PEKERJA, BILA PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA • DALAM SUATU DAERAH TIDAK TERDAPAT PERUSAHAAN PEMBORONG YANG TIDAK BERBADAN HUKUM ATAU TERDAPAT PERUSAHAAN YANG BERBADAN HUKUM TAPI TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN SEBAGIAN PEKERJAAN, PENGUSAHA DAPAT MENYERAHKAN PADA PERUSAHAAN PEMBORONG YANG BUKAN BERBADAN HUKUM • PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN YANG TIDAK BERBDAN HUKUM TERSEBUT, BERTANGGUNG JAWAB MEMENUHI HAK-HAK PEKERJA YANG TERJADI DALAM HUBUNGAN KERJA • TANGGUNG JAWAB TERSEBUT HARUS DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN • PERJANJIAN PEMBORONG PEKERJAAN WAJIB MEMUAT KETENTUAN YANG MENJAMIN TERPENUHI HAK-HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN 25
  • 26. 1. PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN YANG AKAN MENYERAHKAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN WAJIB MEMUAT ALUR KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN 2. ALUR KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN DITETAPKAN JENIS- JENIS PEKERJAAN UTAMA DAN PENUNJANG SERTA MELAPORKAN KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN SETEMPAT 3. PERUSAHAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SEBELUM DITETAPKAN KEPUTUSAN INI TETAP MELAKUKAN PERJANJIAN SAMPAI BERAKHIRNYA PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN 4. SELANJUTNYA WAJIB MENYESUAIKAN DENGAN KEPUTUSAN INI 26
  • 27. PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA 1. KEGIATAN JASA PENUNJANG ATAU KEGIATAN YANG TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PROSES PRODUKSI DAPAT MENGGUNAKAN PEKERJA DARI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA 2. SYARAT PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH a. HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH. b. PERJANJIAN KERJA DIBUAT UNTUK WAKTU TERTENTU DAN UNTUK WAKTU TIDAK TERTENTU c. PERLINDUNGAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN, SYARAT-SYARAT KERJA SERTA PERSELISIHAN YANG TIMBUL MENJADI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA 1. PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA MERUPAKAN BENTUK USAHA YANG BERBADAN HUKUM DAN MEMILIKI IJIN DARI INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN. 2. APABILA TIDAK MEMENUHI SYARAT, DEMI HUKUM HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA PENYEDIA JASA BERALIH MENJADI HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DAN PERUSAHAAN PEMBERI KERJA 27
  • 28. PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH 1. PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM YANG DALAM KEGIATAN USAHANYA MENYEDIAKAN JASA PEKERJA UNTUK DIPEKERJAKAN DI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA. 2. WAJIB MEMILIIKI IJIN OPERASIONAL DARI INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN SESUAI DOMISILI PERUSAHAAN 3. IJIN OPERASIONAL BERLAKU DI SELURUH INDONESIA UNTUK JANGKA WAKTU 5 TAHUN DAPAT DIPERPANJANG UNTUK JANGKA WAKTU YANG SAMA 28
