Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum yang mendukung pengesahan empat rancangan peraturan daerah, namun memberikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, khususnya terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah. Fraksi ini juga menyarankan agar dua rancangan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dicabut.

1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BANGUN SULTRA
ATAS
LIMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASING-
MASING TENTANG :
1. PAJAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN
2003 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGGARA
3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG PERIZINAN MINYAK DAN GAS BUMI
4. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
PEMBUBARAN KOPERASI
5. PINJAMAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TIPE B
Disampaikan pada
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 7 Maret 2011

2. Bismillahir Rahmanir Rahiim....
Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Pimpinan dan Para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Yth. Saudara-Saudara Pejabat Tinggi TNI dan POLRI
Yth. Saudara Rektor Universitas Haluoleo
Yth. Saudara Saudari Para Pimpinan SKPD Pemerintah Daerah
Provins Sulawesi Tenggara
Insan Pers, Hadirin Undangan yang berbahagia
Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Malam, Salam Sejahtera buat kita semua.
Patut kiranya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada
hari ini kita sama dapat berkumpul dalam Rapat Paripurna DPRD
Sultra, guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita bersama,
dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan atas Lima
Rancangan Peraturan Daerah, masing-masing tentang Pajak Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Pencabutan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Perizinan Minyak dan Gas Bumi, Pencabutan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan
Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran
Koperasi, Pinjaman Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pembangunan
Rumah Sakit Tipe B.
Terima kasih kami haturkan kepada pimpinan rapat yang telah
memberikan kesempatan kepada Fraksi Bangun Sultra. Terima kasih
pula kami haturkan kepada Saudara Gubernur karena telah
mengajukan kelima rancangan peraturan daerah pada Rapat
Paripurna DPRD, Selasa 1 Maret 2011.
1

3. Rapat Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Mulia
Fraksi Bangun Sultra menyambut baik atas pengajuan kelima
rancangan peraturan daerah, karena penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di Sulawesi Tenggara ini akan lebih baik kalau ditopang oleh
peraturan daerah, karena peraturan daerah dibentuk bukan saja
dalam rangka menjabarkan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, tetapi juga dalam rangka otonomi daerah dan tugas
pembantuan.
Terhadap kelima rancangan peraturan daerah dimaksud, Fraksi
Bangun Sultra dapat memberikan pandangan umumnya sebagai
berikut:
1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara
Sebagai konsekuensi atas terbitnya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana
ada perluasan atas objek pajak daerah (provinsi) yang semula ada
4 jenis kini menjadi 5 jenis, termasuk pengalihan objek-objek pajak
ke daerah kabupaten/kota, maka sudah sepatutnya kita sebagai
penyelenggara pemerintahan daerah melakukan penyesuaian atas
perda pajak daerah yang selama ini berlaku.
Terhadap keseluruhan materi raperda tersebut, Fraksi
Bangun Sultra merasa perlu untuk mengajukan sejumlah
pertanyaan yang patut mendapatkan penjelasan sebagai berikut:
Pengenaan pajak kendaraan motor yang berasal dari daerah
lain yang berdomisili dan/atau beroperasi secara terus
menerus lebih dari 90 hari di daerah ini sebagaimana
tertuang dalam Pasal 4 raperda ini, apa yang mendasari
dimuatnya ketentuan/rumusan ini? Sepengathuan kami,
pengenaan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada
domisili kendaraan yang tercantum dalam STNK yang
2

4. diterbitkan pihak kepolisian selaku pelaksana pendaftaran
bermotor.
Salah satu dari objek pajak baru yang diatur dalam UU No. 28
tahun 2009 adalah pajak rokok. Pertanyaan kami, bagaimana
mekanisme pemungutan pajak rokok dimaksud?
Selanjutnya pemberian insentif kepada petugas pajak
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 raperda, apakah
sudah sesuai dengan PP No. 69 tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah? Pertanyaan ini kami ajukan,
oleh karena pada konsiderans mengingat (dasar hukum)
peraturan pemerintah dimaksud tidak dicantumkan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun
2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
dan
Mencermati muatan materi raperda ini, ketentuan-ketentuan
yang mengalami perubahan yang diatur dalam Perda Nomor 5
Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara adalah sebagai berikut:
- Ketentuan pasal 6 yang mengatur mengenai tugas BPD serta
bidang-bidang usaha BPD
- Ketentuan Pasal 7 yang mengatur modal dasar
- Ketentuan Pasal 31 yang mengatur mengenai pembagian labar
bersih.
Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Perda Nomor 5 tahun 2003 dan Perda Nomor 10 Tahun 2004,
selain yang kami sebutkan diatas, dianggap masih tetap berlaku.
Mungkin pemerintah daerah lupa, jika pada masa sidang
kedua tahun 2007 yang lalu kita telah sama menyepakati lahirnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Badan
3

