Dokumen tersebut membahas perubahan sistem aplikasi dan mekanisme rekonsiliasi antara tahun 2021 dan 2022 di lingkup pemerintah pusat. Perubahan utama adalah penggunaan aplikasi SAKTI dan MONSAKTI untuk pelaporan dan rekonsiliasi secara real-time, serta penyederhanaan proses rekonsiliasi melalui monitoring secara berkelanjutan di MONSAKTI.

1. Overview Pelaksanaan Rekonsiliasi
Tahun 2022 dengan MONSAKTI
KPPN Bandung I
Bandung, 19 Juli 2022
Penyuluhan SAI

2. Konsep Rekonsiliasi Eksisting (Tahun 2021)
• proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa
sistem /subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang
sama.
Definisi Rekonsiliasi
• meyakinkan keandalan data dalam penyusunan laporan keuangan.
Tujuan Rekonsiliasi
Jenis
rekonsil
iasi
Rekonsiliasi internal (UAKPA vs UAKPB)
Rekonsiliasi internal (UAKPA vs Bendahara)
Rekonsiliasi eksternal pelaporan keuangan
(satker vs BUN)
Rekonsiliasi eksternal pelaporan barang (K/L vs
Pengelola Barang)
Rekonsiliasi (BUN vs Pengelola Barang)
Ketentuan rekonsiliasi antara
satker vs BUN (eksisting):
1. Periode: bulanan.
2. Tools: Aplikasi e-Rekon&LK
3. Jika selesai: terbit Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR).
4. Jika tidak selesai tepat waktu:
dikenakan sanksi.

3. Tahun 2021
• Aplikasi pelaporan: offline dan
online (Aplikasi Persediaan, SIMAK
BMN, SAIBA, e-Rekon&LK).
• Aplikasi rekonsiliasi: e-Rekon&LK.
• Data satker tersebar pada aplikasi
offline dan diintegrasikan ke e-
Rekon&LK melalui pengiriman ADK.
• Regulasi rekonsiliasi: PMK Nomor
104/PMK.05/2017 tentang
Pelaksanaan Rekonsiliasi Dalam
Penyusunan Laporan Keuangan
Lingkup Bendahara Umum Negara
dan Kementerian Negara/Lembaga.
• Regulasi rekonsiliasi data BMN:
PMK Nomor 118/PMK.06/2018
tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN
Dalam Rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat.
Tahun 2022 dst
• Aplikasi pelaporan: online (SAKTI
dan MONSAKTI).
• Aplikasi rekonsiliasi: MONSAKTI.
• Data satker terintegrasi di SAKTI
dan MONSAKTI.
• Regulasi rekonsiliasi: revisi dan
simplifikasi PMK mengenai Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pusat dan PMK mengenai
Rekonsiliasi (dalam proses
penyusunan).
• Pencocokan data (keuangan
termasuk kas dan piutang, BMN)
dan monitoring data (kelengkapan,
ketuntasan, kewajaran).
2021
2022
Perubahan Sistem Aplikasi dan Regulasi Tahun 2022

4. Satker input transaksi
di aplikasi pelaporan
(Aplikasi Persediaan,
SIMAK BMN, SAIBA,
SAKTI*)
Data di-upload
dan/atau di-push oleh
sistem ke e-Rekon&LK
secara periodik sesuai
jadwal rekonsiliasi
Aplikasi
e-Rekon&LK secara
otomatis melakukan
rekonsiliasi/
pencocokan data SAI
dengan SiAP.
KPPN dan Satker
melakukan analisa
atas hasil rekonsiliasi
beserta perbaikan
data.
03 04
02
01
Penyesuaian Mekanisme Rekonsiliasi
Terdapat selisih
data, rekonsiliasi
ditolak,
pengenaan sanksi
Data sama,
rekonsiliasi
disetujui, terbit
BAR
Data SAKTI terbaca di
MONSAKTI secara
realtime, data SPAN
di-push ke MONSAKTI
secara periodik, kedua
data disandingkan
TDK, to do list, posisi
& kondisi data
termonitor, baik oleh
satker, KPPN, serta
pihak-pihak terkait.
TDK dan data tidak
wajar ditelusuri dan
diselesaikan.
Pada bulan
berikutnya,
diterbitkan Surat
Keterangan Telah
Selesai Rekonsiliasi
03 04
02
01
Satker merekam
transaksi di SAKTI
Data SPAN
Tahun 2022 dst
Tahun 2021