  • 29. PROSES IJIN OPERASIONAL 1. PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA MENYAMPAIKAN PERMOHONAN DENGAN MELAMPIRKAN A. COPY PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM BERBENTUK PT. ATAU KOPERASI B. COPY ANGGARAN DASAR YANG DIDALAMNYA MEMUAT KEGIATAN USAHA PENYEDIA JASA PEKERJA C. COPY SIUP D. COPY WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN YANG MASIH BERLAKU. 2. INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN, HARUS SUDAH MENERBITKAN IJIN OPERASIONAL DALAM WAKTU PALING LAMA 30 HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN DITERIMA 29
  • 30. PERJANJIAN PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA 1. JENIS PEKERJAAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PEKERJA DARI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA. 2. PENEGASAN BAHWA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN, HUBUNGAN KERJA YANG TERJADI ADALAH ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA DENGAN PEKERJA, PERLINDUNGAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN , SYARAT-SYARAT KERJA SERTA PERSELISIHAN YANG TIMBUL MENJADI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA 3. PENEGASAN BAHWA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA BERSEDIA MENERIMA PEKERJA DARI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA YANG SEBELUMNYA UNTUK JENIS JENIS PEKERJAAN YANG TERUS MENERUS ADA DI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA DALAM HAL TERJADI PENGGANTIAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA. 30
  • 31. PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIA JASA PEKERJA 1. KAB/KOTA TEMPAT PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA MELAKUKAN PEKERJAAN. 2. PROVINSI, MELAKUKAN PEKERJAAN PADA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA BERADA DI WILAYAH LEBIH DARI SATU KAB/KOTA DALAM SATU PROVINSI 3. DIREKTUR JENDERAL MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA BERADA DI WILAYAH LEBIH DARI SATU PROVINSI 31
  • 32. PROSES PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIA JASA PEKERJA 1. INSTANSI, MELAKUKAN PENELITIAN PERJANJIAN TERSEBUT. 2. PERJANJIAN MEMENUHI KETENTUAN, PEJABAT MENERBITKAN BUKTI PENDAFTA RAN 3. DALAM HAL TIDAK MEMENUHI KETENTUAN, PEJABAT MEMBUAT CATATAN PADA BUKTI PENDAFTARAN 4. PERUSAHAAN TIDAK MENDAFTARKAN PERJANJIAN, INSTANSI MENCABUT IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN. 5. DALAM HAL IJIN OPERASIONAL DICABUT , HAK-HAK PEKERJA TETAP MENJADI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA 32
  • 33. PERATURAN PERUSAHAAN PERATURAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS OLEH PENGUSAHA YANG MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN 33
  • 34. DASAR HUKUM PERATURAN PERUSAHAAN 1. UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 BAGIAN KEENAM PASAL 108 – PASAL 115 2. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN OENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA NO. 48/MEN/2004 TANGGAL 8 APRIL 2004 34
  • 35. TUJUAN PERATURAN PERUSAHAAN 1. MEMBERIKAN KEPASTIAN SYARAT-SYARAT KERJA DI PERUSAHAAN 2. MENINGKATKAN KEGAIRAHAN DAN KETENANGAN BEKERJA 3. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA, AKHIRNYA AKAN MENINGKATKAN TARAF HIDUP PEKERJA DAN KELUARGANYA 35