5. Hukum Bank pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari
Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT), yang
muatannya terdiri dari XVIII (18) BAB dan 25 Pasal.
Diantara muatan Pasal yang diatur, dalam perda tersebut
diatas selain menyangkut perubahan status badan hukum BPD
dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga modal dasar BPD yang
ditetapkan sebesar Rp. 250 Milyar sebagaimana tercantum dalam
Pasal 9.
Kecuali itu yang paling mendasar pula yang ingin kami
sampaikan, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) secara tegas
mengamanatkan bahwa dengan berlakunya peraturan daerah
nomor 2 tahun 2007, maka peraturan daerah nomor 5 tahun 2003
tentang BPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah
dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2004 dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Berangkat dari kehendak Pasal 24 ayat (2) Perda Nomor 2
tahun 2007 tersebut, Fraksi Bangun Sultra memandang
pemerintah daerah tidak sepatutnya mengajukan rancangan
peraturan daerah tentang perubahan kedua atas perda nomor 5
tahun 2003, oleh karena peraturan daerah yang akan di ubah
tidak berlaku lagi alias dikubur sejak 4 (empat) tahun lalu
bersamaan dengan disepakatinya Perda Nomor 2 Tahun 2007.
Selanjutnya, melalui pemandangan umum ini, izinkanlah
Fraksi Bangun Sultra mengajukan dua pertanyaan terkait
implementasi kebijakan pemerintah daerah atas Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
• Apa yang menjadi hambatan ataupun penyebab, sehingga
perubahan Badan Hukum BPD dari perusahaan daerah
menjadi perseroan terbatas sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2007, belum juga dapat
direalisasikan?
4

6. • Apakah modal dasar BPD Sultra sebesar Rp. 250 Milyar yang
tercantum dalam Pasal 9 Perda No. 2 Tahun 2007 sudah
terpenuhi?
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001
tentang Perizinan Minyak dan Gas Bumi, dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan
Pembubaran Koperasi
Fraksi Bangun Sultra memberikan apresiasi atas pengajuan
kedua raperda ini, karena hal ini sudah sesuai dengan ketentuan
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan
Gas Bumi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun
2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi.
Bahwa kedua peraturan daerah dimaksud dianggap
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi pada saat itu. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi, karena kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan,
penyimpanan dan niaga) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha
setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah dan dikenakan
penerimaan negara berupa pajak.
Sementara itu, pembatalan peraturan daerah nomor 6 tahun
2002 dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor
18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
5

7. tahun 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena pendirian,
pengesahan, dan persetujuan koperasi merupakan kewenangan
pemerintah pusat.
Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra berpendapat agar DPRD mau
tidak mau, suka tidak suka, terpaksa atau dipaksa harus
menyetujui pencabutan kedua rancangan peraturan daerah
dimaksud.
4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pinjaman Pemerintah
Provinsi Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Tipe B.
Terhadap rancangan peraturan daerah ini, Fraksi Bangun
Sultra merujuk pada PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah, selain UU No. 10 tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2004.
Untuk itu, ada beberapa hal yang menjadi substansi pertanyaan
antara lain sebagai berikut:
1. Terkait Persetujuan DPRD
Ada dua hal atas ini. Pertama, bentuk/wujud dari persetujuan
DPRD. Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 12 PP No. 54/2005
bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman
jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib
memenuhi persyaratan antara lain mendapatkan persetujuan
DPRD.
Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a PP No.
54/2005 bahwa daerah mengajukan usulan pinjaman kepada
Menteri Keuangan dengan melampirkan dokumen sekurang-
kurangnya dengan persetujuan DPRD.
6

8. Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra ingin bertanya bagaimana
pemerintah daerah menterjemahkan “mendapatkan persetujuan
DPRD” atau “Persetujuan DPRD” sebagaimana diatur dalam kedua
pasal peraturan pemerintah tersebut dengan membentuk
peraturan daerah?
Sedangkan atas hal ini, Fraksi Bangun Sultra berpendapat bahwa
persetujuan DPRD dimaksud dapat berupa Surat Persetujuan
DPRD. Demikian hal ini juga diatur untuk pinjaman daerah
kepada Pemerintah yang dananya bersumber dari luar negeri.
Terkecuali hal itu dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman dalam hal
ini Pusat Investasi Pemerintah (PIP), tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahwa PIP mengajukan syarat
pinjaman dengan pembentukan perda, maka hal ini tidak
dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005.
Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra menganggap rancangan perda
tentang pinjaman ini kurang tepat adanya, karena raperda ini
tidak memenuhi unsur yuridis karena dasar pembentukan Perda
diatur dalam Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32/2004 yaitu
Perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan; serta Perda yang dimaksud merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-
masing daerah. Demikian hal ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat
(1) dan Pasal 12 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan,
Kedua, waktu pengajuan pinjaman. Dipersyaratkan dalam Pasal
15 PP No. 54/2005 bahwa dokumen yang diperlukan untuk
mengajukan pinjaman kepada Menteri Keuangan sekurang-
7

9. kurangnya dengan persetujuan DPRD. Selanjutnya, Menteri
Keuangan melakukan penilaian atas usulan pinjaman dimaksud.
Sementara itu, dalam Keterangan Pers PIP yang kami baca melalui
situs resminya, dikatakan bahwa perjanjian pinjaman telah
ditandatangani Saudara Gubernur dengan Kepala Pusat Investasi
Pemerintah pada tanggal 28 Januari 2011. Fraksi Bangun Sultra
memandang bahwa, ada ketidakpatuhan hukum atas ini, bahwa
persetujuan DPRD merupakan syarat wajib untuk mengajukan
pinjaman daerah, yang berarti usulan pinjaman baru bisa diproses
setelah ada dokumen persetujuan DPRD.
Untuk itu, izinkan kami untuk mengetahui bagaimana perjanjian
pinjaman itu bisa ditandatangani, sementara persetujuan DPRD
yang dipersyaratkan belum ada?
2. Terkait Penandatangan Perjanjian Pinjaman
Hal lainnya menyangkut penandatangan perjanjian pinjaman oleh
Gubernur dengan Kepala Pusat Investasi Pemerintah, juga
menunjukan inkonsistensi pemerintah terhadap peraturan
pemerintah yang dibuatnya sendiri. Bahwa ketentuan Pasal 15
ayat (4) PP No. 54 tahun 2005, menjelaskan bahawa Pinjaman
Daerah dari Pemerintah yang dananya berasal selain dari
pinjaman luar negeri dilakukan melalui perjanjian pinjaman
yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan kepala
daerah.
Terhadap hal ini, bagaimana pemerintah daerah dapat
menjelaskan kepada kami, apakah Menteri Keuangan telah
memberikan kuasa kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah
untuk melakukan perjanjian pinjaman dengan Saudara Gubernur?
Menurut hemat kami, Pusat Investasi Pemerintah hanyalah yang
dibentuk oleh Menteri Keuangan.
8

10. 3. Jaminan Pinjaman
Dalam Penjelasan Gubernur atas raperda ini, dikatakan bahwa
jaminan pinjaman daerah adalah DAU dan/atau DBH. Sedangkan,
prinsip umum pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam
ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 54/2005 bahwa
Pendapatan Daerah dan/atau Barang Milik Daerah tidak boleh
dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
Untuk itu, mohon penjelasannya bagaimana larangan ini tidak
diindahkan?
Saudara Gubernur, Rapat Dewan, hadirin yang Berbahagia....
Besar harapan kami agar penyelenggaraan pemerintahan
daerah di Sulawesi Tenggara benar-benar mewujudkan
konsistensinya atas peraturan perundang-undangan, karena provinsi
idealnya adalah pembina dan supervisi atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di kabupaten/kota. Bagaimana melaksanakan
pembinaan dan pengawasannya jikalau, kita tidak bisa memberikan
teladan? Tentu kita berharap jangan sampai ada lagi peraturan
daerah yang dicabut di provinsi ini karena pembentukannya yang
tidak dipersyaratkan.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya semoga
menjadi manfaat, dan yang kurang mohon dimaafkan semoga dapat
disempurnakan dalam rapat gabungan komisi. Kepada Gubernur,
Pimpinan Rapat, Rekan-rekan anggota dewan dan undangan hadirin
sekalian terima kasih atas perhatiannya.
9

11. Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu’Alaikum Wr. Wb.
Kendari, 7 Maret 2011
FRAKSI BANGUN SULTRA
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Ketua, Sekretaris,
ABD. HASID PEDANSA IR. H. MUH. IRFANI THALIB
Juru Bicara,
ABDUL HASID PENDANSA
10