5. Ilustrasi Timeline Rekonsiliasi
5
1 Agustus
31 Agustus
Awal September
30 September
Awal Oktober
1. Tgl 1-31 Agustus: satker merekam transaksi keuangan dan BMN pada SAKTI; satker, KPPN, dan pihak terkait memonitor data
melalui MONSAKTI (TDK, To Do List, Monitoring Pelaporan).
2. Awal September: tutup buku/periode oleh satker; jika OK otomatis terbentuk Surat Keterangan Selesai Rekonsiliasi; jika tidak OK
dikenakan sanksi.
3. Awal bulan – 30 September: satker merekam transaksi keuangan dan BMN pada SAKTI; satker, KPPN, dan pihak terkait
memonitor data; satker melakukan perbaikan yang belum tuntas atas transaksi bulan Agustus.
4. Awal Oktober: tutup buku/periode oleh satker; jika OK otomatis terbentuk Surat Keterangan Selesai Rekonsiliasi; jika tidak OK
dikenakan sanksi.
5. Dst.

6. Status Rekonsiliasi
Tidak periode
tindak lanjut
rekonsiliasi
Rekon selesai,
belum tutup
periode
Rekon selesai
hasil rekonsiliasi
terbentuk
Permintaan
persetujuan
rekonsiliasi
Sanksi satker
sudah dicabut
Satker dikenai
sanksi
Proses rekon
belum selesai,
masih terdapat
perbedaan
Permintaan
persetujuan
rekonsiliasi ditolak
01 02 03
04
05
06
07
08

7. Elemen Data yang Direkonsiliasi
Pagu Belanja Belanja
Pengembalian
Belanja
Estimasi
Pendapatan
Pendapatan Bukan
Pajak
Pengembalian
Pendapatan Bukan
Pajak
Mutasi Uang
Persediaan
Pengesahan Hibah
Langsung B/J/S
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Kas pada BLU
Kas Lainnya di K/L
dari Hibah
Selain data di atas, terdapat pula data yang dilakukan rekonsiliasi terpusat, misalnya data perpajakan dan PNBP
tertentu dengan volume dan nilai yang sangat besar.

8. Monitoring TDK: TDK Rp, TDK CoA, TDK Detail
Selisih data Rp dan CoA di atas antara SAI dengan SiAP memunculkan TDK.
TDK Rp
• Elemen data yang direkonsiliasi
• Rp SPAN (SiAP)
• Rp SAKTI (SAI)
• Selisih
TDK CoA
• Elemen data yang direkonsiliasi
• Kode SDCP
• Kode program
• Kode kegiatan
• Kode output
• Kode akun
• Rp SPAN
• Rp SAI
• Selisih
TDK Detail
• Elemen data yang direkonsiliasi
• Kode SDCP
• Kode program
• Kode kegiatan
• Kode output
• Kode akun
• Nomor dokumen
• Tanggal buku
• Rp SPAN
• Rp SAI
• Selisih

9. Monitoring Ketuntasan Prosedur dan Data Tidak Wajar
• Satker belum mencatat pembelian persediaan pada Modul Persediaan dan/atau
Aset Tetap/Aset Lainnya pada Modul Aset Tetap.
• Pendetailan dilakukan setelah barang diterima satker.
BMN belum didetailkan
• Mendeteksi adanya realisasi akun belanja barang non persediaan untuk perolehan
persediaan atau sebaliknya, akun belanja barang untuk perolehan aset tetap/aset
lainnya, dan/atau realisasi akun belanja modal yang tidak sesuai dengan kelompok
barangnya.
Kesesuaian akun dengan BMN
• Tutup periode akan menjadi prasyarat dalam penerbitan Surat Keterangan Telah
Selesai Rekonsiliasi, untuk memastikan bahwa perekaman seluruh transaksi pada
bulan berkenaan telah tuntas dilakukan.
• Transaksi yang direkam setelah tutup periode dibukukan pada periode selanjutnya.
Tutup periode
• Menyajikan perbandingan saldo BMN per akun antara laporan BMN dengan
laporan keuangan.
• Ditambahkan rekonsiliasi internal data piutang (antara Modul Piutang dengan
Modul Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)
Selisih rekonsiliasi internal