  • 36. MATERI PERATURAN PERUSAHAAN 1. HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA 2. HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA 3. SYARAT KERJA 4. TATA TERTIB PERUSAHAAN 5. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA 36
  • 37. PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN 1. PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH SEKURANG-KURANGNYA 10 ORANG WAJIB MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN 2. MEMUAT SYARAT KERJA YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN RINCIAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3. MERUPAKAN KEAWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN 4. MASUKAN YANG DISAMPAIKAN SP/SB DAN ATAU WAKIL PEKERJA/BURUH BERSIFAT SARAN DAN PERTIMBANGAN, TIDAK DAPAT DIPERSELISIHKAN 5. HANYA DAPAT DIBUAT 1 PERATURAN PERUSAHAAN YANG BERLAKU BAGI SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN 6. PERUSAHAAN YANG MEMILIKI CABANG DAPAT DIBUAT PERATURAN PERUSAHAAN TURUNAN YANG BERLAKU DI MASING-MASING PERUSAHAAN 7. PERATURAN PERUSAHAAN TURUNAN BERLAKU SETELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN 8. BEBERAPA PERUSAHAAN BERGABUNG DALAM SATU GRUP, PERATURAN PERUSAHAAN DIBUAT MASING-MASING PERUSAHAAN 37
  • 38. PROSES MENDAPATKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN 1. PENGESAHAN HARUS MENDAPATKAN NASKAH RANCANGAN PERATURAN PERUSAHAAN KEPADA PERWAKILAN PEKERJA/BURUH 2. SARAN DAN PERTIMBANGAN HARUS SUDAH DITERIMA PENGUSAHA DALAM WAKTU 14 HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA NASKAH RANCANGAN PERATURAN PERUSAHAAN 3. DALAM WAKTU 14 HARI KERJA, TIDAK MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN, PENGUSAHA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGESAHAN DISERTAI BUKTI 38
  • 39. PERSYARATAN PERMOHONAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN 1. MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS 2. MELAMPIRKAN NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN RANGKAP 3 YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PENGUSAHA 3. MELAMPIRKAN BUKTI TELAH DIMINTA SARAN DAN PERTIMBANGAN DARI PERWAKILAN PEKERJA/BURUH 39
  • 40. PERMOHONAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN 1. NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN 2. NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN 3. WILAYAH OPERASI PERUSAHAAN 4. STATUS PERUSAHAAN 5. JENIS ATAU BIDANG USAHA 6. JUMLAH PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN 7. STATUS HUBUNGAN KERJA 8. UPAH TERTINGGI DAN TERENDAH 9. NAMA DAN ALAMAT SP/SB BILA ADA 10. NOMOR PENCATATAN SP/SB BILA ADA 11. MASA BERLAKU 12. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG KEBERAPA 40
  • 41. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN 1. KEPALA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN KAB/KOTA, UNTUK PERUSAHAAN YANG TERDAPAT HANYA DALAM 1 KAB/KOTA 2. KEPALA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI PROPINSI UNTUK PERUSAHAAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 KAB/KOTA 3. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UNTUK PERUSAHAAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 PROPINSI 41
  • 42. PROSES PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN 1. MENELITI KELENGKAPAN DOKUMENTASI DAN MATERI PERATURAN PERUSAHAAN 2. MENGEMBALIKAN PERMOHONAN PENGUSAHA DALAM WAKTU PALING LAMA 7 HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN, UNTUK DILENGKAPI DAN DIPERBAIKI 3. PERUSAHAAN WAJIB MENYAMPAIKAN NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN DALAM WAKTU PALING LAMA 14 HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERIMANYA PENGEMBALIAN PERATURAN PERUSAHAAN 4. APABILA TIDAK DIKEMBALIKAN DALAM WAKTU PALING LAMA 14 HARI KERJA, DAPAT DIANGGAP PERUSAHAAN BELUM MEMILIKI PERATURAN PERUSAHAAN 5. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN WAJIB MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN DALAM WAKTU PALING LAMA 30 HARI KERJA 6. DALAM HAL WAKTU 30 HARI KERJA TERLAMPAUI DAN PERATURAN PERUSAHAAN TELAH MEMENUHI SYARAT, PERATURAN PERUSAHAAN DIANGGAP TELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN CATATAN : AKIBAT NO. 4 PERUSAHAAN DIKENAKAN SANKSI PIDANA PELANGGA 42 RAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 188 UU KETENAGAKERJAAN
  • 43. TUJUAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN 1. MENCEGAH ISI PERATURAN PERUSAHAAN BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 2. MENGESAHKAN PERBAIKAN DAN MENINGKATKAN SYARAT KERJA 43
  • 44. PERUBAHAN PERATURAN PERUSAHAAN 1. PERUBAHAN HARUS BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA PENGUSAHA DAN SP/SB DAN ATAU WAKIL PEKERJA/BURUH 2. PERUBAHAN HARUS MENDAPATKAN PENGESAHAN KEMBALI 3. PERUBAHAN DIANGGAP TIDAK ADA APABILA BELUM MENDAPATKAN PENGESAHAN 44
  • 45. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUSAHAAN 1. PENGUSAHA WAJIB MENGAJUKAN PEMBAHARUAN PALING LAMA 30 HARI KERJA SEBELUM BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERATURAN PERUSAHAAN 2. PEMBAHARUAN DILAKUAKAN SEBAGAIMANA PENGATURAN PERMOHONAN PENGESAHA PERATURAN PERUSAHAAN 3. DALAM PEMBAHARUAN, APABILA TERDAPAT PERUSAHAAN MATERI DARI PERATURAN PERUSAHAAN SEBELUMNYA, PERUBAHAN TERSEBUT HARUS DIDASARKAN ATAS KESEPAKATAN PENGUSAHA DENGAN WAKIL PEKERJA/BURUH 4. KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUSAHAAN YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA, TETAP BERLAKU SAMPAI DITANDA TANGANINYA PKB ATAU DISAHKANYA PERATURAN PERUSAHAAN BARU 5. DALAM HAL PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB TELAH DILAKUKAN, BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN, PENGUSAHA WAJIB MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGESAHAN PEMBAHARUAN PERATURAN PERUSAHAAN. 45
  • 46. KETENTUAN PERATURAN PERUSAHAAN 1. PENGUSAHA MEMPEKERJAKAN PEKERJA SEKURANG-KURANGNYA 10 ORANG WAJIB MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN 2. MULAI BERLAKU SEJAK DISAHKAN 3. MASA BERLAKUNYA 2 (DUA) TAHUN DAN WAJIB DIPERBAHARUI SETELAH HABIS MASA BERLAKUNYA 4. SELAMA BERLAKUNYA PP, PENGUSAHA WAJIB MELAYANI KEHENDAK SP/ SB UNTUK PEMBUATAN PKB 5. SELAMA PERUNDINGAN BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN, PP BERLAKU SAMPAI HABIS JANGKA WAKTU BERLAKUNYA 6. KETENTUAN DALAM PP TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 7. PERUBAHAN PP HANYA DAPAT DILAKUKAN ATAS DASAR KESEPAKATAN PENGUSAHA DAN WAKIL PEKERJA 8. PERUBAHAN PP HARUS MENDAPAT PENEGASAN 9. PENGUSAHA WAJIB MEMBERITAHUKAN DAN MENJELASKAN ISI PP SERTA MEMBERIKAN NASKAH PP ATAU PERUBAHANNYA KEPADA PEKERJA 46