10. Monitoring Ketuntasan Prosedur dan Data Tidak Wajar
Transfer dan
Reklasifikasi
Setiap transaksi
transfer keluar
wajib dicatat
transfer
masuknya oleh
satker penerima,
dan setiap
transaksi
reklasifikasi
keluar wajib
dicatat
reklasifikasi
masuknya oleh
satker
berkenaan.
Transaksi
Resiprokal
Transaksi
resiprokal antara
satker BLU
sebagai
penerima kerja
dengan satker
BLU/non BLU
sebagai pemberi
kerja agar
dieliminasi akun
pendapatan BLU
dan bebannya.
Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Mendeteksi
adanya saldo
KDP yang tidak
mengalami
perubahan
selama beberapa
periode, yang
mengindikasikan
adanya KDP
mangkrak.
Satker harus
memutuskan
apakah KDP
tersebut
dihentikan
pembangungann
ya untuk
sementara atau
permanen.
Transaksi Gantung
Jurnal-jurnal
pada SAKTI
dapat
mencerminkan
apakah suatu
transaksi telah
sampai pada
tahap BAST, SPP,
SPM, SP2D, dst.
Satker agar
memastikan
setiap transaksi
yang telah
selesai
prosesnya
direkam secara
lengkap dan
tuntas.
Data Piutang
Monitoring
piutang jatuh
tempo, piutang
macet, serta
penyerahan ke
PUPN
membantu
satker untuk
memastikan
ketertiban
pengelolaan
piutang (apakah
telah terbit surat
penagihan,
apakah telah
diserahkan ke
PUPN, dst).

11. Simplifikasi Rekonsiliasi dengan MONSAKTI
02
03
Surat Keterangan Telah Selesai Rekonsiliasi hanya diterbitkan 1 bulan sekali
setelah batas waktu rekonsiliasi, tidak ada penerbitan sebelum batas waktu,
tidak perlu permintaan reset dan terbit BAR berkali-kali.
01
Data SAKTI otomatis terbaca di MONSAKTI, KPPN tidak perlu mengingatkan
atau mem-push satker untuk mengunggah data.
04
Satker diberikan waktu yang relatif panjang untuk menindaklanjuti TDK dan data
tidak wajar, yaitu sejak dilakukan perekaman transaksi pada SAKTI sampai batas
waktu rekonsiliasi di bulan berikutnya.
Tidak lagi terbit BAR yang ditandatangani satker dan KPPN. Sebagai gantinya,
KPPN berwenang menerbitkan Surat Keterangan Telah Selesai Rekonsiliasi
berdasarkan penilaian kualitas data satker.
• Simplifikasi rekonsiliasi dengan MONSAKTI menjadi salah 1 quickwins DJPb tahun 2022.
• Kebijakan rekonsiliasi setelah penerapan SAKTI dan MONSAKTI di seluruh K/L akan dituangkan dalam PMK mengenai
SAPP dan Rekonsiliasi.
• Mekanisme rekonsiliasi baru dengan MONSAKTI diterapkan secara bertahap.

12. Tantangan Mekanisme Rekonsiliasi Baru & Antisipasinya
Antisipasi
1. Syarat terbit Surat Keterangan Telah
Selesai Rekonsiliasi: tidak terdapat TDK
dan data tidak wajar.
2. Satker diberikan waktu yang panjang
untuk menyelesaikan TDK dan data
tidak wajar (sejak perakaman transaksi
di SAKTI s.d. bulan berikutnya).
3. Satker yang tidak menyelesaikan TDK
dan data tidak wajar sampai dengan
batas waktu yang ditentukan
dikenakan sanksi hingga batas waktu
rekonsiliasi periode berikutnya.
4. Kelengkapan pencatatan dan
ketuntasan penyelesaian TDK dan data
tidak wajar akan dijadikan bagian dari
penilaian satker.
Tantangan & Risiko
1. Satker tidak proaktif/ tidak segera
menindaklanjuti TDK dan data tidak
wajar, meskipun monitoring data di
MONSAKTI dapat dilakukan sedini
mungkin sejak dilakukan perekaman
transaksi di SAKTI.
2. Poin 1 berdampak pada tidak cukupnya
waktu bagi satker untuk melakukan
perbaikan data hingga tuntas.
3. TDK dan data tidak wajar yang tidak
diselesaikan berdampak ke kualitas
laporan keuangan.