  • 47. SANKSI TINDAK PIDANA PELANGGARAN DENDA PALING SEDIKIT RP. 5.000.0000 DAN PALING BANYAK RP. 50.000.000 PASAL 188 E. TIDAK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN PASAL 108 AYAT (1) H. TIDAK MELAKUKAN PEMBAHARUAN PASAL 111 AYAT (3) K. TIDAK MEMBERITAHUKAN DAN MENJELASKAN ISI SERTA MEMBERIKAN NASKAH PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERUBAHANNYA KEPADA PEKERJA PASAL 114 47
  • 48. PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERJANJIAN YANG MERUPAKAN HASIL PERUNDINGAN ANTARA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH YANG TERCATAT PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGUSAHA ATAU BEBERAPA PENGUSAHA ATAU PERKUMPULAN PENGUSAHAYANG MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK 48
  • 49. DASAR HUKUM PEMBUATAN PKB 1. UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 BAGIAN KETUJUH PASAL 116 – PASAL 133 2. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN OENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA NO. 48/MEN/2004 TANGGAL 8 APRIL 2004 49
  • 50. TUJUAN PKB 1. MENGUSAHAKANPERBAIKAN SYARAT-SYARAT KERJA 2. MENINGKATKAN KEGAIRAHAN DAN KETENANGAN BEKERJA DI PERUSAHAAN 50
  • 51. MATERI PKB 1. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN SERTA ALAMAT SP/SB 2. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN SERTA ALAMAT PENGUSAHA 3. NOMOR SERTA TANGGAL PENCATATAN SP/SB 4. HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA 5. HAK DAN KEWAJIBAN SP/SB BESERTA PEKERJA 6. JANGKA WAKTU DAN TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PKB 7. TANDA TANGAN PARA PIHAK 8. PENANDATANGANAN OLEH WAKIL HARUS ADA SURAT KUASA KHUSUS DILAMPIRKAN PADA PKB 51
  • 52. PEMBUATAN PKB 1. HANYA DAPAT DIBUAT 1 PKB, BERLAKU BAGI SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN 2. PERUSAHAAN YANG MEMILIKI CABANG, PKB INDUK BERLAKU DI SEMUA CABANG DAN DAPAT DIBUAT PKB TURUNAN YANG BERLAKU DI MASING-MASING CABANG 3. PKB INDUK MEMUAT KETENTUAM YANG BERLAKU UMUM DI SELURUH CABANG OERUSAHAAN, PKB TURUNAN MEMUAT PELAKSANAAN PKB INDUK YANG DISESUAIKAN DENGAN KONDISI CABANG PERUSAHAAN MASING-MASING 4. PKB TURUNAN BELUM DISEPAKATI, PKB INDUK TETAP BERLAKU 52
  • 53. PERSYARATAN PEMBUATAN PKB 1. DIRUNDINGKAN SP/SB ATAU BEBERAPA SP/SB YANG TERCATAT PAD INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGUSAHA ATAU BEBERAPA PENGUSAHA 2. HARUS DIDASARI ITIKAD BAIK DAN KEMAUAN BEBAS KEDUA BELAH PIHAK 3. DILAKUKAN SECARA MENYELURUH UNTUK MUFAKAT 4. LAMANYA PERUNDINGAN DITETAPKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN DAN DITUANGKAN DALAM TATA TERTIB PERUNDINGAN 53
  • 54. PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB 1. TEMPAT PERUNDINGAN DILAKUKAN DI KANTOR PERUSAHAAN ATAU KANTOR SP/SB ATAU TEMPAT LAIN SESUAI DENGAN KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK 2. BIAYA PERUNDINGAN MENJADI BEBAN PENGUSAHA, KECUALI DISEPAKATI KAIN OLEH KEDUA BELAH PIHAK 3. TIM PERUNDING SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DENGAN KETENTUAN MASING-MASING OIHAK PALING BANYAK 9 ORANG DENGAN KUASA PENUH 4. SP/SB YANG TIDAK TERWAKILI DALAM TIM PERUNDING DAPAT MENYAMPAIKAN ASPIRASINYA SECARA TERTULIS KEPADA TIM PERUNDING SEBELUM DIMULAI PERUNDINGAN 54
  • 55. SYARAT SP/SB UNTUK MERUNDINGKAN PEMBUATAN PKB 1. SP/SB TELAH TERCATAT BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2000 2. MEMENUHI PENGESAHAN SEBAGAIMANA DIATUR OASAK 119 DAN PASAL 120 UU. NO. 13 TAHUN 2003 3. MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS 55
  • 56. SERIKAT PEKERJA MEMBUAT PKB 1. DALAM HAL 1 SP MEMILIKI ANGGOTA LEBIH DARI 50 % DARI JUMLAH PEKERJA 2. MENDAPAT DUKUNGAN LEBIH 50 % DARI JUMLAH SP MELALUI PEMUNGUTAN SUARA 3. BILA TIDAK MENDAPAT DUKUNGAN SP DAPAT MENGAJUKAN KEMBALI PERUNDINGAN PKB SETELAH 6 BULAN SEJAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA 4. DALAM HAL LEBIH DARI 1 SP MAKA SP YANG MEMILIKI JUMLAH KEANGGOTAAN LEBIH DARI 50 % DARI JUMLAH PEKERJA 5. MELAKUKAN KOALISI, SEHINGGA TERCAPAI KEBIH 50 % DARI JUMLAH PEKERJA 6. MEMBENTUK TIM PERUNDING YANG KEANGGOTAANNYA DITENTUKAN SECARA PROPOSIONAL 7. PEMUNGUTAN SUARA DISELENGGARAKAN PANITIA (WAKIL PEKERJA DAN PENGURUS SP) DISAKSIKAN OLEH PENGUSAHA DAN PIHAK PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 8. KEANGGOTAAN SP DIBUKTIKAN DENGAN KARTU ANGGOTA 56
  • 57. PROSES PELAKSANAAN HAK BERUNDING APABILA HANYA SATU SP 1. SP/SB TIDAK MEMILIKI JUMLAH ANGGOTA LEBIH DARI 50 % DARI JUMLAH SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN 2. SP/SB TERSEBUT DAPAT MEWAKILI PEKERJA DALAM PERUNDINGAN PKB, BILA MENDAPAT DUKUNGAN 50 % DARI JUMLAH SELURUH PEKERJA DI PERUSAHANA MELALUI PEMUNGUTAN SUARA 3. PEMUNGUTAN SUARA DILAKUKAN OLEH PANITIA TERDIRI-DARI PENGURUS SP/SB DAN WAKIL DARI PEKERJA YANG BUKAN ANGGOTA 4. PANITIA MENGUMUMKAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA SELAMBAT- LAMBATNYA 24 HARI SEBELUM TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA 5. PANITIA MEMBERITAHUKAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PENGUSAHA UNTUK MENYAKSIKAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA 6. SP/SB DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENJELASKAN PROGRAM PEMBUATAN PKB DALAM WAKTU 14 HARI DAN DILAKUKAN 3 HARI SETELAH TANGGAL DIUMUMKAN PEMUNGUTAN SUARA 57
  • 58. 1. PELAKSANAAN PENJELASAN TERSEBUT DILAKUKAN DILUAR JAM KERJA PADA TEMPAT-TEMPAT YANG DISEPAKATI SP DAN PENGUSAHA 2. DALAM WAKTU PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA, SP DAPAT MEMBUKTIKAN KEANGGOTAANNYA PADA PENGUSAHA, MAKA PEMUNGUTAN SUARA TIDAK PERLU DILAKSANAKAN 3. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MENYESUAIKAN WAKTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA JADWAL KERJA SEHINGGA TIDAK MENGGANNGU PROSES PRODUKSI 4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DITETAPKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA PANITIA DENGAN PENGUSAHA 5. HASIL PEMINGUTAN SUARA SAH, SETELAH DITANDATANGANI OLEH PANITIA DAN SAKSI-SAKSI 58