13. Identifikasi atas hasil rekonsiliasi pada MONSAKTI
Tindak lanjut pada SAKTI
Data sama setelah perbaikan
Melakukan tutup buku,
otomatis terbentuk SHR
Kebijakan Penyelesaian Rekonsiliasi Tahap I (Semester I 2022)
Melakukan tutup buku pada Modul
GL SAKTI
Otomatis terbentuk Surat
Hasil/Selesai Rekonsiliasi (SHR)
Data Sama
Data Beda
Menunggu update data dari
SPAN
Data tidak dapat dilakukan
perbaikan (bukan kesalahan
satker)
Menunggu update data dari
SPAN
Data tidak dapat dilakukan
perbaikan (ketidakpatuhan
satker)
Permohonan penerbitan
SHR dari satker
Persetujuan/penolakan dari
KPPN
Melewati batas waktu
rekonsiliasi
Sanksi (tentative)

15. Aplikasi yang digunakan untuk monitoring transaksi,
interkoneksi, rekonsiliasi dan penyusunan Laporan
Keuangan
15
www.monsakti.kemenkeu.go.id
MONSAKTI …

16. 16
Fitur
• To Do List
• Monitoring
• Rekonsiliasi
• Laporan (LK & LBMN)
• Daftar/ Rincian
• Validitas Data
• Download Data Detail
• Tematik *)
User
• User KL (Satker,
Wilayah, Eselon I, KL,
APIP)
• User BUN (KPPN,
KANWIL DJPB, Dit SITP,
Dit APK, Dit PA, Dit PKN,
DJA, DJKN)
• User Auditor*)
Sekarang : User OMSPAN
Nanti : User SAKTI
FITUR DAN USER MONSAKTI

17. © SITP 2022
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
MONSAKTI-Pengawalan Migrasi Saldo Awal
● Monitoring kesiapan dan progres Migrasi Saldo Awal termasuk dalam
fitur tematik MONSAKTI untuk mengawal tahap awal implementasi
SAKTI Modul Pelaporan
● KPPN & KANWIL dapat melakukan monitoring kesiapan & progres
migrasi Satker mitra kerjanya melalui menu ini (Menu Rollout SAKTI)
● Fitur Pengawalan Migrasi terdiri atas :
A. Menu Kesiapan (Kesiapan User & Konfigurasi Satker)
B. Progres Migrasi (Migrasi Persediaan, Aset Tetap dan GLP)
● KPPN & Kanwil mendorong Satker mitra kerjanya untuk segera
menindaklanjuti setiap tahapan proses Migrasi yang menjadi kewajiban
satker untuk menyelesaikannya.

18. © SITP 2022
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
MONSAKTI-Pengawalan Tindak Lanjut Data Anomali
● Sebagian data BMN yang di migrasi ke SAKTI masih terdapat anomali
dan akan diselesaikan tindak lanjutnya menggunakan aplikasi SAKTI
● Tindak Lanjut data Anomali terdiri dari dua tahap yaitu :
a. Normalisasi dan
b. Tindak lanjut normalisasi
● Fitur Pengawalan Tindak Lanjut Data Anomali pada MONSAKTI terdiri
atas :
a. Monitoring Data Anomali
b. Progres Tindak Lanjut Data Anomali (akan disediakan)
● KPPN & Kanwil mendorong Satker mitra kerjanya untuk segera
menyelesaikan permasalahan data anomali BMN menggunakan SAKTI

19. © SITP 2022
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Rekonsiliasi Internal
● Proses Rekonsiliasi dilakukan dengan menyandingkan data antara
Saldo Neraca dengan Saldo Subledger (Modul)
● Modul yang disandingkan dengan saldo Neraca dalam Rekon internal
MONSAKTI adalah: Modul Aset tetap, Modul Persediaan, Modul Piutang
dan Modul Bendahara*)
Rekonsiliasi Data SAKTI vs SPAN (SAI vs SAU)
• Penyandingan data SAKTI (SAI) VS data SPAN (SAU) dilakukan setiap
hari
● KPPN dapat memantau perbendaan data SAI & SAI melalui fitur ini
● KPPN mendorong Satker mitra kerja untuk segera menyelesaikan
selisih rekonsiliasi
MONSAKTI-Rekonsiliasi

20. © SITP 2022
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
MONSAKTI-Pengawalan Penyusunan LK
Fitur yang digunakan untuk mengawal penyusunan LK :
● To Do List 🡪 menginformasikan transaksi yang harus segera
ditindaklanjuti Satker
● Monitoring 🡪 monitoring transaksi
● Rekonsiliasi 🡪 Pengecekan validitas, integritas dan kelengkapan data
antar modul dan dengan aplikasi lain
● Laporan 🡪 pencetekan Laporan Keuangan & BMN (Pertanggungjawaban
& Manajerial)
● Daftar / Rincian 🡪 Rincian detil untuk bahan penjelasan Laporan
Keuangan & Laporan BMN serta untuk keperluan manjaerial lainnya
KL dan Eselon I agar mendorong satker untuk aktif memonitor dan
menyelesaikan permasalahan melalui fitur-fitur diatas

22. TERIMA KASIH
www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI
@DJPbKemenkeu_RI