  • 59. PROSES PELAKSANAAN HAK BERUNDING APABILA SP LEBIH DARI SATU 1. SP/SB YANG BERHAK MEWAKILI PEKERJA MELAKUKAN PERUNDINGAN PKB ADALAH SP YANG MEMILIKI ANGGOTA LEBIH DARI 50 % DARI JUMLAH SELURUH PEKERJA 2. PENENTUAN SP/SB YANG BERHAK DILAKUKAN MELALUI VERIFIKASI OLEH PANITIA YANG TERDIRI DARI WAKIL PENGURUS SP/SB DISAKSIKAN WAKIL INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PENGUSAHA 3. VERIFIKASI DILAKUKAN BERDASARKAN KARTU TANDA ANGGOTA (KTA), APABILA TERDAPAT KTA LEBIH DARI ATU, KTA YANG TERAKHIR YANG SAH 4. PELAKSANAAN DILAKUKAN DI TEMPAT-TEMPAT KERJA DIATUR SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA TIDAK MENGGANGGU PROSE PRODUKSI DALAM WAKTU 1 HARI KERJA YANG DISEPAKATI SP/SB 5. PENGUSAHA MAUPUN SP/SB DILARANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MEMPENGARUHU PELAKSANAAN VERIFIKASI 59
  • 60. TATA TERTIB PERUNDINGAN 1. TUJUAN PEMBUATAN TATA TERTIB 2. SUSUNAN TIM PERUNDING 3. LAMANYA MASA PERUNDINGAN 4. MATERU PERUNDINGAN 5. TEMPAT PERUNDINGAN 6. TATA CARA PERUNDINGAN 7. CARA PENYELESAIAN APABILA TERJADI KEBUNTUAN PERUNDINGAN 8. SAHNYA PERUNDINGAN 9. BIAYA PERUNDINGAN 60
  • 61. PENDAFTARAN PKB 1. PENGUSAHA MENDAFTARKAN KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN. 2. PENGAJUAN PENDAFTARAN, MELAMPIRKAN NASKAH PKB DALAM RANGKAP 3 BERMETERAI CUKUP YANG TELAH DIBUBUHKAN TANGA TANGAN PENGUSAHA DAN SP/SB 3. PENELITIAN DALAM WAKTU 7 HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERIMANYA PEMOHON, MELIPUTI KELENGKAPAN PERSYARATAN FORMAL DAN MATERI 4. PERSYARATAN DAN MATERI TELAH TERPENUHI, DALAM WAKTU 7 HARI KERJA SEJAK SELESAINYA PENELITIAN, HARUS MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN 5. APABILA PERSYARATAN DAN ATAU MATERI BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEMBERI CATATAN PADA SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN 6. APABILA PERSYARATAN DAN ATAU MATERI BERTENTANGAN DENGAN PER UU –AN, MEMBERI CATATAN PADA SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN 7. CATATAN MEMUAT PASAL-PASAL YANG BERTENYANGAN DENGAN PER-UU- AN 61
  • 62. PENGAJUAN PENDAFTARAN PKB 1. NAMA DAN LAMAT PERUSAHAAN 2. NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN 3. WILAYAH OPERASI PERUSAHAAN 4. STATUS PERMODALAN PERUSAHAAN 5. JENIS ATAU BIDANG USAHA 6. JUMLAH PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN 7. STATUS HUBUNGAN KERJA 8. UPAH TERTINGGI DAN TERENDAH 9. NAMA DAN ALAMAT SP/SB 10. NO. PENCATATAN SP/SB 11. JUMLAH ANGGOTA SP 12. MASA BERLAKU PKB 13. PENDAFTARAN YANG KE 62
  • 63. INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 1. KABUPATEN/KOTA, LINGKUP BERLAKUNYA HANYA MENCAKUP SATU KAB/KOTA 2. PROPINSI LINGKUP BERLAKUNYA LEBIH DARI SATU KABUPATEN/KOTA 3. DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN UNDUSTRIAL LINGKUP BERLAKUNYA MELIPUTI LEBIH DARI SATU PROPINSI 63
  • 64. MAKSUD PENDAFTARAN 1. SEBAGAI ALAT MONITORING DAN EVALUASI PENGATURAN SYARAT KERJA DI PERUSAHAAN 3. SEBAGAI RUJUKAN UTAMA DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN PELAKSANAAN PKB 64
  • 65. MASA BERLAKUNYA PKB 1. BERLAKUNYA 2 TAHUN 2. DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 1 TAHUN BERDASARKAN KESEPAKATAN SECARA TERTULIS 3. PERUNDINGAN PEMBUATAN DAPAT DIMULAI PALING CEPAT 3 BULAN SEBELUM BERAKHIR 4. DALAM HAL TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN, TETAP BERLAKU UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN 5. DAPAT MENGADAKAN PERUBAHAN 65
  • 66. PERPANJANGAN ATAU PEMBAHARUAN PKB 1. DALAM HAL TERDAPAT 1 SP, TIDAK MEMPERSYARATKAN JUMLAH ANGGOTA 2. APABILA TERDAPAT LEBIH DARI 1 SP, SP YANG ANGGOTANYA LEBIH DARI 50 %, BERSAMA-SAMA SP YANG MEMBUAT TERDAHULU 3. DALAM HAL TIDAK ADA SP YANG ANGGOTANYA LEBIH DARI 50 % DAPAT MEMBUAT KOALISI 4. APABILA HAL TERSEBUT TIDAK TERPENUHI SP MEMBENTUK TIM PERUNDING, YANG KEANGGOTAANNYA DITENTUKAN SECARA PROPOSIONAL 66
  • 67. PERUBAHAN PKB 1. PERUBAHAN PKB YANG SEDANG BERLAKU, HARUS BERDASARKAN KESEPAKATAN 3. PERUBAHAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PKB YANG SEDANG BERLAKU 67
  • 68. KEWAJIBAN PARA PIHAK 1. WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN YANG ADA DI DALAM PKB 2. WAJIB MEMBERITAHUKAN ATAU PERUBAHNNYA KEPADA PEKERJA 3. PENGUSAHA HARUS MENCETAK DAN MEMBAGIKAN KEPADA SETIAP PEKERJA ATAS BIAYA PERUSAHAAN 4. PENGUSAHA MENDAFTARKAN 68
  • 69. KEWAJIBAN PENGUSAHA, SP/SB 1. MELAKSANAKAN KETENTUAN YANG ADA DALAM PKB 2. WAJIB MEMBERITAHUKAN ISI PKB DAN PERUBAHANYA KEPADA SELURUH PEKERJA 69
  • 70. PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN 1. MENJADWALKAN KEMBALI PERUNDINGAN DENGAN WAKTU PALING LAMA 30 HARI SETELAH PERUNDINGAN GAGAL, APABILA PERUNDINGAN PEMBUATAN 2. MEMBUAT PERNYATAAN SECARA TERTULIS TIDAK DAPAT DISELESAIKAN MEMUAT : A. MATERI YANG BELUM DISEPAKATI B. PENDIRIAN PARA PIHAK C. RISALAH PERUNDINGAN D. TEMPAT, TANGGAL DAN TANDA TANGAN PARA PIHAK 7. SALAH SATU PIHAK ATAU KEDUA BELAH PIHAK MELAPORKAN KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 8. PENYELESAIAN MELALUI INSTANSI, SESUAI MEKANISME PENYELESAIAN PERSE LISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UU. NO. 2 TAHUN 2003 70
  • 71. PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI 1. PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI, PARA PIHAK ATAU SALAH SATU PIHAK TIDAK MENERIMA ANJURAN, BERDASARLAM KESEPAKATAN PARA PIHAK MEDIATOR MELAPORKAN KEPADA MENTERI UNTUK MENETAPKAN LANGKAH- LANGKAH PENYELESAIAN 2. LAPORAN MEDIATOR MEMUAT A. MATERI YANG BELUM DISEPAKATI B. PENDIRIAN PARA PIHAK C. KESEMPULAN PERUNDINGAN D. PERTIMBANGAN DAN SARAN PENYELESAIAN 7. MENTERI DAPAT MENUNJUK PEJABAT UNTUK MENYELESAIKAN PEMBUATAN PKB 8. PENYELESAIAN PEMBUATAN PKB JUGA TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN SALAH SATU PIHAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAERAH HUKUM TEMPAT PEKERJA BEKERJA 9. DAERAH HUKUM TEMPAT PEKERJA BEKERJA MELEBIHI 1 DAERAH HUKUM PHI GUGATAN DIUAJUKAN PADA PHI YANG DAERAH HUKUMNYA MENCAKUP DOMISILI PERUSAHAAN 71
  • 72. KETENTUAN KHUSUS 1. DALAM 1 PERUSAHAAN HANYA DAPAT DIBUAT 1 PKB 2. MULAI BERLAKU SEJAK DITANDATANGANI, KECUALI DITENTUKAN LAIN 3. PERJANJIAN KERJA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PKB 4. DALAM HAL PERJANJIAN KERJA TIDAK MEMUAT ATURAN YANG DIATUR DALAM PKB, MAKA BERLAKU ATURAN ATURAN DALAM PKB 5. DILARANG MENGGANRI PKB DENGAN PP 6. APABILA TIDAK ADA LAGI SP, MAKA KETENTUAN YANG ADA DALAM PP TIDAK BOLEH RENDAH DARI PKB 7. SP BUBAR ATAU PENGALIHAN KEPEMILIKAN, PKB TETAP BERLAKU SAMPAI BERAKHIR 8. DALAM HAL MERGER YANG BERLAKU ADALAH PKB YANG PALING MENGUNTUNGKAN PEKERJA 9. MERGER ANTARA PERUSAHAAN YANG BELUM MEMILIKI PKB DENGAN YANG TELAH MEMILIKI PKB, MAKA YANG BERLAKU ADALAH PKB TERSEBUT 72